Garuda - Garba Rujukan Digital

Bitcoin: Islamic Law Perspective Luqman Nurhisam
QIJIS Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/qijis.v5i2.2413

Abstract In Indonesia, bitcoin is a form of digital currency (e-money) and means of payment transactions that have been used by some communities. It is necessary to get attention, especially from Bank Indonesia. Other than that, the supervision that was once fully done by the central bank of Bank Indonesia, is now taken over by OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Thus, Bank Indonesia only has the authority to regulate and control the circulation of currency only. Since some of the tasks and authorities of Bank Indonesia were taken over by OJK (Otoritas Jasa Keuangan), many things have not been covered, such as the new phenomenon in the field of finance in terms of capital, investment, currency circulation, and others. In addition there is no legal umbrella against bitcoin, which is increasingly widespread transaction using bitcoin done in e-commerce transactions. So in terms of security also need to be questioned, therefore there needs to be regulation and supervision specifically against bitcoin, and society will not feel harmed. When viewed in the perspective of Islamic law, that relating to the issuance of money as a means of transactions in a country, is a matter protected by general rules in Islamic law. Therefore, the issuance of money and the determination of the amount is matters relating to the benefit of the people. Another aspect to consider in the use of bitcoin is whether from the side of madharat is greater or benefits taken if used as currency and tool transactions, even as a commodity though. So the focus in this research is the use of bitcoin as currency and transaction tool by using approach and study of Islamic law.

Kepatuhan Syari’ah (Sharia Complience) Dalam Industri Keuangan Syari’ah Luqman Nurhisam
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol 3, No 1 (2016): Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Industri Keuangan Syari’ah (IKS) dalam menjalankan aktifitasnyaharus mematuhi sejumlah aturan yang memuat berbagai prinsip syari’ah yangdiaktualisasikan dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ahNasional (DSN). Diwajibkannya keberadaan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS)pada setiap industri keuangan syari’ah baik bank syari’ah (IKBS) maupunIndustri Keuangan Non-Bank Syari’ah (IKNBS) untuk mematuhi ketentuansyari’ah dan menjadikan pengawasan syari’ah sebagai salah satu aspek pentingserta tidak terpisahkan dengan kepatuhan syari’ah. Hal tersebut bisa dilihat daribeberapa regulasi yang dikeluarkan oleh DPS-MUI yang menjadi acuan bagiindustri IKBS dan IKNBS di bidang keuangan syari’ah. Fokus penelitian initertuju pada regulasi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI serta implementasinyaterhadap lembaga IKBS dan IKNBS, serta DPS sebagai pihak yang berwenanguntuk mengawasi setiap industri keuangan yang berbasis syari’ah. Pendekatanpenelitian menggunakan deskriptif-analitis dengan jenis penelitian pustaka, yaitupencarian data melalui buku atau dokumen lainnya yang berhubungan denganobjek penelitian .Hasil penelitian membuktikan bahwa DPS sebagai pemegangotoritas pengawasan terhadap kepatuhan syari’ah memiliki tanggung jawab yangdiatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Oleh karena itu, kedudukan DPSsangat menentukan terciptanya kepatuhan syari’ah sebagai unsur utama dalamkeberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syari’ah

Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam Luqman Nurhisam
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol 4, No 1 (2017): Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Di Indonesia, bitcoin merupakan bentuk mata uang digital (e-money) dan alat transaksi pembayaran yang sudah digunakan oleh sebagian masyarakat. Hal tersebutperlu mendapatkan perhatian, khususnya dari Bank Indonesia. Lain dari pada itu,pengawasan yang dulu sepenuhnya dilakukan oleh bank sentral yaitu BankIndonesia, sekarang diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sehingga BankIndonesia pun hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrolperedaran mata uang saja. Sejak sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesiadiambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), banyak hal yang belum tercoverseperti adanya fenomena baru dalam bidang keuangan dalam hal permodalan,investasi, peredaran mata uang, dan lain-lain. Selain belum ada payung hukumterhadap bitcoin, yaitu semakin merebaknya transaksi yang menggunakan bitcoinyang dilakukan dalam transaksi e-commerce. Sehingga dari segi keamananannyajuga perlu dipertanyakan, maka dari itu perlu ada regulasi dan pengawasan secarakhusus terhadap bitcoin, dan masyarakat tidak akan merasa dirugikan. Jika dilihatdalam perspektif hukum Islam, bahwa yang berkaitan dengan penerbitan uangsebagai alat transaksi di suatu negara, merupakan masalah yang dilindungi olehkaidah-kaidah umum dalam syari’at Islam. Oleh sebab itu, penerbitan uang danpenentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatanumat. Aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan bitcoin yaituapakah dari sisi kemadharatannya yang lebih besar ataukah manfaatnya yang diambiljika digunakan sebagai mata uang dan alat transaksi, bahkan sebagai komoditassekalipun. Sehingga yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penggunaanbitcoin sebagai mata uang (currency) dan alat transaksi dengan menggunakanpendekatan dan pengkajian hukum Islam.

Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah Luqman Nurhisam
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 23 No. 1: JANUARI 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol23.iss1.art5

The fact that it is obliged to Sharia Supervision Board (DPS) in every Sharia Bank Financial Industry (IKBS) and non-bank financial industry (IKNBS) to abide by sharia conditions has made sharia supervision inseparable from sharia compliance. Such thing can be seen from several regulations issued by DPS-MUI which become a reference for IKBS and IKNBS in running their activities in the sector of sharia finance. This research focuses on the regulations issued by DSN-MUI and their implementation regarding IKBS IKNBS, as well as DPS as the one having the authority to supervise every sharia-based finance industry. This was a normative research, which searches for data in the form of books and other written data which have correlation with the research object by using descriptive-analytic approach. The findings show that DPS as the one having the authority to supervise sharia compliance, has responsibility as stated by a strict legal system. The existence of DPS really determines the establishment of sharia compliance, which becomes the main unsure in the existence and continuity of syariah financial industry.

Hifdz Al-Maal dalam Regulasi Rahasia Perbankan Luqman Nurhisam; Dimas Aprilianto
TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law Vol 3, No 2 (2020): Tawazun: Journal of Sharia Economic Law
Publisher : Sharia Faculty Islamic Economic Law Study Department

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/tawazun.v3i2.8269

Bank secrecy refer to secrets in the relationship between a bank and a customer. In accordance with Article 40 paragraph (1) of Law Number 10 Year 1998 concerning Banking, it is stated that banks are required to keep confidential information regarding their depositing customers and their deposits. The research was conducted using the library research method, which looks for normative sources of law by reviewing the laws and regulations that apply or are applied to a particular legal problem. The approach used is the statutory approach, namely the approach taken by examining laws relating to bank secrecy. The purpose of this study is to further examine how Islamic law views the regulation of bank secrecy in Indonesia. The results of this study are related to the maintenance of one of the basic needs elements, namely assets that must be protected (hifdz al-maal), so if other parties ask for an explanation of the financial condition of a customer from a bank, this is not allowed.

Multi Level Marketing dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Fatwa DSN-MUI NOMOR: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah) luqman nurhisam
TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law Vol 2, No 2 (2019): Tawazun: Journal of Sharia Economic Law
Publisher : Sharia Faculty Islamic Economic Law Study Department

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/tawazun.v2i2.6281

Bisnis Multi Level Marketing (MLM) kian hari makin berkembang, bahkan muncul MLM yang berbasis syari’ah. Perusahaan yang berbasis syari’ah diwajibkan memenuhi janji atau komitmennya. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam, secara realitas, kini perusahan MLM sudah banyak tumbuh di dalam maupun luar negeri. Contohnya adalah Ahad Net, UFO BKB Syariah, Exer, Mitra Permata Haji, dan K-Link Indonesia yang menjalankan prinsip syari’ah dan memperoleh sertifikat halal dari DSN-MUI, sebagaimana yang difatwakan dalam Nomor: 75/DSN-MUI/VII/2009.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kebolehan dari mekanisme Multi Level Marketing dengan menggunakan kerangka hukum Islam merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 75/DSN-MUI/VII/2009. Metode penelitian yang digunakan adalah library research, dengan analisa deskriptif-kualitatif. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa Multi Level Marketing yang mana telah dipraktekkan oleh masyarakat sebagaimana yang difatwakan oleh DSN-MUI Nomor: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah hukumnya adalah boleh, dengan merujuk kepada hadis-hadis yang diuraikan sebelumnya bahwasanya dapat dijadikan sebagai hujjah atau pedoman hukum dan segala kegiatan bisnis yang menggunakan pedoman penjualan berjenjang diharuskan memenuhi berbagai ketentuan-ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 75/DSN-MUI/VII/2009. DSN-MUI menggunakan dalil-dalil tersebut adalah sebagai landasan secara umum, karena tidak ada dalil yang spesifik terkait dengan Multi Level Marketing. Kata kunci: Multi Level Marketing, MLM, fatwa DSN-MUI

Kajian Hukum Islam tentang Rekening Bersama (RekBer) pada E-Commerce Fadillah Mursid; Luqman Nurhisam
TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law Vol 5, No 1 (2022): Tawazun: Journal of Sharia Economic Law
Publisher : Sharia Faculty Islamic Economic Law Study Department

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/tawazun.v5i1.13997

In trading conducted online or better known as E-Commerce, there are many cases of fraud that occur. Until finally, a Joint account emerged as an alternative for safe online transactions. Based on the above background, this study aims to discuss the legal status of the use of joint account services and any contracts that can be used in Joint Account transactions (RekBer) in E-Commerce. This research is a normative legal research, while the specification of this research is analytical descriptive. The main approach taken is doctrinal. The results of this study are that in Islamic law the use of third party services in a legal transaction is permissible (permissible), while contracts in account transactions in E-Commerce can use a combination of salam contracts and wakalah bil ujrah or ijaroh a'mal contracts.

