Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.127
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Pahlawan AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Eduvest - Journal of Universal Studies AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Socius: Social Sciences Research Journal Jurnal Sains Student Research Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Indonesian Journal of Law and Justice Activa Yuris: Jurnal Hukum Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory PALAR : Pakuan Law Review Journal of Law, Society and Living Norms ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Mustika Mega Wijaya
Universitas Pakuan
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Nursing Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Strengthening Guarantees of Independence of Judicial Power Post Amendment to the 1945 Constitution Andi Muhammad Asrun; Raden Muhammad Mihradi; Nazarudin Lathif; Mustika Mega Wijaya
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i1.4191

Abstract

Amendments to the 1945 Constitution have provided even stronger guarantees for the independence of judicial power in Indonesia. The pre-amendment Constitution only mentions the promise of the freedom of judicial power in the Explanation section of the 1945 Constitution. The Explanatory Provisions have no binding legal force. The weakness of the law became a loophole for the interference of executive power in judicial power as occurred in the era of Sukarno (1959-1966) and the era of Suharto (1966-1998). In addition to strengthening the guarantee of judicial independence, amendments to the 1945 Constitution were also established by the Constitutional Court. The Constitutional Court exercises judicial power alongside the Supreme Court and the judicial bodies. Changes to the 1945 Constitution also assign duties to the Judicial Commission to supervise judges and judicial processes.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN Mustika Mega Wijaya
PALAR (Pakuan Law review) Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1227.425 KB) | DOI: 10.33751/palar.v2i2.938

Abstract

ABSTRAKDi era globalisasi ini Setiap warga negara harus siap menghadapinya begitu juga anak. Ada banyak aspek positif yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak untuk menunjang tumbuh kembang dan belajar mereka, akan tetapi banyak juga aspek negatif yang harus diwaspadai. Aturan hukum tentang perlindungan anak ini sudah ditetapkan, oleh karena itu penegakan hukumnya dibutuhkan peran orang tua, masyarakat, sekolah, pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang layak terhadap perkembangan jiwa anak. Anak adalah masa depan bangsa. Karena merupakan masa depan bangsa, maka anak perlu mendapat perhatian khusus demi pertumbuhan dan perkembangan dirinya menuju kedewasaan yang baik dan bermartabat. Usia 18 tahun menjadi penentuan batas usia anak di bawah umur menurut hukum pidana dan 21 tahun menurut hukum perdata. Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Menurut konstitusi tersebut, negara memastikan tak boleh ada anak di manapun berada tidakmendapat pendidikan. Begitu tingginya komitmen perlindungan anak dalam pendidikan, UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara eksplisit banyak mengurai perlindungan anak dalam pendidikan. Meski secara normatif negara telah menunjukkan komitmennya dalam bentuk konstitusi dan regulasi, namun beragam pelanggaran hak pendidikan masih terus terjadi dengan berbagai variasi dan polanya.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, anak. ABSTRACTIn this era of globalization, every citizen must be prepared to face it as well as children. There are many positive aspects that can be utilized by children to support their growth and learning and learning, but there are also many negative aspects that must be watched out for. The rule of law regarding child protection has been established, therefore law enforcement requires the role of parents, society, schools, government to create an environment that is appropriate for the child's mental development. Children are the future of the nation. Because it is the future of the nation, children need special attention for their growth and development towards good maturity and dignity. The age of 18 years determines the age limit of minors according to criminal law and 21 years according to civil law. Article 31 paragraph (1) states that "Every citizen has the right to education". According to the constitution, the state ensures that no child can be anywhereget an education. So high is the commitment to protect children in education, Law No. 35 of 2014 on changes to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, explicitly breaks down the protection of children in education. Although the country has normatively demonstrated its commitment in the form of constitutions and regulations, various violations of the right to education continue to occur with variations and patterns.Keywords: Legal Protection, children.  
IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN MBKM UNTUK MENCIPTAKAN KARAKTER MAHASISWA FAKULTAS HUKUM YANG PROFESIONAL Nazaruddin Lathif; Yenti Garnasih; Yennie K Milono; Farahdinny Siswajanthy; Sapto Handoyo; Mustika Mega Wijaya
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1127.764 KB) | DOI: 10.33751/palar.v8i1.4805

