Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN HIBURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Faharudin, Faharudin; Wulandari, Sri
Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio Volume 5, Nomor 1, Januari 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/kanturunawolio.v5i1.1445

The purpose of this study is to determine the juridical review of Hotel and Entertainment tax collection based on Law number 28 of 2009 concerning local tax collection and local retribution of Baubau city, and to find out the obstacles experienced in collecting Hotel and Entertainment tax based on Law number 28 of 2009 concerning local tax collection and local retribution of Baubau city. Researchers used mixed methods, namely quantitative and qualitative. This type of research is normative juridical research using a statutory approach and conceptual approach. Data collection techniques in this research are literature study and field study. The results showed that: (1) the collection of Hotel and Entertainment tax based on Law number 28 of 2009 concerning the collection of local taxes and levies in Baubau city has been well realized; (2) in the Collection of Hotel Tax and Entertainment Tax in Baubau City there are still many obstacles faced. One of them is due to the lack of a tax collection coordinator which slows down the tax collection process.

Implementasi Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Buton Selatan Mili, Sumarlin La; Muhaimin, La Ode; Faharudin, Faharudin
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 5 No. 1 (2025): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v5i1.1264

Settlement of disputes over the election of village heads is the attributive authority of district/city regional heads based on Article 37 Paragraph (6) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, which states "in the event of a dispute over the results of the village head election, the regent/mayor shall resolve the dispute within the time period specified in referred to in paragraph (5)", in conjunction with Article 53 paragraph (1) South Buton Regent Regulation Number 23 of 2017 concerning Election of Village Heads which reads "In the event of a dispute over the results of the Village Head election, the Regent is obliged to resolve the dispute within a period of time. 30 (thirty) days”. However, the resolution of the dispute by the Regent still left a dispute, and resulted in a lawsuit at the State Administrative Court, this was because the nature of the Regent's decision could still be challenged (Beschikking). This research aims to determine the implementation of the South Buton Regent's Regulation Number 23 of 2017 concerning the Election of Village Heads in Resolving disputes over Simultaneous Village Election results in South Buton Regency. This research method is a normative juridical method, by conducting a review of library data or library research (Library Research). The model used is collecting legal materials and conducting analysis. The results of this research are that the Regulations for Settlement of Village Head Election Disputes in South Buton Regent Regulation Number 23 of 2017 concerning Village Head Elections are not regulated implicitly so that changes or separate arrangements need to be made as well as transferring authority in resolving Village Head Election Disputes in accordance with the division of power of an institution.

PENEGAKKAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DI MASA PANDEMI TERHADAP PEMBATASAN AKTIVITAS SOSIAL Fadli, Fandi; Faharudin, Faharudin; Nasrin, Nasrin
Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio Volume 6, Number 1, January 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/kanturunawolio.v6i1.1755

The entire world community agrees that the right to health is a fundamental right that every human being has. The right to health, which was previously seen as just a personal matter related to fate or God's grace, has now experienced a huge paradigm shift to become a legal right which is of course guaranteed by the state. In the midst of the Covid-19 pandemic which has spread almost throughout In the Indonesian region, the Government must be alert in issuing various strategic policies so that it can carry out its obligations to always guarantee the fulfillment of the right to health for all people, of course by enforcing laws based on the principle of equality before the law. This research found that the Government was too slow in taking anticipatory and mitigation measures in tackling the corona pandemic. In the end, the Government declared a Public Health Emergency status and chose Restrictions on social activities as an option to respond to the Public Health Emergency, besides that the Government also had to pay attention to the economic and fiscal sectors according to the country's conditions and capabilities.

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS MENURUT HUKUM PERDATA Asrin Pramita Hasanuddin; Faharudin, Faharudin; Saddam Husein
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 9: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i9.9343

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bersama, undang-undang telah memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian. Pengaturan perjanjian diatur dalam KUHPerdata. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 KUHPerdata menerangkan bahwa, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang, dan pihak lain bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Tujuan penelitian untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli motor bekas. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, pendekatan permasalahan yang berusaha menggali pengaturan dan akibat wanprestasi terhadap perjanjian jual beli. Dalam klausula baku yang ditetapkan oleh showroom, konsumen tidak dapat memilih apa yang dicantumkan dalam perjanjian, umumnya menggunakan klausula baku yang menempatkan konsumen di posisi sulit. Namun ada juga showroom memberikan ketentuan berbeda, Dikarenakan kondisi fisik motor yang tidak selalu sama. Konsumen pun diberikan kebebasan sepanjang pihak showroom motor bekas menyetujui keinginan konsumen tersebut. Konsumen dapat menikmati layanan purna jual dengan mengajukan permintaan kepada Showroom All Motor untuk menjamin motor bekas yang akan di beli. Kesepakatan ini menjadi pegangan konsumen apabila motor bekas yang di beli bermasalah.

