Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Jurnal Ius Constituendum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan JURNAL MERCATORIA Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Darmawan Darmawan
Universitas Syiah Kuala
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Legal Protection for Disputing Parties through the Aceh Customary Court Dahlia Farida; Hamid Sarong; Darmawan Darmawan; Fitriah M Suud
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 15 No. 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v15i1.2250

Abstract

Article 13 paragraph (1) of the Aceh Qanun Number 9 of 2008 on the Development of Customary and Indigenous Life discussing customary disputes mentions that ideally, the customary court can solve customary disputes. However, sometimes, it can not solve all cases and provide legal protection for all disputing parties. This study aims to explain the process of resolving private disputes through the customary court and providing legal protection for the parties. This type of research was empirical juridical with qualitative analysis. The results showed that a dispute resolution process could be done through two models. First is through customary judicature using formalized procedures by involving customary instruments. Second is using positive law indicator by not providing legal protection for the parties. Certain parties will typically file a lawsuit again after getting the customary court's decision. This research suggests collaboration among the Government, the Police, and the Customary Assembly in consistently promoting the customary court and improving the quality of customary instruments.
KEWENANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI YANG TIDAK DIDAKWAKAN PASAL 18 UU TIPIKOR Juandra Juandra; Mohd Din; Darmawan Darmawan
Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v6i2.4235

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menemukan dan mengembangkan teori pemidanaan dan meningkatkan profesionalitas hakim khususnya hakim tipikor dalam mengadili perkara-perkara pidana yang hukumnya tidak jelas atau hukumnya tidak lengkap dengan meningkatkan kemampuan hakim melakukan penemuan hukum. Pasal 18 ayat 1 huruf b UU Tipikor berupa pidana uang pengganti  merupakan kharakteristik sanksi pidana dalam perkara korupsi yang merupakan pidana tamabahan khusus yang bersifat sebagai hukum materiil yang belum diatur secara detiil penerapannya di dalam UU Tipikor dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Masalah yang timbul dari kenyataan tersebut  Seringkali penuntut umum dalam menagani perkara korupsi tidak mencantumkan pasal 18 UU Tipikor sehingga terjadi disparitas atau pertentangan putusan hakim berkaitan penjatuhan pidana uang pengganti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pidana uang pengganti berupa sanksi yang sudah diatur di dalam rumusan UU Tipikor sebagai hukum materiil yang tidak menjadi unsur dari rumusan delik tidaklah menjadi keharusan bagi penuntut umum untuk mencantumkannya di dalam surat dakwaan, terjadi kesalahan pemahaman oleh hakim yang memandang bahwa penjatuhan pidana uang pengganti tidak dapat dijatuhkan apabila pasal 18 UU Tipikor tidak dicantumkan di dalam dakwaan, dakwaan hanya wajib merumuskan unsur perbuatan pidana (delik) apabila rumusan delik telah terpenuhi maka hkim dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai jenis pidana yang telah diatur dalam UU Tipikor.
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI MEULABOH) Mutiara Marni; Darmawan Darmawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan terkait pelaksanaan mediasi pada penyelesaian sengketa gugatan perbuatan melawan hukum, menjelaskan hambatan mediasi, serta  menjelaskan  upaya  yang  dilakukan  pengadilan  dalam  rangka  penyelesaian  sengketa gugatan   perbuatan   melawan   hukum   di   Pengadilan   Negeri   Meulaboh.   Penelitian   ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris,  yaitu membandingkan  antara peristiwa hukum di masyarakat dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan wawancara secara langsung dengan responden dan informan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian lapangan terkait proses mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Meulaboh diantaranya, mediasi belum menjadi alternatif dalam upaya penyelesaian sengketa di pengadilan, hal ini dapat dilihat berdasarkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, kurang aktifnya para pihak dalam proses mediasi, serta peran kuasa hukum yang terlalu mendominasi dalam proses mediasi. Upaya yang dilakukan oleh pengadilan  antara  lain  melatih  cara  berkomunikasi,  melatih menentukan fokus sengketa, berfikir cepat, mengupayakan teknik kaukus, teknik bina suasana atau membangun suasana dan kesadaran kepada para pihak, dan pandai dalam bernegosiasi. Disarankan di Pengadilan Negeri Meulaboh terus berusaha dan mengoptimalkan jalur mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, hakim mediator dituntut untuk lebih pandai membaca kondisi dan keinginan para pihak yang bersengketa, dan diadakannya program pelatihan mediasi bagi hakim mediator untuk meningkatkan kemampuan bermediasi.Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Sengketa, Perbuatan Melawan Hukum.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA WARUNG KOPI DI KOTA BANDA ACEH Tajus Subki; Darmawan Darmawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

- Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerjayang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha warung kopi yang ada di kota banda aceh khusunya di kecamatanUlee Kareng dan Lueng Bata itu hanya memuat ketentuan-ketentuan seperti jadwal kerja, jumlah gaji dan tanggal diberikan gaji akan tetapi dalam pelaksanaannya para pihak tidak melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang telah disepakati pada perjanjian awal sehingga terjadi wanprestasi. Penelitian jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha warung kopi itu dibuat secara lisan bukan dalam bentuk tertulis. Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian tidak hanya muncul dari pengusaha saja tetapi juga dari pihak pekerja, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian seperti menciptakan suasana kerja yang menarik dan nyaman, memberikan teguran, dan melakukan musyawarah.
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI MEULABOH) Mutiara Marni; Darmawan Darmawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan terkait pelaksanaan mediasi pada penyelesaian sengketa gugatan perbuatan melawan hukum, menjelaskan hambatan mediasi, serta menjelaskan upaya yang dilakukan pengadilan dalam rangka penyelesaian sengketa gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Meulaboh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu membandingkan antara peristiwa hukum di masyarakat dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan wawancara secara langsung dengan responden dan informan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian lapangan terkait proses mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Meulaboh diantaranya, mediasi belum menjadi alternatif dalam upaya penyelesaian sengketa di pengadilan, hal ini dapat dilihat berdasarkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, kurang aktifnya para pihak dalam proses mediasi, serta peran kuasa hukum yang terlalu mendominasi dalam proses mediasi. Upaya yang dilakukan oleh pengadilan antara lain melatih cara berkomunikasi, melatih menentukan fokus sengketa, berfikir cepat, mengupayakan teknik kaukus, teknik bina suasana atau membangun suasana dan kesadaran kepada para pihak, dan pandai dalam bernegosiasi. Disarankan di Pengadilan Negeri Meulaboh terus berusaha dan mengoptimalkan jalur mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, hakim mediator dituntut untuk lebih pandai membaca kondisi dan keinginan para pihak yang bersengketa, dan diadakannya program pelatihan mediasi bagi hakim mediator untuk meningkatkan kemampuan bermediasi.Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Sengketa, Perbuatan Melawan Hukum.
Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Pasca Konversi PT. Bank Aceh Menjadi PT. Bank Aceh Syariah Khalid Khalid; Azhari Yahya; Darmawan Darmawan
JURNAL MERCATORIA Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v11i2.1636

Abstract

PT. Bank Aceh merupakan perusahaan perbankan daerah yang awalnya berbentuk bank konvensional namun saat ini telah dikonversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Perubahan sistem dari konvensional menjadi sistem syariah berdampak pada peralihan produk perbankan seperti kredit investasi menjadi pembiayaan murabahah. Landasan yang digunakan bank dalam mengalihkan atau mengkonversikan produk transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi syariah adalah dengan merujuk Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Utang. Utang nasabah tidak berpindah ke lain bank, akan tetapi utang tersebut dialihkan menjadi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, terdapat unsur dari ketentuan Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang belum terpenuhi pada tahap pelaksanaan akad pembiayaan. Namun, melalui ketetapan PBI nomor 9/19/PBI/2007 dan Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah bahwa transaksi perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip jual beli murabahah dimana bank sebagai penyedia dana tanpa membeli atau memiliki barang yang menjadi objek pembiayaan dan tetap merupakan pembiayaan.
Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Rizki Wahyudi; Muhammad Gaussyah; Darmawan Darmawan
JURNAL MERCATORIA Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v11i2.1740

