M. Iqbal
Universitas Syiah Kuala

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PRAJURIT TNI-AD (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh) Nadilla Afifah; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak –Tujuan penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk menjelaskan proses penyidikan tindak pidana desersi dalam waktu damai yang dilakukan oleh anggota Prajurit TNI-AD, untuk menjelaskan pelaksanaan sanksi terhadap anggota Prajurit TNI-AD yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai, dan untuk menjelaskan dampak tindak pidana desersi dalam waktu damai yang dilakukan oleh anggota prajurit TNI-AD di kalangan militer. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses penyidikan tindak pidana desersi dalam waktu damai yang dilakukan oleh anggota prajurit TNI-AD harus tetap berpedoman pada Pasal 71 Ayat (1) UU Peradilan Militer yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu yang salah satu caranya adalah berkoordinasi dengan penyidik di wilayah hukum Polisi Militer tempat tinggal orang tua pelaku. Sedangkan pelaksanaan sanksi penjara terhadap pelaku desersi yang telah menghilang tetap berlaku sampai masa daluarsa penuntutan habis, dan untuk desersi masa daluarsanya adalah 12 (dua belas) tahun. Namun tidak ada upaya khusus untuk mencari pelaku. Kemudian, dampak tindak pidana desersi di kalangan militer yaitu merusak nama baik satuan, menghambat pembinaan satuan, dan kekurangan personel sehingga dapat menghambat kegiatan di satuan. Disarankan di semua kesatuan TNI-AD agar memperketat absen kehadiran dalam apel prajurit, mengadakan kegiatan positif di luar jam dinas, mengadakan pembinaan rohani secara rutin, mengadakan jam komandan, mengupayakan penerimaan hak-hak prajurit tepat pada waktunya, dan menaikkan tingkat kepangkatan para prajurit sesuai dengan kinerja dan kelakuan baiknya di kesatuan.Kata Kunci : Tindak Pidana Desersi, TNI-AD, Waktu Damai
TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PRAJURIT TNI-AD (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh) Nadilla Afifah; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak –Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan proses penyidikan tindak pidana desersi dalam waktu damai yang dilakukan oleh anggota Prajurit TNI-AD, untuk menjelaskan pelaksanaan sanksi terhadap anggota Prajurit TNI-AD yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai, dan untuk menjelaskan dampak tindak pidana desersi dalam waktu damai yang dilakukan oleh anggota prajurit TNI-AD di kalangan militer. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses penyidikan tindak pidana desersi dalam waktu damai yang dilakukan oleh anggota prajurit TNI-AD harus tetap berpedoman pada Pasal 71 Ayat (1) UU Peradilan Militer yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu yang salah satu caranya adalah berkoordinasi dengan penyidik di wilayah hukum Polisi Militer tempat tinggal orang tua pelaku. Sedangkan pelaksanaan sanksi penjara terhadap pelaku desersi yang telah menghilang tetap berlaku sampai masa daluarsa penuntutan habis, dan untuk desersi masa daluarsanya adalah 12 (dua belas) tahun. Namun tidak ada upaya khusus untuk mencari pelaku. Kemudian, dampak tindak pidana desersi di kalangan militer yaitu merusak nama baik satuan, menghambat pembinaan satuan, dan kekurangan personel sehingga dapat menghambat kegiatan di satuan. Disarankan di semua kesatuan TNI-AD agar memperketat absen kehadiran dalam apel prajurit, mengadakan kegiatan positif di luar jam dinas, mengadakan pembinaan rohani secara rutin, mengadakan jam komandan, mengupayakan penerimaan hak-hak prajurit tepat pada waktunya, dan menaikkan tingkat kepangkatan para prajurit sesuai dengan kinerja dan kelakuan baiknya di kesatuan.Kata Kunci : Tindak Pidana Desersi, TNI-AD, Waktu Damai
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN NOMOR:5/PID.SUS-ANAK/2019/PN.SBH TENTANG TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Arnel Ari Putra Harahap; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak- Putusan PN Sibuhuan No:5/Pid.sus-anak/2019/Pn.Sbh ini adalah putusan mengenai perkara anak yang melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan. Adapun  pasal yang dilanggar anak adalah Pasal 285 KUHP jo Pasal 53KUHP, dan dijatuhi sanksi  penjara 8 (delapan) bulan. Permasalahannya adalah identitas anak yang berkonflik dengan hukum tidak rahasiakan, dan putusan dinilai belum memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Data diperoleh melelui kajian kepustakaan. Penelitian ini menunjukan bahwa  Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak merahasiakan identitas anak sebagaimana ketentuan Pasal 19 UU SPPA. Putusan belum memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Diharapkan kepada Mahkamah Agung agar memberikan pembekalan terhadap hakim yang mengadili perkara anak. Diharapkan supaya Kemenkumham meningkatkan kompetensi Balai Pemasyarakatan. Diharapkan kepada Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk selalu melaksanakan Workshop secara berkala mengenai SK KMA Nomoor: 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.Kata kunci: kerahasiaan identit­­­­as, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.
