Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Buletin Ilmiah Marina : Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Hertria Maharani Putri

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Author-ID : 2805020

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Penerapan Sertifikasi Aquaculture Stewardship Council (ASC) Terhadap Produk Udang Budidaya (Studi Kasus: Tarakan - Kalimantan Utara) Radityo Pramoda; Hertria Maharani Putri
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

ASC (Aquaculture Stewardship Council) is a label, indicating that a product that has been passed through environmental sustainability and good aquaculture practices. Objectives of this study are to identify ASC standards and national regulations, and to examine the readiness of exporters and shrimp farmers to apply ASC principles in Tarakan. This study utilizes empirical juridical and descriptive statistical methods. Results of the study indicate that: (1) ASC certification has 7 principles, 34 criteria, and 103 indicators; (2) ASC principles are supported by: 5 Laws, 4 Government Regulations, 1 Presidential Decree, 3 Regulations of the Minister of Marine Affairs and Fisheries, and 4 Decrees of the Minister of Marine Affairs and Fisheries; (3) ASC certification requires high cost; (4) in general the level of readiness of exporter and shrimp fishermen still need to be improved; (5) pond land is mostly illegal. The policy recommendations of this research are: (1) the government reorganizes the national regulatory system to avoid overlapping rules and regulatory vacancies; (2) the government provides lobbies and assessors to relieve the cost of certification; (3) the government adopts the ASC principle criteria to improve competitiveness; (4) the government encourages municipal government in Tarakan to immediately resolve the problem of illegal fishing ponds. Keywords: Application, Cultivation Stewardship Council, Aquaculture Shrimp Products ASC (Aquaculture Stewardship Council) merupakan sebuah label, bahwa produk sudah melalui prosedur keberlanjutan lingkungan dan aspek sosial praktek budidayayang baik. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi ketentuan ASC dan regulasi nasional, serta mengkaji kesiapan eksportir maupunpembudidaya Udang menerapkan prinsip ASC di Tarakan.Analisis kajian menggunakan metode yuridis empirisdan statistika deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) sertifikasi ASC memiliki 7 prinsip, 34 kriteria, dan 103 indikator; (2) prinsip ASC didukung: 5 Undang-Undang, 4 Peraturan Pemerintah, 1 Keputusan Presiden, 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan 4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan; (3) sertifikasi ASC membutuhkan biaya mahal; (4) secara umum tingkat kesiapan eksportir dan petambak Udang masih perlu ditingkatkan; (5) lahan tambak sebagian besar ilegal. Rekomendasi kebijakan penelitian ini: (1) penataan sistem regulasi nasional untuk menghindari tumpang tindih aturan dan kekosongan pengaturan; (2) pemerintah melakukan lobi atau menyediakan tenaga penilai untuk meringankan biaya sertifikasi; (3)mengadopsi kriteria prinsip ASC untuk meningkatkan daya saing; (4) pemerintah mendorong otoritas daerah Kota Tarakan segera menuntaskan masalah lahan tambak ilegal. Kata Kunci: Penerapan,Aquaculture Stewardship Council, Produk Udang Budidaya

PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN SEBAGAI BENTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT MELALUI USAHA BUDIDAYA LELE (Studi Kasus di Desa Salamredjo Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, DIY) Hertria Maharani Putri; Asnawi Asnawi; Yayan Hikmayani
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 2 (2010): DESEMBER (2010)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian ini menganalisa sistem usaha perikanan di Desa Salamredjo, Kecamatan Sentolo Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2009 dalam mendukung program ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran potensi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai lahan budidaya sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survey dan responden dipilih secara sengaja (purposive). Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan pekarangan untuk usaha budidaya ikan lele dapat menambah sumber pendapatan bagi keluarganya. Upaya ini juga meningkatkan peran sosial pembudidaya ikan dalam kehidupan bermasyarakat melalui pembentukan kelompok usaha yang akan memperkuat posisi tawar pembudidaya ikan. Tittle: Utilization of Home-yard for Catfish Culture as a Means of Community Empowerment (Case Study of the Salamredjo Village, Sentolo Sub-District, Kulon Progo, Yogyakarta).This research analyzes fishery business system in Salamredjo Village, Sub district of Sentolo, Gunung Kidul in 2009 in supporting food security program. It aims to provide situational analysis on utilization of home yard as a pond culture for community empowerment program. This research applies survey method with selective purposive respondents to collect primary and secondary data. Semi-structured interview through questionnaire is an approach to collect primary data. The results of this research show that home yard utilization for catfish culture can increase family income. It can increase fish farmers' social role of fish farmers in society through the formation of independent business group that can increase bargaining position of fish farmers.

KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL PENCURI IKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM Hertria Maharani Putri; Radityo Pramoda; Maulana Firdaus
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Besarnya kerugian negara akibat pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia menyebabkan pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP) membuat strategi pemberantasannya. Strategi kebijakan yang diambil yaitu melaksanakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang tertangkap. Tujuan penelitian ini mengkaji tindakan pemerintah melaksanakan kebijakan penggelaman kapal ditinjau dari aspek yuridis. Pembahasan penelitian dianalisis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan pemerintah melaksanakan kebijakan penenggelaman kapal, tidak melanggar ketentuan hukum internasional dan nasional. Rekomendasi kebijakan penelitian ini adalah mendorong pemerintah untuk tetap melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan pencurian ikan, sebagai upaya menjaga kedaulatan bangsa dan sumber daya ikan. Title : Law Perspective of Scuttling Policy for IUU Fishing in IndonesiaThe depth of loss from illegal fishing within Indonesian waters has forced the Indonesian (Ministry of Marine Affairs and Fisheries/KKP) to take strategic measures, such as scuttling. This study aimed at analyzing scuttling through a juridicial point of view. The analysis was conducted using a juridicial normative method with a qualitative approach and descriptively elaborated. The study showed that scuttling is not in any ways violating both national as well as international laws. Therefore it is recommended that the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheriesto keep scuttling on to battle the illegal fishing and maintan its sovereignty and fish resource.

ECOLABELLING PERIKANAN: SERTIFIKASI MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC) UNTUK PRODUK TUNA (Studi Kasus: Bali) Radityo Pramoda; Hertria Maharani Putri
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Ekolabel MSC adalah sebuah pengesahan terhadap produk yang memenuhi kriteria prosedur keberlanjutan lingkungan dan telah dikelola dengan baik. Sejak MSC mulai diperkenalkan di Indonesia, eksportir tuna Bali masih memiliki keraguan menggunakan sertifikasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah memahami ketentuan MSC serta regulasi nasional pendukungnya, serta menilai penerapannya. Analisis untuk mengkaji ketentuan MSC dan regulasi nasional menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan studi kasus, sedangkan kesiapan eksportir menerapkan MSC dibahas denganmetode statistika deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) MSC memiliki 3 prinsip, 29 variabel, 90 kriteria; (2)secara umum regulasi nasional yang teridentifikasi materinya bisa dipedomani mendukung MSC, meskipun masih ada yang belum teknis mengaturnya; (3) eksportir di Bali secara keseluruhan tidak siap mengadopsi prinsip MSC; (4) implementasi MSC masih mengalami hambatan di Bali karena tidak didukung pemerintah, syarat yang rumit, serta biaya yang besar. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah: (a) mengadopsi prinsip MSC untuk membangun sektor perikanan tangkap; (b) membentuk regulasi yang lebih operasional untuk mendukung setiap prinsip MSC; (c) menetapkan kebijakan mengenai ekolabel yang harus dipatuhi oleh eksportir tuna dan memberikan pendampingan dalam implementasinya, dan; (d) melakukan negosiasi kepada pembeli ataupun menyiapkan tenaga accessor untuk meringankan biaya sertifikasi. Title: Fisheries Ecolabelling: Marine Stewardship Council (MSC) Certification for Tuna Product (Case Study: Bali)MSC Ecolabel is a certification to a product that meets criteria of sustainability environment and well organized. Since MSC began to be introduced in Indonesia, tuna Bali exporters still have doubts about using the certification.The objective of this research is to comprehend MSC rule and its national supporting regulation as well as to assess its implementation. Analysis of MSC rule and national regulation applies empirical yuridis method through case study approach, while descriptive statistic method is used to analyze exporters readiness to implement MSC. Results of the research indicate: MSC has 3 principles, 29 variables, 90 criterias; (2) generally, national regulation with identified material can be a guideline to support MSC eventhough there is no technical management yet; (3) most exporters in Bali have not been ready to adopt MSC principles; (4) MSC implementation in Bali encounter problems due to lack of government support, difficult requirements, and high cost. Recommendation of policy to the government: (a) adopting MSC principles to develop capture fisheries sector; (b) creating more operational regulation to support each of MSC principles; (c) regulating policies on ecolabel that must be obeyed by Tuna exporters as well as assisting its implementation; (d) negotiating to purchaser or providing accessor in order to reduce certification cost.

PENERAPAN MATERI MUATAN DALAM KESEPAKATAN INTERNASIONAL UNTUK KEBIJAKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Bayu Vita Indah Yanti; Hertria Maharani Putri
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

ABSTRAKIndonesia dikenal sebagai negara yang cukup aktif dalam komunitas internasional terkait dengan pemanfaatan sumber daya hayati. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis penerapan materi muatandalam kesepakatan internasional untuk kebijakan pemanfaatan sumber daya hayati. Hasil analisis dengan menggunakan content analysis terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan, menunjukkan bahwa penerapan materi muatan dalam kesepakatan internasional tetap disesuaikan dengan kepentingan Indonesia. Artinya, penerapan secara keseluruhan materi kesepakatan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan politik Indonesia.Title: Implementation the Content of International Convention in National Policy for Marine and Fisheries ResourcesABSTRACTIndonesia participates actively in international community concerning natural resources. This paper aims to analyze the implementation of international agreement contents toward Indonesian marine and fisheries resource policy. This study used content analysis toward regulation contents. The result shows that the implementation of international agreement substances is adjusted to Indonesia interests. It suggests that all agreements might consider the political interests of Indonesia.

Co-Authors Asnawi Asnawi Bayu Vita Indah Yanti Maulana Firdaus Radityo Pramoda Yayan Hikmayani

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search