Articles
<![CDATA[KESESUAIAN KARAKTERISTIK ANTARA PERKARA PERSAINGAN USAHA DAN PENGADILAN NIAGA ]]>
<![CDATA[Chandra Yusuf]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 12, No 2 (2021): DESEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33476/ajl.v12i2.2115
<![CDATA[Perbaikan dari suatu peraturan wajib diikuti dengan materi yang sesuai dengan peristiwa kongkritnya. Dalam perkara persaingan usaha yang diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usah dapat mengajukan upaya banding, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Pengadilan Niaga. Dalam peraturannya, pengajuan keberatan diajukan ke Pengadilan Negeri. Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, keberatan diajukan ke Pengadilan Niaga yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Pengadilan Niaga. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan ppendekatan normati yuridis. Dilihat dari pendekatan tersebut, karakter dari perkara persaingan usaha tidak dapat tercakup dalam perkara yang sederhana. Apabila perkara persaingan usaha dipaksakan diselesaikan di Pengadilan Niaga, maka Hakim di Pengadilan Niaga akan memiliki masalah pembuktian yang rumit atau tidak sederhana nantinya.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIKA RANGKAP JABATAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH ]]>
<![CDATA[Alidatussadiyah Almuslimah]]>;
<![CDATA[Mohammad Ryan Bakry]]>;
<![CDATA[Chandra Yusuf]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 12, No 2 (2021): DESEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33476/ajl.v12i2.2111
<![CDATA[Dalam menjaga marwah suatu jabatan profesi notaris diperlukan adanya lembaga pengawas notaris. Lembaga ini dituntut untuk dapat menegakkan disiplin terhadap penyelenggaraan profesi notaris juga dalam hal penegakan hukum dalam terjadi pelanggaran kode etik notaris. Teknis pasti terhadap penindakan pelanggaran etik rangkap jabatan oleh Majelis Pengawas perlu dielaborasi agar menjadi jelas kepastian hukumnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana peranan Majelis Pengawas Wilayah dalam penyelesaian pelanggaran etika rangkap jabatan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan wujud impementasi kepastian hukum dalam putusan tindakan Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelanggaran kode etik rangkap jabatan oleh notaris. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, buku-buku, jurnal, sumber dari media elektronik, dokumen akta, dan peraturan perundang-undangan serta peraturan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Majelis Pengawas Wilayah dalam penyelesaian pelanggaran etika rangkap jabatan terhadap notaris terikat pada wilayah yurisdiksinya. Terhadap notaris yang terbukti bersalah dapat diberikan sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Wujud impementasi kepastian hukum dalam putusan tindakan Majelis Pengawas Wilayah dapat diukur melalui: benchmarking kejelasan aturan (jernih), konsisten, mudah diperoleh, diterbitkan oleh pemerintah, dan diakui]]>
<![CDATA[PEMBEBANAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA AKAD MURABAHAH ]]>
<![CDATA[Siti Jamilah]]>;
<![CDATA[Endang Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Chandra Yusuf]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33476/ajl.v12i1.1915
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembebanan jaminan hak tanggungan pada akad murabahah, menganalisis pendaftaran atas jaminan hak tanggungan pada akad murabahah. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, sumber dari media elektronik, dokumen akta, dan peraturan perundang-undangan serta peraturan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan pembebanan hak tanggungan pada akad murabahah sama seperti pembebanan hak tanggungan pada perjanjian kredit, prinsip akad murabahah sebagai perjanjian jual beli tidak dilaksanakan secara benar melainkan dianggap sebagai perjanjian utang piutang. Pelaksanaan akad murabahah juga tidak dilakukan sebagaimana ketentuan Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, Buku Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 yang mana Murabahah merupakan transaksi jual beli dengan mekanisme Bank membelikan barang yang diinginkan oleh Nasabah, kemudian menjual kembali kepada Nasabah dengan tambahan komisi yang telah disepakati bukan perjanjian utang piutang. Mekanisme pendaftaran hak tanggungan pada akad murabahah dapat dilakukan dengan dua cara yakni cara konvensional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan cara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Perbedaan pendaftaran secara konvensional dan elektronik ini adalah pendaftaran hak tanggungan secara elektronik masih hanya dapat dilakukan pada objek hak tanggungan yang merupakan milik debitur sendiri.]]>
<![CDATA[TANGGUNG RENTENG PEMEGANG SAHAM TERHADAP PAJAK TERHUTANG STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 645/PDT.G/2018/PN.BKS JO 492/PDT/2018/PT.BDG ]]>
<![CDATA[Benny Batubara]]>;
<![CDATA[Endang Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Chandra Yusuf]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 12, No 2 (2021): DESEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33476/ajl.v12i2.2112
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Pemegang saham terhadap kewajiban pembayaran hutang pajak perseroan, selain itu ingin mengetahui perjanjian kredit yang menjadi dasar sebagai modal yang disetor PT. Dharma Budhi Lestari. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan. Data diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian adalah Pemegang saham wajib bertanggungjawab atas hutang pajak perseroan sebatas modal yang disetor tidak pada harta kekayaan pribadinya, sedangkan untuk Direksi wajib bertanggungjawab atas hutang pajak perseroan sampai dengan harta pribadinya. Pada modal yang disetor berdasarkan atas perjanjian kredit yang dibuat adalah sah dikarenakan perjanjian tersebut memiliki kesepakatan dan kehendak dari masing-masing pihak yang membuat perjanjian tersebut.]]>
