Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.94
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Journal of Law and Social Politics Jurnal Kajian Ilmu Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Syafrinaldi Syafrinaldi
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Sistem Pengupahan Bagi Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Febrianti, Lidia; Syafrinaldi, Syafrinaldi; Ibnususilo, Efendi; S, Thamrin
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.198 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i1.4774

Abstract

Kegiatan perusahaan pada hakekatnya merupakan upaya bersama antara pihak pengusaha dan pekerja yang bertujuan untuk pertumbuhan perusahaan dan juga untuk kesejahteraan para pekerja. Oleh karena itu pihak perusahaan perlu memberikan suatu imbalan yang layak kepada pekerjanya sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku. Dan selain itu, perusahaan wajib memperhatikan segala upaya untuk peningkatan kesejahteraan para pekerja sesuai dengan kemampuan dan kemajuan perusahaan. Hubungan kerja yang baik hanya bisa dicapai apabila setiap karyawan dan perusahaan dapat memahami serta menghayati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dimana pada akhirnya akan menimbulkan dan menumbuhkan saling menghargai dan saling mempercayai dalam menjaga iklim kerja sama yang baik dan harmonis. Yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana Sistem pengupahan bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan perlindungan pengupahan dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Metode yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari sudut jenisnya, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian normatif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka peneliian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menerangkan dan menganalisa. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Hubungan kerja adalah hubungan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan. Hubungan kerja ini terjadi karena adanya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja diantara kedua belah pihak, dimana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada perusahaan dan pihak perusahaan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan memberi upah. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) perjanjian telah ditetapkan suatu jangka waktu yang dikaitkan dengan lamanya hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Sistem pengupahan berdasarkan peraturan perusahaan antara pekerja dengan pengusaha. Dimana dalam peraturan perusahaan tersebut dibuat secara tertulis dengan memuat hak-hak dan kewajiban pekerja, termasuk sistem pengupahan.
Korporasi sebagai Subjek dalam Tindak Pidana Paten (Reformulasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan KUHP Baru Indonesia) Syafrinaldi, Syafrinaldi; Hardiago, David; Indaryanto, Wisnu
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 21, No 4 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2024
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v21i4.1074

Abstract

This study aims to analyze theoretical issues regarding the reformulation of the concept of criminal responsibility towards corporations as subjects in criminal offenses in the field of patents by using the parameters of criminal law doctrine and the new Indonesian Criminal Code. As normative legal research, this research uses statutory, historical, and conceptual approaches. The results of the study concluded that based on construction both in terms of criminal law doctrine and the new Indonesian Criminal Code, the rules regarding corporate criminal liability mechanisms for patent crimes are not recognized in Law Number 13 of 2016 concerning Patents (Patent Law). Bearing in mind that corporate criminal liability is related to patent crimes in the provisions of Article 1 point 13 of the Patent Law, the phrase "everyone" means individuals and legal entities. With the use of this term, of course this has a juridical implication that all criminal provisions in the Patent Law can only be applied to the intended legal subject (individuals and legal entities). Therefore, with this problem, projections are needed that are aimed at reformulating the Patent Law therefore that it does not only cover corporations as subjects. Alternatively, it is also aimed at reformulating the theory used and the model for imposing sanctions that can be applied therefore that it conforms to the criminal law doctrine and the corporate concept in Indonesia's new Criminal Code.
Advocating Legal Certainty in Status Transition of Individual Companies Exceeding MSEs Criteria to Limited Liability Wiriatma, Dodo Wiradana; Admiral, Admiral; Hamzah, Rosyidi; Febrianto, Surizki; Syafrinaldi, Syafrinaldi; Hyeonsoo, Kim
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 7 No. 1 (2025): The Global Challenges on Advocacy and Law Enforcement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v7i1.22263

