Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Buletin Ilmiah Marina : Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Bayu Vita Indah Yanti
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISA YURIDIS POLA PEMBAGIAN HASIL PERIKANAN (Studi Kasus Nelayan Wuring di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur) Bayu Vita Indah Yanti
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2010): Juni (2010)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.065 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v5i1.5795

Abstract

Pada tanggal 23 September 1964, telah disahkan Undang-undang nomor 16 tahun 1964 yang menetapkan pengaturan mengenai bagi hasil perikanan. Setelah hampir 46 tahun ditetapkan materi dari peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pola pembagian hasil perikanan dilakukan pada tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menurut tujuannya termasuk jenis penelitian normatif non doktrinal. Lokasi penelitian di wilayah Wuring Lama, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara (interview) dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content of analysis). Hasil penelitian mengharapkan bahwa pelaksanaan pembagian hasil perikanan yang terdapat pada nelayan Wuring memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan terletak pada kesepakatan yangdilakukan secara lisan atau hanya berdasarkan pada kebiasaan setempat (common law) tidak ada sanksi yang memaksa masing-masing pihak untuk mematuhi, semua kesepakatan dilakukan berdasarkan padakerelaan masing-masing pihak. Hal yang membedakan adalah pola pembagian yang berbeda dan membawa rasa keadilan yang berbeda bagi masing-masing pihak yang terkait dalam kesepakatan pembagian hasil perikanan tersebut. Tittle:  Juridical Analysis of Fishery Revenues Sharing Patterns, (Case Study of Wuring Fisher in Sikka District, East Nusa Tenggara)On September 23, 1964, the Government of Indonesia passed the Law number 16/1964 on fishery revenues sharing. After forty-six years, the enforcement of this law cannot face difficulties at community level. This research is an evaluation of this law application on fishing revenues sharing of wuring fisher in Wuring Lama, Wolomarang Village, West Alok, Sikka District, East Nusa Tenggara Province by analyzing legal aspects and parties' involvement in the agreement for revenues sharing. This research is non-doctrinal normative research and used primary and secondary data through structured interview and literature study. This research applied content analysis for analyzing data. This research found that the implementation of the division of fisheries products on wuring fishers has similarities and differences with the content of law. The agreement was made orally or based on local customs without sanctions to force each party to comply with. All agreements are based on the willingness of each party. The differences are division of revenues sharing patterns and sense of justice diversion at the agreements.
DINAMIKA KESEPAKATAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DAN PENGEMBANGAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) SEBATIK DI KALIMANTAN UTARA Bayu Vita Indah Yanti; Umi Muawanah
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 1 (2020): JUNI 2020
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.886 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v10i1.8318

Abstract

Perdagangan lintas negara Malaysia - Indonesia telah berlangsung lebih dari 30 tahun sejak tahun 29170 dengan payung hukum kesepakatan perdagangan lintas negara (The Border Trade Agreement (BTA) Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia). Pada tahun 2015, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kebijakan khusus untuk pengembangan ekonomi wilayah perbatasan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan terluar. Pulau Sebatik merupakan salah satu lokasi perbatasan yang sangat strategis untuk dikembangkan dan karena alasan tersebut, lokasi ini menjadi salah satu lokasi dari SKPT. Pembangunan SKPT Sebatik secara tidak langsung diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap perkembangan kerjasama sosial ekonomi Malaysia -Indonesia (Malindo), karena pembangunan SKPT memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Malindo. Tujuan paper ini membahas pengaruh Pengembangan SKPT Sebatik terhadap dinamika kesepakatan kerjasama perdagangan lintas batas Indonesia dan Malaysia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menganalisa data primer dan sekunder yang bersumber pada observasi lapangan, wawancara dan dokumen-dokumen kesepakatan kerjasama. Kajian menemukan bahwa kebijakan pembangunan dan pengembangan SKPT Sebatik diperkirakan akan memberikan pengaruh positif terhadap kerjasama perdagangan lintas batas Indoensia Malayasi yang selanjutnya lebih dikenal Sosek Malindo. Pengembangan SKPT akan meningkatkan  nilai tawar posisi Indonesia dalam perundingan kerjasama sosial ekonomi Indonesia-Malaysia khususnya terkait perdagangan produk hasil perikanan lintas negara Indonesia dan Malaysia Tittle: The Dynamics of Border Trade Agreement between Indonesia – Malaysia and the Development Integrated Fishery Center ( SKPT) Sebatik in North KalimantanCross-country trade agreement between Malaysia-Indonesia has lasted more than 30 years since 1970s under The Border Trade Agreement (BTA) Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia. In 2015, the government  of Indonesia through the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) had a policy for the economic development of the border areas for the development of the Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT) on small and outermost islands. Sebatik Island is a very strategic border location to be. Therefore, Sebatik was chosen as one of the locations of the SKPTs. The Sebatik SKPT development will indirectly influence the development of Malaysian-Indonesian (Malindo) socio-economic cooperation.  the SKPT development raises a new economic growth center in the Malindo border region. The purpose of this paper is to discuss the effect of the Development of Sebatik SKPT on the dynamics of cross-border trade  agreements between Indonesia and Malaysia. The study uses qualitative method by analyzing primary and secondary data sourced from field observations, interviews and cooperation agreement documents. The study found that the development policy of the SKPT Sebatik is expected to have a positive influence on the cross-border Indonesian trade cooperation between Malaysia and Indonesia, which is later known as Sosek Malindo. The development of the SKPT will increase the bargaining value of Indonesia’s position in the Indonesia-Malaysia socio-economic cooperation negotiations, especially related to the trade of fishery products across Indonesia and Malaysia
PENERAPAN MATERI MUATAN DALAM KESEPAKATAN INTERNASIONAL UNTUK KEBIJAKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Bayu Vita Indah Yanti; Hertria Maharani Putri
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8657.93 KB) | DOI: 10.15578/marina.v3i2.6929

