Garuda - Garba Rujukan Digital

Equilibrium Hak Asasi Manusia Vis-À-Vis Kompilasi Hukum Islam; Quo Vadis Relevansi Modernitas dan Keindonesiaan Sadari Sadari
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v2i2.2382

Abstract.This paper offers hududi studies in Islamic family law contained in the Islamic Law Compilation (KHI). Meanwhile, the hududi study itself is a process of desacralization as a form of KHI products to become progressive along with modernity and Indonesianness. To realize the quo vadis, this article carries out two ijtihad thoughts, namely, rejecting thoughts that have not heed hududi (limit) and strengthening the thinking of scholars who offer new ijtihad both on the plain of concept to methodological proposals. This encouraging thought came from a Syrian figure, namely Muhammad Shahrur, through the plausibility structure. His hududi study supports Nurcholish Madjid's idea of desacralization, so that he is able to carry out coherence between KHI and the fields of human rights, democracy, nation state, civil society, and constitutionalism. So this article supports the spirit of desacralization - apart from not giving up its sacredness - which is echoed by Nurcholish Madjid through his book on the theme: Islam, Kemodernan and Keindonesiaan. The source of the study of this article is KHI, while the way to read is by using the hududi paradigm, which is armed with the adagium sabat al-nass wa harakah al-muhtawa, meaning that the text is permanent (the text is permanent) and its content is constantly changing (the content moves). So that legal norms always derive from text-based liminality, whose axis of study is centered from text to context, not the opposite from context to text.Keywords: Equilibrium, Human Rights, KHI, and Indonesian-Modernity Abstrak. tulisan ini menawarkan studi hududi dalam hukum keluarga Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan studi hududi itu sendiri merupakan proses desakralisasi sebagai wujud agar produk KHI menjadi progresif seiring dengan modernitas dan keindonesiaan. Untuk mewujudkan quo vadis tersebut, maka artikel ini melakukan dua ijtihad pemikiran yakni, menolak pemikiran yang belum mengindahkan hududi (limit, batas) dan menguatkan pemikiran para sarjana yang menawarkan ijtihad baru baik pada dataran konsep sampai pada tawaran metodologis. Pemikiran yang menguatkan itu datang dari tokoh Syiria, yakni Muhammad Shahrur, lewat struktur kemasukakalan (plausibilitas structure). Studi hududi-nya mendukung ide dari Nurcholish Madjid tentang desakralisasi, sehingga mampu melakukan koherensi antara KHI dengan bidang HAM, demokrasi, nation state, civil society, dan konstitusionalisme. Jadi artikel ini mendukung semangat desakralisasi – di samping tidak menanggalkan sakralisasinya – yang dikumandangkan oleh Nurcholish Madjid melalui bukunya yang bertema: Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan. Sumber kajian artikel ini adalah KHI, sedangkan cara membaca dengan memakai paradigma hududi, yang berbekal pada adagium sabat al-nass wa harakah al-muhtawa, artinya teksnya tetap (the text is permanent) dan kandungannya terus berubah (the content moves). Sehingga norma hukum selalu bersumber pada liminalitas berbasis pada teks, yang poros kajiannya berpusat dari teks menuju konteks bukan sebaliknya dari konteks menuju teks.Kata Kunci: Equilibrium, HAM, KHI, dan Modernitas-Keindonesiaan

Tafsir Ayat Al-Siyam Karya M. Basiuni Imran, Sambas, Kalimantan Barat: Studi Kritis Atas Genealogi Pemikiran dan Epistemologi Tafsir Hawasi Bin Arsam; Ahmad Munif Suratmaputra; Wendi Parwanto; Sadari Sadari
MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah Vol 4, No 2 (2019): Misykat: Jurnal ilmu-ilmu Al-Quran, Hadits, Syariah dan Tarbiyah
Publisher : Pascasarjana Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33511/misykat.v4n2.185-214

