Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Al-Mustashfa Pembaharuan Hukum
Luqman Nurhisam
IAIN KUDUS
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Kepatuhan Syari’ah (Sharia Complience) Dalam Industri Keuangan Syari’ah Luqman Nurhisam
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol 3, No 1 (2016): Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.526 KB) | DOI: 10.22373/jar.v3i1.7414

Abstract

Industri Keuangan Syari’ah (IKS) dalam menjalankan aktifitasnyaharus mematuhi sejumlah aturan yang memuat berbagai prinsip syari’ah yangdiaktualisasikan dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ahNasional (DSN). Diwajibkannya keberadaan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS)pada setiap industri keuangan syari’ah baik bank syari’ah (IKBS) maupunIndustri Keuangan Non-Bank Syari’ah (IKNBS) untuk mematuhi ketentuansyari’ah dan menjadikan pengawasan syari’ah sebagai salah satu aspek pentingserta tidak terpisahkan dengan kepatuhan syari’ah. Hal tersebut bisa dilihat daribeberapa regulasi yang dikeluarkan oleh DPS-MUI yang menjadi acuan bagiindustri IKBS dan IKNBS di bidang keuangan syari’ah. Fokus penelitian initertuju pada regulasi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI serta implementasinyaterhadap lembaga IKBS dan IKNBS, serta DPS sebagai pihak yang berwenanguntuk mengawasi setiap industri keuangan yang berbasis syari’ah. Pendekatanpenelitian menggunakan deskriptif-analitis dengan jenis penelitian pustaka, yaitupencarian data melalui buku atau dokumen lainnya yang berhubungan denganobjek penelitian .Hasil penelitian membuktikan bahwa DPS sebagai pemegangotoritas pengawasan terhadap kepatuhan syari’ah memiliki tanggung jawab yangdiatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Oleh karena itu, kedudukan DPSsangat menentukan terciptanya kepatuhan syari’ah sebagai unsur utama dalamkeberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syari’ah
Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam Luqman Nurhisam
Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol 4, No 1 (2017): Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1012.483 KB) | DOI: 10.22373/jar.v4i1.7526

Abstract

Di Indonesia, bitcoin merupakan bentuk mata uang digital (e-money) dan alat transaksi pembayaran yang sudah digunakan oleh sebagian masyarakat. Hal tersebutperlu mendapatkan perhatian, khususnya dari Bank Indonesia. Lain dari pada itu,pengawasan yang dulu sepenuhnya dilakukan oleh bank sentral yaitu BankIndonesia, sekarang diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sehingga BankIndonesia pun hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrolperedaran mata uang saja. Sejak sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesiadiambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), banyak hal yang belum tercoverseperti adanya fenomena baru dalam bidang keuangan dalam hal permodalan,investasi, peredaran mata uang, dan lain-lain. Selain belum ada payung hukumterhadap bitcoin, yaitu semakin merebaknya transaksi yang menggunakan bitcoinyang dilakukan dalam transaksi e-commerce. Sehingga dari segi keamananannyajuga perlu dipertanyakan, maka dari itu perlu ada regulasi dan pengawasan secarakhusus terhadap bitcoin, dan masyarakat tidak akan merasa dirugikan. Jika dilihatdalam perspektif hukum Islam, bahwa yang berkaitan dengan penerbitan uangsebagai alat transaksi di suatu negara, merupakan masalah yang dilindungi olehkaidah-kaidah umum dalam syari’at Islam. Oleh sebab itu, penerbitan uang danpenentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatanumat. Aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan bitcoin yaituapakah dari sisi kemadharatannya yang lebih besar ataukah manfaatnya yang diambiljika digunakan sebagai mata uang dan alat transaksi, bahkan sebagai komoditassekalipun. Sehingga yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penggunaanbitcoin sebagai mata uang (currency) dan alat transaksi dengan menggunakanpendekatan dan pengkajian hukum Islam.
Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah Luqman Nurhisam
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 23 No. 1: JANUARI 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol23.iss1.art5

Abstract

The fact that it is obliged to Sharia Supervision Board (DPS) in every Sharia Bank Financial Industry (IKBS) and non-bank financial industry (IKNBS) to abide by sharia conditions has made sharia supervision inseparable from sharia compliance. Such thing can be seen from several regulations issued by DPS-MUI which become a reference for IKBS and IKNBS in running their activities in the sector of sharia finance. This research focuses on the regulations issued by DSN-MUI and their implementation regarding IKBS IKNBS, as well as DPS as the one having the authority to supervise every sharia-based finance industry. This was a normative research, which searches for data in the form of books and other written data which have correlation with the research object by using descriptive-analytic approach. The findings show that DPS as the one having the authority to supervise sharia compliance, has responsibility as stated by a strict legal system. The existence of DPS really determines the establishment of sharia compliance, which becomes the main unsure in the existence and continuity of syariah financial industry.
LEGAL RECONSTRUCTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: PREVENTING AN ENVIRONMENTAL CONFLICTS Any Ismayawati; Luqman Nurhisam
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v9i2.23360

Abstract

The conflicts between companies and communities have a massive impact and even cause national instability so that it becomes counter-productive with development goals. In this regard, this study examines why there are many environmental conflicts between companies and communities, why many companies do not implement CSR, and how the legal reconstruction of CSR that can prevent environmental conflicts. This study aims to find out why there are so many conflicts between companies and the community? To find out why many companies do not implement CSR? and how to reconstruct CSR regulations in order to prevent environmental conflicts between companies and communities. The approach method used a normative juridical approach. The results of this study show that conflicts between companies and communities are frequent and difficult to resolve because the current CSR regulations provide opportunities for companies to exploit natural resources and override the protection of human resource interests that should be the subject of development rather than the object of development. Many companies do not implement CSR because CSR regulations are still appealing and there are no criminal sanctions, and there is no legal unification. Therefore, it is necessary to reconstruct CSR regulations in order to prevent environmental conflicts.
COOPERATIVE MEMBER SAVINGS GUARANTEE AS A FORM OF LEGAL PROTECTION IN THE MAṢLAḤAH PERSPECTIVE Mursid, Fadillah; Atoillah, Mohamad Anton; Nurhisam, Luqman
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v8i2.14193

Abstract

AbstractThis research discusses the guarantee of cooperative member deposits. This research has a background that in recent times, there have been many cases of problematic cooperatives in Indonesia, with material losses of members reaching trillions. This research study examines how the guarantee of cooperative members' deposits is a form of legal protection from Maṣlaḥah 's perspective. The research method used is qualitative, normative research with analytical descriptive specifications; the legal materials used are primary legal materials (related legal rules) and secondary (various literature and research results. The results of this study indicate that currently, in Indonesia, no regulation provides explicitly a legal basis for the certainty of guaranteeing deposits of cooperative members. So, for the benefit of the government, laws related to deposit guarantees for cooperatives must be issued as a form of legal protection through the fulfilment of citizens' rights. One of the guarantee models that can be used is an explicit guarantee model with restrictions on the guarantee amount. Keywords: Savings Guarantee; Cooperative; Maṣlaḥah.
Co-Authors Any Ismayawati Atoillah, Mohamad Anton Dimas Aprilianto Inna Fauziatal Ngazizah Jaenal Arifin M. Amirrul Mubaraq mursid, fadillah