Articles
<![CDATA[Ekonomi Kreatif dan Merek ]]>
<![CDATA[Hendrawan, Daniel]]>
<![CDATA[ Zenit Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Zenit ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia have an enormous population. The population is much this cause in Indonesia there are various kinds of industrial activities to boost the economy. Industrial improved and developedquite rapidly at the moment. The industry that is eexpanding quite a lot is the creative economy. Creative economy is the development of creativity, taste and human initiative, because the creative economy is something that can improve the well-being of not a few more people who join and trailing thus requiring it differentiator. This distinction is one of them is a brand that could be a distinguishing element of a product or service.Keywords : Brand, creative economic, industry]]>
<![CDATA[ARBITRATION AND JUSTICE DENIAL ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT ]]>
<![CDATA[Hendrawan, Daniel]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of International Law ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (583.398 KB)
<![CDATA[The economic growth in Indonesia is thrive. The Economic growth can not be separate of the role of investment in Indonesia. The population in Indonesia very much and also the location of the Indonesian state strategic pretty much made Indonesia enjoyed by citizens of Indonesia itself and also foreign nationals who wish to also invest in Indonesia. In Indonesia there is a domestic investment and foreign investment. In this paper will be devoted to foreign investment. Foreign investment that currently exist in Indonesia has a sizeable amount and spread from Sabang to Merauke, and also has a fairly diverse business fields. The investors who come in and make an investment in Indonesia is sometimes caused the dispute. Dispute occurs either the foreign investment by government or also foreign investment with other parties outside the government well with other foreign investment, and also in the company itself. Foreign investment dispute settlement is not only done through the court owned by the government, but there are also ways of alternative dispute resolution outside the court . One of the alternative dispute resolution outside the court is Arbitration. Arbitration carried out as part of efforts to achieve settlement of the problem in terms of investment activity . Arbitration itself is set in the legislation applicable investment in Indonesia . The parties in capital investment may create a separate section in the agreement governing the settlement of disputes in the case of investments completed by Arbitration. In the event that the parties have arranged to settle the case with Arbitration, then the court is not allowed to try again or to interfere in the decision Arbitration. Arbitration is one of the solutions if justice denial occur in the settlement of foreign direct investment issue.]]>
<![CDATA[NON-DISCRIMINATION PRONCIPLE ON THE AGREEMENT ON TRADE-RELATED INVESTMENT MEASURES WITHIN COAL MINING FOREIGN INVESTMENT COMPANY ]]>
<![CDATA[Hendrawan, Daniel]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of International Law ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3264.846 KB)
<![CDATA[Indonesia as a part of the international community inactable merely accordance to the government of Indonesia provision without considering to any of the international world provisions. Indonesia is the members of the World Trade Organization (WTO), so that Indonesia shall be subject to the provisions issued by the WTO. One of the provisions in the WTO is the principle of non-discrimination for foreign investment. Indonesia has numerous Natural Resources that can be exploitation for economic reasons. One business that is promising and ravish for foreign investors are exploiting the natural resources in Indonesia that is coal. Indonesia is the country’s seventh largest coal producer in the world, even since 2006, Indonesia became the second largest coal exporter in the world after Australia. Mining construction line of business was forbidden to foreign investment companies until Law number 4 Year 2009 regarding Mineral and Coal have been issued. On the Law number 4 Year 2009 regarding Mineral and Coal foreign investment company can enter the coal mining. The provision objective is to obey the principle of non discrimination on the On The Agreement on Trade-Related Investment Measures and also being considered to be capable as a selling point and competitiveness in contemporary trade to invite foreign investors to invest their capital in Indonesia.]]>
<![CDATA[USAHA PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK ]]>
<![CDATA[Daniel Hendrawan]]>
<![CDATA[ Semantik Vol 2, No 1 (2012): Prosiding Semantik 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Semantik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (41.866 KB)