Abstract

Abstrak Kampus Merdeka memberikan kebijakan Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan hak belajar selama 3 (tiga) semester di luar program studi, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kesiapan MBKM di Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Mahasiswa memperoleh suatu kemerdekaan belajar di sebuah perguruan tinggi. untuk menganalisis perspektif mahasiswa terhadap MBKM, dampak MBKM terhadap keterampilan abad 21 mahasiswa, serta revelansi program MBKM dengan SDGs. Penelitian ini dilakukan di Universitas Pakuan yaitu tepatnya di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dengan menggunakan data kuantitatif. Secara umum, fakultas perlu memahami kesiapan mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan kerja. Mahasiswa sendiri pun dapat menentukan kesiapan diri mereka untuk mengimplementasikan ke dunia kerja sebagai bentuk mewujudkan salah satu tujuan dari MBKM ini. Saran yang disampaikan dalam penulisan ini adalah fakultas dapat lebih mensosialisasikan program ini sehingga lebih banyak pula mahasiswa yang sadar tentang penerapan MBKM. Kata Kunci: Keterampilan Abad 21, Merdeka Belajar, SDGs, Perguruan Tinggi  Abstract Freedom to learn provides a university policy that aims to provide the right to study for 3 (three) semesters outside the study program, while the purpose of this research is to see the readiness of MBKM at the Faculty of Law, Pakuan University. Students gain an independence to study in a college. to analyze students' perspectives on MBKM, the impact of MBKM on students' 21st century skills, and the relevance of the MBKM program to the SDGs. This research was conducted at Pakuan University, namely the Faculty of Law, Legal Studies Program. The method used in this research is a survey using quantitative data. In general, faculties need to understand the readiness of students to go directly into the workforce. Students themselves can determine their readiness to implement it into the world of work as a form of realizing one of the goals of this MBKM. The suggestion given in this paper is that the faculty can socialize this program more so that more students are aware of the implementation of MBKM. Keywords: 21st Century Skills, Free Learning, SDGs, Higher Education
ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HEWAN DI INDONESIA Lilik Prihatini; Mustika Mega Wijaya; Debby Novanda Romelsen
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1066.729 KB) | DOI: 10.33751/palar.v7i2.3582

Abstract

Abstrak             Satwa liar Indonesia dalam hukum dibagi dalam dua golongan yaitu jenis dilindungi dan jenis yang tidak dilindungi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya, perdagangan satwa dilindungi adalah tindakan kriminal yang bisa diancam hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta. Tindak pidana hewan  diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP karena seringkali terjadi tindakan kekerasan terhadap hewan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Perilaku masyarakat yang dapat mengancam kepunahan dari hewan langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kasus demi kasus pun mencuat terkait dengan peningkatan kekejaman terhadap hewan oleh manusia, baik hewan dilindungi, hewan liar, dan hewan peliharaan melalui perburuan liar, perdagangan, penangkapan, pembunuhan, penganiayaan dan perusakan habitat, dengan tidak adanya sanksi hukum secara tegas. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku biasanya bertujuan untuk keuntungan mereka sendiri seperti membunuh hewan untuk dimakan, diambil bulunya atau gadingnya dan kemudian dijual.  Kata Kunci : Perlindungan, Hewan, Tindak Pidana. Abstract Indonesian wildlife is legally divided into two groups, namely protected species and unprotected species. According to Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, trading in protected animals is a criminal act that carries a 5-year prison sentence and a fine of Rp. 100 million. Animal crimes are regulated in the Criminal Code as well as outside the Criminal Code because there are often acts of violence against animals committed by irresponsible persons. Community behavior that can threaten the extinction of endangered animals which human ambition wants to have but does not care about the population in their original habitat. Case after case has emerged related to the increase in cruelty to animals by humans, both protected animals, wild animals, and pets through poaching, trade, capture, killing, abuse and habitat destruction, in the absence of strict legal sanctions. Violence perpetrated by perpetrators is usually aimed at their own gain, such as killing animals for food, taking their fur or tusks and then selling them.   Keywords: Protection, Animals, Crime.
SOSIALISASI PENANAMAN MINDSET PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA ANAK USIA DINI BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR NO. 28 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Mustika Mega Wijaya
PALAR (Pakuan Law review) Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.172 KB) | DOI: 10.33751/palar.v6i2.2340

