Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.037

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Akuntansi dan Keuangan Jurnal Lex Suprema Jurnal Farmasi Komunitas Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam

Muhammad Nur Fathoni

Unknown Affiliation

Author-ID : 2907067

Religion Humanities Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Identifikasi Pengetahuan Masyarakat Usia Produktif mengenai Obat Tradisional sebagai Imunomodulator di Masa Pandemi COVID-19 Muhammad Nashrullah; Siti Umi Anisah; Salsa Lina Agustin; Brenda Norton Sudjaya; Muhammad Nur Fathoni; Febe Harum Asmoro; Luh Karlina Febriyani Putri Angkasa; Elsa Safira Prameswari; Muhammad Aji Syahbana; Syarifa Dyfianti; Hanni Prihhastuti Puspitasari
Jurnal Farmasi Komunitas Vol. 9 No. 1 (2022): JURNAL FARMASI KOMUNITAS
Publisher : Universitas Airlangga

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit yang menjadi krisis kesehatan dunia dikarenakan penyebarannya yang sangat cepat. COVID-19 bisa dicegah dengan kondisi imun yang baik. Imunitas yang baik juga dapat mempercepat penyembuhan pasien COVID-19. Salah satu upaya untuk meningkatkan imunitas ialah dengan menjaga pola hidup sehat. Selain itu, dapat dilakukan dengan mengkonsumsi imunostimulan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Imunostimulan juga dapat diperoleh dari tanaman herbal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan masyarakat usia produktif mengenai obat tradisional sebagai imunomodulator di masa pandemi COVI-19. Metode yang digunakan yaitu survei menggunakan kuesioner. Hasil survei yang dilakukan pada 133 responden menunjukkan bahwa pengetahuan responden mengenai pengertian jamu secara umum dan jamu sebagai imunomodulator masih kurang. Frekuensi konsumsi jamu selama pandemi COVID-19 lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi terutama dalam bentuk jamu racikan. Sementara itu, pengetahuan masyarakat terkait pengolahan jamu dinilai cukup.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR APABILA TERJADI KERUSAKAN PADA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIAKIBATKAN OLEH PEKERJA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN KELOTOK BALIKPAPAN â€“ PPU Muhammad Nur Fathoni
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.023 KB)

Transportasi adalah sarana yang penting dalam kebutuhan setiap orang, keberadaan pelabuhan kelotok dan speed boat Kampung Baru sangat membantu perekonomian Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Akan tetapi berbagai sarana dan prasarana transportasi memiliki karakteristik pelayanan yang berbeda, mulai dari daya tampung, kecepatan, biaya, kenyamanan, keselamatan dan lain sebagainya yang menjadi pertimbangan bagi pengguna dalam memilih jenis sarana transportasi yang akan digunakan. Pengelolaan dan pelayanan pelabuhan kelotok Kampung Baru dalam hal ini masih dikelola oleh perseorangan sering tidak memperhatikan keselamatan penumpang dan barang milik penumpang, hal ini jelas tidak sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terkait kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi penumpang. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik kendaraan bermotor apabila terjadi kerusakan pada kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh pekerja bongkar muat di pelabuhanÂ kelotok Balikpapan-PPU? dan bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pengelola jasa apabila terjadi kerusakan terhadap pemilik kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh pekerja jasa bongkar muat di pelabuhan kelotok Balikpapan-PPU?Â Â Â Â Â Â Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan serta data langsung dari pelabuhan kelotok Kampung Baru. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka.Â Â Â Â Â Â Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum bagi pengelola pelabuhan, pemilik kapal dan pekerja bongkar muat kendaraan bermotor sampai saat ini masih belum maksimal karena keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah melalui KSOP dan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, meskipun memiliki kewenangan yang sedikit pemerintah dapat melakukan penegakan hukum preventif dan represif. Dari pihak Dinas Perhubungan Kota Balikpapan hanya dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bongkar muat dan penyeberangan orang dan barang, sedangkan KSOP yang seharusnya bisa melakukan penindakan karena yang mengeluarkan izin tetapi sampai sekarang belum bisa melakukan penindakan.Â Kata Kunci: Transportasi, Pelabuhan, Kelotok, Kendaraan Bermotor

Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāshid Syarī’ah (Sebuah Kajian Komprehensif) Muhammad Nur Fathoni; Nawa Angkasa; Tarmizi Tarmizi
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2023): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Marriage based on the provisions of Allah and His Messenger will make a happy household in this world and the hereafter based on sharia. The development of current trends in communication, information and technology can disrupt the noble value of marriage if it is misunderstood and misused. The real negative impact that occurs in society is the increasing number of women who become pregnant outside of marriage due to promiscuity. This study aims to examine the law of pregnant marriages in terms of three legal perspectives; Mazhab Fikih, Compilation of Islamic Law (KHI) and Maqāshid Shariā'h. This research is literature research with a literature approach. This type of research is library research with a document study approach where primary and secondary data are obtained from books, journals, books and references that discuss pregnant marriages. The results of this study found that the Ulama Mazhab Fikih discusses the act of pregnant marriage in Fikih and there is khilafiyyah related to the provisions and conditions for pre-marrying women who are pregnant outside of marriage and after marriage. The Compilation of Islamic Law (KHI) which regulates pregnant marriages in article 53 has fulfilled the five main objectives of sharia (adh-Dharūriyyah al-Khamsah); maintaining religion, soul, intellect, offspring/honor, and property after being reviewed with Maqāshid Sharī'ah.

