Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-'Adalah AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW
Irwantoni Irwantoni
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERANAN BANTUAN HUKUM DALAM MENYELESAIKAN PERKARADI PENGADILAN AGAMA (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang Bandar Lampung) Irwantoni, Irwantoni; Zaelani, Abdul Qodir; Nasution, Chaidir
ASAS Vol. 10 No. 01 (2018): Jurnal Asas
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v10i01.3266

Abstract

Bantuan hukum merupakan suatu upaya untuk membantu orang lainyang tidak mampu secara finansial dalam rangka untuk mencari keadilan, ini merupakan suatu Hak Azazi Manusia (HAM) yaitu hak dasar yang diakui secara universal dan melekat pada diri setiap manusia sejak dilahirkan. Salah satu dari prinsip HAM adalah perlakuan yang sama dimuka hukum. Program bantuan hukum ini merupakan hal yang baru bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang diberikan kepada kepada rakyat kecil yang tidak mampu/miskin dan buta hukum. Gejolak pemberian bantuan hukum kapada rakyat miskin dan tidak mampu diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) No. 10 Tahun 2010, yang memberi amanah kepada Pengadilan untuk mewujudkan keadilan bagi orang yang mencari keadilan yang kurang mampu. Dengan banyaknya perkara yang masuk hingga mencapai ribuan perkara setiap tahun di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang, maka sangat menarik untuk diteliti tentang bagaimana peranan bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini : Bagaimana gambaran secara umum  Lembaga Bantuan Hukum menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, bagaimana sejarah perkembangan Lembaga bantuan Hukum di Indonesia dan bagaimana  peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan.Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara di Pangadilan dan untuk mengetahui mekanisme untuk mendapatkan jasa bantuan hukum.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif empiris dengan metode pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian berdasarkan dengan fakta dan data.Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.Analisis yang digunakan adalah dengan metode analisis deskriptif. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa secara umum Lembaga Bantuan Hukum merupakan salah satu lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin di samping lembaga kemasyarakatan lainnya, adapun sejarah perkembangan lembaga bantuan hukum di Indonesia sangat baik dan diterima oleh rakyat Indonesia, meskipun pada awalnya lembaga ini merupakan pemikiran kolektif karena adanya ketimpangan dalam penegakkan hukum di Indonesia serta peranan lembaga bantuan hukum menyadarkan masyarakat akan hak-haknya didepan hukum.Kata Kunci : Peranan Bantuan Hukum, Pengadilan Agama.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ANTI MONOPOLI (LAW ENFORCEMENT) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 PADA BISNIS TRANSPORTASI UDARA Irwantoni, Irwantoni; Kurniati, Herlina
ASAS Vol. 13 No. 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v13i1.9327

Abstract

Tingginya animo masyarakat terhadap transportasi udara menjadi acuan bagi maskapai untuk memburu modal, bahkan berutang demi ekspansi bisni, salah satu yang dilakukan yaitu menambah jumlah pesawat dan rute, hal ini pula membuat persaingan antar maskapai semakin keras, maskapai beranggaran terbatas tak mau ketinggalan memperluas posisi pasar mereka. Pesawat berbiaya rendah atau Low Cost Carrier (LCC) mulai mendominasi industry, meskipun UU Nomor 5 tahun 1999 telah mengatur tentang bisnis transportasi udara nyatanya tidak menjadi solusi akan penegakan hukum yang adil sehingga penelitian ini berfokus pada bagaimana penegakan Hukum Anti Monopoli (Law Enforcement) pada sistem Transportasi Udara (Pesawat), dan bagaimana peran pemerintah dalam prakteknya untuk mengawasi mengenai tarif batas atas penumpang pesawat udara?Adapun Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data-data dari sumber hukum sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan metode yuridis-kualitatif. Hasil penelitianPenegakan Hukum Anti monopoli pada sistem transportasi udara menurut UU No. 5 tahun 1999 sangat tegas akan diproses pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), jikalau tidak selesai pada tingkat KPPU maka akan diajukan ke Peradilan Umum. Sedangkan dalam aspek Hukum Islamnya harus memenuhi tiga aspek kepentingan, yaitu daruriyyah, hajiyyah, tasiniyyah dan peran pemerintah harus melakukan berbagai upaya pengawasan terhadap perilaku monopoli yang berujung kepada penguasaan harga pasar. Apabila telah terjadi penguasaan harga pasar, maka pemerintah berhak memaksa para pengusaha untuk menetapkan harga tersebut dengan harga standar yang berlaku dipasar.
Application Of Modern Monetary Theory In Efforts For Country Economic Recovery From Islamic Economic Perspective Putri, Mega Aulia; Pane, Erina; Irwantoni, Irwantoni
ASAS Vol. 16 No. 1 (2024): Asas, Vol. 16, No. 01 Juni 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v16i1.18778