Abstract

ABSTRAKIndonesia dikenal sebagai negara yang cukup aktif dalam komunitas internasional terkait dengan pemanfaatan sumber daya hayati. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis penerapan materi muatandalam kesepakatan internasional untuk kebijakan pemanfaatan sumber daya hayati. Hasil analisis dengan menggunakan content analysis terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan, menunjukkan bahwa penerapan materi muatan dalam kesepakatan internasional tetap disesuaikan dengan kepentingan Indonesia. Artinya, penerapan secara keseluruhan materi kesepakatan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan politik Indonesia.Title: Implementation the Content of International Convention in National Policy for Marine and Fisheries ResourcesABSTRACTIndonesia participates actively in international community concerning natural resources. This paper aims to analyze the implementation of international agreement contents toward Indonesian marine and fisheries resource policy. This study used content analysis toward regulation contents. The result shows that the implementation of international agreement substances is adjusted to Indonesia  interests. It suggests that all agreements might consider the political interests of Indonesia.
ANALISIS KESIAPAN SENTRA KELAUTAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) PULAU MOA SEBAGAI SENTRA PERIKANAN DI MALUKU BARAT DAYA Permana Ari Soejarwo; Umi Muawanah; Bayu Vita Indah Yanti
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (542.16 KB) | DOI: 10.15578/marina.v5i2.8084

Abstract

Pembangunan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Pulau Moa akan direalisasikan dengan adanya rencana Pengembangan infrastruktur serta sarana prasana pendukung kegiatan kelautan perikanan. SKPT berpotensi dalam meningkatkan kegiatan penangkapan dan pemrosesan perikanan di Maluku Barat Daya (MBD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan SKPT Moa sebagai salah satu sentra industri perikanan di pulau terluar Indonesia dengan metode deskritif kualitatif. Data dan informasi primer dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya, nelayan dan perangkat desa. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari berbagai instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek yang diteliti pada kesiapan SKPT Moa meliputi kesiapan infrastruktur, sarana dan prasaran, kelembagaan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan. Strategi persiapan SKPT Moa antara lain dengan: 1) Percepatan pembangunan infrastruktur SKPT Moa seperti listrik, air bersih, jalan, telekomunikasi, bandar udara dan pelabuhan; 2) Pembentukan dan penguatan kelembagaan non formal dan formal dalam pengelola aset produktif SKPT, 3) Percepatan dalam optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan perikanan. Hal ini dipertimbangkan dari sisi alat tangkap dan armada, pelatihan dan pendampingan terhadap nelayan, serta komunikasi dan konsolidasi dengan pengelola WPP 714 di tingkat regional dan tingkat propinsi.Title: Readiness Analysis of The Integrated Marine and Fisheries Center (IMFC) in Moa Island as Fisheries Center in South West MalukuThe development of Integrated Marine and Fisheries Center (IMFC), so called IMFC in Moa Island will be realized through the ingrastructure establshement and supporting facilites supporting marine and fisheries activitites. IMFC has the potentisla to increase the capture fisheries and fish processing development in Southwest Maluku (Maluku Barat Daya, MBD). This study aims to analyse the readiness level of IMFC Moa as one of the fisheries industries center using qualitative descriptive method. Data was gathered thorugh field observation, in depth interview with fishers, fisheries offices at MBD and village officers. Secondary data was collected from relevant offices in MBD. The study analyses several aspects including infrastructure, facilities, governance, marine resource utilizstion. Several strategies to speed up the IMFC readiness are: 1) Acceleration of IMFC basic infrastructures such as electricity, clean water, road, telecommunicaiton, airport, and fishing ports;2) Development and Stregtherning the formal and non-formal finansial institution to manage IMFC productive assets; 3) Acceleration of optimal utilization of fisheries resources. This should considers the types of fishing gears and vessels, provide capacity buildings for the fisheres and smooth coordination with manager of the WPP institution at WPP 714 at regional and provincial level. 
Co-Authors Hertria Maharani Putri Permana Ari Soejarwo Umi Muawanah