Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

OPTIMALISASI POTENSI EKOWISATA DI LAHAN HUTAN BAKAU DIKAITKAN DENGAN UPAYA PENCEGAHAN BENCANA PADA WILAYAH PESISIR DESA LUBUK KERTANG Ramlan Ramlan; Nurul Hakim; Muhammad Yusrizal; Fajriawati Fajriawati
Borneo Law Review Volume 2, No 1 Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v2i1.718

Abstract

Kerusakan hutan bakau harus segera dihentikan, karena salah satu fungsi hutan bakau adalah untuk mencegah terjadinya bencana. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan potensi ekowisata di kawasan hutan bakau, sehingga hutan bakau tidak lagi dirusak, melainkan dirawat untuk dijadikan tempat wisata dan pada akhirnya dapat mencegah terjadinya bencana. Pemanfaatan kawasan hutan bakau sebagai objek wisata telah dilakukan oleh masyarakat Desa Lubuk Kertang, tetapi pengelolaan yang dilakukan belum berjalan optimal. Fakta ini menarik diteliti, dan tujuannya untuk mendeskripsikan hambatan optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata, serta memformulasikan konsep optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata guna mencegah bencana di Desa Lubuk Kertang. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif dan bentuknya adalah preskriptif. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen, selanjutnya analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengetahuan, kesadaran dan keterampilan masyarakat untuk pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau masih rendah, belum ada perhatian serius dari Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan instrumen hukum setingkat Peraturan Desa terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau tidak ada. Konsep penting optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau guna mencegah bencana di Desa Lubuk Kertang, yang perlu dikembangkan adalah melalui pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintahan Desa Lubuk Kertang untuk merumuskan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau setingkat Peraturan Desa
PENATAAN VARIABEL REKRUITMEN DAN KARIR HAKIM DI PENGADILAN TINGGI AGAMA ISLAM Nurul Hakim
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 2013: Prosiding Seminar Nasional
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1476.656 KB)

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan akhir merumuskan variabel rekruitmen dan karir hakim. Kontribusi dari veriabel ini bisa digunakan bagi pengayaan ilmu hukum diindonesia, dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.Kata Kunci : Rekruitmen, Karir Hakim, Karakter Hakim.
Studi Normatif Tentang Eksistensi Mahar Perkawinan di Aceh Nurul Hakim
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 2013: Prosiding Seminar Nasional
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2499.045 KB)

Abstract

Perkawinan Adalah sebagai akad untuk beribadah kepada Allah, akad untuk menegakkan syariat islam Allah, dalam rangka membangun rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah.Kata Kunci : Mahar, Hukum Adat, Hukum Islam.
EKSISTENSI 'ILLAT SEBAGAI SARANA DALAM ISTINBATH HUKUM Nurul Hakim
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Vol 7, No 1 (2014): INTIQAD
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3392.001 KB)

Abstract

Menurut Ulama ushul fikih ada beberapa sumber hukum dalam islam, yaitu Alquran, Hadis (Sunnah), Ijma' dan Qiyas. Sesuai dengan urutannya maka penggunaan sumber hukum itu harus diselaraskan dengan urutan pemakaian tersebut. Salah satu sumber hukum itu adalah Qiyas. Qiyas merupakan sumber hukum boleh dikatakan spesifik mengingat sebagai produk hasil pemikiran (ijtihad) manusia terhadap nash, maka qiyas diikat dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sangat ketat yang telah digariskan oleh ulama ushul.Kata kunci : eksistensi, 'illat, istinbath, hukum.
Mengkaji Kembali Eksistensi Mahar Perkawinan Di Aceh Pidie Sebagai Upaya Meminimalisasi Rendahnya Angka Perkawinan Pada Pasangan Usia Mapan (Rancangan Konsep Mahar : Sebuah Revitalisasi Syari'at Islam dan Hukum Adat) Nurul Hakim
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Vol 6, No 3 (2013): JURIDIKTI
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3760.861 KB)

Abstract

Perkawinan Adalah sebagai akad untuk beribadah kepada Allah, akad untuk menegakkan syariat Allah, dalam rangka membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahma.Kata Kunci : Eksistensi mahar, Aceh Pidie, Angka Perkawinan.
Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah Nurul Hakim
EDUTECH Vol 5, No 1 (2019): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (636.242 KB) | DOI: 10.30596/edutech.v5i1.2761

