Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Al Himayah Jurnal Hukum Respublica Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Prophetic Law Review
Febri Handayani
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Problematika Ketenagakerjaan di Kota Batam Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Handayani, Febri; Angrayni, Lysa
Jurnal Hukum Respublica Vol. 16 No. 2 (2017): Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.174 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v16i2.1440

Abstract

Tujuan penelitian ini menjelaskan problematika hubungan ketenagakerjaan di Kota Batam menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian ini penelitian hukum normatif-empiris (applied law research), yaitu melihat hukum dalam kenyataan. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa problematika ketenagakerjaan di Kota Batam terkait PKWT dan upah. Faktor-faktor penyebab problematika ketenagakerjaan di Kota Batam, yaitu faktor yuridis, berupa kekeliruan penafsiran undang-undang, kelemahan sistem register, tidak diaturnya sanksi terhadap pelanggaran PKWT dan lemahnya sistem pengawasan ketenagakerjaan. Kebijakan pemerintah daerah mengatasi problematika ketenagakerjaan hanyalah melakukan pengawasan yang berkaitan dengan perlindungan norma kerja. Kesimpulan penelitian ini bahwa secara tekstual hukum ketenagakerjaan telah cukup memberikan pengakuan dan jaminan hukum terhadap hak-hak buruh. Namun, penegakan hukumnya masih lemah sehingga belum mampu mewujudkan perlindungan hak-hak buruh. Ada beberapa faktor penyebab problematika ketenagakerjaan di Kota Batam. Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Batam dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan. Upaya dilakukan, seperti pencatatan PKWT dan koreksi terhadap PKWT yang belum memenuhi peraturan, melakukan koreksi atas peraturan perusahaan yang memerlukan pengesahan, melakukan proses mediasi terhadap permasalahan tenaga kerja, dan memberikan saran-saran untuk perbaikan.
EDUKASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA INDONESIA ANTI TRAFFICKING DI KELURAHAN TANGKERANG SELATAN KOTA PEKANBARU Handayani, Febri; Angrayni, Lysa; Darwis, Muhammad; Kastulani, Mohd.
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 7 No. 3 (2023): Inovasi Sosial dan Penguatan Kapasitas Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v7i3.1522

Abstract

This article discusses the implementation of legal education regarding the criminal act of human trafficking as an effort to create an anti-trafficking Indonesian family. Family economic problems often cause people to look for shortcuts to make ends meet without first considering the negative effects of the actions they take. In the era of globalization which is marked by the development of digital life, new problems have emerged in society with the development of various modes of crime that need serious attention. From conventional crimes within countries, which then developed into transnational crimes, human trafficking has been categorized as a transnational crime. In implementing the Tri Dharma, universities have the task of serving dharma to the community, strengthening the community and directing the community to understand the legal aspects of human trafficking in order to strengthen the community's legal awareness in order to avoid the crime of human trafficking.
The Pernicious Consequences Of Political Corruption In Indonesia Handayani, Febri
Prophetic Law Review Vol. 1 No. 1 December 2019
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol1.iss1.art1

Abstract

Political corruption is an ethical and juridical deviation committed by people with positions of political power. Political corruption has a more structured system than general corruption cases, because political corruption is committed to satisfy the interests of political parties. Political corruption cases are commonplace in a country where political corruption is rampant. This is a normative legal research, using a case approach, conceptual approach, and statutory approach, as well as qualitative analysis. Based on this analysis, it is conclusive that political corruption is an action carried out by political elites or state government officials that has an impact on the country's political and economic situation. People and or parties who have political positions usually commit these acts. Political corruption can be in the form of abuse of authority, granting influence, lobbying, self-enrichment, vote-buying, and election fraud. In terms of effectiveness of the law, the pervasive political corruption in Indonesia is attributed to ineffective law enforcement related to political corruption. In fact, some former corruption convicts may become a corruption recidivist simply because the law enforcement of political corruption fails to have any deterrent effect due to the disharmony between laws and regulations related to political corruption. The rampant political corruption practices result in violations against the principles of good governance.Keywords: Legal consequences, political corruptionKonsekuensi Buruk Korupsi Politik di IndonesiaAbstrakKorupsi politik adalah penyimpangan etika dan juga penyimpangan yuridis yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki posisi dan kekuasaan politik. Korupsi politik memiliki sistem yang lebih terstruktur dibandingkan kasus korupsi umum karena korupsi politik ini dilakukan demi memenuhi kepentingan partai politik. Kasus korupsi politik merupakan hal yang lumrah ditemukan di negara yang korupsi politiknya merajalela. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan, serta analisis kualitatif. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi politik adalah tindakan yang dilakukan oleh elit politik atau pejabat pemerintah yang berdampak pada situasi politik dan ekonomi negara. Biasanya orang dan/atau partai yang memiliki jabatan politik yang melakukan perbuatan tersebut. Korupsi politik dapat berupa penyalahgunaan wewenang, pemberian pengaruh, lobi, pengayaan diri, pembelian suara, hingga kecurangan pemilu. Dari sisi efektifitas hukum, maraknya korupsi politik di Indonesia disebabkan oleh tidak efektifnya penegakan hukum terkait korupsi politik. Bahkan, beberapa mantan narapidana korupsi bisa menjadi residivis korupsi hanya karena penegakan hukum korupsi politik tidak memberikan efek jera akibat disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan terkait korupsi politik. Maraknya praktik korupsi politik mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baikKata kunci: Konsekuensi Hukum; Korupsi Politik
Tantangan dan Gagasan Desain Asesmen Terpadu untuk Penanganan Penyalahguna Narkotika di Indonesia Handayani, Febri; Angrayni, Lysa
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 24, No 1 (2024): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2024.V24.073-088

