Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ketahanan Nasional Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
M. Adnan Madjid
Universitas Pertahanan
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid -19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional Eko G. Samudro; M. Adnan Madjid
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 26, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.56318

Abstract

Tersebarnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah memberikan pengaruh pada kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia dan ketahanan nasional. Hal ini sudah ditanggapi oleh World Health Organization (WHO) dengan menetapkan status pandemi global pada Covid-19 mengingat dampak negatif yang menyerang banyak negara di dunia.Metode penelitian kualitatif digunakan guna mendapatkan informasi dari narasumber terkait bahwa, dengan kebijakan yang ada, pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai upaya dalam rangka deteksi, pencegahan dan penanggulangan Covid-19 ini. Beberapa di antaranya adalah adanya Keppres No. 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Keppres No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.Model analisis kebijakan kelompok menemukan bahwa dalam kondisi masyarakat yang tidak stabil di tengah pandemi ini, kebijakan PSBB didukung dengan adanya Gugus Tugas tersebut merupakan langkah yang tepat dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia dibandingkan opsi lockdown yang bisa memberikan efek domino pada kondisi bangsa. Selain itu, tulisan ini juga mensimulasikan opsi kebijakan pemerintah dengan menerapkan pola kebijakan pelaksanaan rapid test, karantina maupun operasional RS untuk penanganan Covid-19 (Opsi C) dan kebijakan physical distancing / social distancing dengan pola bekerja dari rumah (Opsi D) yang dapat memberikan hasil penurunan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia.
KOLEKTIVITAS SEBAGAI SISTEM NILAI PANCASILA DALAM PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS DI INDONESIA: SUATU STUDI REFLEKTIF Hayatul Khairul Rahmat; M. Adnan Madjid; Syahti Pernanda
Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn Vol 7, No 2 (2020): Bhinneka Tunggal Ika: Kajian Teori & Praktik Pendidikan PKn
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jbti.v7i2.11317

Abstract

Abstract: Respondin to the development of the strategic environment provides opportunities and motivation for efforts to solidify the values of Pancasila as a philosophy of national life. For this reason, the study is needed to understand the collectivity as a Pancasila value system in the development of the strategic environment in Indonesia. This research used a library research method with a descriptive approach. The findings of this research are the collectivity in the life of the Indonesian people is a form of joint work of the Indonesian people in achieving the common goals of the Indonesian people so that Indonesia continues to stand on the basis of Unity in Diversity (Bhinneka Tunggal Ika) and not on the basis of the minorities of Indonesia's diversity. Pancasila is a philosophy of the personality of the Indonesian nation that was born from the collectivity of the nation's culture so that becoming a Pancasila is certainly able to face the development of a strategic environment both at the national and local levels. The use of Pancasila has become an instrument in order to maintain the integrity of the Indonesia and also to support national security.Keywords: Pancasila, Strategic Environment, Collectivity. Abstrak:  Menyikapi perkembangan lingkungan strategis memberikan peluang dan motivasi bagi upaya-upaya memantapkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Untuk itu, maka sangatlah diperlukan sebuah kajian untuk memahami tentang  kolektivitas sebagai sistem nilai Pancasila dalam perkembangan lingkungan strategis di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif. Temuan dari penelitian ini yaitu kolektivitas dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah bentuk kerja bersama bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan bersama bangsa Indonesia sehingga Indonesia terus berdiri atas dasar ke-Bhinneka Tunggal Ika dan bukan atas dasar minoritas-mayoritas dari keberagaman Indonesia tersebut. Pancasila merupakan sebuah falsafah kepribadian bangsa Indonesia yang terlahir dari kolektivitas budaya bangsa sehingga menjadi Pancasila tentunya mampu menghadapi perkembangan lingkungan strategis baik dalam tataran nasional maupun tataran lokal. Penggunaan Pancasila ini menjadi instrumen dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan juga untuk mendukung keamanan nasional.Kata kunci: Pancasila, Lingkungan Strategis, Kolektivitias
PEMBENTUKAN DEWAN KEAMANAN NASIONAL (DKN), TANTANGAN, PROBLEMATIKA DAN MASALAH YANG DIHADAPI INDONESIA BESERTA SOLUSINYA Furqan Abdul Rais Zordi; Siswo Hadi Sumantri; M. Adnan Madjid
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.26-33

Abstract

Dewan Keamanan Nasional (DKN) berperan sebagai penasihat presiden dalam menghadapi situasi darurat dan tidak memiliki fungsi operasional. Disisi lain, Pemerintah menerjemahkan istilah public safety sebagai keamanan publik, bukan keselamatan publik. Dikarenakan menggunakan terminologi keamanan publik maka dikhawatirkan akan terjadi pembatasan terhadap semua hak warga sipil. Pemerintah seharusnya terlebih dahulu mengkaji definisi keamanan nasional sebelum membentuk DKN. Hingga kini, belum ada definisi yang jelas terkait keamanan nasional lantaran belum ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Pembentukan DKN seharusnya dibentuk melalui RUU yang dibahas dengan DPR, bukan melalui peraturan presiden sehingga pengkajian yang dilakukan lebih terbuka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan, promblematika, dan masalah-masalah yang sedang dihadapi di Indonesia serta solusinya. Penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi, studi kepustakaan, serta melakukan uji kredibilitas terhadap data yang didapatkan. Ditemukan kesamaan antara Wantannas RI dengan DKN di Indonesia, namun terdapat perbedaan mendasar jika dikaji lebih lanjut menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan DKN harus mengikusertakan semua elemen keamanan nasional serta merujuk kepada cita-cita, tujuan dan kepentingan nasional. Melihat kondisi negara saat ini, pembentukan DKN dengan segera namun tidak terburu-buru harus dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk menangani krisis yang dihadapi Indonesia pada saat ini dan dimasa depan
Co-Authors Furqan Abdul Rais Zordi Hayatul Khairul Rahmat Samudro, Eko G. Siswo Hadi Sumantri Syahti Pernanda