TINDAK PIDANA PENJUALAN ROKOK ELEKTRIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh) Arif Munandar; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Pasal 106 Undang-Undang Nomor  7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa izin dari menteri dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Tetapi pada kenyataannya hukum perdagangan terkait penjualan rokok elektrik yang tidak memiliki izin edar belum terlaksana seperti yang di atur di dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok elektrik yang tidak memiliki izin edar, hambatan penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap pelaku penjualan rokok elektrik yang tidak memiliki izin edar, serta bagaimana cara penanggulangan yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penjualan rokok elektrik yang tidak memiliki izin edar. Jenis metode yang digunakan dalam artikel ini adalah ini penelitian lapangan untuk mendapatkan data sekunder dan primer yang diperoleh langsung dari informan dan responden melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa penegakan hukum pada penjual rokok elektrik yang tidak memiliki izin edar belum terlaksana sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perdagangan. Hambatan penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penjualan rokok elektrik adalah belum adanya aturan khusus mengenai rokok elektrik serta kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi lagi penjualan rokok elektrik yang tidak memiliki izin edar  yaitu upaya preventif dan upaya represif, upaya represif yaitu dengan melakukan sosialiasi-sosialisasi tentang izin edar dalam perdagangan rokok elektrik sedangkan upaya represif yaitu dengan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku penjualan rokok elektrik yang tidak memiliki izin edar. Disarankan kepada semua pihak penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas administrasi dan persyaratan agar produk rokok eletrik dapat beredar di masyarakat secara resmi serta melakukan koordinasi antar  instansi terkait dalam membahas permasalahan menyangkut penjualan rokok elektrik tanpa izin edar.Kata Kunci : Tindak Pidana, Rokok Elektrik, Izin Edar.
TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN ORGAN SATWA YANG DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG SECARA ILLEGAL DI KABUPATEN ACEH TENGAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah) Multa Hadi; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penulisan karya ilmiah ini bertujaun untuk menjelaskan faktor penyebab, modus operandi pelaku dan upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi terhadap terjadinya tindak pidana memperniagakan organ satwa liar yang dilindungi.. Data yang diperoleh pada penulisan karya ilmiah  ini menggunakan metode normatif empiris.  Merujuk pada hasil penelitian, diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan ini adalah atas dasar kebutuhan ekonomi, dikarenakan harga dari dari tanaman kopi sebagai sumber mata pencaharian, memiliki harga jual yang sangat rendah, dan modus operandi pelaku dalam menjalankan aksinya yaitu dengan cara mengantar barang dagangan yang illegal tersebut menggunakan mobil dengan, serta upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi,kepada pihak kepolisian atau lembaga-lembaga yang terkait harus melakukan pengawasan tidak sebatas hanya pada masyarakat sipil saja akan tetapi terhadap oknum dari pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab juga. Disarankan kepada pemerintah agar penegakan Hukum, memperketat pengawasan, sosialisasi rutin terkait dengan satwa yang dilindungi.Kata Kunci : Tindak pidana Satwa, Satwa dilindungi, Ilegal, Hewan
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA HIDUP YANG DILINDUNGI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Bunga Pertiwi; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pelanggaran atas Pasal 21 (ayat 2) huruf a berdampak terhadap konsekuensi yuridis berupa sanksi pidana yang telah ditentukan didalam pasal 40 (ayat 2) dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya yaitu 5 (lima) tahun serta denda sebanyak-banyaknya yaitu Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kenyataan membuktikan, tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi masih saja terus terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penegakan hukum, hambatan penegakan hukum dan penanggulangan terhadap hambatan ditegakkannya hukum tindak pidana perniagaan satwa hidup yang dilindungi. Penelitian ini penulis menggunakan metode hukum empiris. Pelaksanaan penegakan hukum kepada tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi telah dilaksanakan seperti yang dianjurkan dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kasus yang putusannya tidak maksimal. Adapun yang menjadi penghambat yang dialami pada penegakan hukum tindak pidana perniagaan satwa hidup yang dilindungi yaitu luasnya wilayah dengan keterbatasan personil, kurangnya anggaran sarana dan prasarana, sulitnya melacak pelaku karena transaksi perniagaan satwa yang dilindungi dilakukan secara terorganisir, kekurangan sumber daya aparatur penegak hukum. Penanggulangan terhadap hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana ini dilakukakan dengan koordinasi dengan BKSDA dan LSM Pecinta Lingkungan, penyuluhan kepada masyarakat, memberikan pelatihan-pelatihan serta dibekali dengan wawasan tentang perlindungan satwa khususnya kepada aparat penegak hukum dan melakukan pembaharuan regulasi terhadap UUKSDAE. Saran yang dapat diberikan yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih memerhatikan kerusakan ekologi, melakukan pelatihan untuk menambah personil penyidik yang kompeten dan membekali ilmu-ilmu dan pemahaman tentang pentingnya hidup selaras dengan alam kepada aparat penegak hukum.Kata Kunci : Penegakan hukum, tindak pidana perniagaan satwa hidup yang dilindungi, UUKSDAHE
TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN KARENA KELALAIAN DALAM BERKENDARA (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Calang) Munawar Aulia Syahputra; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal i310 iangka i(4) iUndang- iUndang iRepublik iIndonesia iNo. i22 iTahun i2009 itentang iLalu iLintas dan Angkutan iJalan imenyatakan: i“Dalam ihal ikecelakaan isebagaimana idimaksud ipada iayat i(4) iyang mengakibatkan iorang ilain imeninggal idunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 ( enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dalam praktiknya di wilayah hukum Calang, angka kecelakaan lalu lintas di ruas jalan nasional Banda Aceh-Calang atau dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya mencapai 49 kasus sepanjang tahun 2020. Peristiwa tersebut menunjukkan banyaknya kecelakaan lalu lintas sehingga membahayakan nyawa orang lain. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan kematian serta penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam berkendara yang menyebabkan kematian orang lain. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang. Data primer diperoleh dengan mewawancarai hakim dan kepolisian sebagai responden riset serta akademisi sebagai informan riset. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian adalah faktor human eror seperti kelelahan, mengantuk dan tidak fokus, kondisi jalan di jalan Calang yang banyak berlubang, faktor kendaraan yang tidak diperiksa dan tidak dirawat rutin, faktor kelebihan muatan terutama pada truk dan bus. Upaya represif dari kepolisian dalam penerapan hukum pidana kasus kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah bagi pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia dikenai Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penerapan pidana pada pelaku pelanggaran di wilayah Calang dinilai sudah optimal sesuai dengan Pasal yang didakwakan.Kata Kunci : Berkendara, Kecelakaan, Kelalaian, Kematian, Lalu Lintas. Abstract - iArticle i310 inumber i(4) iLaw iof ithe iRepublic iof iIndonesia iNo. i22 iof i2009 iconcerning iRoad iTraffic iand iTransportation istates: i"In ithe icase iof ian iaccident ias ireferred ito iin iparagraph i(4) iwhich iresults iin ianother iperson's ideath, ithe ipenalty ishall ibe iimprisonment ifor ia imaximum iof i6 i(six) iyears iand/or ia ifine iof ia imaximum iof iRp. i12,000,000. i00 i(twelve imillion irupiah). In practice, in the jurisdiction of Calang, the number of traffic accidents on the Banda Aceh-Calang national road or within the Aceh Jaya Regency reached 49 cases throughout 2020. These events show that there are many traffic accidents that endanger the lives of other people. The purpose of writing this thesis is to find out and explain the factors that cause the crime of negligence in driving which causes death and the application of criminal law to perpetrators of criminal acts in driving which causes the death of others. This research method uses empirical juridical methods by taking research locations in the jurisdiction of the Calang District Court. Primary data was obtained by interviewing judges and the police as research respondents and academics as research informants. Based on the results of the study, the factors that cause traffic accidents that cause death are human error factors such as fatigue, drowsiness and unfocused, road conditions on Calang road which have lots of potholes, vehicle factors that are not checked and not routinely maintained, overload factors especially on trucks and buses. Repressive efforts from the police in applying criminal law in icases iof itraffic iaccidents iand iroad itransportation ibased ion iLaw iNumber i22 iof i2009 iconcerning iRoad iTraffic iand iTransportation iare ifor iperpetrators iwho icause ithe ivictim ito idie isubject ito iArticle i310 iparagraph i(4) iand iArticle i311 iparagraph i(1) i) iLaw iNumber i22 iof i2009. iThe iapplication iof icriminal ipenalties ito iperpetrators iof iviolations iin ithe iCalang iarea iis iconsidered ito ibe ioptimal iin iaccordance iwith ithe iArticle icharged.Keywords : Driving, Accident, Negligence, Death, Traffic.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN YANG MENGALAMI PERBUATAN PSIKIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUTACANE) Jupri Suhardi; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan atau melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga, namun pada kenyataannya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih sering dilakukan bahkan dengan cara yang beragam dan mengalami peningkatan setiap tahunnya khususnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab seorang suami melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, pemenuhan hak-hak korban yang mengalami perbuatan psikis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan upaya penanggulangan yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan empiris, pengumpulan data dilakukan dari hasil wawancara yang dengan sejumlah responden dan informan yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti dan dilanjutkan dengan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan yang menjadi faktor penyebab seorang suami melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya, faktor pendidikan, faktor pernikahan dini, faktor perselingkuhan dan faktor individual perempuan. Upaya pemenuhan hak-hak korban yang mengalami perbuatan psikis TPKDRT berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku adalah adanya hak perlindungan dan hak restitus. Upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan keterampilan terhadap korban KDRT.Kata Kunci: Hak-Hak Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perbuatan Psikis, Tindak Pidana, Tinjuan Kriminologis.  