Garuda - Garba Rujukan Digital

Peningkatan displin guru dalam mengumpulkan perangkat pembelajaran melalui sistem reward dan punishment SDN Lebakrejo III Dedik Iwan Setiawan; Sri Wahyuni; Endang Purwaningsih; Elis Ratna Dewi
Jurnal Ilmiah Jendela Pendidikan Vol 11 No 1 (2021): Jendela Pendidikan
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jp.v11i1.1580

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada semester Juli-Desember 2020/2021, peneliti menemukan fenomena bahwa tingkat kedisiplinan guru dalam mengumpulkan perangkat pembelajaran masih rendah. Hal ini terlihat dari saat peneliti meminta guru untuk mengumpulkan perangkat pembelajaran masih banyak guru yang tidak mengumpulkan perangkat pembelajaran yang diminta. Terdapat juga guru yang terburu-buru untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran saat Kepala Sekolah atau pengawas akan melakukan supervisi kelas. Dari 6 orang guru kelas, jika dirata-ratakan, maka hanya sebesar 60%, guru yang melengkapi perangkat pembelajarannya baik berupa silabus, analisis SK/KD, RPP, prota promes dan bahan ajar. Sementera itu, 40% guru tidak mengumpulkan. Penelitian ini merupakan penelitian Tindakan Sekolah. Prosedur penelitian dalam penelitian ini meliputi perencanaan, tindakan, obeservasi dan refleksi. Penelitian ini terdiri dari dua siklus dengan empat kali pertemuan. Subjek penelitian terdiri dari 6 orang guru kelas SDN Lebakrejo III yang merupakan guru mata pelajaran peneliti. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan lembaran obeservasi. Data dianalisis dengan menggunakan persentase. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem reward dan punishment dapat meningkatkan kedisiplinan guru dalam mengumpulkan perangkat pembelajaran. Hal ini dibuktikan dari sebelum diterapkan reward dan punishment, persentase guru yang mengumpulkan perangkat pembelajaran hanya 66,67% dengan yang mengumpulkan tepat waktu hanya sebesar 22,81%. Setelah diterapkan sistem reward dan punishment, maka pada siklus I, guru yang mengumpulkan perangkat pembelajaran menjadi 79,65% dengan persentase yang mengumpulkan tepat waktu adalah 35,79%. Setelah dilakukan siklus II, persentase guru yang mengumpulkan perangkat pembelajaran menjadi 97,54% dengan persentase guru yang mengumpulkan tepat waktu adalah sebesar 81,05%

Kemampuan Mengecap Phenylthiocarbamide (PTC) dan Distribusi Golongan Darah Sistem ABO pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Angkatan 2019 Endang Purwaningsih; Etty Widayanti; Mirfat Mirfat
Majalah Sainstekes Vol 7, No 2 (2020): DESEMBER 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Kemampuan mengecap PTC seseorang dapat berguna dan penting untuk mempelajari keragaman genetik pada populasi manusia. Sensitivitas rasa PTC penting dalam pemilihan makanan. Golongan darah ABO merupakan sistem darah yang penting dalam klinis, genetik, dan antropologi. Tujuan penelitian adalah mengetahui frekuensi tester dan genotipnya pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Tahun Akademik 2019 dihubungkan dengan golongan darah sistem ABO. Metode penelitian adalah eksperimental dengan rancangan cross sectional. Tes PTC dilakukan menggunakan kertas lakmus PTC. Data golongan darah diperoleh dari kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 213 mahasiswa didapatkan mahasiswa tester sebanyak 153 dan nontester sebanyak 60. Diantara mahasiswa tester sebagian besar berjenis kelamin perempuan. Frekuensi gen t sebesar 0,5306 dan frekuensi gen T sebesar 0,4694. Mahasiswa bergolongan darah O paling tinggi dan golongan AB paling rendah. Berdasarkan kemampuan mengecap rasa pahit (tester/ non tester) dan jenis kelamin, frekuensi tertinggi adalah golongan darah O pada laki-laki tester dan perempuan non tester, sedangkan frekuensi terendah adalah golongan AB pada laki-laki non tester. Disimpulkan bahwa kemampuan mengecap PTC mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Angkatan 2019 memiliki insidensi testernya tinggi dan didominasi mahasiswa perempuan. Distribusi frekuensi golongan darah O paling tinggi dan golongan darah AB paling rendah pada laki-laki tester dan perempuan non tester.