Abstract

The enactment of Law Number 6 of 2023, concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation, introduced the Individual Company as a legal entity designed to empower Micro and Small Enterprises (MSEs). This provision enables the establishment of a company by a single individual, a departure from the traditional requirement of at least two shareholders. The Job Creation Law, supported by Government Regulation Number 8 of 2021, outlines that an Individual Company is created through a Statement of Establishment, without the need for a Notary Deed, in line with the provisions for MSEs as stipulated in Government Regulation Number 7 of 2021. However, this legal framework creates challenges when an Individual Company exceeds the MSE criteria or gains more than one shareholder. In such cases, the company must transition into a Limited Liability Company (LLC), a process that requires the drafting of a notary deed and registration through the Ministry of Law and Human Rights’ online AHU system. This research focuses on advocating for legal certainty in the status transition of Individual Companies to Limited Liability Companies, which currently involves the dissolution of the original entity before the new LLC can be formed. The lack of a clear, comprehensive legal mechanism for this transition causes significant legal uncertainty. This paper examines the gaps in the existing legal framework and proposes solutions to streamline the conversion process, eliminating the need for dissolution. By advocating for legal certainty in the status transition, this research contributes to the broader discourse on improving the General Legal Administration system, ensuring that the legal status of businesses aligns with their evolving needs, and facilitating smoother business expansion and growth.
Peran Aktor Dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di BUMNagMa VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Syafrinaldi, Syafrinaldi; Permana, Iip
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran aktor yang terlibat dalam pengelolaan program simpan pinjam perempuan (SPP) yang dijalankan oleh BUMNagMa guna memberdayakan masyarakat terutama perempuan untuk meningkatkan perekonomian melalui kegiatan usaha produktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Metode utama untuk mengumpulkan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di BUMNagMa VII Koto Sungai Sariak di Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian ini : (1) Dalam implementasi program SPP di BUMNagMa aktor memiliki 6 indikator peran, berupa (a) wewenang aktor dalam melaksanakan program SPP, (b) kemampuan yang dimiliki target program dalam memanfaatkan dana program SPP, (c) keyakinan aktor dalam mencapai tujuan program SPP, (d) kesempatan yang diberikan aktor kepada target program, (e) tanggungjawab yang diberikan aktor dan target program jika terjadi persoalan dalam implementasi program, (f) dukungan yang diberikan oleh aktor untuk menunjang pemanfaat dalam menggunakan dana program SPP. (2) Upaya dalam menyelesaikan persoalan kredit macet, berupa (a) melakukan evaluasi, identifikasi, komunikasi dan negosiaso (b) lakukan tinjauan bersama dengan surat peringatan, (c) Jika permasalahan kredit macet lewat dari 2 tahun, kelompok yang bersangkutan mendapat catatan merah (d) jika sudah tidak bisa diselesaikan, atas kesepakatan kelompok, maka kredit macet akan ditutupi dengan tanggung renteng.
TERORISME DAN PEMASYARAKATAN: PROBLEM HUKUM PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME DI INDONESIA Hardiago, David; Syafrinaldi, Syafrinaldi
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v1i2.294

Abstract

Abstract This research aims to analyze the issues associated to the ambiguity of deradicalization program for terrorist convicts in the Indonesia penitentiary, focusing on 2 (two) main issues, firstly, whether deradicalization program directed towards terrorist convicts should be a right or an obligation, and the second issue is related to the appropriate measure on how to counteract the radical understanding of terrorist convicts in Indonesia. As a normative legal research, this research uses a statutory, historical, comparative, and conceptual approach. The results of the study conclude that the Law Number 12 of 1995 concerning Corrections still classified education as the right of the convicts and that includes deradicalization program. Keywords: Education, Deradicalization, Terrorism, penitentiary Intisari Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang berhubungan dengan ambiguitas pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme dalam lembaga pemsyarakatan di Indonesia, dengan fokus pada 2 (dua) permasalahan utama terkait, apakah pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme merupakan suatu hak ataukah kewajiban, serta bagiamana mekanisme penanganan yang tepat untuk memerangi pemahaman yang radikal bagi terpidana terorisme di Indonesia. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, sejarah, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta peraturan teknis pelaksana undang-undang tersebut masih menempatkan pendidikan sebagai hak dari terpidana termasuk pendidikan deradikalisasi. Keywords: Pendidikan, Deradikalisasi, Terorisme, Lapas
PENERAPAN KODE ETIK SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA DPRD DALAM MELAKSANAKAN TUGAS Fahmiron, Fahmiron; Syafrinaldi, Syafrinaldi
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.406

