Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Adi Hermansyah
Universitas Syiah Kuala
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 665/PID.SUS/2015 TENTANG NARKOTIKA M Haikal Mushawwira; Adi Hermansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak- Berdasarkan Analisis terhadap Putusan No.665/PID.SUS/2015 PN Sidoarjo, ditemukan bahwa, tiga orang Terdakwa Muhammad Wildan bersama dua rekannya yang bernama Taureq Ahmad dan Sandra Dwi Aprilia ditangkap oleh petugas kepolisian setempat di Kawasan rumah kos Terdakwa Muhammad Wildan. Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dalam dakwaan terpisah dengan tuntutan alternatif yang sama. Terhadap para terdakwa dijatuhkan putusan yang berbeda. Disparitas putusan ini dinilai memiliki permasalahan hukum karena Hakim tidak memperhatikan fakta-fakta di persidangan. Studi Kasus bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 665/PID.SUS/2015 dengan membandingkannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 661/PID.SUS/2015. Perbandingan kedua putusan menemukan adanya disparitas yang dinilai bertentangan dengan tujuan hukum karena menguntungkan Terdakwa. Penulisan bersifat studi kasus dan berupa penelitian hukum secara normatif.  Data yang pakai ialah studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder melalui perundang-undangan, buku, dan literatur. Sedangkan data primernya yaitu putusan hakim yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 665/PID.SUS/2015 Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 661/PID.SUS/2015.Kata Kunci : Studi Kasus, Putusan Pengadilan, Narkotika.
TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAPKEJAHATAN PENIPUAN TRAVEL JAMAAH UMRAH (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negri Banda Aceh) Rahma Yuliza; Adi Hermansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak  – Pasal 378 KUHPidana menyebutkan “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Namun, kenyataannya dalam hal ini masih banyak terjadinya kasus tindak pidana penipuan. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tinjauan viktimologis terhadap korban, teori viktimologis konstribusi korban terhadap terjadinya tindak pidana kejahatan dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku penipuan. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa terjadinya tindak pidana kejahatan penipuan disebabkan oleh peranan korban itu sendiri. Korban secara sadar tidak melakukan pengecekan izin travel tersebut dan terkelabui oleh promo iklan dari travel tersebut. Dari hasil penelitian ini disarankan kepada setiap masyarakat agar berhati-hati dan waspada terhadap penipuan. Kepada majelis hakim untuk mengkaji hukuman yang lebih efektif agar pelaku tindak kejahatan penipuan tidak mengulangi perbuatannya.Kata Kunci : Korban, penipuan, sanksi pidana, tindak pidana, viktimologi
TINDAK PIDANA PERUSAKAN SURAT SUARA MENJADI TIDAK BERNILAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Langsa) Icha Rahmadani; Adi Hermansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak–Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bentuk perusakan surat suara, faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan surat, serta proses penyelesaian hukum perkaran tindak pidana perusakan surat suara menjadi tidak bernilai pada Pemilihan Umum. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Bentuk perusakan surat suara pada pemilihan umum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang karena perbuatan tersebut menyebabkan suara seorang pemilih di pemilihan umum menjadi tidak bernilai dan menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat penambahan suara dan perolehan suara serta menjadi berkurang, selain itu, faktor terjadinya tindak pidana perusakan surat suara pada pemilihan umum wilayah hukum pengadilan negeri langsa disebabkan oleh faktor hubungan patronase antara calon legislatif dengan pemilih, tingkat ekonomi dan rendahnya pengetahuan mengenai politik. Proses penyelesaian hukum perkara tindak pidana perusakan surat suara menjadi tidak bernilai pada Pemilihan Umum tahun 2019 antara lain: Proses pelaporan tindak pidana pemilu yang tergolong singkat, selain itu juga penyelesaian tindak pidana pemilu, upaya hukumnya hanya sampai banding tidak dikenal upaya hukum lain.Kata Kunci : Perusakan surat suara, tidak bernilai
TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI JALAN RAYA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Mutia Nurul Izzah; Adi Hermansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan raya, hambatan kepolisian dalam menanggulangi adanya korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan raya dan upaya kepolisian dalam memenuhi hak-hak korban kejahatan pencurian dengan kekerasan di jalan raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan sejumlah responden dan informan yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti, kemudian dipadukan dan dianalisis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan raya, yaitu faktor adanya kesempatan timbul dari diri korban yang memicu niat jahat dari pelaku. Hambatan pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan raya adalah pelaku lintas daerah, korban yang tidak melapor, masyarakat kurang responsive dan kooperatif. Upaya pemenuhan hak-hak oleh kepolisian terhadap korban kejahatan pencurian dengan kekerasan di jalan raya adalah pihak kepolisian langsung memproses laporan korban untuk mengungkap kasusnya. Saran yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian ini adalah adanya kesadaran setiap masyarakat dalam menghindari kejahatan tersebut. Korban diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam upaya memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan raya di kota Banda Aceh dengan cara secepatnya melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib. Kepada aparat kepolisian agar lebih meningkatkan efektifitas dari upaya penanggulangan adanya korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan raya.Kata Kunci : Viktimologi, Pencurian Dengan Kekerasan.
Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan di Indonesia Adi Hermansyah
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2013): Vol. 15, No. 2, (Agustus, 2013)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Nowadays, crime has increased very significantly. The increase is not only on its quantity but also on its quality. Punishment as the last “mean” in preventing and overcoming crime is supposed to function maximally in order to protect society from perpetrators. The function of criminal law is really influenced by characteristic of society where the law enforced. Moreover, the application of proper punishment as a mean of preventing crime is also influenced by the increase and the decrease of crime numbers and also has impact on the society welfare. Punishment towards body is a kind of punishment that is still applied by many states including Indonesia. The regulation of such crime as one of the crimes in Indonesia Indonesia legal system is really possible to prevent crime in terms of restoring national legal system to replace KUHP (Criminal Code of Indonesia) as colonial legacy that is not proper to society characteristics in Indonesia and the period.  Crime Prevention by Physical Punishment in Indonesia
Dukungan Infrastruktur Hukum dalam Pengembangan Green Investment di Provinsi Aceh Muhammad Insa Ansari; Adi Hermansyah
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2015): Vol. 17, No. 1, (April, 2015)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Pengembangan green investment harus didukung oleh infrastruktur hukum pada semua level pemerintahan. Pengembangan green investment yang dilakukan oleh pemerintah pusat telah dituang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Aceh telah memiliki kebijakan green investment baik dalam Qanun Aceh maupun Peraturan Gubernur Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah memiliki kebijakan green investment secara parsial yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar, sementara itu Pemerintah Kabupaten Aceh Barat belum memiliki kebijakan green investment secara khusus. Dukungan infrastruktur hukum dalam pengembangan green investment yang dimiliki Pemerintah Aceh berupa Qanun Aceh  Nomor 4 Tahun  2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh, kemudian dukungan infrastruktur hukum yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam pengembangan green investment berupa Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Investasi Hijau di Bidang Perikanan dan Kelautan dan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kebijakan Subsidi Hijau Bidang Perikanan, sementara Kabupaten Aceh Barat belum memiliki infrastruktur hukum secara khusus dalam kaitannya dengan green investment. Untuk itu maka dipandang perlu Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membuat dukungan infrastruktur hukum dalam pengembangan green investmen sesuai dengan kewenangan masing-masing.  Support of Legal Infrastructure in Developing Green Investment in Aceh Province ABSTRACT: The research shows that the Aceh Provincial government has had a policy of green investment both in Qanun Aceh and Regulation governor of Aceh, the Government of Aceh Besar district has had a policy of green investment is partially outlined in the decree Aceh Besar District, while the Goverment of West Aceh District has not had a policy green investment in particular. Support the legal infrastructure for the development of green investment owned by the Government of Aceh in the form of Aceh Qanun No. 4 of 2013 on the Amendment of Aceh Qanun No. 5, 2009 on Investment and Regulation of the Governor of Aceh No. 71, 2012 on the General Plan Investment Aceh, then the support of legal infrastructure owned by the Government of Aceh Besar in the development of green investment in the form of decree Aceh Besar No. 11, 2011 on the Green Investment in the Field of Fisheries and Marine Resources and the decree of Aceh Besar No 3, 2014 on Subsidy Policy Green Field of Fisheries, while the West Aceh District is not the legal infrastructure specifically in relation to green investment. For that it is necessary Aceh Provincial government and district/city government create legal infrastructure support in the development of green investment in accordance with each authority.
Co-Authors Icha Rahmadani M Haikal Mushawwira Muhammad Insa Ansari Mutia Nurul Izzah Rahma Yuliza