Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kosmik Hukum UMPurwokerto Law Review Collegium Studiosum Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Indriati Amarini
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PERBANDINGAN SISTEM PERS YANG BERLAKU PADA ERA ORDE BARU DAN ERA REFORMASI BERDASARKAN UU PERS Indriati Amarini; Tri Hartomo
Kosmik Hukum Vol. 12 No. 2 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i2.776

Abstract

Pers pada Era Orde Baru sangat dikendalikan oleh pemerintah. Kontrol pemerintah terhadap Pers tidak dapat diragukan lagi, begitu juga dengan pegaruhnya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru sangat tidak mendukung keberadaan Pers. Salah satu contohnya adalah kebijakan Surat Izin untuk Penerbitan Pers (SIUPP), yang mana sangat tidak Pro-Pers. Pers mengalami kesulitan saat dituntut untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang secara alamiah melekat padanya, khususnya fungsi mereka bagi masyarakat (Panuj Redi, 1997: 34).
AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HAK MANTAN ISTRI DAN ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO) Susilo Wardani; Indriati Amarini
Kosmik Hukum Vol. 11 No. 2 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.811

Abstract

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama. Dalam hal cerai talak Pengadilan Agama Purwokerto selalu mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut’ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak, walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri sehingga istri pun juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik atas nafkah anak, iddah dan mut’ah. Jika cerai gugat dari istri, disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus mengajukan nafkah untuk istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah anak, namun hakim Pengadilan Agama tidak wajib untuk membebankan kepada mantan suami atas biaya penghidupan atau nafkah kepada mantan istri dan anak jika istri tidak menuntut hal tersebut karena hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 178 ayat 3 HIR. Jika suami lalai terhadap kewajiban yang dibebankan oleh hakim terhadap mantan istri maupun anaknya maka mantan istri berhak mengajukan eksekusi dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama menurut ketentuan yang berlaku. Kata-kata Kunci : akibat perceraian,hak mantan istri & anak
MENGEFEKTIFKAN SANKSI PIDANA KORPORASI DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Kasus Kebocoran Sumur Minyak Montara di Laut Timor) Indriati Amarini
Kosmik Hukum Vol. 16 No. 1 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i1.1272

Abstract

Persoalan lingkungan menjadi semakin kompleks, tidak hanya bersifat praktis, konseptual, ekonomi saja, tetapi juga merupakan masalah etika baik sosial maupun bisnis. Hukum pidana tidak hanya melindungi alam, flora dan fauna (the ecological approach), tetapi juga masa depan kemanusiaan yang kemungkinan menderita akibat degradasi lingkungan hidup (the antropocentris approach). Sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup seringkali mengalami kendala yaitu diantaranya mencari ahli kehutanan, ahli perkebunan, ahli pidana korporasi memerlukan waktu yang lama, saksi atau calon tersangka tidak diketahui keberadaannya, terutama warga asing serta kondisi geografis sulit dijangkau. Dalam kasus Montara maka perlu adanya upaya-upaya mengorganisasikan secara sistematis kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan secara berpasangan langkah-langkah yuridis (penggunaan hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana) maupun langkah-langkah non yuridis dalam bentuk tindakan-tindakan pencegahan dalam mengatasi kendala-kendala di atas. Selain itu diperlukan kerjasama penegakan hukum dengan pendekatan multi-door (terpadu). Kata kunci: sanksi, pidana korporasi, lingkungan hidup
Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Rizkon Maulana; Indriati Amarini; Ika Ariani Kartini
Kosmik Hukum Vol. 19 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v19i2.8219

Abstract

The fulfillment of political rights for persons with mental disabilities in general elections has not been running as it should be. Pros and cons arise when collecting data on citizens who have the right to vote at the time of general elections. This research analyzes how the fulfillment of the political rights of persons with mental disabilities in legislation and the obstacles experienced in fulfilling the political rights of persons with mental disabilities. This research is a normative juridical study using secondary data as the main data, namely books, journals, research results, and legislation. Secondary data were analyzed normatively qualitative. The results showed that the political rights of persons with disabilities, including persons with mental disabilities, are a component of human rights that must be fulfilled in a democratic country. The fulfillment of the political rights of persons with disabilities is generally based on Law Number 8 of 2016, namely Article 13 which stipulates that persons with disabilities have the political right to vote and be elected in public office. These rights are important to be respected, protected and fulfilled in order to achieve justice for eliminating political discrimination against persons with disabilities. As for the obstacles experienced in fulfilling the political rights of persons with mental disabilities, namely the difficulty in conveying socialization materials to persons with mental disabilities and the level of voter participation among persons with mental disabilities is still low.Keywords: Political Rights, General Election, Mental Disability
Co-Authors Arigo Henry Pradana Astika Nurul Hidayah Emilia Fitriyani Indra Susanto Indriyani Novitasari Kartini, Ika Ariani Rahtami Susanti Rizkon Maulana Setianingsih, Susi Susilo Wardani Tri Hartomo