Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik jurnal niara PubBis : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
Irfan Ridwan Maksum
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Selama Pandemi Covid-19 Di Provinsi DKI Jakarta Rachmawati; Irfan Ridwan Maksum
Jurnal Niara Vol. 15 No. 2 (2022): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.377 KB) | DOI: 10.31849/niara.v15i2.9946

Abstract

Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta dilalui dari tahapan Pelaksanaan, Hasil (Output) dan Dampak (Outcomes). Pada Tahap pelaksanaan upaya pemenuhan hak anak selama pandemi covid-19 masih berpedoman kepada RPJMD dan Rencana Kinerja dari setiap SKPD/UKPD dan lembaga, Kebijakan Kota Layak sudah terlihat dan dirasakan seperti adanya Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pemenuhan kebutuhan anak selama Pandemi Covid-19. Sedangkan dari sisi dampak (outcome) pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memenuhi dan mengaspirasi seluruh hak-hak anak untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi anak untuk dapat bertumbuh. Faktor yang mempengaruhi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak selama Pandemi Covid-19 antara lain adalah sikap dan komitmen pemerintah yang kuat terhadap penerapan Kebijakan Kota Layak Anak. faktor yang menghambat antara lain: (1) hubungan antar organisasi; komunikasi, dan koordinasi belum terjalin baik antara Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak; (2) belum adanya kesadaran dari Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam hal tugas, fungsi dan tanggungjawab serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam mewujudkan Kota Layak Anak; (3) terbatasnya sumber daya antara lain anggaran untuk mendukung Kota Layak Anak dan Upaya pemenuhan Hak Anak selama Pandemi Covid-19, (4) Partisipasi Orang tua dan Masyarakat sampai saat ini belum terlihat maksimal guna mendukung upaya pemenuhan hak anak selama Pandemi Covid-19.
Tata Kelola Kehutanan Di Provinsi Jambi Yenny Cheriani AR; Irfan Ridwan Maksum
Jurnal Niara Vol. 15 No. 3 (2023): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v15i3.10356

Abstract

Permasalahan tata kelola hutan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian, terjadi fenomena-fenomena yang terjadi di Provinsi Jambi terkait tata kelola hutan seperti kebakaran hutan, dan penyerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perizinan tata kelola kehutanan serta kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam tata kelola kehutanan sebagai wujud kebijakan desentralisasi serta kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dinamika desentralisasi tata kelola kehutanan serta mengalisa konstruksi keterlibatan lembaga pemerintah pusat, daerah dan stakeholder dalam tata kelola kehutanan studi kasus di Provinsi Jambi. Peneliti menggunakan metode kualitatif post postvsm dan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang terjadi di lapangan secara mendalam. Hasil dari penelitian ini, dinamika desentralisasi tata kelola kehutanan yang ada di Provinsi Jambi terdapat pada dimensi pemberian informasi yang terpecaya, penangan konflik, penyediaan infrastruktur oleh pemerintah, mekanisme aturan yang terstruktur serta penetapan aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Dalam keterlibatan stakeholder pada tata kelola kehutanan ditelaah dari dimensi teknik analisis dasar stakeholder, jaringan kekuasaan versus jaringan kepentingan pada setiap stakeholder, diagram pengaruh stakeholder, diagram dasar kekuasaan dan arah kepentingan, pemanfaatan kepentingan individu stakeholder untuk kebaikan bersama, peta bingkai masalah yang dihadapi stakeholder serta kisi-kisi analisis etika yang dimiliki oleh setiap stakeholder
Co-Authors Ariani Pujilestari AZHAR KASIM Azhar Kasim Harry Nenobais Rachmawati Safitri Rangkuti Sylvia Sarumaha Yenny Cheriani AR