Abstract

Sumber hukum Islam yang paling utama adalah Alquran dan Sunnah. Kedua sumber tersebut tidak perlu lagi diragukan sebagai sumber hukum dalam Islam. Alquran dan Sunnah menjadi sumber hukum yang saling berkaitan satu sama lain. Fungsi sunnah sebagai bayan tasyri’, bayan tafsir dan bayan taqrir mengindikasikan bahwa antara Alquran dan Sunnah memiliki korelasi yang sangat erat. Tidak demikian halnya dengan para orientalis yang meragukan otentisitas sunnah sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Para orientalis berpendapat bahwa pembukuan hadis yang dilakukan jauh setelah Nabi Muhammad saw wafat, menjadi hal yang sangat dipertanyakan keaslian hadis tersebut. Para orientalis tersebut beranggapan bahwa sunnah tidak lain hanya merupakan tradisi Arab praIslam sehingga tidak mungkin menjadikannya sebagai sumber hukum Islam.Sumber hukum Islam yang paling utama adalah Alquran dan Sunnah. Kedua sumber tersebut tidak perlu lagi diragukan sebagai sumber hukum dalam Islam. Alquran dan Sunnah menjadi sumber hukum yang saling berkaitan satu sama lain. Fungsi sunnah sebagai bayan tasyri’, bayan tafsir dan bayan taqrir mengindikasikan bahwa antara Alquran dan Sunnah memiliki korelasi yang sangat erat. Tidak demikian halnya dengan para orientalis yang meragukan otentisitas sunnah sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Para orientalis berpendapat bahwa pembukuan hadis yang dilakukan jauh setelah Nabi Muhammad saw wafat, menjadi hal yang sangat dipertanyakan keaslian hadis tersebut. Para orientalis tersebut beranggapan bahwa sunnah tidak lain hanya merupakan tradisi Arab praIslam sehingga tidak mungkin menjadikannya sebagai sumber hukum Islam.
Mengekplorasi Model Rekruitmen Dan Karir Hakim Bagi Pembinaan Karakter Hakim di PTA Medan Nurul Hakim
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Vol 6, No 3 (2013): JURIDIKTI
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3553.616 KB)

Abstract

Fenomena yang terjadi dalam rekruitmen dan karir hakim belum didasarkan pada norma-norma profesionalisme, pengetahuan atau kemampuan pribadi hakim yang bersangkutan, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti sistem rekruitmen cenderung tertutup, KKN dalam keputusan perkara, didalam proses peradilan yang melahirkan putusan hakim yang kurang mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. 
The Enforcement of Human Rights Through Implementing of The Sharia Nurul Hakim
Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR) Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/ijessr.v1i1.4876

Abstract

Many Western law experts state that Islamic sanctions on criminal law are sadistic, cruel, so that universal human rights are violated. In the perspective of Western human rights the paradigm of thinking like that has long been embedded to this day. On the other hand, in a different perspective human rights in Islam explain that the legal sanctions contained in Islamic criminal law pay more attention to aspects of human rights, such as the protection of the rights of victims and victims' families and protect the rights of the community. The existence of death sanction in a murder case, is part of an effort to eliminate the sense of revenge, anger, that is in the victim's family. Legal sanctions in Islamic criminal law aim to provide social protection by ensuring the realization of human rights in society.
LAW OF WARRANTY OF HALAL PRODUCTS AS A PROTECTION OF MUSLIM CONSUMERS IN INDONESIA Nurul Hakim
Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR) Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/ijessr.v2i1.6411

Abstract

The law that provides legal protection for Muslim consumers in Indonesia has long been missed. This is because the number of products sold and circulated in Indonesia is questionable as halal, while Muslims are the largest community in Indonesia. Based on these facts, it is a necessity that Muslims need protection for what they consume and the State is obliged to provide that protection. The basis for the need for regulations related to halal products is the existence of an order from the Koran for Muslims to consume halal and good food. The Draft Law on Halal Products itself is in the process of discussing fiercely, because there are several parties who state that there is no need for the state to interfere too much with the halal or haram that is consumed by the public. Finally, Law Number 33 of 2014 concerning Guarantee of Halal Products was issued, even though it was at the end of Susilo Bambang Yudhoyono's reign. The issuance of Law Number 33 of 2014, at most gives an order to producers to immediately process their halal guarantees to the Indonesian Ulema Council to issue halal certificates.