Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mustashfa El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah
Muhamad Izazi Nurjaman
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Membedah Kedudukan Maqashid Syariah Dalam Fatwa MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Auda Muhamad Izazi Nurjaman
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 7 No 1 (2021): EL FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29062/faqih.v7i1.243

Abstract

This study describes a discussion about dissecting the position of maqashid syari'ah in the provisions of the MUI fatwa regarding the sale and purchase of gold without cash according to the theoretical perspective of the Jasser Auda system approach. By using the literature study method to collect factual information on theme or topic to be or is being researched. This research tries to explain the fact that the systems approach theory echoed by Jasser Auda, is not only a standard theory but an elastic theory. That is, it can be implemented in legal provisions by means of a surgical process through the application of the six element method which is the criteria. So that the position of the maqashid of sharia can be found its position and of course the legal provisions can be enforced in people's lives to a wide range. Indirectly, the theory of Jasser Auda's system approach is a tool or scale in dissecting the position of maqashid sharia against the legal provisions that have been set or will be enforced.
TRANSFORMASI AKAD TABARRU’ MENJADI AKAD MU’AWADHAT; ANALISIS AKAD HIWALAH DAN AKAD KAFALAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Muhamad Izazi Nurjaman; Doli Witro
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i2.8748

Abstract

Penelitian ini membahas transformasi akad tabarru’ menjadi akad mu’awadhat khususnya pada akad hiwalah dan kafalah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Artikel ini menggunakan metode deskriptif analisis yang bersifat kepustakaan. Penelitian bertujuan untuk menemukan fakta akan perubahan pada status akad tersebut dan kedudukannya dapat diketahui dengan melihat dan menganalisis praktiknya di lapangan khususnya di LKS. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research). Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat transformasi akad tabarru’ (hiwalah dan kafalah) menjadi akad mu’awadhat (hiwalah bi al-ujrah dan kafalah bia al-ujrah di LKS dan telah diatur dalam fatwa DSN/MUI. Penetapan fatwa tersebut berlandaskan kepada kebutuhan masyarakat (LKS dan Nasabah) dengan memperhatikan ketentuan nash, pendapat para ulama dan tingkat kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah.Kata Kunci: Transformasi Akad, Hiwalah, Kafalah, Lembaga Keuangan Syari’ah.
JUAL BELI MURABAHAH PERSPEKTIF REGULASI DAN PRAKTIK DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Muhamad Izazi Nurjaman; Doli Witro; Sofian Al Hakim
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 19 No. 1 (2021): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (986.545 KB) | DOI: 10.32694/qst.v19i1.896

Abstract

One of the financing instruments developed by Islamic Financial Institutions (LKS) is the murabahah contract. Murabahah financing is a contract that dominates the financing process compared to other contracts. Various regulations support murabahah financing operations in LKS, such as the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI), the Circular Letter of the Financial Services Authority, Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking and various other regulations. The number of regulations that usually regulate always found multiple problems. One of them is the overlapping regulations that make a regulated object confusing policy implementers and the public. This study aims to explain the position of the murabahah contract based on the regulations that govern it to strengthen the statement of the murabahah contract in Islamic Financial Institutions. This article is legal research that uses a juridical-normative approach. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the analysis show that there are various regulations governing murabahah financing. The substance of the regulation refers to the fiqh muamalah maliyyah, which was transformed into the Fatwa of the MUI DSN. From these various regulations, there is a harmonization of regulations that are mutually complementary to each other, according to their functions. This is an indication of the harmonization that occurs between Indonesian Sharia Bank (BSI) regulations.
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Muhamad Izazi Nurjaman; Doli Witro
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i1.6107

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan fatwa DSN-MUI yang mengalami transformasi yang awalnya sebagai legal opinion menjadi legal binding, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat. Secara tidak langsung, substansi fatwa diadopsi oleh peraturan perundang-undangan. Namun, apakah substansi fatwa mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga diadopsi oleh peraturan perundang-undangan atau fatwa yang mengadopsi peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, penelitian ini akan memaparkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut fatwa DSN-MUI. Dengan menggunakan metode deskriptif kepustakaan melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa dalam substansi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, DSN-MUI mengadopsi peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada sebuah lembaga untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah. Sehingga memberikan pilihan penyelesaian sengketa yang beragam dengan memposisikan jalur musyawarah mufakat sebagai jalur penyelesaian sengketa utama yang harus ditempuh terlebih dahulu sebagai ciri khasnya, sebelum para pihak memilih jalur penyelesaian sengketa yang lain. (This research is motivated by the position of the DSN-MUI fatwa which underwent a transformation which was originally a legal opinion to become legal binding, so that it has binding legal force. Indirectly, the substance of the fatwa is adopted by legislation. However, whether the substance of the fatwa regarding the settlement of sharia economic disputes is also adopted by laws and regulations or the fatwa that adopts laws and regulations. Therefore, this study will describe the settlement of sharia economic disputes according to the DSN-MUI fatwa. By using the descriptive literature method through a normative juridical approach, this study reveals the fact that in the substance of sharia economic dispute resolution, DSN-MUI adopts laws and regulations that authorize an institution to examine and decide on sharia economic cases. Thus providing various dispute resolution options by positioning the deliberation and consensus path as the main dispute resolution path that must be taken first as a characteristic, before the parties choose another dispute resolution path.)
TRANSFORMASI AKAD TABARRU’ MENJADI AKAD MU’AWADHAT; ANALISIS AKAD HIWALAH DAN AKAD KAFALAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Muhamad Izazi Nurjaman; Doli Witro
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2 (2021)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i2.8748

