Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Idea Hukum Soedirman Law Review
Noer Indriati
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
SIKAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Noer Indriati; Muhammad Taufiq; Wismaningsih Wismaningsih
Jurnal Idea Hukum Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH Unsoed

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2019.5.1.111

Abstract

The community has the authority to regulate and resolve the matter themselves according to local aspirations. It is clear that the position of trying to reassert the community is the subject of autonomy is not the object of autonomy. The decentralization policy explicitly also uncover the essence of autonomy as authorities set up and take care of his household. The aim’s to analyze the against public participation in rulemaking. The method of the research is socio legal approach, the data sources used are primary data and secondary data, with analysis in quantitative diskriptif.Results of the research as follows: the participation of youth in the formation of Regulatory Region of Pilkades 50% of respondents indicate a very high participation,. Participation of mothers PKK/dawis high participation 43.54 and the general public towards 35.51% showed very high participation, 60.98% of respondents participated in height and 2.91% of respondents indicating participation is quite high. The participation of notable clerics against Perda Pilkades 42.4% of respondents indicate a very high participation, 46.40% of respondents indicate high participation and 7% of respondents indicating participation is quite high.
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE TREATIES (MLATs) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERANTASAN KEJAHATAN INTERNASIONAL Noer Indriati
Jurnal Dinamika Hukum Vol 9, No 2 (2009)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2009.9.2.218

Abstract

International contractual law is an order which must respect and adhered by pertinent of the parties in agreement. The formal and informal relation between the citizen or corporate have very intensively. International badness which pass boundaries jurisdiction of the state have increase in the form which is sophisticated and the frequency which progressively often. Because of international badness which have more progressively is needed cooperation between the state which it is more coordinated as straightening of law. Mutual Legal Assistance Treaties (MLATS) emerge because eradication of insufficient badness upheld by agreement of extradition. Form of Mutual Legal Assistance Treaties (MLATS) have agreed on, for example United Nations Convention Against Corruption Year 2003, United nations Conventions Against Transnational Organized Crime Year 2000. While in the level of ASEAN, Treaty Mutual Legal Assistance in Criminal Matters year 2004. Kata kunci: kejahatan internasional, perjanjian internasional
Penyelesaian Sengketa antara Qatar V. Uni Emirat Arab Mengenai Tindakan Diskriminasi Rasial (Studi Tentang Putusan Mahkamah Internasional Nomor 172 Tahun 2018) Puspo Sari Sulastri; Noer Indriati; Wismaningsih Wismaningsih
Soedirman Law Review Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.1.21

Abstract

Uni Emirat Arab melakukan blokade terhadap Qatar dengan memutus hubungan  diplomatik  pada  2017.  Ketegangan  ini  terjadi  karena  adanya dugaan Qatar mendukung kelompok Islam radikal seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan Front al Nusra, yang berafiliasi dengan al-Qaida. Qatar menuntut Uni Emirat Arab atas diskriminasi rasial dan pelanggaran hak asasi manusia dan telah melanggar Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau International Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Racial  Discrimination (ICERD) 1969. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum internasional  universal  dan  regional  yang  mengatur  tentang  diskriminasi rasial dan menganalisis penyelesaian sengketa antara Qatar v. Uni Emirat Arab mengenai tindakan diskriminasi rasial berdasarkan Putusan Mahkamah Internasional Nomor 172 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.  Data dalam penelitian  ini berasal dari data sekunder  yang  disusun secara sistematis dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  disimpulkan  bahwa UEA telah  melanggar  kewajibannya  berdasarkan  Pasal  2,  4,  5,  6,  dan  7 ICERD. Sengketa ini diselesaikan melalui Mahkamah Internasional dengan mengeluarkan  Keputusan  Sementara  (Provisional  Measure)  berdasarkan Pasal 41  Statuta  Mahkamah  Internasional setelah  sebelumnya  diupayakan melalui mediasi. Keputusan Sementara tersebut berisi: keluarga Qatar yang dipisahkan agar dipersatukan kembali, siswa Qatar diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan mereka di Uni Emirat Arab, warga Qatar diizinkan mengakses ke pengadilan di Uni Emirat Arab, kedua pihak harus menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat memperburuk perselisihan.Kata   Kunci :   Penyelesaian   sengketa;   diskriminasi   rasial;  Mahkamah Internasional 
Responsiveness of Law to Social Development Indriati, Noer
Jurnal Idea Hukum Vol 10, No 1 (2024): Jurnal Idea Hukum0
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2024.10.1.511

Abstract

Kajian Tentang Tanggung Jawab Negara Akibat Korban Kejahatan Genosida di Darfur, Sudan, Tahun 2010 Pratama, Dimas Aji; Suherman, Ade Maman; Indriati, Noer
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.28

Abstract

Tanggung  jawab  negara  timbul  akibat  dari  kedaulatan  negara.  Tanggung jawab negara dapat diterapkan terhadap tindakan negara yang melanggar perjanjian, tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannkontraktual, serta tindakan-tindakan negara yang  menimbulkan  kerugian  terhadap  warga  negara  atau  warga  negara  lain. Kaitannya dengan kasus di Darfur, Sudan, terjadi kejahatan genosida dilakukan Presidan Sudan, Omar Hassan Ahmad Al Bashir yang mengakibatkan 300.000 orang meninggal, 1,65 juta orang terlantar di Darfur dan lebih dari 200.000 mengungsi ke negara tetangga, Chad. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan atas kejahatan genosida  ditinjau  dari  hukum  internasional,  serta  tanggung  jawab  negara  akibat korban  kejahatan  genosida  di  Darfur,  Sudan.  Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Semua data dalam  penelitian  ini  berasal  dari  data sekunder  yang disusun  secara sistematis dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil Penelitian yaitu kejahatan genosida ditinjau dari hukum internasional terdapat dalam Konvensi Genosida 1948 Statuta International Criminal Tribunal for The  Former  Yugoslavia  (ICTY),  International  Criminal  Tribunal  for  Rwanda (ICTR), dan Statuta Roma   1998.   Mahkamah   Pidana   Internasional   telah mengeluarkan surat perintah penangkapan sebanyak dua kali terhadap Omar Hassan Ahmad Al Bashir pada 4 Maret 2009, dan 12 Juli 2010, namun hingga tahun 2019, ICC masih belum dapat menangkap Omar Hassan Ahmad Al Bashir. Negara Sudan belum bertanggung jawab secara nyata terhadap Warga Negara Sudan khususnya etnik Fur, Masalit dan Zaghawa atas terjadinya genosida di Darfur, Sudan hingga 2019 tidak dapat mengadili pelaku kejahatan genosida dan belum bertanggung jawab melakukan pemulihan kepada korban atas kerusakan dan kerugian baik material maupun moral akibat tindakan genosida.Kata kunci: Kedaulatan Negara, Tanggung Jawab Negara, Genosida
Co-Authors Ade Maman Suherman Muhammad Taufiq Pratama, Dimas Aji Puspo Sari Sulastri Wismaningsih Wismaningsih