Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.039

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Akta JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI PALAR (Pakuan Law review) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Pahlawan AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Jurnal Hukum dan Sosial Politik AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Socius: Social Sciences Research Journal Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Indonesian Journal of Law and Justice Activa Yuris: Jurnal Hukum Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

Mustika Mega Wijaya

Universitas Pakuan

Author-ID : 3737718

Religion Arts Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Nursing Social Sciences

Published : 31 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Strengthening Guarantees of Independence of Judicial Power Post Amendment to the 1945 Constitution Andi Muhammad Asrun; Raden Muhammad Mihradi; Nazarudin Lathif; Mustika Mega Wijaya
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i1.4191

Amendments to the 1945 Constitution have provided even stronger guarantees for the independence of judicial power in Indonesia. The pre-amendment Constitution only mentions the promise of the freedom of judicial power in the Explanation section of the 1945 Constitution. The Explanatory Provisions have no binding legal force. The weakness of the law became a loophole for the interference of executive power in judicial power as occurred in the era of Sukarno (1959-1966) and the era of Suharto (1966-1998). In addition to strengthening the guarantee of judicial independence, amendments to the 1945 Constitution were also established by the Constitutional Court. The Constitutional Court exercises judicial power alongside the Supreme Court and the judicial bodies. Changes to the 1945 Constitution also assign duties to the Judicial Commission to supervise judges and judicial processes.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN Mustika Mega Wijaya
PALAR (Pakuan Law review) Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKDi era globalisasi ini Setiap warga negara harus siap menghadapinya begitu juga anak. Ada banyak aspek positif yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak untuk menunjang tumbuh kembang dan belajar mereka, akan tetapi banyak juga aspek negatif yang harus diwaspadai. Aturan hukum tentang perlindungan anak ini sudah ditetapkan, oleh karena itu penegakan hukumnya dibutuhkan peran orang tua, masyarakat, sekolah, pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang layak terhadap perkembangan jiwa anak. Anak adalah masa depan bangsa. Karena merupakan masa depan bangsa, maka anak perlu mendapat perhatian khusus demi pertumbuhan dan perkembangan dirinya menuju kedewasaan yang baik dan bermartabat. Usia 18 tahun menjadi penentuan batas usia anak di bawah umur menurut hukum pidana dan 21 tahun menurut hukum perdata. Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Menurut konstitusi tersebut, negara memastikan tak boleh ada anak di manapun berada tidakmendapat pendidikan. Begitu tingginya komitmen perlindungan anak dalam pendidikan, UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara eksplisit banyak mengurai perlindungan anak dalam pendidikan. Meski secara normatif negara telah menunjukkan komitmennya dalam bentuk konstitusi dan regulasi, namun beragam pelanggaran hak pendidikan masih terus terjadi dengan berbagai variasi dan polanya.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, anak.Â ABSTRACTIn this era of globalization, every citizen must be prepared to face it as well as children. There are many positive aspects that can be utilized by children to support their growth and learning and learning, but there are also many negative aspects that must be watched out for. The rule of law regarding child protection has been established, therefore law enforcement requires the role of parents, society, schools, government to create an environment that is appropriate for the child's mental development. Children are the future of the nation. Because it is the future of the nation, children need special attention for their growth and development towards good maturity and dignity. The age of 18 years determines the age limit of minors according to criminal law and 21 years according to civil law. Article 31 paragraph (1) states that "Every citizen has the right to education". According to the constitution, the state ensures that no child can be anywhereget an education. So high is the commitment to protect children in education, Law No. 35 of 2014 on changes to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, explicitly breaks down the protection of children in education. Although the country has normatively demonstrated its commitment in the form of constitutions and regulations, various violations of the right to education continue to occur with variations and patterns.Keywords: Legal Protection, children.Â Â

IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN MBKM UNTUK MENCIPTAKAN KARAKTER MAHASISWA FAKULTAS HUKUM YANG PROFESIONAL Nazaruddin Lathif; Yenti Garnasih; Yennie K Milono; Farahdinny Siswajanthy; Sapto Handoyo; Mustika Mega Wijaya
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Kampus Merdeka memberikan kebijakan Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan hak belajar selama 3 (tiga) semester di luar program studi, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kesiapan MBKM di Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Mahasiswa memperoleh suatu kemerdekaan belajar di sebuah perguruan tinggi. untuk menganalisis perspektif mahasiswa terhadap MBKM, dampak MBKM terhadap keterampilan abad 21 mahasiswa, serta revelansi program MBKM dengan SDGs. Penelitian ini dilakukan di Universitas Pakuan yaitu tepatnya di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dengan menggunakan data kuantitatif. Secara umum, fakultas perlu memahami kesiapan mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan kerja. Mahasiswa sendiri pun dapat menentukan kesiapan diri mereka untuk mengimplementasikan ke dunia kerja sebagai bentuk mewujudkan salah satu tujuan dari MBKM ini. Saran yang disampaikan dalam penulisan ini adalah fakultas dapat lebih mensosialisasikan program ini sehingga lebih banyak pula mahasiswa yang sadar tentang penerapan MBKM.Â Kata Kunci: Keterampilan Abad 21, Merdeka Belajar, SDGs, Perguruan TinggiÂ Â AbstractÂ Freedom to learn provides a university policy that aims to provide the right to study for 3 (three) semesters outside the study program, while the purpose of this research is to see the readiness of MBKM at the Faculty of Law, Pakuan University. Students gain an independence to study in a college. to analyze students' perspectives on MBKM, the impact of MBKM on students' 21st century skills, and the relevance of the MBKM program to the SDGs. This research was conducted at Pakuan University, namely the Faculty of Law, Legal Studies Program. The method used in this research is a survey using quantitative data. In general, faculties need to understand the readiness of students to go directly into the workforce. Students themselves can determine their readiness to implement it into the world of work as a form of realizing one of the goals of this MBKM. The suggestion given in this paper is that the faculty can socialize this program more so that more students are aware of the implementation of MBKM.Â Keywords: 21st Century Skills, Free Learning, SDGs, Higher Education

ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HEWAN DI INDONESIA Lilik Prihatini; Mustika Mega Wijaya; Debby Novanda Romelsen
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Satwa liar Indonesia dalam hukum dibagi dalam dua golongan yaitu jenis dilindungi dan jenis yang tidak dilindungi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya, perdagangan satwa dilindungi adalah tindakan kriminal yang bisa diancam hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta. Tindak pidana hewanÂ diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP karena seringkali terjadi tindakan kekerasan terhadap hewan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Perilaku masyarakat yang dapat mengancam kepunahan dari hewan langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kasus demi kasus pun mencuat terkait dengan peningkatan kekejaman terhadap hewan oleh manusia, baik hewan dilindungi, hewan liar, dan hewan peliharaan melalui perburuan liar, perdagangan, penangkapan, pembunuhan, penganiayaan dan perusakan habitat, dengan tidak adanya sanksi hukum secara tegas. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku biasanya bertujuan untuk keuntungan mereka sendiri seperti membunuh hewan untuk dimakan, diambil bulunya atau gadingnya dan kemudian dijual. Â Kata Kunci : Perlindungan, Hewan, Tindak Pidana.Â AbstractÂ Indonesian wildlife is legally divided into two groups, namely protected species and unprotected species. According to Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, trading in protected animals is a criminal act that carries a 5-year prison sentence and a fine of Rp. 100 million. Animal crimes are regulated in the Criminal Code as well as outside the Criminal Code because there are often acts of violence against animals committed by irresponsible persons. Community behavior that can threaten the extinction of endangered animals which human ambition wants to have but does not care about the population in their original habitat. Case after case has emerged related to the increase in cruelty to animals by humans, both protected animals, wild animals, and pets through poaching, trade, capture, killing, abuse and habitat destruction, in the absence of strict legal sanctions. Violence perpetrated by perpetrators is usually aimed at their own gain, such as killing animals for food, taking their fur or tusks and then selling them.Â Â Keywords: Protection, Animals, Crime.