Riset tentang tafsir ke-nusantara-an atau ke-indonesia-an telah banyak dilakukan oleh para peneliti, namun penelitian yang fokus pada tafsir yang ada di Kalimantan Barat belum banyak dilakukan, terutama terkait naskah Tafsir Ayat Al-Siyam karya M. Basiuni Imran. Di sini, penulis tertarik untuk mengisi ruang tersebut dengan memfokuskan pada aspek genealogi (asal-usul) dan episteme (rancang bangun) tafsirnya. Karena itu, tentu riset ini berjenis kepustakaan dengan metode deskriptif-analitis serta genealogi dan epistemologi sebagai kerangka teori yang akan penulis pakai secara lentur. Penelitian ini menemukan bahwa genealogi pemikiran M. Basiuni Imran banyak tertambat pada pemikiran M. Rasyid Ridha serta literatur-literatur Timur Tengah. Adapun dari aras epistemologi, sumber tafsir M. Basiuni Imran banyak merujuk pada kitab-kitab tafsir terdahulu, hadis, dan tentunya al-Qur‟an itu sendiri. Prinsip dan metode penafsiran yang digunakannya adalah prinsip deksripsi leksikal-linguistik, prinsip konektivitas dan relasi teks, dan prinsip ilustrasi sebagai penjelas penafsiran. Corak tafsirnya lebih pada adabi-ijtima’i dengan gaya ijmali. Validitas tafsirnya adalah pragmatis.

AGAMA DALAM KEHIDUPAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM Sadari Sadari
MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah Vol 3, No 1 (2018): Misykat: Jurnal ilmu-ilmu Al-Quran, Hadits, Syariah dan Tarbiyah
Publisher : Pascasarjana Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta

Artikel ini mengkaji dan menganalisis bagaimana kehidupan berkeluarga bisa berintegrasi dengan aturan main dalam agama. Agama dan keluarga adalah dua ketentuan yang tidak bisa dipisahkan, keduanya harus berkelindan. Dimana ada agama disitu ada eksistensi untuk berkeluarga, begitupun sebaliknya dimana ada keluarga maka sudah dipastikan ada ketentuan agama. Bila dipisahkan satu sama lainnya, niscaya akan ada bentuk chaos (kekacauan) di segala lini kehidupan. Terbukti dalam rentang sejarah yang silam, banyak para sarjana barat yang menanggalkan agama dalam kehidupan terutama dalam kehidupan keluarga. Dalam artikel ini secara sosiologis telah memotret dua aliran yang saling bertentangan, yakni aliran pertama aliran Marxis atheisdan kedua aliran agama atau idealis, yang dinut Max Weber, Ciceron, Emanuel kant, Herbert Spencer, Max Moller.Atas dasar itu artikel ini untuk menjembatani pertentangan dua aliran tersebutmelalui perspektif filsafat hukum Islam, dimana agama adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan dan tujuan hukum Islam adalah mengacu pada pandangan hukum yang bersifat telogis. Artinya Islam itu diciptakan karena memiliki maksud dan tujuan. Tujuan hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia akhirat. Untuk bisa menegakkan itu, hukum Islam harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul termasuk dalam urgensi agama dalam kehidupan keluarga. Untuk itu pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan, karenamampu menjawab tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam.Menurut perspektif hukum Islam agama adalah sesuatu yang maha penting dalam kehidupan keluarga, syarat wajib hal yang sangat fundamental. Dan itu adalah salah satu tujuan dari maqhasid al-syari’ah dalam bidang mu’amalah. Dijelaskan bahwa tujuan hukum Islam ada lima unsur yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam bidang mu’malahyakni: Agama, Jiwa, Akal, Keterunan dan Harta. Kata Kunci : Agama, Keluarga, dan Filsafat Hukum Islam

IMPLEMENTASI KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI MAN MODEL BABAKAN CIWARINGIN CIREBON Ahmad Syatori; Sadari Sadari; Taufiq Ridwan
MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah Vol 1, No 2 (2016): Misykat: Jurnal ilmu-ilmu Al-Quran, Hadits, Syariah dan Tarbiyah
Publisher : Pascasarjana Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta

Pendidikan multikultural, sebagai sebuah konsep, dipahami dan dimengerti orang dengan beragama cara. Pemahaman seseorang atau sekelompok orang tentang konsep ini sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang konsep multikulturalisme, sebab merupakan konsep dasar yang menjadi latar belakang munculnya istilah pendidikan multikultural. Jadi, untuk mengetahui bagaimana dan sejauh apa implementasi konsep pendidikan multikultural oleh seseorang atau sekelompok orang, maka terlebih dahulu mesti diketahui bagaimana pemahaman mereka mengenai konsep dan ide-ide tentang multikulturalisme dan konsep pendidikan multikultural. Dalam konteks penelitian ini, orang atau kelompok orang itu mengacu pada kategori siswa, guru, pengurus madrasah dan komite madrasah MAN Model Babakan Ciwaringin Cirebon. Karena pertimbangan alur pikir inilah maka penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mengurai masalah penelitian pada tiga level data sekaligus. Pertama, data mengenai pemahaman dan sikap subyek penelitian mengenai ide-ide multikulturalisme. Kedua, data mengenai pemahaman dan sikap subyek penelitian mengenai konsep pendidikan multikultural, dengan proses pencarian dan pengumpulan data dilakukan melalui teknik survey dengan penyebaran kuesioner yang didukung oleh data hasil wawancara mendalam (indept interview) dan FGD (Focus Group Discussion). Ketiga, data mengenai implementasi atau penerapan konsep pendidikan multikultural dalam proses belajar mengajar di MAN Model Babakan Ciwaringin Cirebon. Selain dari hasil wawancara mendalam (indept interview), data pada level ini juga ditunjang dengan data hasil FGD (Focus Group Discussion), pengamatan terlibat dan studi dokumen Kata Kunci : Pendidikan, Multikultural dan MAN Ciwaringin

SYARIATISASI PENDIDIKAN WUJUD GOOD GOVERNANCE KOTA BANDUNG DALAM SLOGAN AGAMIS-INKLUSIF : Analisis Kritis Kebijakan Birokrasi Publik Suhartiningsih Suhartiningsih; Toat Haryanto; Sadari Sadari; Ummah Karimah
MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah Vol 2, No 2 (2017): Misykat: Jurnal ilmu-ilmu Al-Quran, Hadits, Syariah dan Tarbiyah
Publisher : Pascasarjana Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta

Pemerintahan Jawa Barat dalam cakupan wilayah Indonesia pada tahun 2010 penduduknya mencapai 2.359.431 Jiwa, dari jumlah penduduk Indonesia yang terdiri dari 244.215.984 Jiwa, dengan penduduk miskin mencapai 9,89 %. Slogan yang senantiasa dibangun yakni mewujudkan sosok insan Jawa Barat yang agamis dengan 7 (tujuh) penciri utama yakni : (1) Sehat, cerdas dan cermat, (2) Produktif dan berdaya saing tinggi, (3) Mandiri dan pandai mengatur diri, (4) Berdaya tahan tinggi dalam persaingan, (5) Pandai membangun jejaring dan persahabatan global, (6) Berintegritas tinggi dan (7) Bermartabat.Beberapa kebijakan pemerintah Jawa Barat berupaya mengembangkan visi-misinya dengan melakukan peningkatan Perguruan Tinggi di Jawa Barat di antaranya melakukan peningkatan Perguruan Tinggi dari 15% (2012) menjadi 25% pada tahun 2018, Pe-negeri-an beberapa Perguruan Tinggi Swasta berbasis 4 (empat) kewilayahan dan sebaran penduduk, adanya dukungan pengembangan fasilitas kampus dan perpustakaan, adanya dukungan peningkatan kualitas penelitian dosen, adanya dukungan peningkatan pendidikan dosen, Beasiswa untuk mahasiswa jenjang diploma, S1, S2, dan S3, Beasiswa atau biaya bantuan mahasiswa terhadap program-program yang relevan untuk masyarakat, program riset kreatif (creative research) sedangkan untuk solusi terobosan pembangunan : SDM, Agama, Kesehatan, Tenaga Kerja, Energi, Lingkungan, Infrastruktur, Wisata dan Budaya.Artikel ini memfokuskan diri pada bagaimana wilayah kota Bandung dalam mewujudkan cita-cita yang diimpikan oleh pemerintah Jawa Barat yakni mewujudkan masyarakat yang agamis dengan tujuh syarat tersebut. Terkait dengan kehidupan keberagamaan, kebijakan-kebijakan syariat, di mana hukum Islam pascareformasi tidak bisa dilepaskan dari fenomena kebijakan-kebijakan bernuansa syariat diberbagai tempat di tanah air, termasuk di wilayah kota Bandung.Kata Kunci : Good Governance, Syariatisasi Pendidikan, Bandung

