I Putu Sudarma Sumadi
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum

KONSEP RESTITUSI TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA I Gusti Agung Dian Bimantara; I Putu Sudarma Sumadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia”. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan konsep restitusi mengenai perlindungan korban tindak pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif terkait adanya norma kabur pada Pasal 7A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan kepada korban oleh pelaku dimana hal tersebut merupakan perlindungan terhadap korban sebagai upaya pemenuhan hak atas korban. Pengaturan mengenai mekanisme restitusi belum diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan sehingga akan menyulitkan korban tindak pidana yang akan mengajukan permohonan restitusiKata Kunci: Konsep Restitusi, Perlindungan Korban, Tindak Pidana
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Iklan Produk Menyesatkan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Ni Putu Mayra Erika; I Made Dedy Prianto; I Putu Sudarma Sumadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i05.p03

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk didapatnya pengetahuan lebih dalam mengenai bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dari iklan yang menyesatkan serta untuk mengetahui bagaimanakah tanggungjawab pelaku usaha atas tayangan iklan yang menyesatkan. Jenis metode penelitian yang dimasukan dalam jurnal ini yaitu yuridis normatif, yaitu sebuah upaya atau prosedur yang dikuatkan untuk mengembangkan konsep masalah atas penelitian data sekunder dengan pendekatan menelaah asas- asas, peraturan dan konsep- konsep yang berkenaan dengan TanggungJawab Hukum Pelaku Usaha Atas sebuah tayangan Iklan Yang menyesatkan bagi Konsumen. Hasil penelitian yang didapatkan dalam jurnal ini yaitu perlindungan konsumen atas sebuah tayangan iklan yang menyesatkan telah diatur dibeberapa hukum positif di indonesia dan tata cara periklanan di indonesia akan tetapi belum ada pengaturan yang jelas mengenai siapakah yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Akan tetapi jika merujuk pada penggunaan asas lex posterior Derogat Legi Priori maka yang bertanggung jawab adalah pihak media periklanan sesuai dengan UU No 18 Tahun 2012. Mengenai sanksi bagi pelanggar tersebut telah diatur secara jelas dalam Bab XIII Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kata kunci: tanggung jawab, perlindungan hukum, iklan menyesatkan ABSTRACT This writing aims to obtain deeper knowledge about how legal protection for consumers from misleading advertisements and to find out how the responsibility of business actors for misleading advertisements. The type of research method included in this journal is juridical normative, which is an effort or procedure that is strengthened to develop problem concepts for secondary data research with an approach of examining principles, regulations and concepts relating to the Legal Responsibility of Business Actors for an Ad impressions that are misleading for consumers. The research results obtained in this journal are that consumer protection for misleading advertisements has been regulated in several positive laws in Indonesia and the procedures for advertising in Indonesia, but there is no clear regulation regarding who is responsible for this. However, when referring to the use of the lex posterior principle of Derogat Legi Priori, the party responsible is the advertising media in accordance with Law No. 18 of 2012. Regarding sanctions for violators, it has been clearly regulated in Chapter XIII of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. Key words: responsible, legal protection, misleading advertising
INSTRUMEN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI INDONESIA I Made Adikawid Sanjaya; I Putu Sudarma Sumadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Instrumen Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia”. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan persyaratan instrumen gugatan perwakilan kelompok dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji perundangundanganserta bahan pustaka. Gugatan Perwakilan Kelompok merupakan suatu prosedur hukum yang memungkinkan sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama bergabung untuk menuntut ganti kerugian atau kompensasi lainnya di dalam suatu gugatan. Melalui gugatan class action inilah diharapkan mampu untuk merealisasikan ketentuan yang diatur dalam kekuasaan kehakiman,bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, atau yang sering disebut sebagai asas Trilogi Peradilan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN KONSER MUSIK OLEH PIHAK PROMOTOR Sanny Mariani Hisarma; I Putu Sudarma Sumadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 05 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i05.p4

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk membahas tentang pembatalan konser musik oleh pihak promotor dan dampaknya terhadap hak konsumen. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian normatif yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan regulasi terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan konser musik oleh pihak promotor dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang telah membeli tiket konser. Terdapat beberapa regulasi yang dapat dijadikan dasar untuk melindungi hak konsumen, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam prakteknya, promotor biasanya memberikan pengembalian uang atau penggantian tiket bagi konsumen yang telah membeli tiket konser yang dibatalkan. Namun, masih terdapat masalah terkait dengan mekanisme pengembalian uang atau penggantian tiket yang tidak transparan atau terlalu lambat, serta masalah terkait jumlah pengembalian uang atau penggantian tiket yang diberikan oleh promotor. Untuk melindungi hak konsumen dan menjaga kepentingan publik, dibutuhkan regulasi yang spesifik mengenai pembatalan konser musik oleh pihak promotor. Regulasi tersebut harus mencakup mekanisme pengembalian uang atau penggantian tiket yang transparan dan adil, serta sanksi bagi promotor yang tidak mematuhi regulasi tersebut. Promotor juga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan konser musik dan meminimalisir kemungkinan pembatalan konser musik. Dalam kesimpulannya, mekanisme pengembalian uang bagi konsumen yang telah membeli tiket konser musik yang dibatalkan oleh pihak promotor yaitu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan belum ada pengaturan yang spesifik tentang pembatalan konser musik oleh pihak promotor.