Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mizan (e-Journal) AKADEMIKA MLJ Jurnal Al Himayah At-Tanwir Law Review
Suslianto Suslianto
Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
STUDI HUKUM PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH Suslianto Suslianto; Ismet Hadi; Desi Andella
Akademika Vol 9, No 1 (2020): April 2020
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/akademika.v9i1.888

Abstract

This study aims to understand the cancellation of land title certificates. This research is a normative juridical legal research which uses perspective analysis method. The results of this study indicate that, First, the reason that can become the basis for an application for cancellation of a certificate of ownership over land is that the cancellation of a certificate of ownership of land can be submitted for cancellation if the certificate of ownership of the land after being issued is detrimental to one of the parties. An application for cancellation of a land title certificate can be made if the certificate contains administrative defects. Second, the procedure for requesting a certificate cancellation can be carried out and settlement is taken in two ways, namely through BPN or settlement through the court by filing a lawsuit.Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang pembatalan sertipikat hak milik atas tanah, Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yang menggunakan metode analisis prespektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, Alasan atau sebab yang dapat menjadi dasar adanya permohonan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yaitu, pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dapat diajukan permohonan pembatalannya apabila sertifikat hak milik atas tanah tersebut setelah diterbitkan merugikan salah satu pihak. permohonan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dapat dilakukan apabila sertifikat tersebut mengandung cacat administrasi. Kedua, Prosedur permohonan pembatalan sertifikat dapat dilakukan dan diambil penyelasaian melalui dua cara yaitu melalui BPN atau penyelesaian melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 56 KUHAP DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Suslianto Suslianto
Jurnal Al Himayah Vol. 3 No. 1 (2019): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.609 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memahami penerapan Pasal 56 KUHAP dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yang menggunakan metode analisis prespektif. Hasil penelitian ini, Pertama, Prinsip Miranda Rule atau yang dikenal dengan hak-hak tersangka/terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam ketenrtuan Pasal 56 KUHAP merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Penerapan Pasal 56 KUHAP dalam ketentuan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan suatu bentuk ketentuan aturan yang berifat imperatif. Kedua, Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terkait dengan penerapan Pasal 56 KUHAP, yaitu faktor struktur hukum, yang meliputi pihak aparat penegak hukum, faktor subtansi hukum, yang meliputi ketentuan aturan perundang-undangan dan faktor budaya hukum, yang meliputi sikap atau budaya taat hukum bagi seorang aparat penegak hukum.
KETAATAN HUKUM KEPALA DESA TERHADAP REGULASI DESA (Studi di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo) Salahudin Pakaya; Suslianto Suslianto
Maleo Law Journal Vol. 2 No. 1 (2018): April 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In general the village head has to obey the existing village regulation, only sometimes they experienced pain points in the operational technical things, so to anticipate, village head consulting directly by confidently to local government especially on the dinas/technical agency dealing with the village government administration in this namely Dinas Community Empowerment Unit Gorontalo Regency. Consultation is effective steps to avoid the understanding of the regulation, so that protected also from kekelirua and error making policy decisions or in managing the village government program.The obedience of the village head to the rule because it was influenced by fears will be given the penalty for both the sanction administrative nature such as the reduction and/or temporary suspension of financial rights until the dismissal sanction with not distinguished from the office, especially if get the criminal sanction. In the sub-district Blue Pools there are already 2 (two) officials village heads who were dismissed because doing immoral, this has become the commitment of Gorontalo Regency Government that breach immoral is disgraceful act which is also a breach of the customs that are not necessarily done by the village head as the main figure indigenous peoples in the village as a citizen. Keyword : The obedience, Village Head, Village Rule
PENERAPAN ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN DALAM KETENTUAN PASAL 78 AYAT (15) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN Suslianto Suslianto; Ismet Hadi
At-Tanwir Law Review Vol 2, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.727 KB) | DOI: 10.31314/atlarev.v2i2.2028

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hasil penelitian ini, ketentuan pasal ini selain memiliki multitafsir dalam perumusan deliknya yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, maka ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga mengesampingkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang menjadi ukuran dalam mempertimbangkan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu perbuatan atau tidak untuk dapat dikenakan sanksi.
Peran Advokat Dalam Proses Pendampingan Hukum Ditingkat Penyidikan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Suslianto Suslianto
At-Tanwir Law Review Vol 1, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.595 KB) | DOI: 10.31314/atlarev.v1i2.1644

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami Peran Advokat Dalam Proses Pendampingan Hukum Ditingkat Penyidikan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil penelitian ini, Terhadap peran advokat dalam melakukan pendampingan hukum ditingkat penyidikan yang ditinjau dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya dalam ketentuan Pasal 115 KUHAP, dimana advokat hanya dapat mengikuti jalannya pemeriksaan, tetapi hanya melihat saja, mendengar jalannya pemeriksaan, karena dalam hal ini penasehat hukum yang peranannya pasif dalam proses penyidikan dikurangi lagi semakin pasif dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara. Dengan pembatasan di dalam ketentuan Pasal 115 KUHAP bahwa peranan advoakat atau penasehat hukum hanya melihat dan mendengar jalannya proses penyidikan.
Ketika Korban Menjadi Terdakwa: Analisis Yuridis Pemenuhan Unsur Noodweer dalam Perkara Nomor 70/Pid/B/2024/PN.Lbo dan 133/Pid.B/2024/PN.Lbo Tiara Aulia Syam; Warsito Kasim; Suslianto Suslianto
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 22 No. 1 (2026): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v22i1.7707

Abstract

The necessity defense (noodweer) constitutes a ground for excluding criminal liability that legitimizes defensive acts against unlawful attacks. Although codified under Article 49 of the Penal Code and reaffirmed in Articles 34–35 of Law No. 1 of 2023 on the National Criminal Code, its judicial application remains inconsistent in practice. This study examines Case No. 133/Pid.B/2024/PN.Lbo, in which the defendant had been judicially recognized as a victim in the prior Decision No. 70/Pid.B/2024/PN.Lbo, yet whose noodweer claim was nonetheless rejected. Employing a normative-empirical approach through doctrinal analysis, case study, and interviews with judges and advocates at the Limboto District Court, this study finds that the adjudicating panel confined its reasoning to the formal elements of assault under Article 351(1) of the Penal Code, without conducting a cumulative doctrinal assessment of subsidiarity, proportionality, and culpa in causa. The panel further characterized the incident as a mutual fight, thereby negating the defendants' defensive posture. This study argues that noodweer claims must be evaluated cumulatively and contextually to guarantee legal certainty and substantive justice.
Co-Authors Desi Andella Ismet Hadi Kasim, Warsito Salahudin Pakaya Tiara Aulia Syam