PERAN LURAH SEBAGAI PARALEGAL JUSTICE DALAM PENDAMPINGAN HUKUM Nasir, La Ode Muhamad Nasir; Faharudin, Faharudin; La Ode Muhaimin
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 9: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i9.9420

Peran Lurah sebagai paralegal dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Pada hakekatnya paralegal dapat menangani perkara-perkara hukum baik litigasi maupun non litigasi. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Bantuan Hukum yang menjadi dasar paralegal tidak membahas tentang batasan-batasan kewenangan dari paralegal. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan preskipsi mengenai apa yang seyogyanya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Lurah dapat membantu menyelesaikan persoalah hukum, maka orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum salah satunya adalah paralegal. Paralegal merupakan seorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai hukum dengan tujuan agar memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Jenis penelitian yang penulis lakukan menggunakan bentuk deskriptif kualitatif yang menganalisis dan menafsirkan data yang ada.

PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI INDONESIA Mardin, Mardin; Faharudin, Faharudin; La Ode Muhaimin
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 9: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i9.9451

Sistem merit sebagai dasar dalam manajemen kepegawaian sebagaimana terimpisitkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, memberikan harapan bagi terwujudnya pengelolaan Aparatur Sipil Negara secara akuntabel, transparan, dan professional. Hal ini seiring dengan tujuan dari reformasi birokasi yang sudah dideklarasikan lebih dari satu dasa warsa menuju birokrasi dengan pengelolaan pemerintahan yang baik . Salah satu kegiatan manajemen kepegawaian yang dianggap cukup mewakili untuk membahas penerapan sistem merit adalah dalam sistem promosi pegawai. Model promosi pegawai dari waktu ke waktu memang tidak terlepas dari situasi politik Indonesia, sehingga model patronage, dan spoils system dalam praktiknya di Indonesia pernah terjadi dan dianggap sesuai pada zamanya. Artikel ini merupakan hasil dari analisis peraturan perundangan atau metode studi kepustakaan (library research), melalui fokus kajian pada penerapan sistem merit dalam seleksi pejabat pimpinan tinggi (JPT) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam sistem penempatan pegawai negeri sipil di Indonesia telah menerapkan prinsipprinsip sistem merit sejak Undang-undang Kepegawaian Nomor 8 Tahun 74 dan perubahannya pada Undang-undang nomor 43 Tahun 1999, sedangkan komponen merit secara lengkap terpenuhi pada Undang-undang Nomor 5 Tahun terutama dalam penempatan pejabat pimpinan tinggi dalam jabatan.

Implementation of the Legal Value of Bhinci-Bhinciki Coolies of The Sultanate of Buton in The Maintenance of Government Faharudin, Faharudin
SASI Volume 28 Issue 4, December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v28i4.1024

Introduction: Recognition of the existence of customary law in Indonesia has existed since the time of the independence of the Republic of Indonesia, which until now has been formally recognized by amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This is expressly regulated in Article 18B paragraph (1 ) and paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Purposes of the Research: To find out how far the Implementation of Constitutional Law Values of the Dignity of the Seven Buton Sultanates in the Implementation of Government.Methods of the Research: This type of research uses an empirical juridical type, with historical, conceptual and statutory approaches. Data is a collection of information needed in the implementation of a research that comes from various sources. Data obtained from the field both primary and secondary data were analyzed using qualitative analysis techniques, then presented in a descriptive form.Results of the Research: The legal values of Bhinci-bhinciki Coolies in the Baubau City Government include a culture of shame (pomae-maeaka), meaning that they are ashamed to do disgraceful things such as KKN, a culture of caring for each other (popia-piara), a culture of mutual love (poma-maasiaka), and culture of mutual respect (poangka-angkataka), so as to create a harmonious, safe, peaceful and peaceful atmosphere. Teachers value their students, parents love their children, and leaders value their subordinates. Subordinates who excel are given gifts/rewards such as salary increases and regular attention to promotion. Conversely, subordinates who violate are given sanctions/punishment.

TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA Faharudin, Faharudin; Fitra Ramdhany, Setya
Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio Volume 6, Number 2, July 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/kanturunawolio.v6i2.1909

The purpose of the research is to find out the Existence of the Indonesian National Police According to the Three Constitutions and Amendments to the 1945 Constitution. And to find out the Existence of the Indonesian National Police according to the Police Law. The type of research used by the author is normative legal research. The Primary Legal Material used is the 1945 Constitution. After the Amendment, the Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia, Legislation related to the implementation of regional government on the Function of Regional Heads in the Implementation of Regional Government in accordance with the principles of Democracy. And in this case in the form of books, internet media, articles, and others. The existence of the Republic of Indonesia National Police (Polri) in the Indonesian state system is an important part of the dynamics of the relationship between executive power and law enforcement in a democratic state. After the 1998 reforms, the Polri was institutionally separated from the Indonesian National Armed Forces (TNI) and constitutionally directly under the President as Head of Government. This study aims to examine the position, function, and role of the Indonesian National Police (Polri) within the Indonesian constitutional structure based on the constitution, laws, and constitutional practices. Using a normative-juridical approach and qualitative analysis of laws and official documents, it was found that the Polri holds a strategic position in maintaining public security and order, enforcing the law, and protecting and serving the community. However, its existence also faces challenges in terms of accountability, oversight, and independence from political influence. Restructuring the role of the Indonesian National Police (Polri) within the framework of checks and balances and strengthening external oversight institutions is crucial to ensuring the rule of law and a healthy democracy. In conclusion, the existence of the Indonesian National Police (Polri) must continue to be directed towards strengthening professionalism and integrity so that it can effectively carry out its constitutional duties within the Indonesian constitutional system.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search