Abstract

Abstrak    Korupsi merupakan perbuatan tercela dan bentuk dari penyakit sosial masyarakat, sehingga korupsi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (Straafbaarfeit). Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian Negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Korupsi banyak di artikan sebagai Budaya Padahal hal itu merupakan suatu definisi yang keliru korupsi merupakan suatu tindakan yang dapat di cegah dengan langkah preventif. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya korupsi yaitu dengan Pendidikan anti korupsi yang harus diterapkan di semua lingkungan, mulai dari keluarga, satuan pendidikan, hingga masyarakat. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka Pendidikan Anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif) namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Masa depan bangsa dan Negara Indonesia ini ada di tangan generasi muda. Generasi mudamerupakan agen perubahan (agent of change) karena  generasi muda sebagai penentu perkembangan ataupun kemunduran suatu bangsa dan negara, namun kenyataannya beberapa kasus korupsi yang melanda bangsa Indonesia melibatkan anak muda. Hal tersebut didasarkan karena sifat mayoritas anak-anak muda saat ini ingin mendapatkan sesuatu dengan “budaya formalin” cara cepat, sukses dengan cara cepat, kaya dengan cara cepat, dan semuanya ingin serba cepat. Pemahaman anak muda tentang integritas sebenarnya cukup tinggi, hanya saja kondisi permisif dan tolerir  terhadap hal-hal yang tidak baik mempengaruhi perilaku anak muda. Terlebih jika mereka sudah masuk kedalam sistem, untuk itu sangat penting pembentukan karakter bagi generasi muda. Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dan melanggar etika serta merugikan pihak lain. Selama ini upaya pemberantasan korupsi hanya fokus pada upaya menindak para koruptor (upaya represif), tetapi sedikit sekali perhatian pada upaya pencegahan korupsi (upaya preventif). Pendidikan anti korupsi merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan untuk generasi muda, melalui 3 jalur, yaitu: 1) pendidikan di sekolah yang disebut dengan pendidikan formal, 2) pendidikan di lingkungan keluarga yang disebut dengan pendidikan informal, dan 3) pendidikan di masyarakat yang disebut dengan pendidikan nonformal. Nilai-nilai Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan, dihayati, diamalkan setiap insan Indonesia sejak usia dini sampai perguruan tinggi, bila perlu long life education, artinya nilai-nilai Pendidikan anti korupsi menjadi nafas di setiap waktu, setiap tempat semasa masih hidup.  Kata Kunci : Pendidikan Anti Korupsi Abstract Corruption is a disgraceful act and a form of social disease in society, so that corruption is categorized as a criminal act (Straafbaarfeit). Corruption is an act committed by any person who illegally commits an act of enriching himself or another person or a corporation that can harm the state or the economy of the State. Corruption in Indonesia is widespread in society. Its development continues to increase from year to year, both in terms of the number of cases that have occurred and the number of losses to state finances as well as in terms of the quality of criminal acts that have been committed increasingly systematically as well as in their scope which penetrates all aspects of public life. Corruption is often interpreted as culture, even though it is a wrong definition of corruption as an action that can be prevented with preventive measures. One of the efforts to prevent corruption is anti-corruption education which must be implemented in all environments, from families, educational units, to society. Anti-corruption education is a conscious and planned effort to realize a teaching and learning process that is critical of anti-corruption values. In this process, Anti-corruption Education is not only a medium for the transfer of knowledge transfer (cognitive) but also emphasizes efforts to build character (affective) and moral awareness in fighting (psychomotor) against corrupt behavior. The future of the Indonesian nation and state is in the hands of the younger generation. The young generation is an agent of change because the younger generation determines the development or decline of a nation and a country, but in reality some cases of corruption that hit the Indonesian nation involve young people. This is based on the nature of the majority of young people today who want to get something with the "formalin culture" of the fast way, succeed the fast way, get rich the quick way, and all want to be fast paced. The understanding of young people about integrity is actually quite high, it's just that permissive and tolerant conditions towards things that are not good affect the behavior of young people. Especially if they have entered the system, it is very important to build character for the younger generation. Corruption is an act that violates ethics and harms other parties. So far, efforts to eradicate corruption have only focused on cracking down on corruptors (repressive measures), but little attention has been paid to efforts to prevent corruption (preventive measures). Anti-corruption education is a preventive effort that can be carried out for the younger generation, through 3 channels, namely: 1) education in schools which is called formal education, 2) education in the family environment which is called informal education, and 3) education in the so-called community. with non-formal education. Anti Educational Values Corruption must be instilled, lived in, and practiced by every Indonesian from an early age to higher education. If necessary, long life education means that the values of anti-corruption education are breathed all the time, every place during their lifetime.  Keywords: Anti-Corruption Education
PEMBERIAN REMISI BAGI KORUPTOR DIKAITKAN DENGAN KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Sapto Handoyo Djarkasih Putro; Asmak Ul Hosnah; Lilik Prihatini; Mustika Mega Wijaya; Nadia Rastika Alam
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1068.113 KB) | DOI: 10.33751/palar.v8i4.6323