<![CDATA[GAGASAN HAK INGKAR DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DI INDONESIA: STUDI ANALISIS DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 49/PUU.X/2012 ]]>
<![CDATA[Fitrah Fidhira]]>;
<![CDATA[Mohammad Ryan Bakry]]>;
<![CDATA[Chandra Yusuf]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33476/ajl.v12i1.1916
<![CDATA[Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi Akta, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012 memberikan dasar bahwa pasal 66 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D (1). Konsekuensi logis putusan ini yakni terbukanya argumentasi perihal konsep dan penerapan hukum hak ingkar dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute dan analytical jurisprudence. Analisis dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012 dan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Hasil analisis menemukan bahwa: Pertama, Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012, maka Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 perihal hak ingkar, dapat dikecualikan jika berkaitan dengan due Process of law, akibat hukumnya adalah pemanggilan seorang Notaris tidak memerlukan lagi persetujuan Majelis Pengawas Daerah; Kedua, secara konseptual terdapat dua substansi utama yang menjadi argumentasi penting pasca- putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012, yaitu prinsip equal before the law akan sejalan dengan prinsip due process of law, dan perlakuan yang berbeda terhadap jabatan Notaris yang mengedepankan peran Majelis Pengawas Daerah harus dipahami dalam kerangka Kode Etik Notaris, bukan pada tataran fungsi peradilan.]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN PENGUMPULAN DANA DONASI YANG DIDUGA DIGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizqi]]>;
<![CDATA[Chandra Yusuf]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Adigama Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Hukum Adigama ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24912/adigama.v2i2.6537
<![CDATA[Public Institution is a legal person under the Indonesian act number 14 year of 2008 about Public Information Openness. Under that act, Public Institution have an obligation to publish all the information on that regulation. Public Institution, under the Indonesian act of Public Information Openness means legislative, executive, judicative and any other institution who obtain operational funds from state income (ABPN) or regional income (APBD), public funds or foreign income. There’s an issue among Private Company and Public Information Commission, where the Private Company appointed as a Public Institution by the Judge from Indonesian Information Public Commission. There’s a gap on that dispute, because Private Company obeyed under the Indonesian act of Private Company number 40 year of 2007. The judge had consideration when decided Private Company to become a Public Institution, it’s because of that Private Company managed public donation and distribute that donation into several foundation. The other problem is the private company refused to be named as a Public Institution, so there’s no obligation for the private company to publish any information about the corporation.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM MENGENAI URGENSI INTEGRITAS AKADEMIK BAGI SISWA DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 JAKARTA PUSAT ]]>
<![CDATA[Mohammad Ryan Bakry]]>;
<![CDATA[Endang Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Chandra Yusuf]]>
<![CDATA[ Info Abdi Cendekia Vol 3 No 1: Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.766 KB)
|
DOI: 10.33476/iac.v3i1.35
<![CDATA[Integritas Akademik dewasa ini menjadi satu diantara identitas penting pembangunan intelektual yang tidak hanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, namun membangun cita moralitas bangsa yang luhur. Kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan dan tanggung jawab adalah merupakan karakteristik prinsip dari Integritas Akademik yang secara universal telah diterima sebagai bagian penting penyelenggaraan pendidikan khususnya tingkat menengah. Integritas Akademik secara teoritis adalah sejalan dengan dimensi intelektual dan dimensi moralitas. Selanjutnya secara praktik menjadi panduan kepada siswa dalam hal penyusunan dan penerbitan karya ilmiah untuk mencapai standar kualitas tinggi. Mengingat arti penting Integritas Akademik, maka subyek yang relevan untuk dilakukan upaya penyuluhan hukum adalah siswa pendidikan menengah, sebagai satu diantara stakeholder pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan. Pemilihan locus penyuluhan hukum dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta Pusat,dengan pertimbangan sebagai satu diantara bentuk pendidikan menengah dan sejalan dengan prinsip kemanfaatan bahwa akses mudah dari Universitas YARSI. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan dikerjakan dengan model ceramah dan pelatihan pemberian pre-test dan post test yang diselenggarakan bekerjasama dengan aparatur Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta Jakarta Pusat. Rata-rata terhadap 50 (lima puluh) responden dengan menggunakan 10 (sepuluh) indikator dengan hasil pre-test adalah 2,97 (dua koma sembilan tujuh) dan post-test adalah 3,59 (tiga koma lima sembilan). Secara umum berdasarkan hasil pre-test dan post test diketahui terdapat peningkatan pemahaman esensi dari prinsip integritas akademik, bentuk-bentuk tindakan yang sejalan dan tidak sejalan dengan integritas akademik serta bagaimana implementasinya pada penyelenggaraan pendidikan di MAN 3]]>