Abstract

Integrated Assessment challenges for handling narcotics abuse include; Narcotics regulation is still debating between a criminal approach and a health approach, this will be related to the request for an assessment from TAT. Integrated assessment becomes a new legal problem if the recommendation procedure is carried out unfairly. Challenges in the coordination function between agencies/institutions. The design idea for an Integrated Assessment for handling narcotics abusers is; availability of government-owned rehabilitation homes in every district/city area, optimization of submission of assessments by investigators to TAT to obtain assessment results in every narcotics case, as well as legalization of integrated assessment norms. The recommendation is that investigators in narcotics cases must submit an assessment request to the TAT as an initial assessment mechanism because it is a guarantee of legal certainty that must be realized if the legalization of norms regarding integrated assessment has been carried out.
Perlindungan Hukum Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Perrspektif HAM Handayani, Febri
Jurnal Al Himayah Vol. 8 No. 1 (2024): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana instrumen hukum HAM diterapkan dalam penanganan perkara terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum khususnya pada tahap pra persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penetapan penahanan tersangka oleh aparat penegak hukum yang merupakan salah satu proses pada tahap pra persidangan misalnya, masih dijumpai ketidakadilan akibat kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang berujung munculnya diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan yang memiliki isu hak maternitas tanpa terkecuali yang berstatus sebagai tersangka. Mereka sudah harus menjalani penahanan sekalipun saat penahanan dilakukan mereka sedang memiliki anak balita. Fakta yang terjadi, hak penangguhan penahanan tidak dapat dinikmati oleh semua perempuan yang berhadapan dengan hukum. Diskriminasi bisa saja terjadi dimana disatu pihak ada yang tidak dapat menjalani penangguhan penahanan meskipun sedang memiliki balita, sedangkan di pihak lain masih bisa ditangguhkan penahanannya dengan alasan mempunyai balita.
PENGUATAN PERAN SERTA MASYARAKAT SEBAGAI POWER IN COMMUNITY DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DESA PULAU BIRANDANG KABUPATEN KAMPAR Angrayni, Lysa; Syafrinaldi, Syafrinaldi; Handayani, Febri; Musrifah, Musrifah
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 7 No. 1 (2023): Transformasi Digital, Penguatan Kapasitas, dan Akselerasi Pemberdayaan Masyarak
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v7i1.1358

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta penyebaran narkoba yang juga telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan daerah-daerah yang sebelumnya tidak tersentuh peredaran narkoba lambat laun berubah menjadi pusat peredaran narkoba. Demikian pula anak-anak yang awalnya jahil akan barang haram tersebut telah berubah menjadi pecandu yang kecanduannya sulit untuk dilepaskan. Berdasarkan observasi awal di beberapa wilayah di Kabupaten Kampar, diduga beberapa desa sudah mulai tersentuh narkoba, salah satunya Desa Pulau Birandang yang terletak di Kabupaten Kampar. Yang sangat meresahkan masyarakat adalah peredaran narkoba yang sudah sampai ke pedesaan hampir menghancurkan potensi masyarakat, terutama generasi muda. Kepedulian pemerintah desa tersebut menjadi motivasi bagi tim pengabdi untuk melakukan berbagai upaya yang dapat membantu pemerintah desa dalam meminimalisir permasalahan narkoba yang dihadapi masyarakat desa. Untuk itu tim pengabdian masyarakat merasa perlu melakukan upaya penguatan peran serta masyarakat di Desa Pulau Birandang berupa penyuluhan hukum dengan harapan dari kegiatan ini masyarakat Desa Pulau Birandang sadar akan bahaya dan akibat hukum dari penyalahgunaan narkoba dan memiliki komitmen bersama sebagai kekuatan dalam mewujudkan desa bebas narkoba.
Co-Authors Kastulani, Mohd. Lysa Angrayni, Lysa Musrifah Musrifah, Musrifah Syafrinaldi Syafrinaldi Wiwik Handayani