Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

PENGATURAN PENYEDIAAN RUANG ASI BAGI PEKERJA PEREMPUAN PADA PERUSAHAAN Sylvana Murni Deborah Hutabarat; Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe
Jurnal ADIL Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.677 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v8i2.656

Abstract

Studi ini meneliti sejauh mana perusahaan Indonesia akan mematuhi undangundangdan peraturan mengenai kewajiban mereka untuk menyediakan ruang ASI dimana menyusui dapat dilakukan secara pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36/2009 dan Peraturan Pemerintah No.33 / 2012 serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.48 / Men.PP / XII / 2008, PER.27 / Men / XII / 2008, 117 / Menkes / PB / XII / 2008. Studi ini juga akan menjelaskan kendala hukum dan teknis yang dihadapi perusahaan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang ini.
EDUKASI HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HAK AKSES BANTUAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN DI RUTAN KELAS I DEPOK Ridha Wahyuni; Dwi Desi Yayi Tarina; Dwi Aryanti Ramadhani; Heru Sugiyono; Sylvana Murni Deborah Hutabarat; Suwarsit, Suwarsit
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4 No. 7: Desember 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v4i7.8934

Abstract

Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan berupa informasi-informasi hukum dalam kerangka konsultasi hukum kepada para tahanan dan warga binaan yang berada di Rutan Kelas I Depok. Terkhusunya bagi perlindungan hak atas akses bantuan hukum yang dapat diperoleh secara cuma-cuma oleh masyarakat yang membutuhkan. Adapun metode yang digunakan dalam bentuk ceramah kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab terkait masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi oleh para warga binaan dan para tahanan di dalam proses hukum yang sedang berjalan. Dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pencerahan hukum sebagai bentuk pelayanan bantuan hukum yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kegiatan ini, juga sebagai sarana guna mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hak atas keadilan bagi setiap warga negara yang merupakan bagian dari kewajiban negara.
Penyuluhan Pada Sdit Alhamidiyah Mengenai Menjadi Orang Tua Cerdas Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Wardani Rizkianti; Muthia Sakti; Sylvana Murni Deborah Hutabarat; Erina Nur Afifa
urn:multiple://2988-7828multiple.v3i24
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang mendukung kualitas hidup manusia, yang tidak hanya bergantung pada faktor medis, tetapi juga pada asupan makanan yang bergizi. Di sisi lain, kemasan produk makanan yang menarik dan informatif berperan penting dalam melindungi konsumen dan menarik minat mereka. Sayangnya, peredaran jajanan yang tidak terjamin kualitas dan keamanannya, terutama di sekitar sekolah, dapat mengancam kesehatan anak-anak. Jajanan anak sekolah sering kali mengandung bahan berbahaya seperti formalin dan boraks yang berpotensi menyebabkan keracunan pangan atau masalah kesehatan lainnya. Untuk itu, perlindungan konsumen, khususnya terkait keamanan pangan, menjadi sangat penting, mengingat rendahnya pengetahuan konsumen dan kesadaran akan bahaya bahan tambahan pangan yang berlebihan. Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama orang tua siswa, mengenai perlindungan konsumen, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di SDIT Alhamidiyah melalui penyuluhan kepada orang tua mengenai pentingnya memilih jajanan yang aman dan bergizi untuk anak-anak. Penyuluhan ini tidak hanya mencakup aspek keamanan pangan, tetapi juga prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan pelaku usaha yang tidak mematuhi standar keamanan pangan. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan sekitar 50 orang tua siswa dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kepedulian orang tua terhadap pemilihan makanan yang sehat untuk anak-anak mereka. Penyuluhan ini juga sejalan dengan tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 2, SDG 3, dan SDG 16 yang bertujuan untuk memastikan akses pangan yang aman, menjaga kesehatan, dan memperkuat institusi yang berperan dalam perlindungan konsumen.
Perlindungan Hak atas Tempat Tinggal bagi Masyarakat yang Terdampak Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Eco-City Rempang Perspektif Hak Asasi Manusia Ridha Wahyuni; Chiquita Thefirstly Noerman; Fikri Rafi Musyaffa Abidin; Sylvana Murni Deborah Hutabarat
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4197

