Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nagari Law Review Jurnal Hukum Samudra Keadilan Kosmik Hukum Journal of Law and Policy Transformation Journal of Judicial Review RechtIdee
Rina Shahriyani Shahrullah
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan terhadap Hasil Karya Cipta Pengrajin Hijab di Kota Batam Rina Shahriyani Shahrullah
Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan hukum terhadap perlindungan hak cipta pengrajin industri hijab di Kota Batam. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis kendala dalam menerapkan perlindungan hak cipta bagi industri hijab di Kota Batam yang merupakan pengetahuan masyarakat tradisional di Kota Batam. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlidungan hak cipta bagi industri hijab di Batam didasarkan pada Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Tinjauan Yuridis Covernote Notaris/PPAT Terkait Pemasangan Hak Tanggungan Agunan Bank Rina Shahriyani Shahrullah; Welly Abusono Djufri
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Covernote Notaris/PPAT terkait pemasangan Hak Tanggungan Agunan Bank. Penggunaan Covernote Notaris/PPAT khususnya di industri Perbankan merupakan best practice dan berlangsung sejak lama serta sudah menjadi bagian dari Hukum Kebiasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat dari Covernote Notaris/PPAT, untuk menganalisis mengapa Covernote Notaris/PPAT tidak diatur dalam perundangan serta solusi hukum yang dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum atas penggunaan Covernote Notaris/PPAT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menelaah peraturan perundangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata Covernote Notaris/PPAT merupakan bentuk hukum kebiasaan dan tidak diatur dalam perundangan serta bukan merupakan produk hukum Notaris/PPAT sehingga terjadi kekosongan hukum. Akibatnya Covernote Notaris/PPAT tidak mempunyai kepastian hukum sehingga sangat rentan dalam hal penegakan hukum. Penelitian ini menyarankan solusi jangka pendek dan juga solusi jangka panjang sebelum ada kejelasan perundangan yang mengatur secara tegas tentang Covernote Notaris/PPAT ini.
Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Pemakai Jasa Listrik di Kota Batam Rina Shahriyani Shahrullah; Debby Vonica Gandalia
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The basic concept of Consumer Protection Law is to ensure legal certainty for the protection of consumer rights, as anticipation that business players are not arbitrarily violating the consumer rights. This study examines whether consumers, particularly consumers of electricity service users in Batam city have their rights protected in accordance with what has been stipulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection Law. This study aims to determine aspects of the violation of the rights of electricity service consumers in Batam which have been violated by PT PLN Batam as the only supplier of electric power for public consumption in Batam. Blackouts that often occur in Batam certainly have caused discomfort among of the community. Thus, this study further analyzes the consideration of a power outage conducted by PT PLN Batam and whether such measures can be justified legally. With this study, it is expected that the public, especially consumers of electricity service users in Batam, know how to fight for their rights that have been stipulated as consumers in accordance with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. === Konsep dasar dari Hukum Perlindungan Konsumen adalah menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak konsumen, memberi harapan agar pelaku usaha tidak sewenang-wenang melanggar hak-hak kosumen. Penelitian ini ingin lebih lanjut mengetahui apakah konsumen, terutama konsumen pemakai jasa listrik di Kota Batam telah terlindungi hak-haknya sesuai dengan yang telah diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan mengetahui aspek-aspek pelanggaran atas hak-hak konsumen pemakai jasa listrik di Kota Batam yang telah dilanggar oleh PT PLN Batam selaku pihak pemasok tenaga listrik untuk kepentingan umum di Kota Batam. Pemadaman yang kerap kali terjadi di Kota Batam tentunya telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Oleh itu, Penelitian ini juga akan menganalisis pertimbangan dari pemadaman listrik yang dilakukan oleh pihak PT PLN Batam dan apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan secara hukum. Dengan Penelitian ini, diharapkan masyarakat, terutama konsumen pemakai jasa listrik di Kota Batam mengetahui haknya sebagai konsumen sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Perlindungan Hak Merek Produk Olahan Cina Terhadap Pengusaha Indonesia di Kota Batam Rina Shahriyani Shahrullah; Eva Mariana
