Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.147
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Aptisi Transactions on Management ADI Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal (ADIMAS Jurnal) Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Innovative and Creativity Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Intelek Insan Cendikia
Endang Suprapti
Universitas Tama Jagakarsa
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim Darmawansa Darmawansa; Endang Suprapti
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang berdampak luas pada keamanan nasional, masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum terhadap terorisme memerlukan regulasi hukum yang jelas dan implementasi yang tepat oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum terhadap kejahatan terorisme dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku terorisme berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, termasuk undang-undang dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, termasuk buku hukum, jurnal, dan pendapat ahli hukum; dan bahan hukum tersier sebagai referensi pendukung. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum, teori hukum pidana, dan penerapan hukum dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kejahatan terorisme di Indonesia telah ditetapkan secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme. Dalam kasus Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim, penegakan hukum dilakukan melalui penerapan ketentuan pidana terhadap terdakwa yang terbukti terlibat dalam struktur organisasi Jamaah Islamiah. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta hukum, bukti, dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi keamanan nasional.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Merek Sebagai Delik Aduan dalam Perspektif Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Smg) Miadi Setiawan; Endang Suprapti
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan merek dagang sangat penting untuk menjaga hak eksklusif pemilik merek dagang, memastikan persaingan usaha yang adil, dan melindungi konsumen dari barang palsu. Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 sampai 102 merupakan tindak pidana berbasis pengaduan. Akibatnya, proses pidana hanya dapat dimulai setelah pengaduan diajukan oleh pihak yang dirugikan. Studi ini meneliti pengaturan pelanggaran merek dagang sebagai tindak pidana berbasis pengaduan dan menganalisis penegakannya dari perspektif keadilan dalam Keputusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Smg. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, kasus, dan konseptual. Studi ini menemukan bahwa Djiwa Kusuma Agung terbukti secara hukum dan meyakinkan telah menggunakan merek dagang yang secara substansial mirip dengan merek dagang terdaftar pihak lain untuk barang serupa secara tidak sah. Terdakwa memproduksi dan mendistribusikan pelumas palsu menggunakan merek dagang AHM MPX1 dan AHM MPX2. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara sepuluh bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 kepada terdakwa. Namun, hukuman penjara tersebut ditangguhkan secara bersyarat dengan masa percobaan selama satu tahun. Meskipun putusan tersebut memenuhi persyaratan hukum formal, sanksi tersebut menimbulkan pertanyaan tentang keadilan substantif karena adanya produksi terorganisir, skala komersial yang cukup besar, kerugian yang diderita oleh pemilik merek dagang, dan potensi kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, penegakan hukum merek dagang harus menyeimbangkan kepentingan pribadi pemilik merek dagang dengan perlindungan konsumen, persaingan yang adil, kepastian hukum, dan hukuman yang proporsional.
Empowering MSMEs through Digital Branding and Marketing Strategies to Enhance Competitiveness Qurotul Aini; Endang Suprapti; Haura Karlina; Shu Yi
ADI Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7 No 1 (2026): ADI Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : ADI Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34306/adimas.v7i1.1637

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in supporting local economic growth, yet many business owners continue to face challenges in building consistent digital branding and implementing effective marketing strategies to compete in an increasingly digital marketplace. This community empowerment activity aimed to strengthen the digital branding capabilities and marketing strategies of MSME actors to improve their business competitiveness. The activity was designed to enhance participants’ understanding and practical skills in developing a consistent business identity, creating promotional content, utilizing digital platforms, and applying appropriate marketing strategies based on their business characteristics. The implementation used an educational and participatory approach consisting of several stages, including identification of participants’ needs, preparation, education and training, demonstration and hands-on practice, mentoring, and evaluation. The activities combined presentations, discussions, demonstrations, direct practice, and individual guidance to encourage participants to apply the materials to their respective businesses. The results indicated that participants demonstrated increased understanding of digital branding and marketing strategies and were able to apply the training materials through the development of business identities, promotional content, and digital marketing practices. The mentoring stage further supported participants in adapting digital branding and marketing strategies to their business conditions. Overall, the activity contributed to strengthening MSME capabilities in utilizing digital platforms and developing more structured marketing practices, thereby supporting efforts to improve business competitiveness in the digital economy. The activity also demonstrates the relevance of community empowerment programs in supporting sustainable MSME development through digital transformation and capacity building.
Co-Authors Ardi Nugroho Arihta Esther Tarigan Arihta Esther Tarigan Darmawansa Darmawansa Elianta Ginting Eni Jaya Hakmi Afrado Haura Karlina Iwan Dewantoro Jum Anggriani Miadi Setiawan Qurotul Aini Riana Wulandari A Shu Yi Winarti Tiningsih Zulfikar Abdullah Rofiq