Abstract

The global economic crisis is when all sectors of the world market economy experience a collapse (a state of emergency) and affect other sectors worldwide. To reduce the deficit, the DPR proposed money printing by observing the policies of several countries that carry out economic stimulus through printing money, as has been implemented by America and China, but the proposal from the DPR was rejected by the Ministry of Finance and BI because it was thought to cause inflation, but several countries in the eurozone have implemented MMT to be a solution to the economic crisis. Proponents of MMT argue that governments can print money to fund spending without causing inflation, as long as they manage the money supply and keep inflation rates low. This research aims to explain explicitly the application of MMT to improve the country's economy and how the concept of MMT is from an Islamic economic perspective. The method used in this article is qualitative library research. The study concludes that several countries, especially in Europe, have used the MMT concept to be applied to a country's economic development. Several pro-MMT experts explained that printing money will not result in inflation in the country as long as it manages the money supply and the inflation rate remains low, from an Islamic Economics perspective. Also, MMT is not contradictory because the MMT concept is something that humans use as a price standard, a means of exchange transactions, and a means of storage.Keywords: Economy; Inflation; Money;
Peranan Siyâsah Syar’iyyah dalam Memahami Nas-nas Agama Irwantoni, Irwantoni
al-'adalah Vol 9 No 1 (2012): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v10i1.268

Abstract

Perdebatan peranan siyâsah syar’iyyah sebagai salah satu metode penentuan hukum Islam telah menjadi intellectual discourse para ulama dahulu dan masa kinisebagaimana yang termaktub di dalam banyak literatur baik klasik maupun kontemporer.Kajian ringkas ini berasaskan pada pemahaman ciri-ciri dan karakteristik golongan ifrâth, tafrîth dan wasath dalam merespon kedudukan siyâsah syar’iyyah. Hal ini diharapkan dapa t membantu kaum Muslimin dalam memahami peta pemikiran Islam yang nampak dalam realitas sosial dalam upaya menggapai cita-cita Islam sebagaimana terdapat di dalam Alquran dan sunnah.
Reforming the Parliamentary Threshold in Indonesia's General Elections: A Legal and Fiqh Siyasah Dusturiyah Perspective Barqi, Suha Yusbairoh; al Arif, M. Yasin; Irwantoni, Irwantoni
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v4i2.24326

Abstract

This study examines the issues surrounding the establishment of the parliamentary threshold in Indonesian elections from 2009 to 2024, as well as the urgency of its reform, from the perspective of fiqh siyasah dusturiyah. The study aims to analyze the impact of the parliamentary threshold on the multi-party system and the stability of democracy and to offer solutions based on Islamic legal studies. The research employs a juridical-normative method with both a legislative and conceptual approach. Data were collected through literature studies, including legal documents, scholarly journals, and court proceedings. The study results show that applying the 4% parliamentary threshold in Law No. 7 of 2017 has led to negative consequences, such as the significant waste of valid votes and the limited access of smaller parties to the Parliament. From the perspective of fiqh siyasah dusturiyah, this policy does not fully align with the principle of maslahat, as it creates imbalances in political representation. Therefore, a threshold revision to a more rational figure, such as 1%, is needed to minimize wasted votes and reinforce the principle of democratic justice. The conclusion emphasizes that the threshold size must consider the maslahat (benefit) of society and align with the principles of fiqh siyasah dusturiyah to support implementing a more inclusive and just electoral system.
Co-Authors Abdul Qodir Zaelani Barqi, Suha Yusbairoh Chaidir Nasution Erina Pane Herlina Kurniati M. Yasin Al Arif Putri, Mega Aulia