<![CDATA[Demi meningkatkan kesejahteraan perekonomian, masyarakat mengembangkan industry kreatif di mana industry kreatif ini juga sudah menjadi perhatian pemerintah. Perhatian pemerintah sudah tercermin di dalam Rencana pengembangan ekonomi kreatif yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun dalam perjalanannya, industry kreatif ini mengalami banyak tantangan salah satunya mengenai modal. Banyak dari antara industry kreatif ini kesulitan untuk mencapai lembaga keuangan dengan modal dan juga banyak dari industry kreatif ini yang memang tidak memiliki itikad baik sehingga bank harus juga melakukan pencegahan yaitu dengan prinsip kehati-hatian bank.Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Perbankan sebagai lembaga keuangan yang bertugas sebagai penyalur dana masyarakat. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan prinsip kehati-hatian bank pada saat bank meminjamkan dana kepada pelaku industry kreatif. Teknik pengumpulan data dengan yuridis normatif di mana melihat peraturan perundangan yang berlaku, melihat pendapat para ahli dalam prinsip kehati-hatian bank. Prinsip kehati-hatian bank perlu diterapkan dalam rangka untuk pengembangan industry kreatif dengan cara menyalurkan dana kepada pelaku industry kreatif. Prinsip kehati-hatian pada bank juga dapat membantu bank agar bank tidak mengalami kerugian. Di sisi lain juga mencegah pelaku industry kreatif yang memang memiliki itikad tidak baik pada saat melakukan pinjaman dana ke bank.Kata Kunci : Industri kreatif; prinsip kehati-hatian, perbankan]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM SCRIPLESS TRADING DALAM PASAR MODAL ]]>
<![CDATA[Daniel Hendrawan]]>
<![CDATA[ Semantik Vol 1, No 1 (2011): Prosiding Semantik 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Semantik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (201.527 KB)
<![CDATA[Pasar Modal adalah salah satu lembaga keuangan yang berpengaruh pada saat sekarang. Dengan kehadiran pasar modal, masyarakat sudah dapat memiliki modal untuk mengembangkan usahanya. Perkembangan pasar modal juga tidak lepas dari perkembangan teknologi dan globalisasi. Di mana dengan teknologi yang berkembang pesat menyebabkan pasar modal mengglobal. Global dalam arti transaksi saham dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan siapa saja tidak terbatas tempat termasuk batas negara. Saat ini pasar modal sudah menjadi salah satu tempat atau media yang paling efektif untuk melakukan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena kemudahan nasabah yang melakukan transaksimelalui scripless trading yang menyebabkan nasabah yang beritikad tidak baik dapat melakukan kejahatan di dalam pasar modal. Salah satu perangkat untuk pencegahan tindak pidana dalam transaksi di pasar modal adalah dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah. Dasar hukum dari penerapan prinsipmengenal nasabah ini adalah. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP- 476/BL/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pasar Modal. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan-peraturan pelaksana yang berkaitan denganBapepam sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pasar modal sebelum memutuskan apakah transaksi tersebut mencurigakan atau tidak. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan penerapan prinsip mengenal nasabah di dalam pasar modal untuk mencegah tindak pidana, lalu menganalisis fakta-fakta dalam praktek pasar modal di mana transaksi yang mencurigakandapat berkembang menjadi tindak pidana. Teknik pengumpulan data dengan yuridis normatif di mana melihat peraturan perundangan yang berlaku, melihat pendapat para ahli dalam penerapan prinsip mengenal nasabah pada scripless trading atau transaksi pasar modal elektronik. Kejahatan di dalampasar modal semakin mudah untuk dilakukan akibat dari scripless trading yang sekarang berlangsung di dalam pasar modal karena dalam pelaksanaannya, scripless trading masih memiliki banyak kekurangan dan memerlukan pengaturan agar kemajuan teknologi tidak serta merta membuat para pelaku tindak pidana melakukan kejahatan. Banyaknya hambatan yang terjadi sehingga prinsip mengenal nasabah belum diterapakan secara maksimal dalam pasar modal sesuai peraturan yang berlaku. Pertimbangan utama bagi pedagang atau perantara pedagang efek dalam penerapkan prinsip mengenal nasabah adalah kemungkinan kehilangan nasabah yang akan bertransaksi melalui pedagang atau perantara pedagang efek. Prinsip mengenal nasabah sebagai salah satu prinsip dari pasar modal untuk mengantisipasi berbagai tindakan kejahatan yang dapat terjadi di dalam pasar modal, dan menuntut peran pemerintah mengantisipasinya.Kata kunci : Mengenal Nasabah, Scripless Trading, Pasar Modal]]>
<![CDATA[INDONESIAN INTELLECTUAL RIGHTS LAW PERSPECTIVE: COPYRIGHTS AS A FIDUCIARY COLLATERAL ]]>
<![CDATA[Daniel Hendrawan]]>;
<![CDATA[Ranti Fauza Mayana]]>
<![CDATA[ Dialogia Iuridica Vol. 10 No. 1 (2018): Volume 10 Nomor 1 November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Maranatha Christian University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.507 KB)
|
DOI: 10.28932/di.v10i1.1030