Abstract

Abstrak Salah satu bentuk pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yaitu dengan diberikannya hak remisi kepada setiap warga binaan pemasyarakaan yang sudah memenuhi persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya remisi merupakan suatu sarana hukum berupa hak yang diberikan oleh undang-undang bagi setiap warga binaan (narapidana) yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan tertentu. Seiring dengan dinamika dan kebijakan politik pemerintah Indonesia, telah terbit serangkaian aturan yang memberikan keringanan hukuman (remisi) kepada para terpidana korupsi. Belakangan ini para terpidana korupsi bisa semakin mudah untuk mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman. Sebab Mahkamah Agung (MA) telah mencabut dan membatalkan pasal terkait di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, atau yang lebih dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengetatan Remisi Koruptor. Pasca putusan MA itu, maka syarat bagi koruptor untuk mengajukan remisi sama seperti halnya narapidana lainnya tanpa harus memandang jenis kejahatan yang telah dilakukan. Namun demikian, kebijakan pemberian remisi bagi koruptor berakibat timbulnya polemik dalam masyarakat, pro dan kontrapun terjadi. Sebagian mereka berpendapat bahwa pemberian remisi kepada terpidana korupsi dianggap telah bertentangan dan menciderai komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Kata kunci: korupsi, remisi, koruptor, komitmen pemerintah. Abstract One form of guidance for prisoners in the correctional system (WBP) in the correctional system in Indonesia is the granting of remission rights to every prison inmate who has met the requirements according to the provisions of the applicable legislation. Basically, remission is a legal means in the form of rights granted by law to every inmate (convict) who is declared to have met certain requirements. Along with the dynamics and political policies of the Indonesian government, a series of regulations have been issued that provide leniency (remission) to those convicted of corruption. Recently, it is easier for convicts of corruption to get remissions or reduced sentences. Because the Supreme Court (MA) has revoked and canceled the related article in Government Regulation Number 99 of 2012, or better known as the Government Regulation on Tightening Corrupt Remissions. After the Supreme Court's decision, the conditions for corruptors to apply for remission are the same as other convicts regardless of the type of crime that has been committed. However, the policy of granting remissions for corruptors resulted in polemics in society, pros and cons also occurred. Some of them are of the opinion that granting remissions to corruption convicts is considered to have contradicted and injured the commitment of the government of the Republic of Indonesia in eradicating corruption. Keywords: corruption, remission, corruptors, government commitment.
Implementation Implementation of the Applicability of the Death Penalty in Indonesia Through a Review of Pancasila-Based Islamic Law Yenny Febrianty; Mustika Mega Wijaya; Asmak Ul Hosna; Farahdinny Siswajanthy; Isep H Insan
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 3 No. 5 (2023): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v3i5.806

