Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DINAMIKA Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio Journal of Innovation Research and Knowledge Mimbar Hukum
La Ode Muhaimin
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
SIFAT-SIFAT MEKANIK MATERIAL KOMPOSIT BERBAHAN DASAR FLY ASH DAN PASIR HALUS La Ode Muhaimin; Minson Simatupang
Dinamika : Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Jurusan Teknik Mesin, Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/djitm.v12i1.14916

Abstract

Soil stabilization using fly ash is an attractive alternative to be developed. Besides reducing industrial waste, it is also economical in terms of costs. With the presence of water, the lime contained in fly ash would be decomposed and undergone a cementation process and a pozolan reaction which would bind the sand grains. In this study, the effect of fly ash content and curing period on the amount of compressive strength and shear strength was observed using an unconfined compressive and direct shear test, respectively. The stress-strain relationships due to shear loads between sand without fly ash and sand with fly ash were compared to see an increase in shear strength due to the addition of fly ash. The results show that the unconfined compressive strength and shear strength of the composite material increase with the addition of fly ash and curing period. But the opposite happened in compressive strain. It was confirmed that the strain to achieve maximum compressive strength decreased with increasing fly ash content and curing period. The fly ash bond was getting brittle with the increasing compressive strength of the composite material made from fly ash and fine sand.
KONFLIK KEWENANGAN DALAM PEMAKZULAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH La Ode Muhaimin
Mimbar Hukum Vol 34 No 1 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.321 KB) | DOI: 10.22146/mh.v34i1.2425

Abstract

Abstract Clustering of authority to impeach the regional head or vice regional head builds a conflict of authority between DPRD and the president/Minister of Home Affairs regarding the regional head or vice regional head carrying out crime that causes a widespread crisis of public trust by the intersection between the two clusters. This research type is normative law and uses legal approach conceptually and presented qualitatively. Conflict of authority can be revealed when the report of a crime against the regional head or vice regional head is simultaneously carried out to DPRD and the police.. Assuming that DPRD and the police appear in the phase of impeachment, there will be clashes between clusters of authority. This is due to the authority in the Presidential/Minister of Home Affairs cluster and the authority in the DPRD cluster to provide responses. Finally , the DPRD’s political process and the police's legal process could be shown. The conflict of authority increases as the results of the investigation between the DPRD and the police differ. For instance, in the case of blasphemy committed by Basuki Cahaya Purnama. The reconceptualization of DPRD rights will eliminate potential conflicts of authority to impeach regional heads or vice regional heads that carry out criminal acts and build a crisis of public trust. Abstrak Klasterisasi kewenangan pemakzulan kepala daerah/wakil kepala daerah menimbulkan konflik kewenangan antara DPRD dan Presiden/Menteri Dalam Negeri dalam hal kepala daerah/wakil kepala daerah melakukan tindak pidana yang memicu krisis kepercayaan publik yang meluas karena adanya persinggungan antar dua klaster. Jenis penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual serta disajikan secara kualitatif. Konflik kewenangan muncul tatkala laporan tindak pidana terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah bersamaan ke DPRD dan kepolisian. Apabila DPRD memulai tahapan pemakzulan dan kepolisian juga memulai proses hukum maka benturan antar klaster kewenangan potensial terjadi.. Konflik kewenangan bertambah bilamana hasil penyelidikan DPRD dan kepolisian berbeda. Misalnya, dalam kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahaya Purnama. Masing-masing memiliki kewenangan yang diatur dalam klaster kewenangan masing-masing pula untuk menanggapinya.Akhirnya proses politik di DPRD dan proses hukum di kepolisian dapat tersaji. Rekonseptualisasi hak DPRD akan menghilangkan potensi konflik kewenangan dalam hal pemakzulan kepala daerah/wakil kepala daerah yang melakukan tindak pidana yang menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat.
MENGGAGAS STANDAR TERTENTU OTONOMI DAERAH MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI La Ode Muhaimin; La Ode Ali Mustafa; Nasrin
Mimbar Hukum Vol 35 No 2 (2023): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i2.7045

Abstract

Abstract In Indonesia, the implementation of regional autonomy has been inconsistent with the concept of sovereignty where the president is the head of government and an open legal policy. These arguments have been employed by each governing system to justify centralized programs. This causes regional autonomy to be immobilized and eliminated the aspirations of Indonesia’s founders who mandated effective regional autonomy implementation. As a result, the Constitutional Court must reach an agreement on a level of regional autonomy to prevent further centralization. This research is normative legal research with a statutory, historical, and conceptual approach. The concept of regional autonomy originates from the principles of residual power and Westphalian sovereignty. The Constitutional Court created some regional autonomy criteria to execute its function as a positive legislator with the main goal of supporting the President and the DPR in fulfilling their responsibilities as lawmakers who made a mistake devised and approved.Abstrak Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia acapkali tidak konsisten mulai era orde lama sampai era reformasi karena disokong oleh tiga faktor konsep kedaulatan dalam negara kesatuan, presiden sebagai kepala pemerintahan, dan open legal policy. Tiga faktor ini menjadi dalil setiap rezim pemerintahan dalam melegitimasi kebijakannya yang sentralisitik. Akhirnya otonomi daerah menjadi lumpuh dan menenggelamkan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi perlu menggagas standar tertentu otonomi daerah sebagai konsensus untuk mencegah sentralisasi kekuasaan terulang kembali. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Gagasan standar tertentu otonomi daerah mengalir dari prinsip residual power dan prinsip kedaulatan Whestphalian yang menjadi asal kedaulatan dalam negara kesatuan. Standar tertentu otonomi daerah yang digagas oleh Mahkamah Konstitusi adalah dalam rangka memainkan perannya sebagai “positive legislator” dengan peruntukan utama membantu menyempurnakan tugas Presiden dan DPR sebagai pembentuk UU yang khilaf yang sengaja dibentuk dan ditetapkan.
PERAN LURAH SEBAGAI PARALEGAL JUSTICE DALAM PENDAMPINGAN HUKUM Nasir, La Ode Muhamad Nasir; Faharudin, Faharudin; La Ode Muhaimin
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 9: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i9.9420