Abstract

Article 3 paragraphs (1) and (4) of Padang Pariaman Regency DPRD Regulation Number 2 of 2020 concerning the DPRD Code of Ethics. One violation of the code of ethics is violence in carrying out duties. This research is legal research with descriptive-analytical specifications. From the results of the internal meeting, the members of the DPRD who were in conflict were summoned. The Honorary Board verbally reprimanded DPRD members with the initials H and J. Then they were given directions and input on what they had done in DPRD meeting activities. The two DPRD members were asked not to repeat their actions and attitudes and to respect the DPRD district regulations and procedures. Padang Pariaman. Obstacles in the Implementation of the Code of Ethics as an Effort to Overcome Violent Behavior by DPRD Members in Carrying Out Their Duties at the Padang Pariaman Regency DPRD are in the form of External Obstacles, namely statutory regulations. Weaknesses in research techniques in Article 51 letter b of Government Regulation Number 53 of 2005 concerning Amendments to Government Regulation Number 25 of 2004 concerning Guidelines for Drafting the Standing Orders of the Regional People's Representative Council which states that document inspection is only sufficient for formal evidence in the form of written allegations and the identity of the reporter and through requests for information and explanations from witnesses and/or those concerned as well as an examination of documents or other evidence.
PENGUATAN PERAN SERTA MASYARAKAT SEBAGAI POWER IN COMMUNITY DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DESA PULAU BIRANDANG KABUPATEN KAMPAR Angrayni, Lysa; Syafrinaldi, Syafrinaldi; Handayani, Febri; Musrifah, Musrifah
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 7 No. 1 (2023): Transformasi Digital, Penguatan Kapasitas, dan Akselerasi Pemberdayaan Masyarak
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v7i1.1358

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta penyebaran narkoba yang juga telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan daerah-daerah yang sebelumnya tidak tersentuh peredaran narkoba lambat laun berubah menjadi pusat peredaran narkoba. Demikian pula anak-anak yang awalnya jahil akan barang haram tersebut telah berubah menjadi pecandu yang kecanduannya sulit untuk dilepaskan. Berdasarkan observasi awal di beberapa wilayah di Kabupaten Kampar, diduga beberapa desa sudah mulai tersentuh narkoba, salah satunya Desa Pulau Birandang yang terletak di Kabupaten Kampar. Yang sangat meresahkan masyarakat adalah peredaran narkoba yang sudah sampai ke pedesaan hampir menghancurkan potensi masyarakat, terutama generasi muda. Kepedulian pemerintah desa tersebut menjadi motivasi bagi tim pengabdi untuk melakukan berbagai upaya yang dapat membantu pemerintah desa dalam meminimalisir permasalahan narkoba yang dihadapi masyarakat desa. Untuk itu tim pengabdian masyarakat merasa perlu melakukan upaya penguatan peran serta masyarakat di Desa Pulau Birandang berupa penyuluhan hukum dengan harapan dari kegiatan ini masyarakat Desa Pulau Birandang sadar akan bahaya dan akibat hukum dari penyalahgunaan narkoba dan memiliki komitmen bersama sebagai kekuatan dalam mewujudkan desa bebas narkoba.
Sosialisasi Merek bagi Pelaku Industri Small and Medium Enterprises (SMES) di Negeri Kedah Malaysia sebagai Solusi dan Proyeksi terhadap Upaya Pemberian Kepastian dan Perlindungan Hukum Syafrinaldi, Syafrinaldi; Mokthsim, Noranida; Hardiago, David
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 5 No. 1 (2024): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v5i1.4193