SOSIALISASI PENANAMAN MINDSET PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA ANAK USIA DINI BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR NO. 28 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Mustika Mega Wijaya
PALAR (Pakuan Law review) Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Â Â Korupsi merupakan perbuatan tercela dan bentuk dari penyakit sosial masyarakat, sehingga korupsi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (Straafbaarfeit). Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian Negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Korupsi banyak di artikan sebagai Budaya Padahal hal itu merupakan suatu definisi yang keliru korupsi merupakan suatu tindakan yang dapat di cegah dengan langkah preventif. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya korupsi yaitu dengan Pendidikan anti korupsi yang harus diterapkan di semua lingkungan, mulai dari keluarga, satuan pendidikan, hingga masyarakat. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka Pendidikan Anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif) namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Masa depan bangsa dan Negara Indonesia ini ada di tangan generasi muda. Generasi mudamerupakan agen perubahan (agent of change) karenaÂ generasi muda sebagai penentu perkembangan ataupun kemunduran suatu bangsa dan negara, namun kenyataannya beberapa kasus korupsi yang melanda bangsa Indonesia melibatkan anak muda. Hal tersebut didasarkan karena sifat mayoritas anak-anak muda saat ini ingin mendapatkan sesuatu dengan â€œbudaya formalinâ€ cara cepat, sukses dengan cara cepat, kaya dengan cara cepat, dan semuanya ingin serba cepat. Pemahaman anak muda tentang integritas sebenarnya cukup tinggi, hanya saja kondisi permisif dan tolerirÂ terhadap hal-hal yang tidak baik mempengaruhi perilaku anak muda. Terlebih jika mereka sudah masuk kedalam sistem, untuk itu sangat penting pembentukan karakter bagi generasi muda. Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dan melanggar etika serta merugikan pihak lain. Selama ini upaya pemberantasan korupsi hanya fokus pada upaya menindak para koruptor (upaya represif), tetapi sedikit sekali perhatian pada upaya pencegahan korupsi (upaya preventif). Pendidikan anti korupsi merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan untuk generasi muda, melalui 3 jalur, yaitu: 1) pendidikan di sekolah yang disebut dengan pendidikan formal, 2) pendidikan di lingkungan keluarga yang disebut dengan pendidikan informal, dan 3) pendidikan di masyarakat yang disebut dengan pendidikan nonformal. Nilai-nilai Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan, dihayati, diamalkan setiap insan Indonesia sejak usia dini sampai perguruan tinggi, bila perlu long life education, artinya nilai-nilai Pendidikan anti korupsi menjadi nafas di setiap waktu, setiap tempat semasa masih hidup. Â Kata Kunci : Pendidikan Anti KorupsiÂ AbstractÂ Corruption is a disgraceful act and a form of social disease in society, so that corruption is categorized as a criminal act (Straafbaarfeit). Corruption is an act committed by any person who illegally commits an act of enriching himself or another person or a corporation that can harm the state or the economy of the State. Corruption in Indonesia is widespread in society. Its development continues to increase from year to year, both in terms of the number of cases that have occurred and the number of losses to state finances as well as in terms of the quality of criminal acts that have been committed increasingly systematically as well as in their scope which penetrates all aspects of public life. Corruption is often interpreted as culture, even though it is a wrong definition of corruption as an action that can be prevented with preventive measures. One of the efforts to prevent corruption is anti-corruption education which must be implemented in all environments, from families, educational units, to society. Anti-corruption education is a conscious and planned effort to realize a teaching and learning process that is critical of anti-corruption values. In this process, Anti-corruption Education is not only a medium for the transfer of knowledge transfer (cognitive) but also emphasizes efforts to build character (affective) and moral awareness in fighting (psychomotor) against corrupt behavior. The future of the Indonesian nation and state is in the hands of the younger generation. The young generation is an agent of change because the younger generation determines the development or decline of a nation and a country, but in reality some cases of corruption that hit the Indonesian nation involve young people. This is based on the nature of the majority of young people today who want to get something with the "formalin culture" of the fast way, succeed the fast way, get rich the quick way, and all want to be fast paced. The understanding of young people about integrity is actually quite high, it's just that permissive and tolerant conditions towards things that are not good affect the behavior of young people. Especially if they have entered the system, it is very important to build character for the younger generation. Corruption is an act that violates ethics and harms other parties. So far, efforts to eradicate corruption have only focused on cracking down on corruptors (repressive measures), but little attention has been paid to efforts to prevent corruption (preventive measures). Anti-corruption education is a preventive effort that can be carried out for the younger generation, through 3 channels, namely: 1) education in schools which is called formal education, 2) education in the family environment which is called informal education, and 3) education in the so-called community. with non-formal education. Anti Educational Values Corruption must be instilled, lived in, and practiced by every Indonesian from an early age to higher education. If necessary, long life education means that the values of anti-corruption education are breathed all the time, every place during their lifetime. Â Keywords: Anti-Corruption Education