<![CDATA[Penerapan Fungsi Sosial Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Dalam Masyarakat ]]>
<![CDATA[Chandra Yusuf]]>;
<![CDATA[Nelly Ulfah Anisariza]]>
<![CDATA[ Nagari Law Review Vol 2 No 2 (2019): Nagari Law Review (NALREV) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Andalas University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/nalrev.v.2.i.2.p.144-152.2019
<![CDATA[This article analyzes the position of ideal social functions in IPR which should be regulated by the government. The purpose of writing this article is to examine the social functions of the government to overcome the conflicting intellectual property rights of individuals with the rights of other individuals. This article proves that IPR aims to protect individual intellectual property. The application of IPR has separated intellectual property from the people. Though intellectual property arises in the community. The community environment can provide inspiration to find ideas. Individuals cannot live outside the community. Therefore, intellectual property must provide benefits to the community. Social functions will play a role in overcoming conflicts of intellectual property rights between owners. The dialectic pendulum that sways between the two points of view will stop and produce the most ideal position. In accordance with the dialectic of Hegel which places the initial position (thesis) which has a circle within itself. The negation that occurs makes the change to the final position (anti-thesis), which results in the most recent position (synthesis). If individual discoveries are absolute rights, then other individuals also have the same rights. IPR will be bound in its use in the community. If an individual's intellectual property rights conflict with the rights of other individuals, the government will emphasize social functions in overcoming them.]]>
<![CDATA[Keberlakuan Pemberian Uang Panjar Berdasarkan Hukum Adat Analisis Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Dapat Membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Surat Kuasa Menjual Yang Dibuat Oleh Notaris ]]>
<![CDATA[Herina]]>;
<![CDATA[Mohammad Ryan Bakry]]>;
<![CDATA[Chandra Yusuf]]>
<![CDATA[ JOSH: Journal of Sharia Vol. 3 No. 01 (2024): Januari : JOSH: Journal of Sharia ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55352/josh.v3i01.605
<![CDATA[Applicability of giving down payment based on customary law: analysis of land sale and purchase agreements that can cancel binding sale and purchase agreements and power of attorney to sell made by a notary. The payment system is known as down payment or receipt money. Buying and selling with a down payment system is a sale and purchase that is usually carried out in the community. By way of the buyer providing part of the payment as collateral or binding the transaction, and setting a deadline to pay off the remaining price. The purpose of this study is to examine more deeply the provision of down payment as a token of appreciation in land sale and purchase agreements based on customary law in Indonesia. To analyze whether or not a land sale and purchase agreement is valid orally and has been given a down payment as a sign of completion. The type of research used in this research is normative juridical research method. The normative juridical approach is a problem approach by viewing, analyzing and interpreting theoretical matters relating to legal principles in the form of conceptions, norms, rules of laws and regulations, court decisions, agreements and doctrines (teachings). The legal moral position of down payment is useful as the main benchmark in agreements made by customary law communities related to goodwill. This is appropriate that in customary law goodwill and halal clauses are the main and foremost things. Because morality is very closely related to law, where a good law is a law based on morality, so that a law has a spirit, both from the product of the law and the spirit of law enforcers, so that the law can be upheld in order to obtain justice, legal certainty and expediency. The law provides a limit on how morals can be carried out with various law enforcement efforts, not just with threats/sanctions for violators.]]>
<![CDATA[Application of code of conduct sanctions against notary officials sentenced to prison ]]>
<![CDATA[Shabril Ahmad Thaariq]]>;
<![CDATA[Frengki Hardian]]>;
<![CDATA[Chandra Yusuf]]>
<![CDATA[ Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Vol. 14 No. 01 (2024): Informatika dan Sains , Edition March 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[SEAN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Notary is a general official who is authorized to make an Authentic Deed to carry out his duties and functions in serving the community, Notaries are Members of the Association, namely the Indonesian Notary Association (INI) and Notaries are subject to the Code of Ethics, and are supervised by the Supervisory Council, but do not close the fact that there are still Notaries who violate the Code of Ethics, even commit criminal acts, and there are Notaries after leaving prison continue to carry out their positions, The method used is normative juridical research, which is conducting legal research by reviewing library materials or secondary data as a basis for research.The Indonesian Notary Association is the Notary Honorary Council which is authorized to allow or not allow the authorities, courts, prosecutors to process laws against Notaries involved in a case]]>
