Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA RechtIdee
Ikaningtyas Ikaningtyas
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : RechtIdee

 1 
PERLINDUNGAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL PADA SAAT TERJADI KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM PERTAHANAN INDONESIA Herman Suryokumoro; Ikaningtyas Ikaningtyas
RechtIdee Vol 15, No 2 (2020): Desember
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v15i2.8576

Abstract

Instrumen hukum internasional telah mengatur ketentuan mengenai pertahanan yang terkait dengan permasalahan perang yang disebut dengan Hukum Humaniter Internasional. Indonesia sendiri telah berupaya menangani persoalan survival bangsa ini secara komprehensif. Upaya tersebut diimbangi dengan upaya membangun rasa kebangsaan, sistem sosial, politik dan ekonomi untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Dalam membangun national security, bangsa ini telah mengembangkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), Wawasan Nusantara (Wanus) dan Ketahanan Nasional. Perlindungan hukum bagi penduduk sipil (Civilian) pada saat konflik bersenjata dalam instrumen hukum internasional diatur dalam ketentuan yang disebut Hukum Humaniter Internasional. Hukum humaniter tersebut dikodifikasi ke dalam : Pertama, Hukum Den Haag. Kedua, Hukum Jenewa. Perlindungan penduduk sipil diatur tersendiri dalam Konvensi IV Jenewa. Dan ketiga, Instrumen Hukum Internasional lainnya yakni ketentuan hukum humaniter diluar dari ketentuan Hukum Den Haag maupun Hukum Jenewa. Sedangkan, perlindungan hukum bagi penduduk sipil (Civilian) pada saat konflik bersenjata  berdasarkan Sistem Pertahanan Negara di Indonesia mengacu kepada ketentuan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) secara umum. Hal tersebut terlihat pada pengaturan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, maupun Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
KRITERIA PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Setyo Widagdo; Ikaningtyas Ikaningtyas
RechtIdee Vol 17, No 1 (2022): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v17i1.11051

Abstract

This article discusses the criteria for international agreements that must get   approval from Indonesian Legislative Assembly with focus on two problem what is the legal implications of Constitutional Court decision number 33/PUU-XVI/2018  for the criteria of international agreements that must be approved by Indonesian Legislative Assembly and how to determine the criteria of the international treaties that have broad and fundamental effects on people's lives which is related to the country’s financial burden. This is a normative legal research. The results of this study is that the legal implications of the Constitutional Court's decision for the criteria of international agreements which must have approval of Indonesian Legislative Assembly should be positive. Asides from not giving any limit of the criteria, it can also be used as a control for the government carelessness in ratifying international agreements in trading which is almost always using Presidential Regulation instrument. To determine the criteria that an international agreement has broad consequences and fundamentals related to the country’s financial burden or require establishment of regulation, is carried out through a consultation mechanism, and the results of this consultation are recommendations and respected.
Co-Authors Herman Suryokumoro Reka Dewantara Rika Kurniaty Setyo Widagdo Sukarmi, Sukarmi