KONSEP NAFKAH MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Riyan Erwin Hidayat; Muhammad Nur Fathoni
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2022): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Livelihood is meeting the needs of food, shelter, and the wife's treatment, and it is clear that a husband is obliged to provide maintenance to his wife. Based on the law, maintenance is a husband's obligation to his wife that must be met in the form of household needs in accordance with the husband's ability. However, at present, there are various disputes regarding what conditions are included in subsistence, especially in terms of types of subsistence. Therefore, this research is a study that discusses the concept of living according to Muhammad Syahrur and the Compilation of Islamic Law. About how the relevance of his thoughts. To know the relevance of Muhammad Syahrur and the Compilation of Islamic Law regarding maintenance. The type of research used is library research, so the research is not a "trial and error" activity (a step of activity carried out to try and try again). Based on the explanation of Law Number 1 of 1974 concerning marriage and KHI, it can be concluded that the husband is obliged to provide maintenance for his wife because maintenance is the second obligation of the husband to his wife after the husband gives the dowry to the wife.

DAMPAK ISLAMIC CORPORATE SOCIAL REPORTING DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK Alvita Tyas Dwi Aryani; Riska Naila Zulfa; Muhammad Nur Fathoni
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 13, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jak.v13i2.3290

This quantitative study aims to examine the impact of Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) and ownership structure on tax avoidance. The research population consists of companies listed on the Jakarta Islamic Index (JII) for the period 2019-2023, with a sample of 60 companies selected using purposive sampling. The structural model was tested using the SmartPLS application. The results indicate that ICSR, managerial ownership, and government ownership have a negative effect on tax avoidance. Conversely, foreign ownership and institutional ownership do not have a significant impact on tax avoidance. The negative influence of ICSR and managerial ownership suggests that companies applying Islamic values and having strict oversight tend to be more compliant with tax obligations. On the other hand, the lack of significance for foreign and institutional ownership may be due to a focus on profitability and limited involvement in tax policies.

Integrating Islamic Family Law and Gender Equality: A Comparative Study of Legal Reform and Social Norms in Contemporary Indonesia and Morocco Ahmad Ash Shiddieqy; Akhmad Roja Badrus Zaman; Sumayyah Faqihah; Muhammad Nur Fathoni; Dinda Difia Madina
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 2 (2025): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v7i2.7101

Purpose - This study analyzes how the reform of the Islamic family law framework in Indonesia and Morocco interprets and accommodates gender equality values in their respective socio-legal contexts. Method – This study uses qualitative methods and literature analysis. The main sources include the Indonesian Marriage Law No. 1 of 1974 and the Moroccan Family Code of 2004 (Mudawwanah al-Usrah). The data were analyzed thematically to identify similarities and differences in the rules and application of gender-inclusive legal norms in Indonesia and Morocco. Findings – Both legal systems are rooted in Islamic Sharia principles and provide formal protections for women and children, such as women's right to file for divorce and the priority of children's welfare in custody decisions, but they differ in the structure of gender relations. Morocco has adopted an egalitarian model that recognizes wives as legal partners equal to their husbands. Meanwhile, Indonesia maintains a hierarchical model in which the husband is placed as the head of the family, reflecting the patriarchal norms that still prevail. This difference highlights the interaction between legal reform and the dominant social and cultural logic. Research implications – This study offers critical insights into the capacity of Islamic family law to adapt to greater gender inclusivity. Originality/value – This study contributes to the discourse on Islamic legal reform by illustrating how gender equality can be negotiated within sharia-based legal systems.

Co-Authors Ahmad Ash Shiddieqy Akhmad Roja Badrus Zaman Alvita Tyas Dwi Aryani Brenda Norton Sudjaya Dinda Difia Madina Elsa Safira Prameswari Febe Harum Asmoro Hanni Prihhastuti Puspitasari Luh Karlina Febriyani Putri Angkasa Muhammad Aji Syahbana Muhammad Nashrullah Nawa Angkasa Riska Naila Zulfa Riyan Erwin Hidayat Salsa Lina Agustin Siti Umi Anisah Sumayyah Faqihah Syarifa Dyfianti Tarmizi Tarmizi

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search