Garuda - Garba Rujukan Digital

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIKA RANGKAP JABATAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH Alidatussadiyah Almuslimah; Mohammad Ryan Bakry; Chandra Yusuf
Jurnal ADIL Vol 12, No 2 (2021): DESEMBER 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v12i2.2111

Dalam menjaga marwah suatu jabatan profesi notaris diperlukan adanya lembaga pengawas notaris. Lembaga ini dituntut untuk dapat menegakkan disiplin terhadap penyelenggaraan profesi notaris juga dalam hal penegakan hukum dalam terjadi pelanggaran kode etik notaris. Teknis pasti terhadap penindakan pelanggaran etik rangkap jabatan oleh Majelis Pengawas perlu dielaborasi agar menjadi jelas kepastian hukumnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana peranan Majelis Pengawas Wilayah dalam penyelesaian pelanggaran etika rangkap jabatan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan wujud impementasi kepastian hukum dalam putusan tindakan Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelanggaran kode etik rangkap jabatan oleh notaris. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, buku-buku, jurnal, sumber dari media elektronik, dokumen akta, dan peraturan perundang-undangan serta peraturan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Majelis Pengawas Wilayah dalam penyelesaian pelanggaran etika rangkap jabatan terhadap notaris terikat pada wilayah yurisdiksinya. Terhadap notaris yang terbukti bersalah dapat diberikan sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Wujud impementasi kepastian hukum dalam putusan tindakan Majelis Pengawas Wilayah dapat diukur melalui: benchmarking kejelasan aturan (jernih), konsisten, mudah diperoleh, diterbitkan oleh pemerintah, dan diakui

GAGASAN HAK INGKAR DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DI INDONESIA: STUDI ANALISIS DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 49/PUU.X/2012 Fitrah Fidhira; Mohammad Ryan Bakry; Chandra Yusuf
Jurnal ADIL Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v12i1.1916

Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi Akta, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012 memberikan dasar bahwa pasal 66 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D (1). Konsekuensi logis putusan ini yakni terbukanya argumentasi perihal konsep dan penerapan hukum hak ingkar dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute dan analytical jurisprudence. Analisis dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012 dan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Hasil analisis menemukan bahwa: Pertama, Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012, maka Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 perihal hak ingkar, dapat dikecualikan jika berkaitan dengan due Process of law, akibat hukumnya adalah pemanggilan seorang Notaris tidak memerlukan lagi persetujuan Majelis Pengawas Daerah; Kedua, secara konseptual terdapat dua substansi utama yang menjadi argumentasi penting pasca- putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012, yaitu prinsip equal before the law akan sejalan dengan prinsip due process of law, dan perlakuan yang berbeda terhadap jabatan Notaris yang mengedepankan peran Majelis Pengawas Daerah harus dipahami dalam kerangka Kode Etik Notaris, bukan pada tataran fungsi peradilan.

PENYULUHAN HUKUM MENGENAI URGENSI INTEGRITAS AKADEMIK BAGI SISWA DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 JAKARTA PUSAT Mohammad Ryan Bakry; Endang Purwaningsih; Chandra Yusuf
Info Abdi Cendekia Vol 3 No 1: Juni 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Integritas Akademik dewasa ini menjadi satu diantara identitas penting pembangunan intelektual yang tidak hanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, namun membangun cita moralitas bangsa yang luhur. Kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan dan tanggung jawab adalah merupakan karakteristik prinsip dari Integritas Akademik yang secara universal telah diterima sebagai bagian penting penyelenggaraan pendidikan khususnya tingkat menengah. Integritas Akademik secara teoritis adalah sejalan dengan dimensi intelektual dan dimensi moralitas. Selanjutnya secara praktik menjadi panduan kepada siswa dalam hal penyusunan dan penerbitan karya ilmiah untuk mencapai standar kualitas tinggi. Mengingat arti penting Integritas Akademik, maka subyek yang relevan untuk dilakukan upaya penyuluhan hukum adalah siswa pendidikan menengah, sebagai satu diantara stakeholder pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan. Pemilihan locus penyuluhan hukum dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta Pusat,dengan pertimbangan sebagai satu diantara bentuk pendidikan menengah dan sejalan dengan prinsip kemanfaatan bahwa akses mudah dari Universitas YARSI. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan dikerjakan dengan model ceramah dan pelatihan pemberian pre-test dan post test yang diselenggarakan bekerjasama dengan aparatur Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta Jakarta Pusat. Rata-rata terhadap 50 (lima puluh) responden dengan menggunakan 10 (sepuluh) indikator dengan hasil pre-test adalah 2,97 (dua koma sembilan tujuh) dan post-test adalah 3,59 (tiga koma lima sembilan). Secara umum berdasarkan hasil pre-test dan post test diketahui terdapat peningkatan pemahaman esensi dari prinsip integritas akademik, bentuk-bentuk tindakan yang sejalan dan tidak sejalan dengan integritas akademik serta bagaimana implementasinya pada penyelenggaraan pendidikan di MAN 3