Abstract

Penelitian ini membahas transformasi akad tabarru’ menjadi akad mu’awadhat khususnya pada akad hiwalah dan kafalah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Artikel ini menggunakan metode deskriptif analisis yang bersifat kepustakaan. Penelitian bertujuan untuk menemukan fakta akan perubahan pada status akad tersebut dan kedudukannya dapat diketahui dengan melihat dan menganalisis praktiknya di lapangan khususnya di LKS. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research). Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat transformasi akad tabarru’ (hiwalah dan kafalah) menjadi akad mu’awadhat (hiwalah bi al-ujrah dan kafalah bia al-ujrah di LKS dan telah diatur dalam fatwa DSN/MUI. Penetapan fatwa tersebut berlandaskan kepada kebutuhan masyarakat (LKS dan Nasabah) dengan memperhatikan ketentuan nash, pendapat para ulama dan tingkat kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah.Kata Kunci: Transformasi Akad, Hiwalah, Kafalah, Lembaga Keuangan Syari’ah.
Dynamics of Sharia Economic Dispute Resolution Regulations in the Sociology of Law Muhamad Izazi Nurjaman; Tajul Arifin; M. Athoillah; Doli Witro; Hulaiva Pary
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v5i2.14386

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan sebuah lembaga dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Berbagai regulasi telah disusun untuk memberikan kewenangan kepada sebuah lembaga. Namun demikian, berbagai regulasi tersebut tentunya menimbulkan gejolak di masyarakat, akibat adanya ketumpangtindihan regulasi, dua kewenangan lembaga, dan substansi regulasi yang memiliki banyak penafsiran hukum. Tujuan penelitian ini mencoba memaparkan analisis dinamika regulasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam pandangan sosiologi hukum. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan fakta bahwa kedudukan sosiologi hukum memberikan pengaruh terhadap dinamika perubahan penyusunan regulasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui adanya gejolak kebutuhan, gejolak kepastian hukum dan gejolak efisiensi penyelesaian sengketa yang berasal dari masyarakat. Sehingga dinamika perubahan regulasi tersebut mencoba mewujudkan kebutuhan para pelaku bisnis ekonomi syariah dalam mencari keadilan dan kepastian hukum.
Akad Mudharabah Perspektif Regulasi dan Praktik di Perbankan Syariah Muhamad Izazi Nurjaman; Dena Ayu; Muhammad Fahmi Akbar; Ikin Rojikin
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 1 (2024): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v7i1.17023

Abstract

Akad Mudharabah menjadi akad yang identic dengan skema bagi hasil dalam operasioal perbankan syariah. Namun dalam praktiknya, justru akad murabahah yang banyak digunakan perbankan syariah, sehingga akad mudharabah dan skema bagi hasil yang melekat pada perbankan syariah seharusnya banyak digunakan dalam setiap penawaran produknya. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas akad mudharabah perspektif regulasi dan praktik di perbankan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum ekonomi syariah yang menggunakan metode deskriftif kepustakaan dengan sumber data primernya berupa Fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tiga tahapan analisis data yaitu memfokuskan data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, POJK dan PBI) yang menopang kedudukan dan penerapan akad mudharabah di perbankan syariah berasal dari substansi Fatwa DSN-MUI tentang akad mudharabah. Hal itu menunjukkan bahwa terdapat harmonisasi regulasi dan juga praktik penerapan akad mudharabah di perbankan syariah. Kedudukan akad mudharabah yang banyak digunkaan perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya yaitu melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana dengan skema pembiayaan dan melakuan pelayanan jasa pada produk tertentu memperkuat dan menjadikan eksistensi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menerapkan skema bagi hasil.
Co-Authors Dena Ayu Doli Witro Doli Witro Hulaiva Pary Ikin Rojikin M. Athoillah Muhammad Fahmi Akbar Sofian Al Hakim Tajul Arifin Witro, Doli