Abstrack – Article 5 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elemimination of Domestic Violence states that everyone is prohibited from committing domestic violence against people within the scope of thehousehold, by means of physical violence, psychological violence, sexual violence, and or neglect within the scope of households, but in reality the crime of domestic violence is still often committed even in a variety of ways and has increased every year, especially cases of domestic violence that occurred in the Southeast Aceh District. This research aims to find out and explain the factors that cause a husband to commit acts of domestic violence, fulfill the rights of victims who experience psychological acts of criminal acts of domestic violence based on the provisions of the applicable laws and regulations and countermeasures carried out to overcome criminal acts violence. This research method uses an empirical approach, data collection uses primary data obtained from interviews eith a number of respondents who are directly related to the problem under study and data obtained from the results of the literature. The results showed that the factors that cause a husband to commit acts of domestic violence are influenced by economic factors, social dan cultural factors, educational factors, early marriage factors, infidelity factors and individual women’s factors. Efforts to fulfill the right of victims who experience psychological acts of criminal acts of domestic violence are bused on statutory provisions, namely the right to protection and the right to restitution. Countermeasure made to tackle criminal acts of domestic violence are by holding socialization and skills training for victims of domestic violence. Keyword: Victim’s Rights, Domestic Violence, Psychologal Actions, Crime, Criminological Review.
Standar Pelayanan Minimum bagi Anak Berhadapan dengan Hukum Pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Banda Aceh M. Iqbal
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2013): Vol. 15, No. 1, (April, 2013)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Each child facing with criminal laws either as violator or victim is entitled to get physical, mental, spiritual and social protection based on the principles of the Convention of the Rights of the Child and the Act of Juvenile Court namely non discrimination, the best interests of the child, right to life, the live sustainability and the development and the respect towards the child opinion. The children having problem with law has a right to get especial protection that must be provided by the government and government institutions. The Unit of Women and Children Service is the first meeting point of the Juvenile Justice System of the child. This research aims to obtain the description of the minimum service of standard applied by the Unit of Banda Aceh Resort Police Station, in dealing with the child, the constraints faced in treating them and the efforts to solve the constraints. To gather the data, the library and field research are applied. The data obtained from library and field research then combined and analysed qualitatively. The Unit has applied the principles of the standards towards the child, the obstacles faced are internal and external obstacles and the efforts done are by training and educating the staffs at the Unit, the Detectives and the Assistant of the detectives and all staffs of the Unit in order to empower the human resources of the Unit. The Minimum Service Standards Towards the Child Violating Criminal Laws at the Unit of Women And Children Service of Banda Aceh Police Resort Station
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana M. Iqbal
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2011): Vol. 13, No. 2, (Agustus, 2011)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Child abuse is often difficult to discover because it is domectic case.  Physic harrassment and victim of the crime result in children become weak and hurted physically and physicologically. As next generations, they must be protected in order to secure and protect them and their rights namely; right to life, right to grow and to participate optimally in compliance with human dignity and get protected from abuse and discrimination. The method applied is juridical normative approach. The aim of this research are to know the causes of such abuse and the law protection on them. The findings are the cause of such abuse are caused by multiple factors; internal and eksternal. The child abuse is conducted by the people that have responsibility to protect them and have power over them that they actually shoould protect them. The law enforcement for such offence in Indonesia can be said that it is still lack. Law Protection on Children as a Crime Victim