Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Sosiohumaniora

QUOVADIS LAB SCHOOL REGULATION POLICY IN LPTK Bestari, Prayoga
Sosiohumaniora Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i2.25703

Abstract

All laboratory schools in the LPTK (Teacher Training Institute) are still in trouble now ¸ so it certainly demands a solution from the public policy dimension. All labschools under the LPTK are all private, whereas the LPTK is a state. This was experienced by UPI (Universitas Pendidikan Indonesia), UNJ (Jakarta State University), UNP (Padang State University), UNDIKSA (Ganesha Education University) and other LPTKs that have Labschool. Until now Labschool has double accountability and responsibility, namely to the LPTK itself and to the Education Office. So in practice there are often disagreements and miscoordination in governance. So demand a better solution. The main problem; how regulations must be built? This research has the advantage for LPTK as an institution providing teaching staff to have various alternative regulations that must be developed. This research approach uses a qualitative approach with the method of “public policy analysis” and comparative studies. Focusing on regulations that should bridge the public’s expectations regarding the status of laboratory schools. The results showed: 1) Laboratory School Regulation still needs to be improved so that it is synergistic with the Ministry of Education and Culture regulations as the LPTK laboratory school; 2) The need for academic studies and political-strategic efforts in the Ministry of Education and culture with the Ministry of Finance to issue special regulations on the status of Labschool under the LPTK.
MOBIL PAJAK KELILING SEBAGAI SOLUSI SOSIALISASI DAN UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK Prayoga Bestari
Sosiohumaniora Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.184 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9953

Abstract

Setiap negara membutuhkan dana pembangunan yang cukup besar untuk membiayai kebutuhannya. Negara belanja utama adalah biaya rutin seperti biaya karyawan, subsidi, utang, bunga dan cicilan bertemu dari penerimaan dalam negeri dalam bentuk pendapatan sektor minyak (minyak dan gas) dan non-minyak (pajak dan non-pajak). Biro Pusat Statistik pada 2014 Diluncurkan data bahwa penduduk kota di Indonesia telah Mencapai lebihdari 50% dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini adalah Kemungkinan untuk Meningkatkan setiap tahun, sehingga diperkirakan jumlah orang yang tinggal di daerah perkotaan akan mencapai 67% pada 2035 (lihat di http; // dispenda. jabar.go.id/2014/12/08/menumbuhkan-ekosistem- inovasi-e-Unit). Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang maju akan mendapatkan dampak bahwa kenaikan tingkat kelahiran dan besar banding urbanisasi dengan kota-kota di Provinsi Jawa Barat. Situasi ini kemudian menciptakan berbagai masalah perkotaan yang khas, seperti penurunankualitas pelayanan publik, mengurangi ketersediaan lahan perumahan, kemacetan lalu lintas di jalan raya, tingkat pembengkakan konsumsi energi, akumulasi sampah, dan meningkatnya tingkat kejahatan . Masalah dipelajari dalam penelitian ini meliputi; jasa pelaksanaan program di sekitar mobil pajak untuk meningkatkan pengumpulan pajak, program layanan penyebaran sekitar mobil pajak untuk meningkatkan pengumpulan pajak, dan solusi layanan mobil pajak untuk meningkatkan pengumpulan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan dari hasil Jawa Barat Province.The Menunjukkan beberapa hal, layanan implementasi pertama sekitar mobil pajak harus memberikan terobosan bahwa program layanan di seluruh pajakmobil dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana untuk Memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk memenuhi Ulasan kewajiban pajak mereka. Kedua, layanan sosialisasi sekitar mobil pajak harus Mampu memberikan target layanan informasi dan komunikasi, yang dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Ketiga, solusi untuk meningkatkan pengumpulan pajak dan penyebaran menggunakan layanan pajak mobil layanan mobil pajak keliling pajak terpadu yang menyediakan jenis layanan seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), konsultan pajak , dan memberikan informasi baru tentang program regulasi dan perpajakan yang akan dilaksanakan, sehingga Jawa Barat dapat digunakan sebagai proyek percontohan untuk program pengembangan komunikasi, informasi, media massa, dan penggunaan teknologi informasi modern.
QUOVADIS LAB SCHOOL REGULATION POLICY IN LPTK Prayoga Bestari
Sosiohumaniora Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i2.25703

Abstract

All laboratory schools in the LPTK (Teacher Training Institute) are still in trouble now ¸ so it certainly demands a solution from the public policy dimension. All labschools under the LPTK are all private, whereas the LPTK is a state. This was experienced by UPI (Universitas Pendidikan Indonesia), UNJ (Jakarta State University), UNP (Padang State University), UNDIKSA (Ganesha Education University) and other LPTKs that have Labschool. Until now Labschool has double accountability and responsibility, namely to the LPTK itself and to the Education Office. So in practice there are often disagreements and miscoordination in governance. So demand a better solution. The main problem; how regulations must be built? This research has the advantage for LPTK as an institution providing teaching staff to have various alternative regulations that must be developed. This research approach uses a qualitative approach with the method of “public policy analysis” and comparative studies. Focusing on regulations that should bridge the public’s expectations regarding the status of laboratory schools. The results showed: 1) Laboratory School Regulation still needs to be improved so that it is synergistic with the Ministry of Education and Culture regulations as the LPTK laboratory school; 2) The need for academic studies and political-strategic efforts in the Ministry of Education and culture with the Ministry of Finance to issue special regulations on the status of Labschool under the LPTK.