Increasing The Understanding of Youth Groups about the Sexual Violence Crime Law The Initial Milestone in the Elimination of Sexual Violence in the Community of Sukasari Village, East Bogor Herli Antoni; Asmak Ul Hosnah; Sapto Handoyo; Mustika Mega Wijaya; Nazarudin Latif; Yennie K Milono
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 09 (2022): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Sexual Violence Law (UU TPKS) which contains important and strategic legal politics and is a breakthrough in legal renewal and protection of the community, this regulation is expected to answer various problems of sexual violence that continue to occur in various modes. The results of the 2021 National Women's Life Experience Survey conducted by the Ministry of PPPA, the Central Statistics Agency and the Demographic Institute of the University of Indonesia found that 1 in 19 women (aged 15-64 years) had experienced sexual violence other than their partners. Of course, with the existence of these regulations and regulations, it is hoped that it will be able to be accepted by the community, especially among young people as the spearhead of the civilization and progress of the Indonesian nation, especially the youth group in the Sukasari village environment, this is an encouragement so that young people in the Sukasari village environment understand and are able to be protectors for themselves and their closest environment about the latent dangers of sexual violence so as not to become victims of this crime, Of course, with this purpose, the method that will be applied is to socialize the newly legalized laws and regulations regarding the crime of sexual violence, and to assist pinyitas and form an integrated service post for assistance to youth and the community. From this effort, it is hoped that youth groups and the community will have an understanding and increase knowledge of laws and regulations related to sexual violence, on the other hand, the existence of an integrated service post is able to accompany the community and youth who are victims as well as the community can be actively involved as a moral movement for the prevention of sexual violence. this is certainly a great hope for the community to be able to implement it in daily life in the community.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Pada Perusahaan Yang Bergerak Dalam Bidang Logistik Aura Syahranni; Dita Cahyani Sudirman; Halimah Citra Negoro; Nabila Alya Husna; Nadila Khairunnisa; Qristiana Qristiana; Salsabilla Putri Alaika; Sri Juwita Putri; Mustika Mega Wijaya
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.381

This increase is very important for a country, especially for a developing country like Indonesia. Along with continuous improvement, progress is characterized as a conscious effort by the state. One of the things that is very important in the progress of a nation is its workers, that in the rapid progress of a country, it is the workers who start. That departing from this, the government is an important part in winning progress in the business sector as well as for the national development program which must be endeavored to open up as many jobs as possible from various layers of trade that are able to balance the increase in quality and increase in security for the workforce which can become a must. Whereas Article 27 Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that "Every citizen has the right to work and a life worthy of humanity". This research is descriptive in nature which aims to collect data as thoroughly as possible that can accurately describe the legal protection of casual daily workers. The type of research used by the authors uses the type of empirical normative legal research. With library and field research data collection techniques. Problems that arise in the use of legal guarantees for precarious workers/laborers are the factors contained in the components of labor instructions, the labor economy as a result of not partnering with trade unions, and based on variables from employers/companies that have not been maximized in implementing legal security in understanding of the labor inspection in force in Indonesia and elements from the government's point of view that are lacking in providing outreach, supervision and firm action against companies that are naughty in running their business which can harm casual daily workers.

