Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Regulasi Pengerukan Sedimen Dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023: Sinkronisasi Dengan Prinsip-Prinsip Tata Ruang M.Zaki Rizaldi; Yonathan Parlinggoman Wicaksono; Rizki Dwi Putra; Mahipal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 1 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i1.675

Abstract

Ekspor dan impor adalah dua kegiatan utama dalam perdagangan internasional yang saling melengkapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya laut dilakukan secara berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, dimana seluruh data diambil melaui buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentas, adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ekspor pasir laut perlu dikaji ulang secara kritis dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk melindungi ekosistem laut dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab.
Perspektif Hukum Mengenai Pembayaran Pesangon Kepada Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Ester Stevany Putri Sinlae; Illa Fatika Syahda; M. Zaki Rizaldi; Rizki Dwi Putra; Tazkia Suhaila Syafa; Mustika Mega Wijaya
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture,
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i1.337

Abstract

Abstract Termination of Employment is one of the most complex aspects in labor law. In particular, the issue of severance pay to workers who experience unilateral termination has become a topic that has received significant attention from a legal perspective. This study explores the legal basis governing workers' rights related to severance pay in various jurisdictions. Most countries have specific regulations governing severance pay to unilaterally terminated workers, taking into account length of service, reasons for termination, and other conditions. In addition, this research also discusses legal disputes that may arise in the context of severance pay, such as disagreements over the amount of severance pay awarded or legal issues relating to the termination procedure. This research concludes that legal perspectives regarding severance pay to workers who experience unilateral layoffs vary greatly depending on their respective jurisdictions. Therefore, it is important for workers and employers to understand the applicable regulations and procedures in their jurisdictions to minimize disputes and safeguard workers' rights. Keywords: Layoff; Severance Pay; Workers. Abstrak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu aspek yang cukup kompleks dalam hukum ketenagakerjaan. Terutama, isu pembayaran pesangon kepada pekerja yang mengalami PHK sepihak telah menjadi topik yang mendapat perhatian signifikan dalam perspektif hukum. Studi ini menggali landasan hukum yang mengatur hak pekerja terkait pesangon dalam berbagai yurisdiksi. Sebagian besar negara memiliki regulasi khusus yang mengatur pembayaran pesangon kepada pekerja yang di-PHK sepihak, dengan mempertimbangkan masa kerja, alasan PHK, dan kondisi lainnya. Selain itu, penelitian ini juga membahas sengketa hukum yang mungkin muncul dalam konteks pembayaran pesangon, seperti ketidaksetujuan atas jumlah pesangon yang diberikan atau masalah hukum yang berkaitan dengan prosedur PHK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perspektif hukum mengenai pembayaran pesangon kepada pekerja yang mengalami PHK sepihak sangat bervariasi tergantung pada yurisdiksi masing-masing. oleh karena itu, penting bagi pekerja dan pemberi kerja untuk memahami peraturan dan prosedur yang berlaku di wilayah hukum mereka untuk meminimalkan sengketa dan menjaga hak-hak pekerja. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja; Pesangon; Pekerja.