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait pemenuhan beberapa indikator penting yang perlu diperhatikan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya perlindungan hak atas tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan PSN Rempang Eco City Batam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang disajikan secara kulitatif melalui pendekatan desktriptif analitis dan problem identification (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan relokasi terhadap warga terdampak pembangunan Rempang Eco City masih belum berpedoman pada indikator-indikator mengenai perlindungan Hak Ekosob khususnya pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak sebagaimana diatur di dalam Komentar Umum PBB No. 4 dan No. 7, Pasal 11 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak Ekosob dan Pasal 40, UU No. 39/1999 Tentang HAM. Berbagai peraturan tersebut penting dipedomani agar pembangunan bisa sejalan dengan prinsip-prinsip HAM sesuai mandat konsitusi, undang-undang terkait lainnya serta berbagai hukum internasional.
Promoter's Liability for Neglecting Consumer Rights in Concert Ticket Exchange Mechanisms Oktaviani, Eka Putri; Sylvana Murni Deborah Hutabarat
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v7i2.8318

Abstract

The poorly managed ticket exchange process at the Seventeen's World Tour Concert in Jakarta resulted in long queues, causing material losses. This article aims to analyze the promoter's responsibility for neglecting consumer rights and review the legal measures that can be taken. The method applied in this research is a normative juridical approach, incorporating statutory and case analysis. The study relies on secondary data drawn from primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed using a qualitative approach. The findings indicated that the promoter neglected the rights to comfort, security, and safety of consumers, as stated in Article 4, point a, of the Consumer Protection Law, which can be taken to stop the event in accordance with Police Regulation Number 7 of 2023. Additionally, accountability can be held based on Article 19 of the Consumer Protection Law and Article 1365 of the Civil Code, which are supported by the theory of negligence and the GCG. Consumers have the right to claim compensation through non-litigation or litigation, although the difficulty of proving immaterial losses constrains the effectiveness of lawsuits.
Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Kecelakaan Pada Tempat Wisata Beatrice Tesalonika; Sylvana Murni Deborah Hutabarat
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10854

Abstract

This article aims to analyze the application of consumer protection law in the accident that occurred at The Geong Glass Bridge, Banyumas. The background of the problem is an accident that resulted in one fatality and three injuries due to the shattering of the bridge's glass, caused by non-compliance with building standards and certifications as well as competency standards in design and construction processes. The urgency of this writing is the importance of legal certainty for consumers and the responsibility of business operators in meeting safety standards according to the law at tourist sites, as well as serving as an evaluation for the government to more strictly enforce regulations related to the licensing of tourist site operations. The novelty of this research lies in the importance of fulfilling legal obligations by business operators in the tourism industry, as well as the options for dispute resolution through litigation and non-litigation channels. This research offers new insights into the responsibilities of business operators in the tourism industry, a topic that has not been extensively studied in the context of consumer protection law in Indonesia. The research findings reveal that business operators have violated the Consumer Protection Law, supported by other laws, and there have also been violations of consumer rights and business operators' obligations, making the victims entitled to compensation as a form of accountability to consumers. This also emphasizes the importance of compliance with standards and permits in the management of tourist sites. This research is expected to encourage stricter government oversight to prevent similar accidents in the future. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum perlindungan konsumen dalam kecelakaan yang terjadi di Jembatan Kaca The Geong, Banyumas. Latar belakang masalah yaitu kecelakaan yang mengakibatkan satu korban jiwa dan tiga orang terluka akibat pecahnya kaca jembatan, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian standar dan sertifikasi bangunan serta standar kompetensi dalam desain serta proses konstruksi. Urgensi penulisan yaitu pentingnya kepastian hukum bagi konsumen dan tanggung jawab dari pelaku usaha dalam memenuhi standar keamanan sesuai undang-undang pada tempat wisata, serta sebagai evaluasi bagi pemerintah untuk lebih menegakan aturan terkait perizinin pengoperasian tempat wisata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Kebaharuan penelitian ini terletak pada pentingnya pemenuhan kewajiban hukum oleh pelaku usaha dalam industri pariwisata, serta opsi upaya menyelesaikan sengketa yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai tanggung jawab para pelaku usaha di industri pariwisata, topik yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam konteks hukum perlindungan konsumen di Indoneisa. Temuan penelitian mengungkapkan pelaku usaha telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikuatkan dengan undang-undang lainnya, juga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sehingga korban berhak mendapatkan ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada konsumen serta menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap standar dan perizinan dalam pengelolaan tempat wisata. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa depan.