Abstract

Penjabaran dan sosialisasi atas mekanisme pendaftaran merek UMKM di Malaysia sebagai suatu kebutuhan tidak saja dilatarbelakangi atas masalah dan hambatan yang dihadapi oleh UMKM Malaysia untuk menghadapi tantangan baru yang timbul dari globalisasi, melainkan ditujukan pula untuk menarik jumlah pelaku Industri agar berkeinginan melakukan pendaftaran atas merek yang secara signifikan akan berdampak pada pemasukan negara atas biaya pendaftaran merek yang dilakukan disatu sisi, dan di sisi lainnya agar memberikan dampak positif kepada para pelaku industri UMKM dalam hal perlindungan dan pemberian kepastian hukum. Mengingat, dalam mekanisme pendaftaran merek dengan merujuk pada Pasal 18 ayat (1) Trademark ACT 2019 atau UU Merek Malaysia, memberi klasifikasi pendaftaran merek dengan total 45 pembagian kelas yang penting untuk dijabarkan termasuk yang terkait dengan mekanisme perlindungan hukum apa yang disajikan oleh Trademark ACT 2019 terhadap pelaku industri UMKM yang mendaftarkan merek miliknya.
Hygiene Criminil & Politic Criminil: Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Mekanisme Soft Approach di Negeri Kedah Malaysia Hardiago, David; Mokthsim, Noranida; Syafrinaldi, Syafrinaldi
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 5 No. 1 (2024): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v5i1.4197

Abstract

Kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Malaysia menduduki tren peningkatan tertinggi jika dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya yang terjadi, yang pada gilirannya berdampak pada terjadinya permasalahan overcrowding di penjara Malaysia, di mana 56% dari total overcrowding tersebut disumbangkan dari kejahatan terhadap penyalahgunaan narkotika. Tentunya, angka overcrowding penjara di Malaysia tersebut turut memasukan jumlah penyalahguna narkotika yang terjadi di Negeri Kedah, mengingat data yang dimaksud merupakan akumulasi dalam skala nasional. Terlebih lagi, berdasarkan data statistik kejahatan narkotika yang terjadi di Malaysia antara tahun 2016 - 2020, daerah dengan tingkat penyalahguna narkotika tertinggi didominasi oleh Negeri Kedah dengan total 15.097 penyalahguna. Dengan tingkat penyalahguna narkotika di Negeri Kedah yang tinggi tersebut, tentunya membutuhkan strategi yang ditujukan sebagai upaya untuk pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dimaksud.  
Judicial Discretion and Legal Certainty in Marriage Dispensation: A Normative Analysis of Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 Implementation in Indonesian Religious Courts Zaharnika, R. Febrina Andarina; Syafrinaldi, Syafrinaldi; Hamzah, Rosyidi
Journal of Law and Social Politics Vol. 4 No. 3 (2026): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jlsp.v4i3.132

Abstract

Background: As part of efforts to protect young people and reduce underage marriage, the legal marriage age was raised to 19 for everyone under Law No. 16 of 2019. This regulatory change has, in fact, led to a surge in requests for exemptions within the judicial system, raising questions about its overall impact. Although the Supreme Court has intervened with the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 5 of 2019 to provide guidelines for judges, differing viewpoints in court rulings continue to undermine legal consistency. Objective: This research investigates the judicial reasoning behind the approval of marriage exceptions under PERMA Number 5 of 2019 and what it signifies for the predictable and consistent application of Law Number 16 of 2019. Methods: The methodology for this research relies on normative legal studies, utilizing case, conceptual, and statutory approaches. It gathers foundational evidence from primary instruments like Law Number 16 of 2019, PERMA Number 5 of 2019, and judicial decisions, alongside secondary data from legal doctrines, journals, and books. To evaluate the information, a qualitative analysis was conducted to compare legal standards against their implementation. Results: Findings identify three dominant judicial reasoning patterns: pregnancy-based considerations (most frequent), family pressure, and economic hardship. Although PERMA emphasizes child welfare, its application is inconsistent, resulting in disparities in court decisions. Conclusion: The study shows a gap between normative regulation and judicial practice, which weakens legal certainty. It proposes strengthening the binding force of PERMA No. 5 of 2019 to improve consistency and child protection outcomes.
Co-Authors A Admiral Abd Thalib, Abd David Hardiago Efendi Ibnususilo Fahmiron, Fahmiron Febri Handayani Febrianto, Surizki Hamzah, Rosyidi Heni Susanti, Heni Hyeonsoo, Kim Iip Permana Lidia Febrianti, Lidia Lysa Angrayni, Lysa Mokthsim, Noranida Musrifah Musrifah, Musrifah S, Thamrin Wiriatma, Dodo Wiradana Wisnu Indaryanto, Wisnu Yufrizal Yufrizal, Yufrizal Zaharnika, R. Febrina Andarina