Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.993
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Jatiswara HUKUM BISNIS ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Ulil Albab PESHUM ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Bambang Arwanto
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Narotama Surabaya
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : peshum

 1 
Tinjauan Yuridis Normalisasi Bantaran Sungai Kalianak Surabaya Yunita Windriana; Nizar Naufal Khoiriyah; Bambang Arwanto
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4: Juni 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v1i4.476

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terkait normalisasi bantaran sungai Kalianak Surabaya. Berkaitan dengan penyelenggaraan tata ruang yang dalam pelaksanaannya tentunya berdasarkan hukum, diharapkan dapat membantu pelestarian dan pengembangan lingkungan dan Kawasan penataan ruang dan juga memperhatikan perizinan sebagai legalitas pelaksanaan penataan ruang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan dan analisis data. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa tinjauan yuridis terhadap normalisasi sungai Kalianak Surabaya adalah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Hal demikian dapat dilihat dari proses pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini terlihat dari proses pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan yang ada.
Kesesuaian Pengaturan Hak Masyarakat Dalam Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Prinsip Keterbukaan Muhammad Yusuf Zulkarnain; Rusdianto Sesung; Bambang Arwanto
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15194

Abstract

pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengalami perjalanan panjang terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Meskipun demikian, dalam prakteknya masih sering terlihat kasus permohonan pengujian formil ataupun materiil yang diajukan oleh masyarakat terutama berkaitan dengan pembentukan yang tidak terbuka dan tidak ada partisipasi dalam pembentukannya. Padahal prinsip keterbukaan merupakan elemen penting dalam proses legislasi tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga. Penelitian ini berusaha menelisik lebih mendalam apakah pengaturan partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah mengakomodir prinsip keterbukaan dan meaningful participation. Metode yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menemukan bahwa penormaan Pasal 96 belum sepenuhnya mengakomodir syarat meaningful participation dan belum sesuai dengan prinsip keterbukaan.
Penanganan Pelanggaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Dinonaktifkan Oleh Partai Politik Bambang Arwanto; Modesta Virginia Putri Calpitta Prasetyarini
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.17271

Abstract

Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional menempatkan partai politik sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Dalam sistem demokrasi perwakilan, partai politik memiliki kewenangan pengawasan dan pengendalian terhadap kadernya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), termasuk melalui mekanisme penarikan atau pemberhentian keanggotaan (recall) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3). Namun, pelaksanaan recall memicu persoalan hukum karena berdasarkan Pasal 127 UU MD3, pengaduan terhadap anggota hanya dapat diproses selama yang bersangkutan masih berstatus anggota DPR, sehingga pemberhentian tersebut berpotensi menghentikan penyelidikan internal dan menciptakan ketidakpastian hukum. Fenomena penonaktifan sejumlah anggota legislatif pada tahun 2025 mempertegas urgensi pengkajian mengenai batas kewenangan partai politik dan dampaknya terhadap mekanisme pertanggungjawaban pejabat publik. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji kedudukan hukum anggota yang dinonaktifkan serta implikasi yuridisnya terhadap penegakan hukum di lingkungan parlemen.
Co-Authors Abdul Latief Adillah Bahirah Amadis Rasendhriya Yustiarachman Andrew Wijaya Anggia Ekitiana Setyowati Christopher Hartono Christopher Hartono Dion Fahrel Setyawan Edi Surohadi Erianto Krisbiantoro Jaibril Zukhri Arief Suwarsogo Koko Anantyo Wicaksono M. Andalan S Miftakhul Huda Modesta Virginia Putri Calpitta Prasetyarini Muh. Miqdad Al-Qifari Muhammad Yusuf Zulkarnain Nizar Naufal Khoiriyah Nur Aviva Ramadhani Nynda Fatmawati Octarina, Nynda Fatmawati PURWO ADI NUGROHO Redita Eny Agustin Rony Wijaya Rusdianto Sesung Soemali Soemali Syafira Indra Rochmana Tanudjaja Tanudjaja Vania Sulistiano Yunan Hanun Yunita Windriana