Eddy Herjanto
Kementerian Perindustrian

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

KAJIAN KESIAPAN PEMBERLAKUAN SECARA WAJIB STANDAR MAINAN ANAK-ANAK STUDY OF READINES OF THE COMPULSORY IMPLEMENTATION OF TOYS STANDARDS Herjanto, Eddy; Rahmi, Dwinna
Jurnal Riset Industri Vol 4, No 1 (2010): Standardisasi dan Regulasi Teknik
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2699.654 KB)

Abstract

Mainan anak-anak (toy) merupakan benda yang berhubungan erat dengan kesehatan anak-anak, sebagai konsumen utama. Banyak kecelakaan terjadi karena sebagai produk mainan anak mengunakan bahan berbahaya buat kesehatan atau karena salah menggunsksn produk mainan tersebut. Karena berpotensi menimbulkan kecelakaan, maka beberapa negara telah memberlakukan standar sebagai persyaratan teknis agar produk itu dapat diedarkan di negara tersebut.        Indonesia bermaksut memberlakukan penerapan satandar mainan anak secara wajib. Namaun ,agar penerapan tersebut dapat efektif, perlu di dahului dengan kajian agar pemberlakuan wajib tersebut tidak mengalami masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan SNI, produsen mainan domestik, dan lembaga penilian kesesuain (LPK) terkait dengan rencana pemberlakuan wajib SNI mainan anak-anak        Kesiapan SNI di lakukan dengan menganalisis ketersediaan SNI yang sesuia dengan standar yang diacu secara internasional, kesiapan produsen dianalisis dari jawaban kuesioner yang disebarkan pada 75 perusahaan mainan anak, dilengkapi dengan hasil uji terhadap 20 jenis produk mainan anak, dari berbagai tipe mainan dan skala industri, terhadap persyaratan standar. Kesiapan LPK di tinjau ditinjau dari data KAN dan kuesioner yang disebarkan ke pada 50 lembaga sertifikasi dan laboratorium uji.        Hasil penelitian menunjukan, indonesian dapat diangap memiliki kesiapan standar. Meskipus harus mnungu selesainya revisi satandar nasional indonesia (SNI) yang sekarang berlaku. SNI refisi tersebut lebih sesuai dengan persaratan internasional, tersedia dalam bahasa indonesia sehingga mudah di pahami dan diakses. Hasil uji produk menunjukan sebagain besar produsen memiliki kesiapan dalam menerapkan standar, meskipun diperlukan pembinaan bagi kalangan industri kecil. Dari sisi LPK , terdapat 2 laboratorium uji yang mampu menguji semua elemen dalam standar, beberapa laboratorium uji lain mampu secara persial. Namun pada saat ini belum ada lembaga sertifikasi produk untuk mainan anak yang terakreditasi. Secara umum, dapat disimpulkan indonesia siap menerapkan SNI mainan anak secara wajib.
KONVERSI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KE HARMONIZED SYSTEM (HS) Herjanto, Eddy; Purwanto, Endi Hari
Jurnal Riset Industri Vol 4, No 2 (2010): Konservasi Energi
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1642.319 KB)

Abstract

Harmonized System (HS) merupakan sistem kodefikasi terhadap barang yang dikoordinasikan oleh World Custom Organization (WCO). Pengklasifikasian jenis barang dalam HS sangat banyak variannya dan dirancang untuk mencakup semua komoditi yang diperdagangkan. Sementara itu, Standar Nasional Indonesia (SNI) diklasifikasikan berdasarkan International Classification of Standards (ICS). Konversi antara HS dan ICS sudah dilakukan oleh BSN, namun karena setiap HS dapat mencakup berbagai SNI atau sebaliknya setiap SNI dapat mencakup berbagai nomor HS, maka diperlukan suatu konversi yang dapat menunjukkan hubungan langsung antara suatu nomor SNI dengan HS yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun hubungan yang terstruktur antara SNI dengan kelompok komoditi terkait berdasarkan klasifikasi HS, untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi kebijakan standarisasi terkait dengan perkembangan perdagangan dan industri. Kegiatan ini menghasilkan konversi SNI ke HS untuk sejumlah 4915 standar yang mencakup berbagai sektor. Hasil konversi tersedia dalam bentuk buku, dilengkapi program aplikasi konversi yang dapat diakses pada website BSN.Kata kunci: Konversi, SNI, HS.
PEMBERLAKUAN SNI SECARA WAJIB DI SEKTOR INDUSTRI: EFEKTIFITAS DAN BERBAGAI ASPEK DALAM PENERAPANNYA Herjanto, Eddy
Jurnal Riset Industri Vol 5, No 2 (2011): Penelitian Untuk Meningkatkan Daya Saing Industri
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.97 KB)

