Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Ishlah Jurnal Pendidikan Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi WAJAH HUKUM Jurnal Simbur Cahaya Legalitas: Jurnal Hukum
Supeno Supeno
Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Medik di Indonesia Supeno Supeno
Wajah Hukum Vol 3, No 2 (2019): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.932 KB) | DOI: 10.33087/wjh.v3i2.67

Abstract

The higher level of education and welfare of the community will make the level of legal awareness of the community higher too, in the present context health care is not only seen as an ordinary relationship but has become a legal relationship between health workers and patients, in that relationship disputes can occur between the two sides parties, in fact many cases / medical disputes are directly processed criminally, Indonesian law has stipulated that if a case occurs then it can be resolved through administrative, civil and criminal law, the purpose of this study is to examine the main priorities of medical dispute resolution in case of suspected error and / or negligence committed by health workers. This paper is an idea and legal study that the author peels normatively. The results of the study indicate that if there is a suspicion of error and / or negligence made by a health worker must be checked first by an honorary assembly and sought as far as possible mediated.
Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Medik Secara Mediasi Supeno Supeno
Wajah Hukum Vol 6, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v6i2.1099

Abstract

In Article 60 of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals it is regulated that one of the duties of the Hospital Supervisory Board is to receive complaints and resolve disputes through mediation while the membership of a Provincial BPRS consists of elements of the government, professional organizations, hospital associations, and community leaders. . The purpose of this study was to assess the elements of professional organizations as members of the BPRS, the type of research used was normative juridical using a statutory approach, the results showed that the membership structure of the BPRS from the elements of professional organizations was not neutral, independent and impartial, the principle of mediation that a mediator is required to be able to act neutrally, independently and impartially, thus professional organizations as one of the elements of a BPRS to resolve medical disputes through mediation need to be reviewed.
Pilkada Langsung dan Paradoks Desentralisasi: Ketidakseimbangan Antara Legitimasi Politik dan Kewenangan Pemerintahan Daerah di Indonesia Ahmad Jumadil; Supeno Supeno; Nazifah Nazifah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 18, No 1 (2026): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v18i1.1389

Abstract

This study aims to examine how the method of selecting regional heads is inextricably linked to the design of decentralization within Indonesia's constitutional system. Debates regarding direct versus indirect regional head elections are often viewed merely through the lenses of democratic procedure, political efficiency, or local government stability. Yet, a deeper perspective—specifically, how authority is regulated and distributed between central and regional governments within the framework of autonomy—is frequently overlooked. This study explores the extent to which regional head election mechanisms truly align with decentralization principles, particularly from the perspective of asymmetric decentralization. Employing a normative legal approach, the study draws upon statutory regulations and conceptual frameworks. Primary legal sources consist of regulations concerning regional government and regional head elections, while secondary sources include relevant literature and prior research findings. The study reveals an imbalance: while directly elected regional heads possess strong political legitimacy, the actual authority exercised by regional governments remains limited due to a system that is still relatively centralized. This situation creates a paradox in the decentralization design: strong local political legitimacy exists alongside insufficient authority to manage regional governance. Consequently, the debate over regional head election mechanisms cannot be divorced from broader issues regarding decentralization design and the division of authority between the central and regional governments within Indonesia's constitutional system.
Kekuatan Hukum “Derden Verzet” Dalam Suatu Perjanjian Supeno Supeno
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v27i1.798

Abstract

Kedudukan pihak ketiga untuk menuntut haknya dalam suatu ikatan perjanjian dinilai memiliki kedudukan yang lemah sehingga pihak ketiga enggan untuk terlibat dalam suatu sengketa padahal kepentingan ada dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak lain, padahal akibat sengketa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga seperti adanya sita jaminan dan sita eksekusi objek yangh disengketakan. Tujuan dari penulisan ilmiah ini adalah untuk mengungkap apakah yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi pihak ketiga untuk menuntut haknya atas sita eksekusi yang memiliki hak atas objek yang disita, dan bagaimana kekuatan hukum“Derden Verzet” dalam suatu perjanjian, penulisan ilmiah ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan cara mengupkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek pembahasan dengan menggunakan pendekatan kasus (case law). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap suatu sengketa memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk mempertahankan atau memperoleh haknya.
Analisis Yuridis Inkonsistensi Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Terkait Pengawasan Terhadap Rumah Sakit Romiyanto Romiyanto; Supeno Supeno; Nyimas Enny Fitriya Wardani
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i2.1226

Abstract

Adanya inkonsistensi antara Pasal 453 dan 454 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 1169 dan 1170 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan, yang secara normatif merupakan pengulangan tetapi mengandung implikasi terhadap kejelasan status hukum regulasi sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan dan kewenangan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis secara mendalam terkait implikasi yuridis dari inkonsistensi norma antara Pasal 453 dan 454 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Pasal 1169 dan Pasal 1170 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terhadap sistem pengawasan rumah sakit di Indonesia. untuk mengetahui, memahami dan menganalisis upaya harmonisasi hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan disharmoni antara Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Dalam penulisan tesis ini, Metode penelitian yang digunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis Inkonsistensi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Terkait pengawasan Terhadap Rumah Sakit adalah Inkonsistensi norma yang muncul akibat keberlakuan bersamaan Pasal 453 UU No. 17/2023 dan Pasal 1169 PP No. 28/2024 yang mempertahankan regulasi lama dan Pasal 454 UU No. 17/2023 serta Pasal 1170 PP No. 28/2024 yang mencabut UU No. 44/2009 dan PP No. 49/2013 tanpa pengecualian telah menciptakan kekosongan yuridis dan fragmentasi kewenangan dalam sistem pengawasan rumah sakit. Penulis menyarankan bahwa penerapan asas lex specialis derogat legi generali menuntut agar norma khusus mengenai Pencegahan dan Pengawasan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit dalam PP No. 49/2013 dijadikan prioritas atas norma umum dalam PP No. 28/2024, sehingga status kelembagaan, kewenangan, dan fungsi BPRS tidak hilang begitu saja saat norma umum berlaku. Oleh karena itu, pemerintah seyogyanya merevisi Pasal 1170 PP No. 28/2024 untuk mengecualikan ketentuan terkait BPRS (Pasal 60–62 PP No. 49/2013), sehingga penerapan prinsip lex specialis dapat menjaga kontinuitas pengawasan non-teknis rumah sakit. Prinsip ini merupakan bagian dari hierarki perundang-undangan dan merupakan pendekatan legal reasoning dalam harmonisasi regulasi yang bijak dan berkelanjutan.
Co-Authors Achmad Syarifudin, Achmad Afihilia Rizky Saffanah Ahmad Jumadil Cakranegara, Pandu Adi Dedy Syaputra Fachruddin Razi Fachruddin Razi Fauty Intan Faradila Fauzi Aldina Hafid Zakariya Indah Sundari M Ansori Melly Susiandari Mhd Ansori Mhd Ansori Muhtar Dahri Musnar Indra Daulay Nazifah Nazifah Nyimas Enny Fitriya Wardani Puti Indah Rahmaya Putri Anelia Anmas Putri Anelia Anmas Romiyanto Romiyanto Sylvia Rossanty Rossadi