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Brand (Trademark) as an Intellectual Property Rights is a sign to identify the origin of goods and services from a company with goods and/or services of other companies. Brand is the spearhead of trade in goods and services. Through brands, entrepreneurs can maintain and guarantee the quality of goods and/or services produced and prevent dishonest acts of competition (consequences) from other entrepreneurs with the intention of aggravating brand image and reputation. Branding as a means of marketing and advertising provide a certain level of information to consumers about the goods and/or services produced by the company. The purpose of this study is to outline the legal protection for Indonesian entrepreneurs, especially in the City of Batam, who often import raw materials products, and the implementation of Law No. 15 of 2001 on Trademarks. The data is gathered through conducting interviews and field observations focusing on the case study of ‘Taman Teh Wangi’, who registered their products with the trademark 'Cha Shen‘. Based on this research, it is concluded that the protection of the Law for imported goods is similar or equivalent to Indonesian company (locally-produced goods). This is in accordance to the theory put forward by Philpus M.Hadjon. Law No. 15 of 2001 on Trademark remains ambiguous on the brands that are allowed to register under the Intellectual Property Rights. === Merek (Trademark) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui Merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konsekuensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklana) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa-jasa yang dihasilkan pengusaha.Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan perlindungan hukum bagi pengusaha Indonesia terutama di kota Batam yang mengimpor bahan baku produknya dari Luar negeri.,serta penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara dan observasi lapangan dengan studi kasus Toko Taman Teh Wangi yang mendaftar produknya dengan merek cap ‘Cha Shen”. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan Hukum yang didapatkan oleh pegusaha indonesia setara atau sama (Produk berbahan baku lokal dan non-lokal) dan sesuai dengan Teori Pelindungan yang dikemukakan oleh Philpus M. Hadjon. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek belum mengatur terlalu dalam mengenai Merek yang diperbolehkan untuk pendadtaran Hak Merek.
Penerapan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bagi Perusahaan Jepang Rina Shahriyani Shahrullah; Johannes Sow
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Foreign investment is an important part in the country economic growth. Therefore, in order to create legal certainty and easiness for investor to boost investment growth in Indonesia, the Indonesian government enacts Law No. 25 of 2007 concerning Investment. Yet this Law has not given any significant contribution to boost investment growth in Batam City. The purpose of this study is to analyze the factors that can affect the growth of foreign investment and the solutions that can be done to increase foreign investment, especially Japanese companies in the city of Batam. Data collection is done by interviewing relevant stakeholders, namely the Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batamindo Industrial Zone Management, Labor Unions, and the Japanese Company. Based on the research results, the legal substance of the Law is already good enough because it can provide legal certainty to foreign investment, especially Japanese companies. But there are some factors that needed to be improved to optimize the implementation of the Law. Therefore, in order to improve the implementation of the Law toward growth rate of foreign investment especially Japanese companies, there should be preventive efforts to solve this problem. The suggsted solutions are to establish a Single Authority in matters of foreign investment and LKS Tripartite, to improve infrastructure and restructure the enforcement official who are corrupt, not professional and transparent. Penanaman modal asing merupakan suatu bagian penting dalam kemajuan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu demi menciptakan kepastian hukum dan kemudahaan yang dapat meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia maka Pemerintah Indonesia mencetuskan Undang - Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Tetapi Undang – Undang ini masi belum memberikan dampak yang berarti dalam mendorong tingkat pertumbuhan investasi asing di Kota Batam. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor - faktor apa yang dapat mempengaruhi terhambatnya efektivitas Undang - Undang ini terhadap pertumbuhan investasi asing dan solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan investasi asing terutama perusahaan Jepang di Kota Batam. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara stakeholder yang terkait yaitu Badan Pengusahaan Batam, Pengelolah Kawasan Industrial Batamindo, Serikat buruh, dan Perusahaan Jepang. Berdasarkan hasil penelitian, secara substansi hukum Undang - Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sudah cukup bagus karena dapat memberikan kepastian hukum kepada penanaman modal asing khususnya perusahaan Jepang. Akan tetapi ada beberapa faktor – faktor lain yang harus diperhatikan dan diperbaiki untuk meningkatkan effektivitas undang – undang penanaman modal ini. Oleh karena itu untuk dapat mendukung dan meningkatkan penerapan Undang - Undang Penanaman modal terhadap pertumbuhan investasi asing terutama perusahaan Jepang, maka harus ada usaha - usaha preventif dalam penyelesaian masalah tersebut. Beberapa - beberapa usaha yang dapat dilakukan adalah pembentukan Single Authority dalam urusan penanaman modal asing, pembentukan LKS Tripartit, perbaikan infrastruktur, dan restrukturisasi aparat yang kurang bersih, profesional dan transparan.
Socio-Legal Approaches To The Problems of Troubled Indonesian Overseas Workers In Tanjung Pinang City Rina Shahriyani Shahrullah; Junirmart Girsang; Suharyanto -
RechtIdee Vol 10, No 2 (2015): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v10i2.1233