Abstract

Peran Lurah sebagai paralegal dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Pada hakekatnya paralegal dapat menangani perkara-perkara hukum baik litigasi maupun non litigasi. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Bantuan Hukum yang menjadi dasar paralegal tidak membahas tentang batasan-batasan kewenangan dari paralegal. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan preskipsi mengenai apa yang seyogyanya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Lurah dapat membantu menyelesaikan persoalah hukum, maka orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum salah satunya adalah paralegal. Paralegal merupakan seorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai hukum dengan tujuan agar memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Jenis penelitian yang penulis lakukan menggunakan bentuk deskriptif kualitatif yang menganalisis dan menafsirkan data yang ada.
PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI INDONESIA Mardin, Mardin; Faharudin, Faharudin; La Ode Muhaimin
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 9: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i9.9451

Abstract

Sistem merit sebagai dasar dalam manajemen kepegawaian sebagaimana terimpisitkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, memberikan harapan bagi terwujudnya pengelolaan Aparatur Sipil Negara secara akuntabel, transparan, dan professional. Hal ini seiring dengan tujuan dari reformasi birokasi yang sudah dideklarasikan lebih dari satu dasa warsa menuju birokrasi dengan pengelolaan pemerintahan yang baik . Salah satu kegiatan manajemen kepegawaian yang dianggap cukup mewakili untuk membahas penerapan sistem merit adalah dalam sistem promosi pegawai. Model promosi pegawai dari waktu ke waktu memang tidak terlepas dari situasi politik Indonesia, sehingga model patronage, dan spoils system dalam praktiknya di Indonesia pernah terjadi dan dianggap sesuai pada zamanya. Artikel ini merupakan hasil dari analisis peraturan perundangan atau metode studi kepustakaan (library research), melalui fokus kajian pada penerapan sistem merit dalam seleksi pejabat pimpinan tinggi (JPT) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam sistem penempatan pegawai negeri sipil di Indonesia telah menerapkan prinsipprinsip sistem merit sejak Undang-undang Kepegawaian Nomor 8 Tahun 74 dan perubahannya pada Undang-undang nomor 43 Tahun 1999, sedangkan komponen merit secara lengkap terpenuhi pada Undang-undang Nomor 5 Tahun terutama dalam penempatan pejabat pimpinan tinggi dalam jabatan.
IMPLIKASI KETIDAKTERSEDIAAN TERMINAL TIPE C TERHADAP KEBERLANGSUNGAN ANGKUTAN UMUM DI KOTA BAUBAU DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN La Ode Muhaimin; Nasrin; Wa ode Nurshinta Muhammad
Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio Volume 7, Number 2, July 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/kanturunawolio.v7i2.2188

Abstract

The background of this research is based on the absence of a Class C Terminal in Baubau City, which has caused various problems, such as irregular public transportation operations, the emergence of shadow terminals, and a decline in the efficiency and quality of public transportation services. This study aims to examine the legal and operational impacts of the absence of a Class C Terminal and to assess the suitability of the actual conditions in the field with the applicable regulatory provisions. The research method used is normative juridical, applying a statute approach and a conceptual approach. The legal sources used include primary legal materials in the form of relevant laws and regulations, as well as secondary legal materials in the form of relevant literature and scientific works. Data analysis was conducted qualitatively through the interpretation of legal norms and their application at the regional level. The results of the study show that the absence of a Class C Terminal in Baubau City has disrupted the local transportation system, weakened supervision of routes, led to the emergence of unofficial terminals (shadow terminals), and decreased public interest in using public transportation. From a legal perspective, this condition shows that the implementation of Minister of Transportation Regulation No. 24 of 2021 has not been maximized and that the role of local governments in providing transportation facilities as part of public services has not been optimal. Therefore, the construction of a Class C Terminal is urgent in order to realize a safe, orderly, efficient, and sustainable transportation system in accordance with the principles of good governance and good public service management.
Co-Authors FAHARUDIN, FAHARUDIN La Ode Ali Mustafa Mardin, Mardin Nasir, La Ode Muhamad Nasir Nasrin Nasrin Simatupang, Minson Wa ode Nurshinta Muhammad