Kemampuan Mengecap Phenylthiocarbamide (PTC) dan Distribusi Golongan Darah Sistem ABO pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Angkatan 2019 Endang Purwaningsih; Etty Widayanti; Mirfat Mirfat
Majalah Sainstekes Vol 7, No 2 (2020): DESEMBER 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Kemampuan mengecap PTC seseorang dapat berguna dan penting untuk mempelajari keragaman genetik pada populasi manusia. Sensitivitas rasa PTC penting dalam pemilihan makanan. Golongan darah ABO merupakan sistem darah yang penting dalam klinis, genetik, dan antropologi. Tujuan penelitian adalah mengetahui frekuensi tester dan genotipnya pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Tahun Akademik 2019 dihubungkan dengan golongan darah sistem ABO. Metode penelitian adalah eksperimental dengan rancangan cross sectional. Tes PTC dilakukan menggunakan kertas lakmus PTC. Data golongan darah diperoleh dari kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 213 mahasiswa didapatkan mahasiswa tester sebanyak 153 dan nontester sebanyak 60. Diantara mahasiswa tester sebagian besar berjenis kelamin perempuan. Frekuensi gen t sebesar 0,5306 dan frekuensi gen T sebesar 0,4694. Mahasiswa bergolongan darah O paling tinggi dan golongan AB paling rendah. Berdasarkan kemampuan mengecap rasa pahit (tester/ non tester) dan jenis kelamin, frekuensi tertinggi adalah golongan darah O pada laki-laki tester dan perempuan non tester, sedangkan frekuensi terendah adalah golongan AB pada laki-laki non tester. Disimpulkan bahwa kemampuan mengecap PTC mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Angkatan 2019 memiliki insidensi testernya tinggi dan didominasi mahasiswa perempuan. Distribusi frekuensi golongan darah O paling tinggi dan golongan darah AB paling rendah pada laki-laki tester dan perempuan non tester.

Paten Sebagai Konstruksi Hukum Sebagai Perlindungan Terhadap Invensi Dalam Bidang Teknologi dan Industri Endang Purwaningsih
Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Vol. 26 No. 2 (2008)
Publisher : Jurnal Hukum PRO JUSTITIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7009.512 KB)

Paten Sebagai Konstruksi Hukum Sebagai Perlindungan Terhadap Invensi Dalam Bidang Teknologi dan Industri

Paten Sebagai Konstruksi Hukum Sebagai Perlindungan Terhadap Invensi Dalam Bidang Teknologi dan Industri Endang Purwaningsih
Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Vol. 24 No. 2 (2006)
Publisher : Jurnal Hukum PRO JUSTITIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7009.512 KB)

Paten Sebagai Konstruksi Hukum Sebagai Perlindungan Terhadap Invensi Dalam Bidang Teknologi dan Industri