Abstract

Standardisasi merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan konsumennasional dan sekaligus produsen dalam negeri. Melalui regulasi teknis yang berbasiskan standardisasi dapatdicegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik khususnya yang terkait dengankesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Melalui instrumen yang sama,dapat dicegah masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang mendistorsi pasar dalam negeri karenaberharga rendah.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pemberlakuan SNI Wajib sebagai masukan bagipengambil kebijakan dalam rangka menyempurnakan tercapainya sasaran regulasi teknis terkait. Penelitiandilakukan terhadap 447 perusahaan SNI Wajib yang tersebar di 22 propinsi di Indonesia. Data diperoleh padaakhir tahun 2009 melalui survei dan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa SNI Wajib sudah cukup efektif diterapkan, namun masih memerlukanbanyak peningkatan. Hal ini antara lain ditandai dengan masih rendahnya validitas kepemilikan SPPT SNI yanghanya mencapai 55,05%. Sebanyak 79,3% telah menerapkan sistem manajemen mutu, namun sekitar 46,9%masih menggunakan Pedoman BSN 10 dalam manajemen mutunya dan belum menerapkan ISO 9001 sebagaisistem manajemen mutu yang diakui internasional. Daya dukung LSPro dan Laboratorium Uji dalam fungsipenilaian kesesuaian dianggap cukup efektif, seperti disebutkan oleh sekitar 75% responden. Sementara,hambatan utama yang dihadapi produsen dalam penerapan SNI wajib ialah ketidaksiapan SDM, disusul olehkesulitan dalam mengkalibrasi peralatan, distorsi produk substandar, biaya pengujian/sertifikasi yang relatifmahal, dan kepedulian konsumen yang masih rendah.Kata kunci: regulasi teknis, SNI Wajib, industri, efektifitas.
Pemahaman dan Penerapan Paten di Balai Litbang Industri Herjanto, Eddy
Jurnal Riset Industri Vol 5, No 1 (2011): Industri Kecil Menengah
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.763 KB)

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak pada seseorangatau organisasi atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektual serta memberikan hak kepadapemilik untuk menikmati keuntungan ekonomi dari kepemilikan hak tersebut. Hasil karya intelektual tersebutdalam praktek dapat berwujud penemuan di bidang teknologi atau ciptaan di bidang seni dan sastra, merek, dansebagainya. Paten merupakan salah satu jenis dari HKI.Pusat Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu unit kerja di bawah Badan PengkajianKebijakan, Iklim, dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian. Salah satu fungsinya ialah memfasilitasi danmengkomersialisasikan HKI di balai-balai litbang industri. Untuk mengetahui sejauh mana kompetensi penelitibalai litbang industri memahami dan menerapkan paten, pada tahun 2010 telah dilakukan survey denganmengambil sampel 42 (empatpuluh dua) responden yang mewakili balai-balai litbang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden umumnya sudah mengenal paten, namun pemahaman teknisakan jangka perlindungan paten dan kriteria invensi yang dapat memperoleh paten masih relatif kurang.Penguasaan responden terhadap informasi paten dan public domain relatif sedang, tetapi masih memerlukanbimbingan dan akses yang lebih luas tentang manfaat informasi paten. Informasi paten belum dimanfaatkansecara maksimal, hanya sebagian kecil responden yang memanfaatkan informasi paten sebagai inspirasi dalammelakukan litbang. Yang paling banyak dimanfaatkan adalah IPDL (situs jaringan DJHKI). Sebagian penelitimelakukan penelitian atas dasar tugas atasan dan dalam rangka memenuhi angka kredit peneliti, belummenunjukkan keseriusan untuk menghasilkan sesuatu invensi yang baru dan mengandung unsur inventif. Hampirsemua responden percaya bahwa pemanfaatan informasi paten memerlukan dukungan pemerintah utamanyaberupa penyelenggaraan pelatihan penelusuran paten.Kata kunci: paten, peneliti, balai litbang industri, kebijakan.
KESIAPAN SNI KAYU DAN PRODUK KAYU DALAM MENGANTISIPASI KERJASAMA REGIONAL DAN BILATERAL Kristiningrum, Ellia; herjanto, Eddy
Jurnal Riset Industri Vol 5, No 3 (2011): Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Industri
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4924.368 KB)

