Garuda - Garba Rujukan Digital

STUDI ANALISIS HUKUM FORMIL PEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Ismet Hadi; Irwansyah Reza Mohamad; Novita Kesola
Akademika Vol 9, No 1 (2020): April 2020
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/akademika.v9i1.880

The rapid development of information technology has built social dependence on its devices. One of the most widely used information technology devices for the needs of activities or jobs is a computer. Computer operating systems that cannot be run without the support of software, automatically causes the need for computer software to become absolute. But the price of original software that is considered too expensive by the users ultimately becomes the main reason for the choice dropped on pirated software. This condition applies broadly, even in government agencies, including in the territory of Gorontalo Province. The level of knowledge and awareness of computer users about copyright protection laws is thought to be one of the main factors of the continued rampant use of pirated computer software in Indonesia in general and in Gorontalo in particular. This study aims to analyze formal law in Indonesia which regulates the use of pirated computer software. The scope of the discussion is to deepen the understanding of computer software and piracy and its formal legal analysis based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. The results of the study are expected to be a reference for the public, especially computer users and businesses in products and services in the field of computers so as to increase understanding and legal awareness. The approach method used in this study is a normative juridical approach and analytical descriptive nature. This study uses secondary data obtained from primary and secondary legal materials. The results of the study describe the legal construction of copyright protection which includes the consequences of criminal law for violators, in this case it can ensnare makers, dealers, business actors and also users of pirated computer software.Pesatnya perkembangan teknologi informatika telah membangun ketergantungan sosial terhadap perangkat-perangkatnya. Salah satu perangkat teknologi informatika yang paling banyak digunakan untuk kebutuhan aktifitas atau pekerjaan adalah komputer. Sistem operasional komputer yang tidak bisa dijalankan tanpa dukungan software atau perangkat lunak, secara otomatis menyebabkan kebutuhan akan software komputer juga menjadi mutlak. Namun harga software asli yang dianggap terlalu mahal oleh para pengguna pada akhirnya menjadi alasan utama pilihan dijatuhkan pada software bajakan. Kondisi ini berlaku secara luas, bahkan di lingkungan instansi pemerintah, termasuk di wilayah Provinsi Gorontalo. Tingkat pengetahuan dan kesadaran para pengguna komputer tentang hukum perlindungan hak cipta diduga menjadi salah satu faktor utama tetap maraknya pengggunaan software komputer bajakan di Indonesia pada umumnya dan di Gorontalo khususnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum formil di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan software komputer bajakan. Ruang lingkup pembahasan adalah pada kajian mengenai software komputer dan pembajakan serta analisis hukum formilnya berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi publik, khususnya para pengguna komputer serta pelaku usaha produk dan jasa di bidang komputer sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian mendeskripsikan konstruksi hukum tentang perlindungan hak cipta yang termasuk di dalamnya konsekuensi pidana hukum bagi pelanggarnya, dalam hal ini bisa menjerat pembuat, pengedar, pelaku usaha dan juga pengguna software komputer bajakan.

STUDI HUKUM PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH Suslianto Suslianto; Ismet Hadi; Desi Andella
Akademika Vol 9, No 1 (2020): April 2020
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/akademika.v9i1.888

This study aims to understand the cancellation of land title certificates. This research is a normative juridical legal research which uses perspective analysis method. The results of this study indicate that, First, the reason that can become the basis for an application for cancellation of a certificate of ownership over land is that the cancellation of a certificate of ownership of land can be submitted for cancellation if the certificate of ownership of the land after being issued is detrimental to one of the parties. An application for cancellation of a land title certificate can be made if the certificate contains administrative defects. Second, the procedure for requesting a certificate cancellation can be carried out and settlement is taken in two ways, namely through BPN or settlement through the court by filing a lawsuit.Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang pembatalan sertipikat hak milik atas tanah, Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yang menggunakan metode analisis prespektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, Alasan atau sebab yang dapat menjadi dasar adanya permohonan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yaitu, pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dapat diajukan permohonan pembatalannya apabila sertifikat hak milik atas tanah tersebut setelah diterbitkan merugikan salah satu pihak. permohonan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dapat dilakukan apabila sertifikat tersebut mengandung cacat administrasi. Kedua, Prosedur permohonan pembatalan sertifikat dapat dilakukan dan diambil penyelasaian melalui dua cara yaitu melalui BPN atau penyelesaian melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo Ismet Hadi
Jurnal Al Himayah Vol. 3 No. 1 (2019): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.897 KB)