Dispute Settlement of International Trademark on Intellectual Property Rights (Case Study: Decision Number 557 K/PDT.SUS-HKI/2016) Arkianti Anindita Putri; Dewi Ratnadewanti; Kamila Khaerunisa; Sheikha Dwi Nabilla; Nadia Rastika Alam; Mustika Mega Wijaya
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2024)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/ay.v4i1.19241

Intellectual Property Rights (IPR), namely rights resulting from the impact of thought patterns resulting in products that are beneficial to legal subjects. However, there are still many problems that arise in IPR such as brand theft, brand plagiarism and so on. One of them is the case of Laverana, a cosmetic product from Germany. This brand was plagiarized by Irawan Gunawan to be used as a product brand in Indonesia. On top of these things, Laverana also felt disadvantaged. Therefore, this article aims to provide an understanding of the importance of protecting IPR and how to resolve international trademark disputes. The research method used in this research itself is a normative-empirical legal research method and a literature approach as well as legal protection theory and effectiveness theory in this brand plagiarism dispute case. The resolution of the Intellectual Property Rights dispute in the Laverana case was pursued through litigation, namely the Indonesian court to try the defendant, namely Irawan Gunawan. The final decision obtained from the court stated that the party from Germany or the original owner of the Laverana Brand won. This resulted in Irawan Gunawan (defendant) having to withdraw from the brand and being charged legal fees of Rp. 5,000,000 (5 Million Rupiah).

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Fahmitha Zahwa Azizah; Richard Mulya Sasmita; Achmad Asyari Abdulah Toran; Daffa Ramadhan; Hanif Hawari Mohamad; Jihan Khoirunnisa; Anisha Nabila Firky; Benny Kardia Gea; Mustika Mega Wijaya
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.554

Women workers in Indonesia have an important role in the Indonesian economy. Women and men as subjects and objects of development have the same rights, obligations and opportunities. Employers may not discriminate against women workers in terms of wages, promotion and career development. Writing this is to determine the need for legal protection for women workers. Therefore, the state provides legal protection, namely Law Number 13 of 2003 concerning Manpower to provide protection for women workers.

Gugatan Uni Eropa Terhadap Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia Muhammad Alwan Ramadhana; Muhamad Syahrul Maulana; Zahra Febriani Nugraha; Rakha Elwansyah Giri Subagja; Mustika Mega Wijaya
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 2 (2024): April :Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v2i2.2608

Indonesia menghentikan ekspor nikel kadar rendah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2019 (Permen ESDM 11/2019) terkait perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tanggal 25 Desember 2018 mengenai pengoperasian tambang mineral dan batubara per 31 Desember 2019, Uni Eropa sebagai salah satu importir nikel dari Indonesia menyatakan tidak setuju dengan pasal dan mengajukan gugatan. Uni Eropa telah mengajukan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas larangan ekspor nikel Indonesia. Uni Eropa menyatakan bahwa nikel yang diimpor dari Indonesia biasa digunakan oleh Uni Eropa sebagai bahan baku industri baja tahan karat Eropa. Uni Eropa menuduh bahwa pembatasan tersebut dirancang oleh Indonesia untuk menguntungkan industri baja tahan karat dan pengecorannya. Adapun identifikasi masalah dengan bagaimana dampak terkait kasus larangan ekspor nikel terhadap hubungan perdagangan antara indonesia dan uni eropa dan apa alasan terkait kebijakan pembatasan ekspor nikel yang diterapkan pemerintah indonesia. Larangan ekspor nikel yang diberlakukan pemerintah Indonesia berdampak besar pada hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Uni Eropa, konsumen bijih nikel terbesar di dunia, telah mengambil tindakan hukum dan mengajukan gugatan terhadap Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Peristiwa tersebut telah menimbulkan ketegangan hubungan dagang dan penyelesaiannya bergantung pada keputusan WTO. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan ekspor nikel karena berbagai alasan, antara lain meningkatkan nilai tambah tambang nikel, melindungi sumber daya alam, dan mendiversifikasi perekonomian. Keputusan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan perdagangan internasional dan mendorong praktik pertambangan yang lebih ramah lingkungan.

