Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Susiana Susiana
Universitas Syiah Kuala
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE DI KOTA LANGSA Atifa Ummikalsum; Susiana Susiana
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan perjanjian arisan online di kota langsa dan upaya penyelesaian wanprestasi yang ditempuh oleh para pihak pada arisan online. Hasil penelitian arisan online di Kota Langsa dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi kasus wanprestasi, yang mana bentuk wanprestasinya adalah terlambat membayar uang arisan dan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh anggota arisan. Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak adalah dengan memberikan peringatan, menuntut ganti kerugian berupa pembayaran denda dan mencari anggota arisan pengganti, apabila anggota arisan tersebutmemutuskan perjanjian secara sepihak. Jika upaya tersebut tidak dipenuhi maka pengelola arisan akan mengunggah foto serta identitas anggota tersebut ke media sosial Instagram. Disarankan kepada pengelolaarisan online dalam pelaksanaannya agar lebih baik bagi para pihak melakukan pertemuan secara online melalui aplikasi-aplikasi yang mendukung seperti video call grup, zoom meeting dan google meet, untuk menjelaskan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Bagi para anggota disarankan untuk melaksanakan kewajibannya tepat waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan.Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Arisan Online.
WANPRESTASI PADA USAHA JASA DEKORASI (PARTY PLANNER) DI KOTA BANDA ACEH Cut Raihan Maulida; Susiana Susiana
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada beberapa usaha jasa dekorasi (party planner) di Kota Banda Aceh, faktor penyebab terjadinya wanprestasi serta upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian yang dibuat tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh pelaku usaha dan konsumen. Penyebab terjadinya wanprestasi antara lain karena adanya kelalaian kedua belah pihak antarapelaku usaha dan konsumen, tidak adanya kesadaran dari kedua belah pihak untuk memenuhi prestasinya, dankarena perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak hanya berbentuk lisan. Upaya penyelesaian yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa adalah dengan cara negosiasi atau musyawarah mufakat. Disarankan kepada para pihak untuk melakukan perjanjian secara tertulis, kedua belah pihak dituntut untuk beritikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian, para pihak juga disarankan untuk tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing. Kata Kunci: Wanprestasi, Usaha Jasa Dekorasi, Wanprestasi Usaha Jasa Dekorasi.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG DISAJIKAN TIDAK SESUAI DENGAN FOTO MENU DI RUMAH MAKAN Nurul Qumairah; Susiana Susiana
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak– Makanan yang disajikan oleh rumah makan harus sesuai dengan foto menu yang diiklankan oleh rumah makan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Namun demikian dalam pelaksanaannya, masih ada rumah makan yang menyajikan menu yang tidak sesuai dengan iklan foto menu dari rumah makan tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab pelaku usaha rumah makan menyajikan makanan tidak sesuai dengan foto menu, menjelaskan perlindungan konsumen terhadap penyajian makanan yang tidak sesuai dengan foto menu oleh rumah makan dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila makanan yang disajikan tidak sesuai dengan foto menu. Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab pelaku usaha rumah makan menyajikan makanan tidak sesuai dengan foto menu ialah pelaku usaha menganggap masalah tersebut merupakan suatu hal yang tidak penting untuk dipermasalahkan oleh konsumen, ketidaktersediaannya bahan makanan di rumah makan tersebut dan ketidaktahuan pelaku usaha terhadap undang-undang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen terhadap penyajian makanan yang tidak sesuai dengan foto menu oleh rumah makan ialah konsumen dilindungi oleh pasal 4 No. 8 Tahun 1999 tentang UUPK.Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila makanan yang disajikan tidak sesuai dengan foto menu ialah konsumen dapat melaporkan hal ini kepada YAPKA. Disarankan kepada pelaku usaha dapat menyajikan makanan yang sesuai dengan foto menu yang ditampilkan dan juga pelaku usaha dapat menampilkan foto real makanan dari rumah makan yang bukan diambil dari internet.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Foto Menu, Rumah Makan
Kontrak Baku Franchise Ditinjau dari Ketentuan Unidroit dan KUH Perdata Susiana Susiana
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2015): Vol. 17, No. 1, (April, 2015)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Kontrak baku merupakan kontrak yang telah dipersiapkan oleh salah satu pihak, dimana pihak lain tidak memiliki andil dalam merumuskan isi kontrak. Kontak franchise sebagai salah satu jenis kontrak yang berkembang dalam praktek kontrak bisnis internasional dewasa ini, umumnya telah dibuat dalam bentuk baku. Dalam perdagangan internasional, khusus mengenai kontrak bisnis internasional berlaku ketentuan yang diatur dalam Unidroit. Di Indonesia, pembuatan kontrak diatur dalam KUH Perdata. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan prinsip-prinsip kontrak dalam Unidroit dan KUH Perdata serta melakukan analisis apakah kontrak franchise yang dibuat dalam bentuk kontrak baku tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kontrak yang diatur dalam Unidroit dan KUHPerdata. Dari hasil kajian kepustakaan dapat dijelaskan bahwa prinsip-prinsip kontrak yang diatur dalam Unidroit Principle (UP) antara lain: prinsip kebebasan berkontrak, itikad baik dan transaksi jujur, Prinsip kesepakatan melalui penawaran dan penerimaan, Prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku, Prinsip contra proferentem dalam penafsiran kontrak baku.  Franchise Standardized Contract Viewed from the Rules of Unidroit and the Civil Code ABSTRACT: Standard contract is a contract which has been prepared by one of the parties, in which the other party has not participated in making the contract. Contract francise as one the the types of contracts that developed in the practice of today’s international business contracts, generally have been made in raw form. In international trade, especially regarding international business contracts applicable provisions laid down in Unidroit. In Indonesia, the manufacturing contract stipulated in the Civil Code. The result show that the contract principles set out in Unidroit Principle (UP), among other: the principle of freedom of contract, good faith and transaction honest (fair dealing). Principles of the agreement through the offer and reception (acceptance), principle of the protection of the weak from the terms of the raw, contra profereniem principle in the interpretation of standard contract.
Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat menurut Hukum Islam Susiana Susiana
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 3 (2011): Vol. 13, No. 3, (Desember, 2011)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: An adopted child is the child which his rights has been changed from his parents, guardian that is valid or other people that are responsible for taking care, education and to grow the child by in the family of adopted parents based on the decision of the court. The parents are responsible for daily life and education of the child. In Islamic law the adopted parents are still having relationship with his biological parents; hence the child is not going to be one of the parties receiving the legacy from the adopted parents. If the parents die, the adopted child would not be one of them but Islamic law provide centanty and protection to the child receiving the legacy from his adopted parents is through the institution wasiat wajibah as ruled in Article 209 (2) of Islamic Law Compilation. The Rights of Adopted Child Towards the Inheritance of Adopted Parents Based on Islamic Law
Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Modal Ventura sebagai Alternatif Modal Bagi UMKM Susiana Susiana; Yunita Yunita
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 3 (2013): Vol. 15, No. 3, (Desember, 2013)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: This study aims to identify and explain the venture capital financing as an alternative capital for SMEs, constraints faced by SMEs in order to obtain venture capital financing in Banda Aceh. The data consist of primary and secondary data. The primary data are obtained through interviews with PMV (PT Sarana Aceh Ventura) and SMEs which are the PPU of the PMV. While the secondary data obtained through secondary research by studying books or articles as well as legislations relating to venture capital. The research shows that the distribution of venture capital financing in Banda Aceh is not effective as an alternative capital for SMEs. Financing provided by PMV in practice is equal to bank credit. It is not in the form of capital but in the form of loans that have been specified number of installments of principal and interest and late fees. SMEs that are constrained by the guarantee will not get funding from PMV. The Effectiveness of Venture Capital Financing Distribution as an Alternative Capital for UMKM
Dekonstruksi Peran Tuha Peut Perempuan dalam Menjaga Perdamaian di Aceh Mahfud Mahfud; Wardah Wardah; Lena Farsia; Susiana Susiana
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 3 (2017): Vol. 19, No. 3, (Desember, 2017)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh jo. Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, mengatur lembaga-lembaga adat, termasuk mengaktifkan kembali lembaga Tuha Peut dalam berbagai perangkat regulasi/aturan dan kebijakan Pemerintah Daerah di Aceh. Selanjutnya, Undang-Undang No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus dan terakhir dengan Undang-undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka lahirlah berbagai produk hukum berupa qanun, yang menempatkan kembali lembaga dan peran tuha peut dalam Pemerintahan Gampong dan Mukim di Aceh. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlunya pendekatan kontemporer ditempuh oleh pemerintah dengan melibatkan sejumlah pihak dan kalangan dalam menjaga perdamaian Aceh. Salah satu pendekatan kontemporer tersebut dengan melibatkan unsur perempuan sebagai agen perdamaian yang terdapat dalam struktur Tuha Puet Gampong. Namun demilian banyak diantara perempuan enggan mencalonkan diri sebagai anggota dari Tuha Peut Gampong. Banyak dari mereka bahkan masih menganggap bahwa Tuha Puet Gampong masih merupakan ranahnya kaum pria.  The Deconstruction of the Role of Female Tuha Peut in Peace Keeping Activities in Aceh The Law No. 44/1999 on Special Autonomy and the Law of Governing Aceh and the Law No .22/1999 on Cores of Local Goverment regulate the Adat institutions, including reactivated the Tuha Peut institution in every regulations and Aceh local goverment policies. The Law No. 18/2001 on Special Autonomy and  the UUPA have been establishing more legal products such as qanun that resettle the adat institutions and the role of the tuha peut in local government of gampong and mukim in Aceh. The result of the research shows that the Government of Aceh has involved many stakeholders in peace keeping activities in Aceh. One of the contemporary approach is by engaging women role as the peace agent. However, many women hesitated to candidate them selves as the Tuha Peut members, as they think that the role is belongs to men.
Co-Authors Atifa Ummikalsum Cut Raihan Maulida Lena Farsia Mahfud Mahfud Nurul Qumairah Wardah Wardah Yunita Yunita Yunita Yunita