Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL SOSIOLOGI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ceria
Aman Toto Dwijono
Lampung University
Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dinamika Kerjasama Indonesia dan Malaysia tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Handayani, Dwi Wahyu; Hadiawan, Agus; Dwijono, Aman Toto
JURNAL SOSIOLOGI Vol 17, No 1 (2015)
Publisher : JURNAL SOSIOLOGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research problem is how the dynamics of cooperation between Indonesia and Malaysia on the placement and protection of labor? The results of the study with qualitative descriptive method is to answer how the dynamics of cooperation between Indonesia and Malaysia on the placement and protection of labor. Usefulness theoretically is enriching contemporary studies in the field of government and international relations. Practical usefulness, can provide useful information for the government as the frontline public services. Bilateral relations between Indonesia and Malaysia regarding labor can not be separated from each destination to fulfill the realization of national interests. The results of the study is the first, migrant workers in Malaysia is a rational economic phenomenon which is based interests of the two countries, the demand for high-Malaysia on migrant workers, Indonesia also benefit the economy as the biggest source of foreign exchange and help the national economy. Secondly, the dynamics of cooperation efforts the placement and the protection of migrant workers in Malaysia from time to time is influenced by 2 states internal constraints that the employment system of each country. Malaysia and Indonesia has not ratified the Migrant Workers Convention. Malaysia did not have laws that specifically deal with the informal sector workers. Malaysia is also opposed to the concept of legally binding and illegal migrant worker protection standards based on human rights. Third, Indonesia bargaining power is weak because of the bad image of workforce management that will work overseas, including the presence of illegal workers, migrant workers without the expertise and understanding of the culture of the recipient country, unclear contract of employment, the existence of extortion against migrant workers in the country.Keywords: Dynamics, cooperation, placement and protection of labor
Sosialisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan Pesawaran marta, andri; Dwijono, Aman Toto; Priangga, Piping Setia
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ceria (JPKMC) Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ceria (JPKMC)
Publisher : PT. Gelora Cipta Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah masalah transparansi yang dilakukan oleh aparat desa khususnya kepala desa. Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Tujuan dalam pengabdian ini adalah sebagai media pemahaman aparatur desa khususnya di Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dalam hal mengelola keuangan desa dalam APBDes. Mitra dalam pengabdian ini adalah aparatur Desa Sukajaya beserta tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut. Metode pengabdian yang dilakukan oleh pengabdi adalah melalui ceramah/diskusi dan pelatihan. Hasil pengabdian ini adalah Pelatihan yang diberikan dosen Unila telah dapat meningkatkan pengetahuan kepala desa atau prangkat desa dan BPD yang mewakili  mengenai makna Desa, Organisasi desa hingga proses penyusunan dan proses pertanggung jawaban APBDes dalam peraturan terbaru tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan APBDes juga semakin meningkat dan dipahami oleh kepala desa atau perangkat desa serta BPD yang mewakili.
Co-Authors Agus Hadiawan Dwi Wahyu Handayani Marta, Andri Priangga, Piping Setia