Abstract

Islamic law provides a sense of justice including in the threat of sanctions for crimes committed, Islamic law places punishments commensurate with the crimes so as to create a sense of deterrent effect for perpetrators and society. Including the death penalty. This paper raises two issues that will be discussed, namely: How is the contribution of Islamic law in determining death penalty laws in Indonesia and how is the legal politics of death penalty provisions applicable in Indonesia based on Pancasila? The Normative Juridical Approach is used as the writing technique of this research. This study aims to conduct legal research using library materials, secondary data, and original data as additional data. From the discussion of this paper, it can be concluded that the existence of Islamic law, especially regarding the death penalty in Indonesia, has a very strong contribution to punishment in general in Indonesia. Because Islamic law, especially in the case of the death penalty, determines the appropriate punishment for the perpetrator, and because of the legal politics of the death penalty, which is understood as the direction of legal policy regarding the death penalty, this includes the state. policies on how the death penalty is carried out and how it should be carried out.
PERKEMBANGAN TEORI HUKUM DAN KEILMUWAN HUKUM SERTA RELEVANSINYA DALAM MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN Yenny Febrianty; Mustika Mega Wijaya; Mustaqim .
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.8282

Abstract

AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk memberikan pemahaman terhadap gagasan terkait paradigma hukum serta konsep yang disampaikan sejumlah pakar harus dikaji dan/atau ditelusuri dari kondisi politik maupun sosial kemasyarakatan yang melatar belakangi dimana para ahli itu hidup. Berdasarkan hal tersebut paradigma yang dikemukakan ahli pikir dapat ditentukan relevansinya guna memahami konstitusi saat ini yang begitu berbeda keadaan maupun struktur sosialnya dengan latar belakang sosial dimana paradigma itu diungkapkan oleh pakarnya. Maka dari itu pada makalah ini penulis meneliti serta menguji masalah yang dirumuskan mengenai perkembangan teori hukum dan keilmuan hukum dari masa ke masa guna mewujudkan nilai keadilan serta konsep hukum progresif dalam relevansinya mewujudkan nilai keadilan. Pendekatannya menggunakan metode yuridis normatif yang sumbernya berasal dari data sekunder. Hasil pembahasannya menunjukkan kajian ilmu hukum dapat diterangkan dalam dua jenis yang berbeda.  Kata Kunci: Teori Hukum, Keilmuwan Hukum, Nilai Keadilan  AbstractThe purpose of this research is to provide an understanding of ideas related to legal paradigms and concepts conveyed by a number of experts that must be studied and/or traced from the background political and social conditions in which the experts live. Based on this, the relevance of the paradigm put forward by the thinker can be determined in order to understand the current constitution which is so different in its circumstances and social structure from the social background in which the paradigm was expressed by the expert. Therefore, in this paper the author examines and examines the problem formulated regarding the development of legal theory and legal scholarship from time to time in order to realize the value of justice and the concept of progressive law in its relevance to realizing the value of justice. The approach uses normative juridical methods whose sources come from secondary data. The results of the discussion show that the study of law can be explained in two different ways. Keywords: Legal Theory, Legal Scholars, Value of Justice
Culture a Law As Share Value System Advocate In Enforcement Law Mustaqim Mustaqim; Yenny Febrianty; Mustika Mega Wijaya; Isep H Insan; Asmak Ul Hosna; Angga Perdana
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 3 No. 7 (2023): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v3i7.844