Keberlakuan Pemberian Uang Panjar Berdasarkan Hukum Adat Analisis Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Dapat Membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Surat Kuasa Menjual Yang Dibuat Oleh Notaris Herina; Mohammad Ryan Bakry; Chandra Yusuf
JOSH: Journal of Sharia Vol. 3 No. 01 (2024): Januari : JOSH: Journal of Sharia
Publisher : Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/josh.v3i01.605

Applicability of giving down payment based on customary law: analysis of land sale and purchase agreements that can cancel binding sale and purchase agreements and power of attorney to sell made by a notary. The payment system is known as down payment or receipt money. Buying and selling with a down payment system is a sale and purchase that is usually carried out in the community. By way of the buyer providing part of the payment as collateral or binding the transaction, and setting a deadline to pay off the remaining price. The purpose of this study is to examine more deeply the provision of down payment as a token of appreciation in land sale and purchase agreements based on customary law in Indonesia. To analyze whether or not a land sale and purchase agreement is valid orally and has been given a down payment as a sign of completion. The type of research used in this research is normative juridical research method. The normative juridical approach is a problem approach by viewing, analyzing and interpreting theoretical matters relating to legal principles in the form of conceptions, norms, rules of laws and regulations, court decisions, agreements and doctrines (teachings). The legal moral position of down payment is useful as the main benchmark in agreements made by customary law communities related to goodwill. This is appropriate that in customary law goodwill and halal clauses are the main and foremost things. Because morality is very closely related to law, where a good law is a law based on morality, so that a law has a spirit, both from the product of the law and the spirit of law enforcers, so that the law can be upheld in order to obtain justice, legal certainty and expediency. The law provides a limit on how morals can be carried out with various law enforcement efforts, not just with threats/sanctions for violators.

Legal expediency aspects of the position of academics in the composition of the notary supervisory board in Indonesia Rozella Yuniditia; Mohammad Ryan Bakry; Chandra Yusuf
Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Vol. 14 No. 01 (2024): Informatika dan Sains , Edition March 2024
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study analyzes the role of academics in the Supervision of Notary Supervision Panels in Indonesia and the concept of legal expediency of the role of academics in the Composition of Notary Supervisory Panels. The formulation of the problem proposed is what is the role of academics in the Supervision of Notary Supervisory Panels in Indonesia and how is the legal expediency of the role of academics in the Composition of Notary Supervisory Panels. This research uses a normative juridical approach, data collection is carried out by literature study and data analysis is carried out qualitatively. The results of this study show that: first, the role of academics in the Supervision of Notary Supervision Panels in Indonesia is to provide a balance of views based on academic theories on the types of violations reported and the types of sanctions to be imposed in accordance with the severity of errors or violations of the code of ethics committed by reported notaries. Academic views are submitted to the plenary session of the Supervisory Panel and formulated jointly regarding the types of violations committed and legal sanctions imposed on the reported notary. Furthermore, the court will decide the case and the verdict will be handed down as the decision of the Supervisory Panel. Second, the legal expediency of the role of academics in the composition of the Notary Supervisory Panel is of significant benefit in carrying out supervision of notaries, especially providing a balance of views academically in handling cases against notaries who commit violations. In addition, it provides benefits in the organizational development of the Notary Supervisory Council, especially in transforming knowledge in the latest notarial fields for the organization, organizational development through education and training as well as the implementation of research and evaluation in order to improve the quality of the Notary Supervisory Council's performance.

