Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum as-Shahifah
Siti Partiah
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Relevansi Hak Asasi Manusia dengan Teori Ahliyyah Moh Bagus; Siti Partiah
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 23 No 1 (2020): Al-Qanun, Vol. 23, No. 1, Juni 2020
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2020.23.1.106-124

Abstract

Human Rights are the basic rights of humans that inherent to them since they were born. As a constitutional state, Indonesia has legally recognized the existence of those regulations as mentioned in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. On the other hand, as religion, Islam also has an expert theory or ahliyyah (the appropriateness of someone to act and take responsibility for his or her actions). The purpose of this paper is to find out the relevance of human rights to the expert theory or ahliyyah. By using descriptive normative analysis, it can be concluded that human rights and expert theory have relevance, where the theory of ahliyyah al-wujub had been given before someone was born and the theory of Ahliyyah al-ada’ has newly been given when they are capable or mature. In this case, human rights were given when he or she was born into the world. Of course, this connection is important because Indonesia makes Islamic law as one of the sources in the formation of legislation.
Positivisme dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia Habibi; Moh. Bagus; Siti Partiah; Mochammad Fauzi
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Juni
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i3.135

Abstract

Positivisme hukum atau hukum positif merupakan aliran yang menjunjung tinggi aturan hukum tertulis sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Positivisme hukum berpandangan bahwa perlu adanya pemisahan yang tegas antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya (das sein dan das sollen). Pengaruh positivisme sangat erat dengan penegakan hukum di Indonesia karena Indonesia membentuk sebuah norma-norma yang dipositifkan dan diwujudkan dalam bentuk undang-undang dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Keunggulan dari positivisme hukum diantaranya adanya kepastian hukum, mempermudah hakim dalam pengadili suatu perkara. Namun, disisi lain dampak negatifnya adalah ketika hakim memutuskan suatu perkara yang hanya berpedoman pada undang-undang sehingga mengesampingkan nilai moral. Hal ini harus dihindari karena menimbulkan ketidakadilan masyarakat menengah kebawah. Solusinya hakim harus memaksimalkan tugasnya dengan cara melihat nilai sosial dan moral disamping berpedoman pada hukum tertulis dengan tujuan adanya kepastian hukum yang mencakup adanya nilai keadilan dan kemanfaatan.
Studi Komparasi Hubungan Lembaga Eksekutif dengan Lembaga Legislatif antara Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat Siti Partiah; Jihan Amalia syahidah
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v3i2.11584

Abstract

Indonesia dan Amerika Serikat merupakan contoh negara yang menjalankan pemerintahannya dengan sistem presidensial. Kedua negara juga sama-sama memisahkan pembagian kekuasaan pemerintahan yakni trias politica agar tidak tumpang tindih kewenangannya. Namun ada perbedaan sisinya, karena Amerika menggunakan sistem Strong bicameral (sama kuatnya), sedangkan Indonesia menggunakan sistem soft bicameral (ada satu yang dominan). Hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif sangat erat, salah satunya adalah lembaga legislatif yang mana antara DPR dan Presiden harus sepakat untuk mengesahkan undang-undang tersebut.
Co-Authors Habibi Jihan Amalia Syahidah Mochammad Fauzi Moh Bagus Moh. Bagus