SADAR HUKUM, SADAR WIRAUSAHA DAN SADAR LINGKUNGAN BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR TANJUNGPASIR Endang Purwaningsih
Jurnal ADIL Vol 6, No 2 (2015): DESEMBER 2015
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Masalah inti yang disikapi adalah upaya pemberdayaan yang dapat dilakukanterhadap masyarakat Tanjung Pasir terkait upaya menumbuhkembangkan sadarhukum, sadar wira usaha, dan sadar lingkungan dan model pemberdayaanmasyarakat pesisir yang tepat untuk diterapkan pada masyarakat TanjungPasiragar warga masyarakat sasaran memperoleh wawasan pengetahuan danketerampilan tentang hukum, wira usaha dan lingkungan, sehingga memberi dayadukung bagi tumbuhnya pemberdayaan berdasarkan pendekatan partisipatif.Tujuan kegiatan ini adalah agar warga masyarakat mendapatkan perannya dandiwadahi aspirasinya dalam pembentukan model pemberdayaan yang akan bisaditerapkan untuk masyarakat pesisir Tanjungpasir, sekaligus sebagai prototipebagi pemberdayaan masyarakat pesisir (pada tahun berikutnya/skim lain).Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan metode pelatihan. Dalam upaya memberdayakan masyarakat Tanjung Pasir terkait upayamenumbuhkembangkan sadar hukum, sadar wira usaha, dan sadar lingkunganperlu didampingi dan diberikan uluran tangan serta perhatian dari pemerintah,kampus dan LSM serta partisipasi aktif warga sendiri. Model pemberdayaan yangtepat untuk diterapkan pada masyarakat pesisir, adalah dengan kerjasamasinergitas antara warga masyarakat, aparat desa, dinas terkait serta LSM yangpeduli serta bantuan kampus. Pemberdayaan pada tahap awal ini penting untukmenumbuhkan kesadaran tentang hukum, wira usaha, dan lingkungan,mengingat pada dasarnya pemahaman warga masyarakat terhadap pengelolaansampah sudah bagus, wira usaha cukup paham, namun pemahaman tentanghukum sangat rendah.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK NANOTEKNOLOGI MELALUI HUKUM PATEN Endang Purwaningsih; Derta Rahmanto
Jurnal ADIL Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Karakteristik produk nano tidak hanya berukuran kecil, dan hanya masyarakatyang dekat dan peduli dengan nano serta ilmuwan dan produsen, yang memahamisifat khas produk nano dan bagaimana menjaganya sehingga memenuhi syaratpatentable invention. Secara khusus penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:(1) menciptakan cara dan bentuk pematenan produk nanoteknologi dan (2)membuat evaluasi dan rekomendasi kepada decision maker tentang bentukpematenan dan upaya pemberdayaan masyarakat nano serta peningkatantechnological capabilities. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptifkualitatif dengan pendekatan sosiologis, atau dalam penelitian hukum biasa disebutnormatif terapan / normatif empiris. Penelitian lebih difokuskan pada implementasilegal awareness utamanya guna membentuk masyarakat yang berdaya guna secaraprogresif dalam upaya perlindungan hukum produk Nano. Berdasarkan hasilpenelitian diketahui bahwa hingga saat ini Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual Republik Indonesia belum menerapkan kebijakan khusus mengenaicara dan bentuk pematenan produk nanoteknologi. Ditjen HKI hanya menerapkankebijakan pendaftaran paten secara prodeo/gratis bagi invensi yang didaftarkanoleh universitas/perguruan tinggi dan usaha kecil dan menengah (Januari â€“September 2012). Permohonan paten atas produk nano pun tidak berbeda denganproduk teknologi lainnya. Cara dan bentuk pematenan produk nano yang tepatyakni dengan standar nano yang jelas dalam bentuk regulasi dan penegakan hukumyang kuat, didukung oleh ketersediaan SDM. Terdapat hambatan pada sumberdaya manusia di Ditjen HKI dan BPOM (ketidaksiapan tenaga profesional / ahliNano), ketidakseimbangan produsen dan konsumen, status legal dan ilegal nanodari luar negeri (perlu sertifikasi), dan dukungan pemerintah. Selain itu dalambidang perlindungan hukum, perlu dijelaskan secara konseptual, apa batasan /definisi partikel, cara mengatasi karakterisitik Nano, syarat dan aturan produknano yang legal, di samping maraknya bisnis yang mendaku menggunakanteknologi nano baik impor dan nano dari Indonesia sendiri. Pemberdayaanmasyarakat nano belum diimbangi oleh kebijakan pemerintah dan uluran tanganpelbagai pihak yang mendukung, seperti halnya dalam rangka ketersediaan sumberdaya ahli di pelbagai institusi dan upaya perlindungan hukumnya. MNI inginmelangkah tidak hanya sebatas tempat komunikasi, akan tetapi lebih ditingkatkanranah kegiatannya khususnya dalam pengembangan nanoteknologi danperlindungannya.

PEMBEBANAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA AKAD MURABAHAH Siti Jamilah; Endang Purwaningsih; Chandra Yusuf
Jurnal ADIL Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v12i1.1915

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembebanan jaminan hak tanggungan pada akad murabahah, menganalisis pendaftaran atas jaminan hak tanggungan pada akad murabahah. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, sumber dari media elektronik, dokumen akta, dan peraturan perundang-undangan serta peraturan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan pembebanan hak tanggungan pada akad murabahah sama seperti pembebanan hak tanggungan pada perjanjian kredit, prinsip akad murabahah sebagai perjanjian jual beli tidak dilaksanakan secara benar melainkan dianggap sebagai perjanjian utang piutang. Pelaksanaan akad murabahah juga tidak dilakukan sebagaimana ketentuan Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, Buku Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 yang mana Murabahah merupakan transaksi jual beli dengan mekanisme Bank membelikan barang yang diinginkan oleh Nasabah, kemudian menjual kembali kepada Nasabah dengan tambahan komisi yang telah disepakati bukan perjanjian utang piutang. Mekanisme pendaftaran hak tanggungan pada akad murabahah dapat dilakukan dengan dua cara yakni cara konvensional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan cara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Perbedaan pendaftaran secara konvensional dan elektronik ini adalah pendaftaran hak tanggungan secara elektronik masih hanya dapat dilakukan pada objek hak tanggungan yang merupakan milik debitur sendiri.

TANGGUNG RENTENG PEMEGANG SAHAM TERHADAP PAJAK TERHUTANG STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 645/PDT.G/2018/PN.BKS JO 492/PDT/2018/PT.BDG Benny Batubara; Endang Purwaningsih; Chandra Yusuf
Jurnal ADIL Vol 12, No 2 (2021): DESEMBER 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v12i2.2112

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Pemegang saham terhadap kewajiban pembayaran hutang pajak perseroan, selain itu ingin mengetahui perjanjian kredit yang menjadi dasar sebagai modal yang disetor PT. Dharma Budhi Lestari. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan. Data diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian adalah Pemegang saham wajib bertanggungjawab atas hutang pajak perseroan sebatas modal yang disetor tidak pada harta kekayaan pribadinya, sedangkan untuk Direksi wajib bertanggungjawab atas hutang pajak perseroan sampai dengan harta pribadinya. Pada modal yang disetor berdasarkan atas perjanjian kredit yang dibuat adalah sah dikarenakan perjanjian tersebut memiliki kesepakatan dan kehendak dari masing-masing pihak yang membuat perjanjian tersebut.

PENEGAKAN HUKUM JABATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN BERDASARKAN PANCASILA DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM Endang Purwaningsih
Jurnal ADIL Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Notaries, when exercising their authority as public officials, should equip themselves withPancasila values so that they can perform impartially and help contribute to public orderand legal certainty. This research reviews notariesâ€™ implementation of Pancasila values ina bid to achieve legal certainty to any related parties, particularly those involved in legalagreements. This research is normative in nature, featuring legal documents as materialsor literature to analyze and from which conclusions are drawn. The findings of thisresearch suggest thatâ€”to have quality notary professionalsâ€”the law enforcement fornotary office based on Pancasila values should be done through such measures as: (1)properly and consequently exercising their authorities as notaries as stipulated in UUJNand (2) performing based on Pancasila values, upholding professional ethics with moralintegrity in a way that they value honesty, are aware of their boundaries, and possess thetrue sense of justice. This means that they are not tempted by bribe; they also work notmerely to gather formal evidence without putting the sense of justice into consideration.Thus, the expected qualities of notaries are: (1) having good will, (2) impartial, (3)upholding justice for the sake of legal certainty, (4) respecting shared consensus, (5)upholding agreement on the legal basis, (6) providing the best service on the accountablebasis, (7) upholding professionalism based on codes of ethics, (8) upholding andimplementing Pancasila values, (9) maintaining public trust, (10) exercising authoritieswithin boundaries as stipulated in UUJN (formal authorities), and (11) always upgradingtheir competence, skills, and professional network.

Title

Found 43 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 43 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 43 Documents
Search