LEGAL RECONSTRUCTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: PREVENTING AN ENVIRONMENTAL CONFLICTS Any Ismayawati; Luqman Nurhisam
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v9i2.23360

The conflicts between companies and communities have a massive impact and even cause national instability so that it becomes counter-productive with development goals. In this regard, this study examines why there are many environmental conflicts between companies and communities, why many companies do not implement CSR, and how the legal reconstruction of CSR that can prevent environmental conflicts. This study aims to find out why there are so many conflicts between companies and the community? To find out why many companies do not implement CSR? and how to reconstruct CSR regulations in order to prevent environmental conflicts between companies and communities. The approach method used a normative juridical approach. The results of this study show that conflicts between companies and communities are frequent and difficult to resolve because the current CSR regulations provide opportunities for companies to exploit natural resources and override the protection of human resource interests that should be the subject of development rather than the object of development. Many companies do not implement CSR because CSR regulations are still appealing and there are no criminal sanctions, and there is no legal unification. Therefore, it is necessary to reconstruct CSR regulations in order to prevent environmental conflicts.

Implementation of Social Assistance In Communities Affected by The Covid-19 Pandemic In Penawangan District Grobogan Regency Maqasid Al-Syariah Perspective Luqman Nurhisam; Jaenal Arifin
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.17207

One form of government attention to the people affected by the Covid-19 Pandemic is by providing social assistance. The provision of social assistance is intended as an effort by the government to support community needs and restore health and nutrition. This study aims to examine and analyze the effectiveness of the distribution of social assistance to the community in Penawangan District, Grobogan Regency and examine it from the perspective of maqasid al-syariah. The type of method used in this study is sociological juridical with a qualitative approach. The main data sources were obtained through observation and interviews with informants, while the secondary data sources used books and articles. The data and information obtained were then processed using data analysis techniques in the form of descriptive qualitative. The conclusions of this study indicate that the distribution of social assistance has not been fully effective and fair because some of the assistance provided is not on target. Furthermore, when viewed from the maqasid al-syariah provision of social assistance by the government to the community can be said to be of benefit because it can preserve the soul (hifdz an-nafs) and restore the economy of the people affected by the Covid-19 pandemic in Penawangan District Grobogan Regency.Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 yaitu dengan memberikan bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah guna menopang kebutuhan masyarakat serta pemulihan kesehatan dan gizi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis efektivitas pendistribusian bantuan sosial pada masyarakat di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan serta mengkajinya dalam perspektif maqasid al-syariah. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data utama diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan para informan, sedangkan sumber data sekunder menggunakan buku dan artikel. Data dan informasi yang diperoleh selanjutnya diolah dengan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Hasil kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian bantuan sosial belum sepenuhnya berjalan efektif dan adil sebab beberapa bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Selanjutnya apabila ditinjau dari perspektif maqasid al-syariah terhadap pemberian bantuan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat dapat dikatakan bernilai kemaslahatan sebab dapat memelihara jiwa (hifdz an-nafs) dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Istishnaâ€™ (Studi pada Jual Beli dan Pemasaran Usaha Mebel CV Dua Putra Jati Jepara) Inna Fauziatal Ngazizah; Luqman Nurhisam; M. Amirrul Mubaraq
TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law Vol 6, No 1 (2023): Tawazun: Journal of Sharia Economic Law
Publisher : Sharia Faculty Islamic Economic Law Study Department

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/tawazun.v6i1.16394

The purpose of this research is to know the sales system and implementation of istishnaâ€™ contract in the furniture industry in du putra jati furniture jepara. This study uses a qualitative type of research with an emphasis on the results of data collection from the specified informants which are descriptive with the approach used is the Islamic economics approach and the phenomenological approach. This research was conducted at CV Dua Putra Jati Jepara city. Data collection methods include observation, interviews, and document review. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation and verification. Informants and respondents from the study include the owner of the CV Dua Putra Jati Furniture Jepara, employees and customers. The results of this study indicate that the Furniture Industry sales system at CV Dua Putra Jati Furniture begins with receiving orders from consumers via telephone, SMS or WhatsApp with specifications determined by the buyer regarding the size, model and price agreement with the Down Payment (DP) payment system by the maker by 50 percent and the rest is paid off when the goods are finished in work. Products that have been completed in the work will be checked first before being delivered to consumers accompanied by a sales invoice (invoice). Implementation of the istishnaâ€™ contract in the sales system at CV Dua putra Jati Furniture Jepara has complied with the principles of buying and selling istishnaâ€™ contracts, ordering and payment systems made in accordance with the ordering and payment system in the istishnaâ€™ contract.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search