Tulisan ini bertujuan untuk memahami proses implementasi peraturan daerah tentang larangan penjualan minuman beralkohol di kota Gorontalo, Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yang menggunakan metode analisis prespektif. Hasil penelitian ini, Pertama, Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 14 tahun 2008 dinilai masih lemah dalam hal pengawasan dan penerapannya di lapangan. Sebagian masyarakat menilai Peran Saturan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo sebagai sebagai institusi pengawal peraturan daerah belum bekerja secara maksimal. Pelanggaran Perda di wilayah Kota Gorontalo yang dapat dilihat dari hasil operasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo dan Kepolisian Resor Gorontalo Kota. Kedua, Dalam penegakan hukum masalah sangat mungkin terjadi, baik secara teknis maupun di tingkat Sumber Daya Manusia penegak hukumnya. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo, peran serta masyarakat dalam mengawasi dan menanggulangi peredaran minuman beralkohol sangat dibutuhkan, hal ini terbukti dengan terbentuknya tim pemerhati anti minuman keras di Kota Gorontalo.

URGENSI AKSESIBILITAS DISABILITAS PADA INSTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN GORONTALO Ismet Hadi
Jurnal Al Himayah Vol. 3 No. 2 (2019): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.795 KB)

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan dan segala aspek kehidupan dan penghidupan sebagai suatu kemudahan bergerak melalui dan menggunakan bangunan gedung dan lingkungan dengan memperhatikan kelancaran dan kelayakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan undang-undang terhadap penyediaan aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Aksesibilitas pada penelitian ini difokuskan kepada aksesibilitas disabilitas pada instansi pemerintahan di Kabupaten Gorontalo. Dasar acuan penelitian ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta prinsip universal design yang di implementasikan pada peraturan Menteri No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Pelaksanaan implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gorontalo belum terlaksana dengan optimal (2). Hambatan yang ditemukan pada instansi pemerintah di lingkungan Kabupaten Gorontalo diantaranya gedung pemerintahan belum aksesibel bagi penyandang disabilitas hal ini sarana yang disediakan belum memenuhi prinsip desain universal tentang kemudahan, kegunaan, keselamatan dan kemandirian. Belum adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Maupun Peraturan Bupati sebagai payung hukum terkait standart fasilitas dan layanan yang harus disediakan bagi penyandang disabilitas, dan minimnya anggaran daerah untuk pengembangan dan pembangunan fasilitas yang terkait dengan aksesibilitas penyandang disabilitas

The Urgency of Disability Accessibility in Gorontalo District Government Agencies Ismet Hadi; Upik Dyah Eka Noviyanti; Irwansyah Reza Mohamad; Mohamad Ilyas Abas
Journal La Sociale Vol. 1 No. 3 (2020): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v1i3.130

Accessibility is the facilities provided for persons with disabilities to realize equality and opportunity and all aspects of life and livelihood as ease of moving through and using buildings and the environment with due regard to fluency and feasibility. The purpose of this study was to determine the Gorontalo District regional government policy in implementing the Act relating to the accessibility of the needs of persons with disabilities. Particularly on the accessibility of persons with disabilities to government agencies in Gorontalo District based on Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and universal design principles implemented in Ministerial Regulation No. 14 of 2017 concerning Building Easiness Requirements. This research uses a normative a juridical type of research with a juridical empirical approach. The results showed that (1). Implementation of Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities in Gorontalo Regency has not been implemented optimally (2). Obstacles found in government agencies in the Gorontalo District environment include government buildings not yet accessible for persons with disabilities. This means that the facilities provided do not meet the universal design principles of ease, usefulness, safety, and independence. The absence of regulations in the form of Regional Regulations and Regents as a legal umbrella related to the standard facilities and services that must be provided for persons with disabilities, and the lack of local budgets for the development and construction of facilities related to the accessibility of persons with disabilities.

