Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Public Administration and Local Governance Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Sanskara Hukum dan HAM
Desi Permatasari
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS HUKUM TENTANG TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT USIA CALON PRESIDEN/CALON WAKIL PRESIDEN DI BAWAH 40 TAHUN (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM) Permatasari, Desi; Sari, Mela
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 8, No 1 (2024): Public Policy Analysis and Innovation
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v8i1.8621

Abstract

Penelitian ini menganalisis tanggapan masyarakat terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia calon presiden dan calon wakil presiden di bawah 40 tahun, dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuannya adalah untuk memahami perspektif yang beragam dari masyarakat terhadap keputusan MK ini dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dampaknya terhadap sistem politik dan demokrasi. Permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dan metode hukum normatif yang memperoleh data melalui survei masyarakat, studi literatur, dan analisis keputusan MK serta pertimbangan hukum di dalamnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggapan masyarakat terhadap keputusan MK ini sangat bervariasi. Sebagian masyarakat mendukung keputusan ini sebagai langkah yang mendorong inklusivitas politik dan memberikan kesempatan lebih luas bagi pemimpin muda yang berkualitas. Namun, ada juga kekhawatiran terkait kualitas kepemimpinan, dengan beberapa masyarakat mempertanyakan pengalaman dan kapabilitas calon di bawah usia 40 tahun. Penemuan ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang tanggapan masyarakat terhadap keputusan MK terkait usia calon presiden dan calon wakil presiden di bawah 40 tahun sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu landasan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat sistem politik yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat
Overlapping Music Royalty Sanctions in Public Spaces: An Analysis of Indonesian Legal Politics Sakundiana, Vita Dwi; Alatas, Lulu Syakirah; Permatasari, Desi
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.0ap6qa31

Abstract

The use of music in public spaces continues to increase alongside the development of the entertainment, tourism, and marketing industries, at both the national and international levels, making the management of music royalties a strategic issue in copyright governance. Many previous studies have focused solely on law enforcement effectiveness or compliance with royalty payments, without examining in depth the legal politics underlying the disharmony between public legal norms and contractual mechanisms for royalty management. This study aims to analyze the direction of legal politics in managing music royalty sanctions in the public space, as set out in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (the Copyright Law) and contracts managed by the National Collective Management Institute (LMKN). The method used is a normative juridical approach that analyzes the Copyright Law and applies the principle of distributive justice, drawing on primary and secondary legal materials. The results of the study show that the overlap of sanctions is caused by the absence of a clear legal-political design for placing LMKN contracts as hierarchically integrated instruments within public legal norms, thereby creating legal uncertainty, potential duplication of sanctions, and weak governance of royalty distribution. The novelty of this research lies in its analysis of legal politics in the relationship between public norms and private contracts in the music royalty system, which makes a conceptual contribution to harmonizing sanctions and renewing copyright policies in the era of the digital creative economy.
Rekonstruksi Kebijakan Perizinan dan Pembayaran Royalti Musik Digital di Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Permatasari, Desi; Eliana, Eliana; Alzagladi, Sarah
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 03 (2026): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i03.795

Abstract

Perkembangan industri musik digital telah mengubah secara mendasar pola produksi, distribusi, dan konsumsi karya cipta, sekaligus menantang sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang berlaku. Di Indonesia, kebijakan mengenai pengelolaan royalti diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sistem pelacakan digital, ketimpangan akses antara pencipta lokal dan platform global, serta lemahnya transparansi dalam distribusi nilai ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan perizinan dan pembayaran royalti musik digital dalam melindungi hak ekonomi pencipta, serta menawarkan model rekonstruksi kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan perspektif sosiolegal, memanfaatkan teori Code is Law (Lawrence Lessig) dan Hak sebagai Relasi Sosial (R. George Hughes) sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi nasional belum sepenuhnya mampu mengimbangi kekuasaan algoritmik platform digital yang menentukan arus nilai royalti secara otomatis. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan berbasis kolaborasi antara pemerintah, lembaga manajemen kolektif, dan penyedia layanan digital untuk menciptakan sistem perizinan dan pembayaran royalti yang transparan, inklusif, dan berkeadilan.
Co-Authors Alatas, Lulu Syakirah Alzagladi, Sarah Eliana Eliana Mela Sari, Mela Sakundiana, Vita Dwi