SYARIAH ISLAM DAN KEKUASAAN : Diskursus Kepala Negara Wanita Sadari Sadari
MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah Vol 2, No 1 (2017): Misykat: Jurnal ilmu-ilmu Al-Quran, Hadits, Syariah dan Tarbiyah
Publisher : Pascasarjana Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta

Kontroversi peran wanita dalam politik (kekuasaan) menjadi ajang menarik untuk diperbincangkan. Pro dan kontra tak dapat terhindarkan. Satu sisi ada yang menaruh harapan, namun disisi lain merasakan kekhawatiran dan ketakutan yang luar biasa. Dualisme pro dan kontra tersebut karena dipicu oleh suatu polemik yang dipahami secara berbeda dari hadis yang berbunyi: “mereka yang mempercayakan urusan mereka kepada wanita, tidak akan merasakan kemakmuran”. Hadis tersebut kemudian menghasilkan dua pendapat, untuk pendapat pertama berusaha mengkultuskan peran kelelakian sehingga hadis tersebut di jadikan ‘senjata pamungkas’ untuk meng-counter dan memarginalkan peran wanita dalam kanca politik (kepala Negara), sedangkan pendapat yang kedua berusaha mendobrak kultus kelelakian, sehingga pendapatnya berusaha menggugat keberadaan dan keabsahan hadis tersebut. Artikel ini menganalisis bagaimana dalam konteks syariah Islam memberikan ruang dalam kekuasaan terhadap perempuan untuk menjadi pemimpin kepala Negara. Kata Kunci : Islam Kekuasaan, dan Pemimpin Wanita

Kurikulum Integratif Dan Ppengaruhnya Terhadap Kompetensi Lulusan : Studi Pada Fakultas Ekonomi International Islamic University Malaysia Nurhidayat Nurhidayat; Sadari Sadari
MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah Vol 3, No 2 (2018): Misykat: Jurnal ilmu-ilmu Al-Quran, Hadits, Syariah dan Tarbiyah
Publisher : Pascasarjana Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta

This article discusses the integrative curriculum and its influence on graduate competencies, studies at the International Islamic University Malaysia Faculty of Economics. In accordance with the 1986 Memorandum of Degree Recognition, the curriculum and teaching method approach was developed by the International Islamic University Malaysia Faculty of Economics that is a comparative and integrative approach. That is, students are taught to master conventional and Islamic theories at once, and understand how to process the Islamization of conventional sciences that have developed today. Furthermore, if you look at the curriculum structure at the International Islamic University Malaysia Faculty of Economics, the existing courses can be divided into four categories. First, university compulsory courses (17 credits), compulsory faculties (36 credits), compulsory department courses (36 credits) and elective courses (36 credits). At present in IIUM four concentrations have been developed, namely Islamic economics, finance, international economics, and development economics. With the integrative curriculum developed by the International Islamic University Malaysia Faculty of Economics, it produces graduates who are professional, knowledgeable who are inspired by Islamic values and ethics that will develop Muslims and achieve progress in harmony with the ideals of Islam.

OBJEKTIVITAS DAN VALIDITAS ORIENTALISME SEBAGAI PELETAK SUMBER KAJIAN ISLAM DI BARAT : (Studi Hadis Menurut Fazlur Rahman) Sadari Sadari
MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah Vol 1, No 1 (2016): Misykat: Jurnal ilmu-ilmu Al-Quran, Hadits, Syariah dan Tarbiyah
Publisher : Pascasarjana Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta

Studi Fazlur Rahman terhadap hadis memiliki arti yang sangat penting terhadap pembaharuan pemikiran Islam, khususnya sumbangannya dalam bidang metode dan pendekatan. Pendekatan historis yang ia tawarkan adalah kontribusi positif terhadap studi hadis yang selama ini disibukkan oleh studi sanad, yang menurut ia, walau memberi informasi biografis yang kaya, tetapi tidak dapat dijadikan argumentasi positif yang final. Umat Islam dewasa ini, menurut Rahman, membutuhkan upaya yang metodologis untuk mencairkan kembali hadis-hadis yang ada ke dalam bentuk sunnah yang hidup (living sunnah) melalui studi historis terhadapnya. Fazlur Rahman telah menelaah karya-karya intelektual sebelumnya yang terkait dengan studi hadis, antara lain Ignaz Goldziher, Margoliouth, H. Lammens, dan Joseph Schacht. Ruang lingkup studi Rahman adalah hadis yang dimulai kajiannya dari konsep-konsep sunnah pada awal sejarah Islam sampai formalisasi hadis, serta menawarkan sebuah pendekatan historis dalam studi tersebut. Maka kata kuncinya adalah sunnah yang hidup (living sunnah), idea moral (ratio legis), dan legal spesifik. Studi hadis Fazlur Rahman memberikan beberapa kontribusi yaitu pengetahuan baru tentang metode kritik terhadap hadis, memberi jalan alternatif atas kebekuan metodologis pemikiran Islam, khususnya pemikiran hukum Islam yang selama ini mensandarkan diri pada bangunan metodologis ulama madzab yang beraroma formalistik, skripturalistik dan atomistik, dan memberi sumbangan signifikan untuk merekonstruksi metode-metode istinbath sehingga lebih feasible terhadap tantangan jaman. Fazlur Rahman mengawali penulisannya dengan memaparkan secara singkat kegelisahan intelektualnya tentang kondisi real umat Islam yang terbelenggu dengan tertutupnya pintu ijtihad. Selanjutnya Rahman menguraikan evolusi historis hadis dari perkembangan awal hadis di masa Nabi. Pada akhirnya Rahman menawarkan metodologi dalam studi hadis untuk mengembalikan kembali hadis menjadi sunnah yang hidup (living sunnah) melalui pendekatan historis yang dipadu dengan pendekatan sosiologis sehingga hasilnya hadis tetap menjadi objektif untuk dijadikan sumber dalam kajian Islam baik dikalangan Islam itu sendiri maupun di Barat. Kata Kunci : Hadist , Objektivitas-Validitas, dan Hukum Islam

STUDI ISLAM DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA sadari sadari
Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society Vol. 1 No. 1 (2016): December 2016
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/islimus.v1i1.226

This article offers a study of h}udu>di> (limit) in Islamic family law contained in the Indonesian Compilation of Islamic Law (KHI). The study of h}udu>di is nothing other than the process of desacralization that KHI becomes progressive in line with the development of modernity and in the context of Indonesian-ness. To that end, this article makes two efforts, firstly, by rejecting the idea that gives no attention to limit in one hand, and secondly, by strengthening the thoughts of scholars who offer new ijtihad both in its concept until to methodology. Thought that strengthens it came from Syrian figure, namely Muh}ammad Shah}ru>r, through a plausibility structure. His study of hudud supported Nurcholish Madjid idea about the de-sacralization, so as to perform the coherence between KHI to human rights issues, democracy, nation-state, civil society, and constitutionalism. So this article supports the spirit of de-sacralization - in addition to not abandon its sacralization - initiated by Nurcholish Madjid. The source of this study is KHI, by using the hudud paradigm, that based on a maxim of sabat al-nas wa harakah al-muhtawa, meaning that the text is permanent , but the content moves. So that the rule of law is always rooted in liminality based on the text, which is the pivot of study centered on the text toward the context, not vice versa.

STUDI ISLAM DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA sadari sadari
Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society Vol. 1 No. 1 (2016): December 2016
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/islimus.v1i1.226

This article offers a study of h}udu>di> (limit) in Islamic family law contained in the Indonesian Compilation of Islamic Law (KHI). The study of h}udu>di is nothing other than the process of desacralization that KHI becomes progressive in line with the development of modernity and in the context of Indonesian-ness. To that end, this article makes two efforts, firstly, by rejecting the idea that gives no attention to limit in one hand, and secondly, by strengthening the thoughts of scholars who offer new ijtihad both in its concept until to methodology. Thought that strengthens it came from Syrian figure, namely Muh}ammad Shah}ru>r, through a plausibility structure. His study of hudud supported Nurcholish Madjid idea about the de-sacralization, so as to perform the coherence between KHI to human rights issues, democracy, nation-state, civil society, and constitutionalism. So this article supports the spirit of de-sacralization - in addition to not abandon its sacralization - initiated by Nurcholish Madjid. The source of this study is KHI, by using the hudud paradigm, that based on a maxim of sabat al-nas wa harakah al-muhtawa, meaning that the text is permanent , but the content moves. So that the rule of law is always rooted in liminality based on the text, which is the pivot of study centered on the text toward the context, not vice versa.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search