Abstract

Tanjung Pinang City is one of the transit areas for the Troubled Indo- nesian Overseas Workers (TKIB) who are deported from Malaysia and Singa- pore. As a transit area, a number of problems and challenges faced by TKIB and relevant stakeholders in Tanjung Pinang City. This research aims to investigate the problems of TKIB and relevant stakeholders in Tanjung Pinang City.  This research adopts a socio-legal/empirical research method and all data was analyzed based on its content (a content analysis) by using the qualitative approach. The research found that the main hardship in tack- ling TKIB was related to the lack of funds to carry out the tasks and functions of the Task Force. This research argued that the House of Representative of Tanjung Pinang City (DPRD) did not have legal grounds to reject the alloca- tion funds from the City Budget for the Task Force. This research concluded that the House of Representative of Tanjung Pinang city was not familiar Arti- cle 16 (6) of Presidential Regulation No.45 of 2013 regarding Coordination of Returning Indonesian Workers which permits the allocation of funds from the City Budget to fund all expenses carry out tasks of the Task Force.KeywordsPresidential Regulation No.45 of 2013; Troubled Indonesian Overseas Workers; Tanjung Pinang.       
Regulasi Keinsinyuran dalam Konteks ASEAN Mutual Recognition Agreement on Engineering Services Vicky Septia Rezki; Rina Shahriyani Shahrullah; Elza Syarief
Nagari Law Review Vol 6 No 1 (2022): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.6.i.1.p.36-54.2022

Abstract

Infrastructure development is a benchmark for a country's achievement. Indonesia as developing countries makes various acceleration efforts by increasing the quality and quantity of engineers as the main actor to produce quality development plans. In addition, considering the development of the ASEAN Economic Community (AEC), engineering practice is expected to contribute globally, especially in ASEAN countries. To answer this, the Government of Indonesia issued Act Number 11 of 2014 concerning Engineering and Act Number 2 of 2017 concerning Construction Services. These two Regulation serve as legal protection for the implementation of engineering practice. However, along with the dynamics of political interests, the implementation of these two regulations are actually contradictive and they inherent the ambiguity of the roles of several intersecting institutions related to the engineering profession certification process. Hence this study aims to analyzes the disharmonization of the regulations and to offer solutions. To achieve the aims, the study uses a sociological juridical method that examines the provisions of the two act and examines in depth the realities that exist in society. Beside that, the method use the secondary legal material such as Mutual Recognition Agreement (MRA) on Engineer Service in ASEAN. This article offers a critical approach obtained from the Focus Group Discussion as a public sphere for the gap in engineering practice certification. In this study, it was found that there are gaps in the function and flow mechanism in obtaining competency certificates. This condition has led to a tendency for professional actors to choose an easiest requirement but provide a large access to participate in various government projects. The study concludes that basically the presence of these two acts are beneficial in regulating engineering practices, but they are not supported by massive information and consistency of the government as a regulator and the synergity of the institutions involved in implementing these regulations has not been optimal.
URGENSI PENERAPAN INTERNATIONAL SHIP AND PORT SECURITY CODE (ISPS CODE) DI GALANGAN KAPAL hulu, saferiyusu; Rina Shahriyani Shahrullah; Junimart Girsang
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.7396

Abstract

Galangan kapal yang aman menjadi kesukaan bagi Investor, aman untuk keselamatan jiwa, termasuk kapal harta benda yang ada di dalam lokasi galangan kapal. Agar terjaminnya pelaksanaan sebuah sistim keamanan di galangan kapal maka pemerintah menerbitkan instrumen melalui peraturan menteri perhubungan tentang pemberlakuan penerapan International Ship and Port Sekurity Code (ISPS Code) yang harus dilaksanakan oleh galangan kapal. Tujuan penelitian ini meromendasikan agar ISPS Code dapat diterapkan oleh seluruh galangan kapal yang ada di Kota Batam. Penerapan ISPS Code bertujuan untuk menciptakan rasa aman digalangan kapal. Observasi untuk penelitian ini dilakukan pada salah satu galangan kapal di Batam yang telah menerapkan ISPS Code. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara empiris yang menghasilkan data dari lapangan berupa hasil penelitian langsung di sebuah galangan kapal. Implementasi ISPS Code sangat bermafaat bagi pengguna jasa pelabuhan galangan yaitu meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi dalam pembuatan kapal baru khususnya di galangan kapal di Kota Batam. Investor semakin percaya pada keamanan yang tersedia di galangan meski nampak birokratis prosedural bagi perusahaan galangan kapal tetapi dampaknya sangat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Co-Authors Adi Kusuma Agustina Fitrianingrum Ampuan Situmeang Any Lindawaty Asmin Patros Debby Vonica Gandalia Dedy Febriyanto Tjhang Delfind Kiweikhang Devita Sari Elza Syarief Elza Syarief Eva Mariana Febri Jaya Grace Efride Kusa hulu, saferiyusu Jendris Sihombing Johannes Sow Junimart Girsang Junirmart Girsang Lili Rasjidi Lindasari Novianti Lu Sudirman Lusi Nila Sari Maemonah, Maemonah Merlinda Merlinda R.A. Widyanti Diah Lestari Rama Hadi Priyono Rendra Topan Rional Putra Riza Satya Putri Suharyanto Surya Rizal Tresia Violita Vicky Septia Rezki Wagiman Wagiman Welly Abusono Djufri Yovita Yovita