Abstract

Kewenangan MK RI ialah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji konstisionalitas sebuah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui kekuatan eksekutorial putusan judicial review MK RI dan upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan eksekusi putusan judicial review MK RI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian, masih ada problematika yang belum tuntas dalam tataran pelaksanaan/eksekusi putusan judicial review MK RI. Tercermin dari putusan nomor 92/PUU-X/2012, 34/PUU-XI/2013, dan 013-022/PUU-IV/2006. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan eksekutorial yang menghinggapi putusan mahkamah dapat dimulai dengan reformulasi norma secara tegas dan eksplisit, baik dalam amandemen konstitusi maupun revisi UU MK guna menjamin konkritisasi sifat mengikat putusan mahkamah. Alternatif upaya lainnya ialah dengan mengadopsi kewenangan judicial preview. Disarankan kepada lembaga MK RI untuk menjalankan kewenangan dengan sebaik-baiknya dan menghindari memutus yang dengannya bisa menimbulkan permasalahan baru dan mengakibatkan sulit dalam keimplementasiannya serta memperkuat kekuatan eksekutorial/tindak lanjut putusan mahkamah dengan pengaturannya secara jelas, rinci dan eksplisit dalam amandemen konstitusi dan revisi UU MK.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG MENGALAMI MALPRAKTIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH Cut Syakira Nafia Tasya; Darmawan Darmawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban rumah sakit, Upaya perlindungan hukum rumah sakit terhadap pasien dan menjelaskan Upaya hukum yang dapat dilakukan pasien akibat malpraktik. Penelitian ini masuk dalam judul penelitian hukum empiris. Informasi untuk penelitian ini dikumpulkan melalui penyelidikan lapangan dan penelitian kepustakaan. Wawancara dengan responden dan informan digunakan untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian lapangan. Saat melakukan penelitian kepustakaan, data sekunder dikumpulkan dengan membaca buku dan mengkaji undang-undang yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa bertanggungjawab dan memberikan perlindungan hukum terhadap pasien yang mengalami malpraktik, pasien selaku pengguna jasa layanan kesehatan dari pihak rumah sakit dapat meminta pertanggungjawaban kepada rumah sakit jika mengalami malpraktik, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan penyelesaian secara musyawarah atau melakukan mediasi. Menurut Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur tentang ganti kerugian karena wanprestasi, ganti rugi akan dirundingkan terlebih dahulu melalui prosedur mediasi.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasien, Malpraktik.
Kedudukan Hukum Adat dalam Otonomi Khusus Darmawan Darmawan
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2010): Vol. 12, No. 2, (Agustus, 2010)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam Bab XII dan XIII diatur tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Lembaga Adat. Pasal 98 Undang-undang ini menyebutkan lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Pada ayat berikutnya dalam pasal ini, menyebutkan tentang penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat, ditempuh melalui lembaga adat. Lembaga Adat seperti yang disebutkan di atas, meliputi : Majelis Adat Aceh, Imeum Mukim atau nama lain, Imeum Chik atau nama lain, Keuchik atau nama lain, Tuha Peut atau nama lain, Tuha Lapan atau nama lain, Imeum Meunasah atau nama lain, Keujruen Blang atau nama lain, Panglima Laot atau nama lain, Pawang Glee atau nama lain, Peutua Seuneubok atau nama lain, Haria Peukan atau nama lain dan Syahbanda atau nama lain. Dalam pasal 99 Undang-undang Pemerintahan Aceh ini, disebutkan bahwa pembinaan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai Syariat Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. Selanjutnya disebutkan, bahwa penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe. Untuk lebih lanjut, hal diatas diatur dengan qanun tersendiri. Kebutuhan manusia akan keteraturan melahirkan adagium “Ibi Ius Ibi Sociales”, artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Adagium ini juga menunjukkan bahwa setiap masyarakat mempunyai hukum tersendiri yang dapat saja berbeda dengan masyarakat lainnya, sesuai dengan filosofi yang dianut oleh masyarakat tertentu. The Existence of Customary Law in Special Autonomy
Peranan Sarak Opat dalam Masyarakat Gayo Darmawan Darmawan
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2010): Vol. 12, No. 1, (April, 2010)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: The structure of Sarak Opat in Gayo community is still implemented strongly, and if occur dispute among community in Gayo is always settled through this traditional institution. Most of customary provisions which still remain exist even though overlap with national written law. Sarak Opat institution is still exist, nevertheless the community and national law advance causes Sarak Opat Institution occurring deviation concept from the pure value.   The Roles of Sarak Opat in Gayo Community
Co-Authors Azhari Yahya Cut Syakira Nafia Tasya Dahlia Farida Hamid Sarong Juandra Juandra Khalid Khalid Mohd Din Muhammad Gaussyah Mutiara Marni Rizki Wahyudi Suud, Fitriah M Tajus Subki