Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Mekanisme Sertifikasi Sebagai Proses Awal Pemeriksaan Dalam Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) I Wayan Didik Prayoga; Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu pengaturan yang fundamental dalam proses pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) adalah terkait proses awal pemeriksaan (sertifikasi) yang bertitik tolak dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Proses sertifikasi ini penting untuk menentukan gugatan yang akan diajukan telah memenuhi persyaratan gugatan perwakilan kelompok. PERMA No. 1 Tahun 2002 secara khusus tidak memberikan penjelasan atas hal tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya kemudian berpotesi menimbulkan kebingungan akibat ketidakjelasan pengaturan khususnya bagi segenap elemen penegak hukum terkait. Tujuan penulisan jurnal hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme sertifikasi sebagai proses awal pemeriksaan dalam pengajuan gugatan perwakilan kelompok. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini disajikan dalam satu laporan yang bersifat deskriptif analitis. Ditinjau dari berbagai putusan pengadilan di tingkat pertama terdapat ketidakseragaman penerapan mekanisme sertifikasi. Pada tahun 2013 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 036/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Lingkungan Hidup yang memuat mengenai mekanisme sertifikasi. Adapun mekanisme sertifikasi yang dimuat dalam BAB II dimulai pada tahapan pemeriksaan surat kuasa dan ijin pengacara sampai pada hakim mengeluarkan keputusan untuk menerima atau menolak gugatan perwakilan kelompok yang diajukan. Meskipun sudah ada pengaturan mengenai mekanisme sertifikasi, namun perlu dibuatkan pengaturan baru yang secara khusus mengatur sertifikasi dan SK KMA tersebut dapat dijadikan rujukan sementara hingga lahirnya ketentuan tersebut. Kata Kunci: Mekanisme, Sertifikasi, Gugatan Perwakilan Kelompok.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN OLEH PERUSAHAAN STARTUP YANG MENDAPAT MODAL DARI PENANAM MODAL ASING “Ni Made Bintang Purnam Dewi; Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 12 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.27 KB)

Abstract

Di era modern saat ini, banyak bermunculan pengusaha muda Indonesia yang terkenal dengan usaha startup– nya. Dalam perjalanannya, perusahaan startup di Indonesia saat ini rata–rata mendapat investasi dari penanam modal asing. Dibalik investasi yang diberikan oleh penanam modal asing pada perusahaan startup, timbul pertanyaan mengenai perlindungan terhadap teknologi yang dikembangkan tersebut. Karya tulis ini bertujuan untuk mengerti bentuk perlindungan hukum terhadap teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan startup di Indonesia yang mendapat investasi dari penanam modal asing, kemudian memahami terjadinya suatu pengalihan teknologi kekayaan intelektual. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang–undangan dan pendekatan konsep hukum.” Hasil dan analisis dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan startup yang mendapat investasi dari penanam modal asing dapat dilakukan dengan cara memberikan paten terhadap teknologi yang telah ditemukan oleh perusahaan tersebut. Kata Kunci: Perlindungan hukum, Penanaman modal, Perusahaan startup
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK Bella Citra Ramadhona; Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.257 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi Elektronik”. Maka dari itu permasalahan yang diuraikan dalam jurnal ini adalah perlindungan hukum yang diperoleh konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan tanggung jawab pelaku usaha dalam hal terjadinya wanprestasi dalam transaksi elektronik. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu hukum dikonsepkan sebagai gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Perlindungan hukum terhadap konsumen telah tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tanggung jawab pelaku usaha yang diberikan telah tertuang dalam Pasal 1243 dan 1244 KUH Perdata, Pasal 7 dan Pasal 19 UUPK, dan Pasal 21 ayat (2) UU ITE. Ketentuan-ketentuan yang melindungi hak-hak konsumen dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum dimanfaatkan dengan baik oleh konsumen yang mengalami wanprestasi. Terdapat data yang diperoleh penulis melalui wawancara kepada 20 responden yaitu 73,6% mengalami wanprestasi dari pelaku usaha pada tahun 2016, sedangkan 26,4% terjadi pada tahun 2017. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Wanprestasi, Transaksi Elektronik
ANALISIS WACANA KEIKUTSERTAAN AUSTRALIA DALAM ASSOCIATION OF SOUTH-EAST ASIAN NATIONS (ASEAN) MELALUI PANDANGAN HUKUM INTERNASIONAL Muhammad Febrian Tedyasta Puja; Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.962 KB)

Abstract

ABSTRAK Keinginan Australia untuk ikut serta dalam keanggotaan Association of Southeast Asia (ASEAN) dipertanyakan, karena letak dan kepentingannya yang berbeda dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, sehingga perlu adanya analisis mengenai wacana keikutsertaan Australia dalam keanggotaan ASEAN dilihat dari perspektif hukum internasional. Penelitian ini disusun untuk memberikan analisis tentang wacana keikutsertaan Australia dalam ASEAN. Analisis didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Piagam ASEAN. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, oleh karenanya menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Australia dimungkinkan masuk dalam keanggotaan ASEAN dengan beberapa mekanisme dan syarat yang harus dipenuhi sebagai negara anggota baru. Walaupun dari segi letak geografis Australia bukan bagian dari Asia Tenggara. Namun kemungkinan tersebut dapat terlaksana melalui konsensus dari negara-negara anggota ASEAN. Keikutsertaan Australia akan berpengaruh pada negara-negara anggota ASEAN lainnya termasuk Indonesia. Hubungan antara Australia dan Indonesia akan menjadi lebih erat dan kerja sama antara kedua negara menjadi semakin beragam sehingga menghasilkan dampak yang baik bagi ASEAN. Kata Kunci: ASEAN, Australia, Anggota Baru ASEAN, Indonesia.
Co-Authors Bella Citra Ramadhona I Wayan Didik Prayoga Muhammad Febrian Tedyasta Puja “Ni Made Bintang Purnam Dewi