The position of the principle of trust as the moral basis of partnership between the notary and the bank BPRS Bangkabelitung Septa Tyana, Indah; Frengki Hardian; Mohammad Ryan Bakry
Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Vol. 14 No. 01 (2024): Informatika dan Sains , Edition March 2024
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research focuses on the importance of agreements in business law, particularly partnership cooperation agreements. These agreements must comply with relevant regulations and often require the involvement of a Notary. The research methodology is normative juridical, combining practical implementation and library research to gather primary and secondary data. The study analyzes legal issues using statutory and conceptual approaches, emphasizing the validity and binding nature of partnership cooperation agreements. It also discusses the role of the Notary in crafting these agreements. Data analysis includes normative analysis and examination of the role of Notaries as the moral foundation in partnership with banks. The study also analyzes land ownership financing deeds in Bangka Belitung. The research findings indicate challenges in partnership agreements between Notaries/PPATs and banks, particularly in land ownership credit agreements. These agreements often favor the economically stronger party, typically the creditor. Communication issues between banks and customers, along with community factors related to home ownership credit transactions, present obstacles in implementing these agreements effectively.

PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MASA PERALIHAN PERUBAHAN HAK KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SESUAI DOMISILI MENJADI TIDAK SESUAI DOMISILI (ABSENTEE) DI WILAYAH KARAWANG Fathoni, Abdul Fathoni; Chandra Yusuf; Mohammad Ryan Bakry
Jurnal ADIL Vol 15 No 2 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v15i2.4573

Dalam rangka efektifitas, pemerintah Karawang memanfaatkan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, demi tercapainya kemakmuran tersebut maka penguasaan dan pemilikan tanah absentee tidak diperbolehkan. Sebagai salah satu Pejabat yang berwenang untuk membuat akta yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka menjadi penting peran PPAT terhadap peningkatan efektifitas peraturan pemerintah yang mengatur tentang tanah absentee. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif yang produk hukum normatifnya didukung oleh unsur empiris dari hasil wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif dengan menggunakan teori dalam menjelaskan temuan dalam penelitian dimana implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dibahas dan dianalisis kemudian dikorelasikan dengan hasil wawancara di lapangan. Tujuan penelitian untuk menganalisis efektifitas peraturan absentee di Karawang serta peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang efektif terhadap masa peralihan hak kepemilikan tanah pertanian. Pokok dalam penelitian ini yaitu pada tatanan praktek yang terjadi di lapangan, walaupun kebijakan tersebut sudah berlaku tetapi status kepemilikan tanah pertanian secara absentee masih banyak terjadi di daerah Karawang. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa masih banyak terjadi praktik kepemilikan tanah Absentee serta belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Karawang. Kesimpulannya Peraturan yang mengatur tentang kepemilikan tanah Absentee di wilayah Karawang belum berlaku secara efektif sebagaimana sesuai dengan peraturan pemerintah nomor Nomor 224 Tahun 1961 jo. Pasal 1 PP Nomor 41 Tahun 1964 maka perlu sinergitas antara lembaga pemerintahan dengan Peran PPAT Karawang yang menjadi kunci terhadap efektifitas peraturan pemerintah dalam kepemilikan tanah absentee.

Keberlakuan Pemberian Uang Panjar Berdasarkan Hukum Adat Analisis Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Dapat Membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Surat Kuasa Menjual Yang Dibuat Oleh Notaris Herina; Mohammad Ryan Bakry; Chandra Yusuf
JOSH: Journal of Sharia Vol. 3 No. 01 (2024): Januari : JOSH: Journal of Sharia
Publisher : Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/josh.v3i01.605

Applicability of giving down payment based on customary law: analysis of land sale and purchase agreements that can cancel binding sale and purchase agreements and power of attorney to sell made by a notary. The payment system is known as down payment or receipt money. Buying and selling with a down payment system is a sale and purchase that is usually carried out in the community. By way of the buyer providing part of the payment as collateral or binding the transaction, and setting a deadline to pay off the remaining price. The purpose of this study is to examine more deeply the provision of down payment as a token of appreciation in land sale and purchase agreements based on customary law in Indonesia. To analyze whether or not a land sale and purchase agreement is valid orally and has been given a down payment as a sign of completion. The type of research used in this research is normative juridical research method. The normative juridical approach is a problem approach by viewing, analyzing and interpreting theoretical matters relating to legal principles in the form of conceptions, norms, rules of laws and regulations, court decisions, agreements and doctrines (teachings). The legal moral position of down payment is useful as the main benchmark in agreements made by customary law communities related to goodwill. This is appropriate that in customary law goodwill and halal clauses are the main and foremost things. Because morality is very closely related to law, where a good law is a law based on morality, so that a law has a spirit, both from the product of the law and the spirit of law enforcers, so that the law can be upheld in order to obtain justice, legal certainty and expediency. The law provides a limit on how morals can be carried out with various law enforcement efforts, not just with threats/sanctions for violators.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search