Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Social Society
Mirnawanti Wahab
Universitas Muslim Indonesia
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Environmental Corruption Prevention Policies Through Independent Agencies Mirnawanti Wahab; Rizki Ramadani
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v15no4.2245

Abstract

This article aims to explain the patterns of corruption in the environmental sector (environmental corruption) and the possibility for Independent agencies to address them. Also, to initiate a better policy and supervision against environmental corruption in Indonesia. The research was carried out based on the normative legal method (library research) towards secondary data using a statutory, conceptual, and comparative approach. The results show that the main pattern of environmental corruption involves corrupt actors in bureaucratic institutions that cause weak environmental policies and supervision. The benefit of Independent Agencies with structural and personnel independence is expected to fill the gap in the old bureaucratic management and reduce corruption. The regulatory power of such agencies can also set more stringent environmental policy and supervision. Thus, there needs to be institutional reform in the environmental authorities for future policies by establishing an independent agency. The new agency must also have the power to formulate and enact policies in environmental management and give them authority to investigate and impose sanctions. We also recommend compiling a national strategic program in the form of work synergy between independent agencies in the environmental and anti-corruption sector.
Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing pada Kendaraan Pribadi di Kota Makassar: Tinjauan Regulasi dan Dampaknya terhadap Keamanan Lalu Lintas Muh Fitrah Malik; Nurul Qamar; Mirnawanti Wahab
Journal Social Society Vol. 5 No. 1 (2025): Januari - Juni 2025
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.5.1.2025.554

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur penggunaan knalpot racing di Kota Makassar, dampaknya terhadap keselamatan lalu lintas, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis hukum normatif. Data diperoleh melalui dokumentasi peraturan (UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perda Makassar No. 4/2014 tentang Ketertiban Umum), studi literatur, wawancara dengan aparat kepolisian, dinas perhubungan, serta ahli lalu lintas, dan observasi lapangan terhadap kegiatan razia kendaraan yang melanggar peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait penggunaan knalpot racing di Makassar telah mengacu pada peraturan nasional dan lokal. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara regulasi nasional dan kebijakan lokal yang mengakibatkan pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot racing masih kurang optimal. Keterbatasan standar pengukuran kebisingan di berbagai titik strategis, serta perbedaan dengan standar internasional yang lebih ketat, semakin memperburuk efektivitas penegakan hukum. Penggunaan knalpot racing berdampak negatif terhadap keamanan dan kenyamanan lalu lintas. Kebisingan yang dihasilkan di kawasan seperti Pantai Losari, Jalan A.P. Pettarani, Jalan Sultan Hasanuddin, dan Jalan Urip Sumoharjo tidak hanya mengganggu ketentraman masyarakat, tetapi juga memicu konflik sosial, gangguan kesehatan seperti risiko gangguan pendengaran dan stres, serta meningkatkan potensi kecelakaan. Efektivitas penegakan hukum juga terhambat oleh keterbatasan personel, anggaran, sanksi yang belum cukup memberatkan, dan minimnya pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi pelanggaran. Oleh karena itu, disarankan peningkatan kampanye edukasi, perbaikan dan sinkronisasi regulasi antara tingkat nasional dan lokal, serta pemanfaatan teknologi canggih untuk mendeteksi pelanggaran secara lebih efektif, guna menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat Kota Makassar.
Co-Authors Muh Fitrah Malik Mustamin Nurul Qamar Rizki Ramadani Rustan Rustan