Co-Authors ., Nuradi Achmad Asyari Abdulah Toran Adillah, Alya Sophia Adisty Maharani Aditya Pangestu Halomoan Tampubolon Agustin, Arini Aulia Agustin, Dina Amalia Alief Anugrah Amanda, Cindy Pricillia Amanullah, Daffa Andi Muhammad Asrun Andre Setiawan, Andre Anggraeni, Siti Wulan Anisha Nabila Firky Anzira Sania Deshiva Arkianti Anindita Putri Asmak UI Hosnah Astuti, Retno Dwi Aura Syahranni Aura Syahranni Azzahra, Najwa Maulida Barthos, Megawati Benny Kardia Gea Buana, Vaddeli Bagas Butar-Butar, Dinalara D Cahyani, Gisella Tiara Chairunnisa Chairunnisa Christina Febriani Silalahi Clara, Anggi Dwita Daffa Ramadhan Debby Novanda Romelsen Devina Dewi Ratnadewanti Dicky Triantoro Dita Cahyani Sudirman Dita Cahyani Sudirman Djarkasih Putro, Sapto Handoyo Donyuanalloh Azdy DP, Sapto Handoyo Elisabet, Tasya Ester Stevany Putri Sinlae Evi Yunita Fachrina, Qorin Fahmitha Zahwa Azizah Faizah, Syarifah Farahdinny Siswajanthy Fauziah, Alfiah Farhah Febri Billiandro Sartono Feri Pramudya S Goldman Mediyana Hafsah, Riana Yuni Halimah Citra Negoro Halimah Citra Negoro Hanif Hawari Mohamad Hardana, Firdi Herli Antoni Hj. Lilik Prihatini Husnul Hotimah, Husnul Illa Fatika Syahda Imam Wahyudi Indrawan, Imam Wahyudi Insan, Isep H Jihan Khoirunnisa Kamila Khaerunisa Karmila, Fatika Khairani, Nisya Hamidah Khairunnida, Tasya Laila Yuniar Irsan Lathif, Nazaruddin M. Naufal Raihan Sukmana M. Zaki Rizaldi Matsani Abdillah Mita Riza Rahmanda Muhamad Fadly Darmawan Muhamad Syahrul Maulana Muhammad Alwan Ramadhana Mustapid, Hidayatul Mustaqim . Nabiella Putri Nastiti Nabila Alya Husna Nabila Alya Husna Nadia Rastika Alam Nadila Khairunnisa Nadila Khairunnisa Nazaruddin Lathif Nazarudin Lathif Nazarudin Latif Noval Febriansyah Novia, Elsa Ari nuradi, nuradi Purwinarto, Dona Putri Qristiana Qristiana Qristiana Qristiana Raden Muhammad Mihradi Rahmandika, Surya Afif Rakha Elwansyah Giri Subagja Ramadanti, Cantika Ray Rafi Kahramandika M Reza Dio Wijatmika Richard Mulya Sasmita Ridho Witjaksono Rizki Dwi Putra Rizky Satria Dimlana Rossa, Reva Della Rumapea, Erika Hotmauly Salsabilla Putri Alaika Salsabilla Putri Alaika Sapto Handoyo Sapto Handoyo D.P. Sari, Ameliya Ratna Sari, Siti Julaeha Puspika Septiani, Sofi Aldini Setiawan, Naufal Hibrizi Shapira, Kania Sheikha Dwi Nabilla Sinaga, Mangatur Untung Siti Aminah Sri Juwita Putri Sri Juwita Putri Steybi, Fitria Ade Tazkia Suhaila Syafa Toe Labina, Maria Sesilia Tranggono, Emiral Rangga Ulumuddiin, Muhamad Humam Vehrial Vahzrianur Yennie K Milono Yennie K. Milono Yenny Febrianty Yenti Garnasih Zahra Febriani Nugraha

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search