Abstract

Life nation and society in Indonesia must be based on dimensions of culture so that own value system (value system) is something based on life balance between the interests of society and law, meaning the creation of law aims to guard the interest whole society like done by lawyers. Topic about How the role of the advocate in enforcement law? as well as discuss How analysis culture law as a value system for an advocate in enforcement law? become formula necessary problem discussed and analyzed in writing scientific this. The method of the study This wear kind of juridical normative, that is by conducting a number of studies on regulation legislation as well as references other For can facilitate the explanation process of culture law for advocating in progress enforcement law. Findings from discussion study This found that culture law for advocate in enforcement law is profession independent, free, and responsible answer To become an enforcer required law protection and guarantee from the country so Indonesian lawyers can help in a manner law society in need help law without exists discrimination belief, religion, descent, ethnicity, position social or belief politics.
Increasing The Understanding of Youth Groups about the Sexual Violence Crime Law The Initial Milestone in the Elimination of Sexual Violence in the Community of Sukasari Village, East Bogor Herli Antoni; Asmak Ul Hosnah; Sapto Handoyo; Mustika Mega Wijaya; Nazarudin Latif; Yennie K Milono
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 09 (2022): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Sexual Violence Law (UU TPKS) which contains important and strategic legal politics and is a breakthrough in legal renewal and protection of the community, this regulation is expected to answer various problems of sexual violence that continue to occur in various modes. The results of the 2021 National Women's Life Experience Survey conducted by the Ministry of PPPA, the Central Statistics Agency and the Demographic Institute of the University of Indonesia found that 1 in 19 women (aged 15-64 years) had experienced sexual violence other than their partners. Of course, with the existence of these regulations and regulations, it is hoped that it will be able to be accepted by the community, especially among young people as the spearhead of the civilization and progress of the Indonesian nation, especially the youth group in the Sukasari village environment, this is an encouragement so that young people in the Sukasari village environment understand and are able to be protectors for themselves and their closest environment about the latent dangers of sexual violence so as not to become victims of this crime, Of course, with this purpose, the method that will be applied is to socialize the newly legalized laws and regulations regarding the crime of sexual violence, and to assist pinyitas and form an integrated service post for assistance to youth and the community. From this effort, it is hoped that youth groups and the community will have an understanding and increase knowledge of laws and regulations related to sexual violence, on the other hand, the existence of an integrated service post is able to accompany the community and youth who are victims as well as the community can be actively involved as a moral movement for the prevention of sexual violence. this is certainly a great hope for the community to be able to implement it in daily life in the community.