Abstract

Kerjasama ASEAN menjadikan  kayu dan produk kayu merupakan salah satu sektor prioritas dalam ASEAN Economic integration, tentunya hal ini menguntungkan Indonesia karena kayu dan produk kayu merupakan salah   satu  unggulan  produk  non-ekspor   Indonesia.  Namun,  kerjasama  ACFTA   (Asean-China)  ternyata memberikan  ketimpangan  bagi  Indonesia karena daya  saing  Indonesia yang  lemah. Agar  Indonesia  dapat menghadapi  kondisi  perdagangan  internasional ini  sebaik-baiknya diperlukan  berbagai upaya,  baik dari  sisi peningkatan  produksi  dan  mutu juga  kesiapan jasa  pendukung lainnya  yang mempermudah keberterimaan produk Indonesia di pasar regional tersebut. Salah satu upaya yang perlu dilakukan ialah menyediakan standar nasional di bidang kayu dan produk kayu untuk peningkatanmutu dan sekaligus mencegah masuknya barang­ barang impor yang berharga rendah dan bermutu rendah pula.Tulisan ini mengetengahkan hasil kajian tentang SNI kayu dan produk kayu, ketersediaan dan keselarasannya terhadap standar internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa jumlah standar kayu dan produk kayu masih kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.Jumlah SNI masih jauh di bawah standar ISO, padahal standar ISO umumnya berupa standar kosakata, cara uji, dan standar pendukung lainnya. Standar spesifikasi leknis belum banyak dibuat Indonesia. SNI produk kayu belum terpelihara dengan baik. Sebanyak 109 standar (59,6%) dari  183 standar  berusia lebih dari lima tahun. Beberapa jenis  produk/proses yang perlu mendapat perhatian, antara lain SNI untuk proses teknologi kayu, kayu dan kayu gergajian, dan kayu lapis. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari 183 SNI kayu dan produk kayu yang diamati, 54 standar diantaranya (29,5%) telah identik dengan  standar  ISO. Sebagian besar SNI tidak  memiliki informasi yang cukup tentang  standar atau sumber informasilain yang diacu dalam perumusannya.Kata kunci:  produk kayu, keselarasanstandar
KESIAPAN SNI KAYU DAN PRODUK KAYU DALAM MENGANTISIPASI KERJASAMA REGIONAL DAN BILATERAL Kristiningrum, Ellia; herjanto, Eddy
Jurnal Riset Industri Vol 5, No 3 (2011): Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Industri
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4924.368 KB)

Abstract

Kerjasama ASEAN menjadikan  kayu dan produk kayu merupakan salah satu sektor prioritas dalam ASEAN Economic integration, tentunya hal ini menguntungkan Indonesia karena kayu dan produk kayu merupakan salah   satu  unggulan  produk  non-ekspor   Indonesia.  Namun,  kerjasama  ACFTA   (Asean-China)  ternyata memberikan  ketimpangan  bagi  Indonesia karena daya  saing  Indonesia yang  lemah. Agar  Indonesia  dapat menghadapi  kondisi  perdagangan  internasional ini  sebaik-baiknya diperlukan  berbagai upaya,  baik dari  sisi peningkatan  produksi  dan  mutu juga  kesiapan jasa  pendukung lainnya  yang mempermudah keberterimaan produk Indonesia di pasar regional tersebut. Salah satu upaya yang perlu dilakukan ialah menyediakan standar nasional di bidang kayu dan produk kayu untuk peningkatanmutu dan sekaligus mencegah masuknya barang­ barang impor yang berharga rendah dan bermutu rendah pula.Tulisan ini mengetengahkan hasil kajian tentang SNI kayu dan produk kayu, ketersediaan dan keselarasannya terhadap standar internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa jumlah standar kayu dan produk kayu masih kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.Jumlah SNI masih jauh di bawah standar ISO, padahal standar ISO umumnya berupa standar kosakata, cara uji, dan standar pendukung lainnya. Standar spesifikasi leknis belum banyak dibuat Indonesia. SNI produk kayu belum terpelihara dengan baik. Sebanyak 109 standar (59,6%) dari  183 standar  berusia lebih dari lima tahun. Beberapa jenis  produk/proses yang perlu mendapat perhatian, antara lain SNI untuk proses teknologi kayu, kayu dan kayu gergajian, dan kayu lapis. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari 183 SNI kayu dan produk kayu yang diamati, 54 standar diantaranya (29,5%) telah identik dengan  standar  ISO. Sebagian besar SNI tidak  memiliki informasi yang cukup tentang  standar atau sumber informasilain yang diacu dalam perumusannya.Kata kunci:  produk kayu, keselarasanstandar