Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Bhinneka tunggal ika: the urgency of building character education in maintaining unity Ahmad Mufid; Dadang Sundawa
Jurnal JPSD (Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar) Vol 10, No 2 (2023): November
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/jpsd.v10i2.a28283

Abstract

Character education is part of the solution to improving the quality of national education implementation. In the character crisis, which is decreasing every year, it is feared that it will threaten the nation's character and culture, especially in this era of increasingly massive globalization. The presence of globalization can no longer be stopped, so every country in its role and function must be balanced in adopting policies that can prevent the emergence of values that can damage national unity and integrity. In accordance with the nation's motto, Bhinneka Tunggal Ika is present in the call to realize complete togetherness. The country of Indonesia consists of various tribes, religions, races, religions, and tribes. Everything is the essence of God Almighty which is worthy of gratitude. Considering the many differences, a unifying symbol is needed so that it is not easily divided. Regarding character education, strategic steps need to be taken to participate in resolving conflicts that can divide unity and integrity. Character education is an alternative form of prevention because it basically has the aim of building, indoctrinating, and educating a better future generation. The method used in this research is a literature study with a focus on references that are relevant to current problems. Character education in the context of unity in diversity, which makes the country's elements heterogeneous, starting from ethnicity, religion, race, and religion, is certainly relevant in instilling character in accordance with the motto of the Indonesian nation.
Sosialisasi Pemahaman Dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Hukum Pada Generasi Z Aini, Fadhilah; Zulfa Ajda Khoiriyah; Yogi Yoga Swara; Dadang Sundawa; Dwi Iman
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 2 No 2 (2024): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v2i2.251

Abstract

Generasi Z merupakan kelompok yang paling rentan terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), dengan kasus yang terus meningkat setiap tahun. Sosialisasi ini dilaksanakan pada 15 November 2024 melalui Zoom, diikuti oleh 38 peserta. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang KBGO, mencakup jenis kekerasan, strategi pencegahan, dan aspek hukum yang relevan. Kegiatan ini terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan materi, diskusi interaktif, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, dengan skor rata-rata naik dari 78,63 menjadi 93,84. Dengan demikian, program ini efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum Generasi Z terkait pencegahan KBGO. 
Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Aturan Pemberian Alat Kontrasepsi Bagi Siswa Usia Sekolah dan Remaja Pratiwi, Elda Dwi; Khofifah Ajeng Triani; Fahmi Alizar Nur Fachrudi; Dadang Sundawa; Dwi Iman Mutaqqin
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 3 No 1 (2025): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v3i1.260

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk mengkaji substansi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, khususnya ketentuan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan pelajar, ditinjau dari perspektif filsafat hukum Pancasila. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris, dengan tahapan kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta analisis implementasinya di masyarakat. Data diperoleh melalui informan sebanyak 278 responden dari SMAN 1 Bantarujeg, serta literatur hukum dan dokumen resmi sebagai data sekunder. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa ketentuan dalam PP tersebut tidak selaras dengan nilai-nilai filsafat hukum Pancasila dan tidak efektif sebagai solusi peningkatan kesehatan reproduksi remaja. Oleh karena itu, diperlukan langkah edukasi yang terintegrasi dengan nilai agama dan norma kesusilaan yang memiliki payung hukum yang jelas.
Kemitraan LPKA Kelas II Bandung dengan Instansi Eksternal dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Anak Binaan: Penelitian Syakila Ratubalqis Parawangsa Diputri; Dadang Sundawa; Asep Mahpudz
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.2009

Abstract

The research aims to analyze the structure of partnerships formed, the implementation of development programs through such collaborations, and the readiness of foster children to engage with these programs. Employing a qualitative approach and a case study method, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation review. The findings reveal that partnerships with external institutions, such as the Child Rights Advocacy Institute (LAHA), are mutualistic in nature, grounded in principles of equality, transparency, and mutual benefit. The rehabilitation programs include skills training, religious education, legal counseling, and psychosocial support, guided by social learning theory. The readiness of foster children is influenced by both internal factors (motivation, self-awareness) and external factors (supportive environment, program delivery), which in turn affect behavioral changes, increased discipline, and active participation. These findings offer critical recommendations for strengthening partnership-based child rehabilitation programs that are aligned with the goals of civic education and social reintegration.
Sosialisasi Pemahaman Dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Hukum Pada Generasi Z Zulfa Ajda Khoiriyah; Yogi Yoga Swara; Dadang Sundawa; Dwi Iman; Aini, Fadhilah
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 2 No 2 (2024): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v2i2.251

Abstract

Generasi Z merupakan kelompok yang paling rentan terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), dengan kasus yang terus meningkat setiap tahun. Sosialisasi ini dilaksanakan pada 15 November 2024 melalui Zoom, diikuti oleh 38 peserta. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang KBGO, mencakup jenis kekerasan, strategi pencegahan, dan aspek hukum yang relevan. Kegiatan ini terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan materi, diskusi interaktif, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, dengan skor rata-rata naik dari 78,63 menjadi 93,84. Dengan demikian, program ini efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum Generasi Z terkait pencegahan KBGO. 
Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Aturan Pemberian Alat Kontrasepsi Bagi Siswa Usia Sekolah dan Remaja Pratiwi, Elda Dwi; Khofifah Ajeng Triani; Fahmi Alizar Nur Fachrudi; Dadang Sundawa; Dwi Iman Mutaqqin
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 3 No 1 (2025): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v3i1.260

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk mengkaji substansi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, khususnya ketentuan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan pelajar, ditinjau dari perspektif filsafat hukum Pancasila. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris, dengan tahapan kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta analisis implementasinya di masyarakat. Data diperoleh melalui informan sebanyak 278 responden dari SMAN 1 Bantarujeg, serta literatur hukum dan dokumen resmi sebagai data sekunder. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa ketentuan dalam PP tersebut tidak selaras dengan nilai-nilai filsafat hukum Pancasila dan tidak efektif sebagai solusi peningkatan kesehatan reproduksi remaja. Oleh karena itu, diperlukan langkah edukasi yang terintegrasi dengan nilai agama dan norma kesusilaan yang memiliki payung hukum yang jelas.