<![CDATA[The development of the business world and investment is very fast. Many people want to invest, but sometimes are constrained by the capital they have. One of the ways to obtain omdal is to pledge copyright. Indonesia has Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2002 About Copyright. In this law copyright has not been considered as a guaranteed item. Along with the development of the era, the government is deemed necessary that copyright can be categorized as objects that can be guaranteed. With the issuance of this new law, one way to obtain capital is to pledge copyright as an object with a fiduciary guarantee institution.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM DAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KELURAHAN KEBONLEGA-KOTA BANDUNG: PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA DAN ASPEK HUKUM PROMOSI PRODUK MELALUI SOSIAL MEDIA ]]>
<![CDATA[Rahel S.H. Octora]]>;
<![CDATA[Pan Lindawaty Suherman Sewu]]>;
<![CDATA[Hassanain Haykal]]>;
<![CDATA[Daniel Hendrawan]]>;
<![CDATA[Dian Narwastuty]]>;
<![CDATA[Demson Tiopan]]>;
<![CDATA[Shelly Kurniawan]]>
<![CDATA[ Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE) Vol 3 No 2 (2022): Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE) ]]>
Publisher : <![CDATA[Divisi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2M) UNIKOM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/icomse.v3i2.7664
<![CDATA[Aktivitas pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari aktivitas penerapan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha melaksanakan pengabdian masyarakat untuk mensosialisasikan pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha, dan aspek hukum promosi produk melalui sosial media kepada masyarakat Kelurahan Kebonlega-Kota Bandung. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan informasi dan pendampingan teknis terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha, dan memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM terkait aspek hukum dalam promosi produk melalui sosial media Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM). Metode yang digunakan dalam pelaksanaan abdimas ini adalah dengan melaksanakan aktivitas pendahuluan berupa pengkajian terhadap Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan dasar hukum pengaturan UMKM. Kemudian, dilakukan wawancara pendahuluan dengan Lurah Kebonlega terkait profil pengusaha UMKM di wilayah tersebut. Diperoleh informasi bahwa masyarakat di Kelurahan Kebonlega- Kota Bandung merupakan pengusaha UMKM di bidang produksi sepatu, usaha pangan, kerajinan aksesoris yang terbuat dari kulit seperti tas, dompet, dan sebagainya. Aktivitas inti dalam pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan hukum dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukan bahwa pelaku UMKM di lingkungan Kelurahan Kebonlega kota Bandung telah memiliki kesadaran tentang pentingnya memiliki NIB, dan pentingnya pengetahuan tentang promosi produk secara online. Para peserta juga telah memperoleh manfaat konkrit dari berlangsungnya kegiatan ini, di mana masyarakat langsung didampingi dalam proses pembuatan NIB dan langsung memperoleh print out NIB dari web resmi oss.go.id]]>
<![CDATA[KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN SEBAGAI SYARAT WAJIB BAGI PENDAFTARANPERALIHAN HAK ATAS TANAH ATAU HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN KARENA JUAL BELI ]]>
<![CDATA[Cindy Meyloni Gabriela Bedu]]>;
<![CDATA[Pan Lindawaty S. Sewu]]>;
<![CDATA[Daniel Hendrawan]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.44945
<![CDATA[The government through the Ministry of ATR/BPN has issued Circular Letters (SE) Number HR.02/153-400/II/2022 and HR.02/164-400/II/2022. The circular requires that the sale and purchase of land must attach a BPJS Health membership card. The writing of this scientific paper uses a normative juridical approach method, based on literature research that includes primary, secondary, and tertiary legal materials then analyzed using qualitative methods. This research results that the policy issued by the government aims to optimize the implementation of the National Health Insurance program, increase access to quality health services, and ensure the sustainability of the National Health Insurance program in line with the principle of legal expediency (zwech matigheid or doelmatigheid or utility). ]]>
<![CDATA[Juridical Analysis of Responsibility of Importers of Used Goods Prohibited from Importing to Buyers of Used Goods ]]>
<![CDATA[Pramono, Inez Putri]]>;
<![CDATA[Hendrawan, Daniel]]>
<![CDATA[ AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah INSURI Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3877
<![CDATA[The rise in buying and selling of imported second-hand clothing is caused by the government's lack of firmness in imposing sanctions on businesses importing second-hand goods. The purpose of this research is to determine the responsibility of importers which must be followed up by the government and not harm consumers in a normative legal manner. The government should follow up on import activities of used goods which are prohibited according to law by imposing sanctions on importers, including sanctions that apply in Law No. 8 of 1999 and Law No. 7 of 2014.]]>
