Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ADIL : Jurnal Hukum KRTHA BHAYANGKARA
Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI AKTA PERNYATAAN NOTARIS TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe; Khoirul Rizal Lutfi
Jurnal ADIL Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.563 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v10i1.1065

Abstract

Pemerintah mensahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang bertujuan meningkatkan penerimaan pajak negara untuk pembiayaan pembangunan. Pada Pasal 15 ayat 2 UU Tax Amnesty, Notarislah yang diberikan kewenangan membuat Surat Pernyataan yang dibuat dalam bentuk Akta Pernyataan oleh para pihak yang mengikuti program Tax Amnesty, dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Selama ini, dalam prakteknya, berdasarkan PP Pendaftaran Tanah Nomor 24 Tahun 1997 dan PP Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 24 Tahun 2016, akta otentik yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dibuat oleh PPAT bukan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Peran Notaris terhadap Peralihan hak atas tanah dalam Program Tax Amnesty dan (2) mengkaji implikasi Akta Pernyataan Notaris terhadap Peralihan Hak atas Tanah dalam Program Tax Amnesty. Hasil penelitian menunjukkan Peran Notaris terhadap Peralihan hak atas tanah dalam Program Tax Amnesty adalah membantu para pihak dalam menuangkan perjanjian balik nama/pengalihan harta ke dalam bentuk akta otentik sampai melegalisasi dokumen-dokumen penting untuk keperluan Tax Amnesty. Akta Pernyataan yang dibuat oleh Notaris berimplikasi terhadap peralihan hak atas tanah dalam Program Pengampunan Pajak dengan memberikan kepastian hukum sebagai dasar balik nama sertifikat di BPN.
Jual Beli Apartemen Kepada Pihak Ketiga Atas Dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe; Wardani Rizkianti
Jurnal ADIL Vol 11, No 1 (2020): JULI 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v11i1.1445

Abstract

Pelaksanaan jual beli apartemen banyak dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu unit apartemen yang akan dibeli, kemudian dituangkan dalam Perikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) sebagai pengikatan sementara dengan ditandai pemberian uang muka sebagai tanda jadi, untuk mengamankan kepentingan developer dan calon pembeli. Bahkan tidak sedikit, PPJB yang dibuat sudah dilunasi oleh pembeli. Pada prakteknya, jarak antara PPJB sampai AJB yang terlalu lama, dikarenakan apartemen belum selesai ataupun sertifikat yang belum pecah, membuat pembeli yang membutuhkan uang menjual kembali kepada pihak ketiga atas dasar PPJB yang dimiliki. Rumusan masalah penelitian ini: (1) Apakah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen telah mengalihkan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) ? dan (2) Bagaimana bentuk pengalihan hak yang dilakukan oleh pembeli apartemen kepada pihak ketiga atas dasar PPJB ?. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan data sekunder dan pendekatan undang-undang (statute approach). Berdasarkan SEMA 4/2016, Bagian B Rumusan Hukum Perdata, Perdata Umum angka 7, PPJB yang terjadi dimana pembeli telah membayar secara lunas serta telah menguasai objek PPJB, dan dilakukan dengan itikad baik, maka secara hukum telah terjadi peralihan hak dan bentuk pengalihan hak yang dilakukan oleh pembeli apartemen kepada pihak ketiga atas dasar PPJB dapat dilakukan melalui Perjanjian Pengalihan Hak.
PENGATURAN PENYEDIAAN RUANG ASI BAGI PEKERJA PEREMPUAN PADA PERUSAHAAN Sylvana Murni Deborah Hutabarat; Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe
Jurnal ADIL Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.677 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v8i2.656

Abstract

Studi ini meneliti sejauh mana perusahaan Indonesia akan mematuhi undangundangdan peraturan mengenai kewajiban mereka untuk menyediakan ruang ASI dimana menyusui dapat dilakukan secara pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36/2009 dan Peraturan Pemerintah No.33 / 2012 serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.48 / Men.PP / XII / 2008, PER.27 / Men / XII / 2008, 117 / Menkes / PB / XII / 2008. Studi ini juga akan menjelaskan kendala hukum dan teknis yang dihadapi perusahaan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang ini.
Akta Pengakuan Utang Dengan Jaminan Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama Inayah Alicia Putri; Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 2 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i2.798

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the agreement after the occurrence of default and application of alternative settlement of cases. In this study the authors used a normative juridical approach, with qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that generally the implementation of the agreement after the debtor is declared in default depends on the claims submitted by the victim, such as demands for cancellation of the agreement, demands for fulfillment of performance, demands for compensation, or a combination of the three types of claims. The parties in this case agreed not to continue the cooperation as they should, and to take alternative settlement steps through non-litigation channels without any claims for compensation in any form. The alternative settlement carried out by the parties in this case is to make a new agreement in the form of a debt acknowledgment deed with a guarantee made before a notary.
Co-Authors Inayah Alicia Putri Lutfi, Khoirur Rizal Rizkianti, Wardani Sylvana Murni Deborah Hutabarat