TINJAUAN YURIDIS KONVERSI SEMPADAN DANAU LIMBOTO MENJADI PERMUKIMAN BEBAS DI KABUPATEN GORONTALO Ismet Hadi
Jurnal Al Himayah Vol. 6 No. 1 (2022): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya konversi sempadan Danau Limboto oleh warga di Lingkungan III (Boungo) dan Lingkungan V (Wulungiyo) Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam meminimalisir konversi sempadan Danau Limboto menjadi permukiman bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendorong terjadinya alih fungsi sempadan Danau Limboto oleh warga di Lingkungan III (Boungo) dan Lingkungan V (Wulungiyo) Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam meminimalisir alih fungsi sempadan Danau Limboto menjadi permukiman bebas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, dan observasi serta menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 70 % faktor pendorong terjadinya konversi sempadan Danau Limboto di Lingkungan III (Boungo) dan Lingkungan V (Wulungiyo) Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo menjadi permukiman bebas disebabkan dari lemahnya pengawasan dan kontrol dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sedangkan 30 % faktornya bersumber dari masyarakat dan unsur lingkungannya dan hal ini juga terjadi karena peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo belum terlaksana secara maksimal dalam meminimalisir konversi sempadan Danau Limboto menjadi permukiman bebas.

HAK WARGA NEGARA UNTUK DILINDUNGI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI Salahudin Pakaya; Ismet Hadi
At-Tanwir Law Review Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Protection of citizens has become a basic obligation for the state because citizens have the right to be protected. So that the state does not neglect the protection rights of citizens, the rights of citizens should be set forth in the constitution or the Constitution as the basic law of a country. This constitution is the result of a social contract agreement between citizens and citizens with the government that is empowered to run the country. At least the content of this constitution is the division of powers (authorities) of state institutions, and the most important thing is the statement regarding the rights of citizens which the government must uphold. Indonesia has ratified the Universal Declaration of Human Rights (HAM) and is contained in Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law no. 26 of 2000 concerning the Human Rights Court. But even though regulatory instruments have been made, there is still a legal vacuum that guarantees citizens' constitutional rights as human rights. This is because the human rights court that was formed only examines gross human rights violations, while general or ordinary human rights violations are not the competence of the human rights court.

Bawaslu's Authority to Resolve Disputes on Elected Candidates Internal to Political Parties in the 2024 Legislative Election Salahudin Pakaya; Ismet Hadi; Irwansyah Reza Mohamad; Suslianto Suslianto; Sitti Magfirah Makmur; Moh. Amin Dali
Journal La Sociale Vol. 5 No. 1 (2024): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v5i1.1045

The open proportional system used in the 2024 Legislative Election with the determination of elected legislative candidates within political parties based on the majority of votes has resulted in disputes over elected candidates within political parties. This research aims to determine the provisions governing procedures for resolving disputes between internal political party candidates and institutions authorized to resolve disputes. The research method used is normative with descriptive analysis looking at Bawaslu's authority in resolving cases based on reports from fellow legislative candidate members within the party. The authority to determine elected candidates as legislative members is in the hands of the KPU/KPUD in stages. Thus, political parties cannot intervene in this authority in any form. The research results found that Bawaslu as the institution responsible for supervising the stages or process of elections as attributed to the Election Law, should be able to handle or resolve disputes between internal legislative candidates of political parties because it is explicitly stated in the academic text of Law no. 7 of 2017 that Bawaslu received and reviewed reports regarding alleged violations of Election Administration Provisions because disputes over elected candidates within political parties were included in the election dispute regime and not the political party dispute regime. The conclusion of this research is that this type of dispute can occur in the election process, especially in the process of determining elected legislative candidates by the KPU, provincial KPU, district/city KPU.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search