Co-Authors ., Nuradi Achmad Asyari Abdulah Toran Achmad Asyari Abdulah Toran Adillah, Alya Sophia Adisty Maharani Adisty Maharani Aditya Pangestu Halomoan Tampubolon Aditya Pangestu Halomoan Tampubolon Agustin, Arini Aulia Agustin, Dina Amalia Alief Anugrah Alief Anugrah Amanda, Cindy Pricillia Amanullah, Daffa Andi Muhammad Asrun Andre Setiawan, Andre Angga Perdana Anggraeni, Siti Wulan Anisha Nabila Firky Anisha Nabila Firky Anzira Sania Deshiva Anzira Sania Deshiva Ardian Ardian Arkianti Anindita Putri Asmak UI Hosnah Asmak Ul Hosna Asmak Ul Hosna Astuti, Retno Dwi Aura Syahranni Aura Syahranni Azzahra, Najwa Maulida Benny Kardia Gea Benny Kardia Gea Buana, Vaddeli Bagas Cahyani, Gisella Tiara Chairunnisa Chairunnisa Christina Febriani Silalahi Christina Febriani Silalahi Clara, Anggi Dwita Daffa Ramadhan Daffa Ramadhan Debby Novanda Romelsen Devina Dewi Ratnadewanti Dicky Triantoro Dicky Triantoro Dinalara Dermawati Butarbutar Dita Cahyani Sudirman Dita Cahyani Sudirman Djarkasih Putro, Sapto Handoyo Donyuanalloh Azdy Donyuanalloh Azdy DP, Sapto Handoyo Elisabet, Tasya Ester Stevany Putri Sinlae Evi Yunita Evi Yunita Fachrina, Qorin Fahmitha Zahwa Azizah Fahmitha Zahwa Azizah Faizah, Syarifah Farahdinny Siswajanthy Fauzan azima faturachman Fauziah, Alfiah Farhah Febri Billiandro Sartono Febri Billiandro Sartono Feri Pramudya S Fregy Andhika Perkasa Goldman Mediyana Goldman Mediyana Hafsah, Riana Yuni Halimah Citra Negoro Halimah Citra Negoro Hanif Hawari Mohamad Hanif Hawari Mohamad Hardana, Firdi Herli Antoni Husnul Hotimah, Husnul Illa Fatika Syahda Imam Wahyudi Imam Wahyudi Indrawan, Imam Wahyudi Insan, Isep H Isep H Insan Isep H Insan Jaka Tiwana Alfianda Jihan Khoirunnisa Jihan Khoirunnisa Kamila Khaerunisa Karmila, Fatika Khairani, Nisya Hamidah Khairunnida, Tasya Laila Yuniar Irsan Lathif, Nazaruddin Lilik Prihatini M. Adaninggar M. Adaninggar M. Naufal Raihan Sukmana M. Zaki Rizaldi Matsani Abdillah Maudy anjani Mayzara Sari Fitria Megawati Barthos Mita Riza Rahmanda Mita Riza Rahmanda Muhamad Fadly Darmawan Muhamad Syahrul Maulana Muhammad Alwan Ramadhana Mustapid, Hidayatul Mustaqim Mustaqim , Mustaqim . Mustaqim Mustaqim Nabiella Putri Nastiti Nabiella Putri Nastiti Nabila Alya Husna Nabila Alya Husna Nadia Rastika Alam Nadia Rastika Alam Nadila Khairunnisa Nadila Khairunnisa Nazaruddin Lathif Nazarudin Lathif Nazarudin Latif Noval Febriansyah Novia, Elsa Ari nuradi, nuradi Perkasa, Fregy Andhika Purwinarto, Dona Putri Qristiana Qristiana Qristiana Qristiana Raden Muhammad Mihradi Rahmandika, Surya Afif Raihan heryadi Rakha Elwansyah Giri Subagja Ramadanti, Cantika Ray Rafi Kahramandika M Reza Dio Wijatmika Reza Dio Wijatmika Richard Mulya Sasmita Richard Mulya Sasmita Ridho Witjaksono Ridho Witjaksono Rizki Dwi Putra Rizky Satria Dimlana Rossa, Reva Della Rumapea, Erika Hotmauly Salsabilla Putri Alaika Salsabilla Putri Alaika Sapto Handoyo Sapto Handoyo D.P. Sapto Handoyo Djarkasih Putro Sari, Ameliya Ratna Sari, Siti Julaeha Puspika Septiani, Sofi Aldini Setiawan, Naufal Hibrizi Shapira, Kania Sheikha Dwi Nabilla Sinaga, Mangatur Untung Siti Aminah Sri Juwita Putri Sri Juwita Putri Steybi, Fitria Ade Tazkia Suhaila Syafa Toe Labina, Maria Sesilia Tomi J.E hutasoit Tranggono, Emiral Rangga Ulumuddiin, Muhamad Humam Vasco javarison zacharias Vehrial Vahzrianur Vehrial Vahzrianur Yennie K Milono Yennie K. Milono Yenny Febrianty Yenti Garnasih Zahra Febriani Nugraha