Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEBAGAI ALASAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN DARI JABATANNYA (PEMAKZULAN) Kadek Asprila Adi Surya; I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Juni 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul “Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Alasan Pemberhentian Presiden Dari Jabatannya (Pemakzulan)”. Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang tindak pidana sebagai alasan pemakzulan presiden dan pertanggungjawaban pidana dalam pemakzulan presiden. Metode penelitian jurnal ini yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu tindak pidana yang dapat memakzulkan presiden sebelum berakhirnya masa jabatannya sesuai dengan Pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi dan penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan ada tidaknya kesalahan dari si pelaku dimana dalam hal ini adalah Presiden. Dalam proses peradilan pidana maupun proses peradilan pemakzulan presiden sama-sama harus membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh presiden. Pembuktian adanya tindak pidana dalam proses peradilan pemakzulan presiden dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan usulan dari DPR.
TUJUAN DAN MANFAAT, SERTA KRITIK YANG TIMBUL DARI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) DALAM SUATU SENGKETA PERDATA DI INDONESIA Priska Debora Samosir; I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul Tujuan Dan Manfaat, Serta Kritik Yang Timbul Dari Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Dalam Suatu Sengketa Perdata Di Indonesia. Metode yang digunakan di dalam tulisan ini yaitu metode penelitian normatif. Tulisan ini dilatarbelakangi dari beberapa kejadian, dimana kejadian tersebut menunjukkan bahwa terkadang suatu pelanggaran atau perbuatan melawan hukum tidak hanya merugikan satu orang saja, namun bisa jadi merugikan masyarakat dalam jumlah yang banyak dan secara serempak. Dan kejadian yang merugikan banyak orang ini juga bisa jadi ditimbulkan hanya oleh satu orang, suatu korporasi atau suatu kelompok. Melihat hal ini, tidaklah efisien dan efektif apabila korban dengan jumlah yang sangat banyak, dengan kerugian yang sama dan disebabkan oleh pelaku yang sama pula, mengajukan suatu tuntutan yang berbeda – beda ke suatu pengadilan di suatu tempat yang sama. Apabila hal itu terjadi, maka trilogi peradilan di Indonesia yang dikatakan cepat, sederhana dan biaya ringan akan sulit untuk dicapai, karena akan menghabiskan banyak waktu, serta biaya yang tidak sedikit apabila dikumpulkan dari semua penggugat dalam jumlah yang sangat banyak dan mengajukan gugatan yang sama. Oleh karena itu class action di Indonesia diharapkan dapat membantu permasalahan seperti ini. Namun dari perjalanan pengaplikasiannya, disamping tujuan dan manfaat class action muncul pula kritik yang timbul dari class action.
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEJAKSAAN SEBAGAI TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR Putu Deneil Pradipta Intaran; I Gusti Ketut Ariawan; I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.07, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaksa Agung Indonesia mengeluarkan peraturan nomor Per-014/A/JA/11/2016. Kejaksaan telah resmi sebagai tim pengawal dan pengamanan pemerintahan serta pembangunan daerah. Tim ini bertugas mengawal proyek yang berada di kabupaten dan daerah di seluruh Indonesia, karena ini merupakan tugas baru bagi Kejaksaan perlu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini membahas dua masalah hukum mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai TP4D dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai TP4D di Kejaksaan Negeri Denpasar. Tugas dan fungsi TP4D adalah mengawal, mengamankan, mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya pencegahan serta persuasif. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai TP4D dalam menanggulangi korupsi adalah undang-undang, penegak hukum, masyarakat dan kebudayaan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang menggunakan pendekatan fakta. Kata kunci: Pencegahan, TP4D, Korupsi
ANALISIS HUKUMAN KEBIRI UNTUK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI PEMIDANAAN DI INDONESIA Putu Oka Bhismaning; I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, April 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul dari jurnal ini adalah Analisis Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Pemidanaan di Indonesia. Hukuman kebiri merupakan reaksi dari banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak. Hak ini dikarenakan pidana penjara dianggap tidak efektif dalam mengurangi kasus kekerasan seksual pada anak. Permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah hukum kebiri sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan sistem pemidanaan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Analisa yang didapatkan yaitu hukuman kebiri hanya berdasarkan pembalasan terhadap tindakan pelaku dan mengengampingkan perbaikan pribadi pelaku. Hukuman kebiri juga tidak tercantum dalam Pasal 10 KUHP mengenai jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Maka hukum kebiri tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang hukum positif Indonesia dan hukum kebiri tidak sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia.
KAJIAN YURIDIS TERHADAPPASAL 31 MENGENAI INDIKASI LEGALNYA TINDAKAN ABORSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014, TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI I Gede Ary Saptadi Wisastra; A. A. Sagung Wiratni Darmadi; I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

borsi merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap nyawa cabang bayi. Adanya pengecualian mengenai legalnya tindakan tersebut, yang berdasarkan Pasal 31, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, yaitu apabila diakibatkan kedaruratan medis, dan kehamilan akibat perkosaan. Apakah yang dimaksud dengan aborsi?, dan bagaimanakah tindakan aborsi dapat legal apabila pada dasarnya menyebabkan hilangnya nyawa jabang bayi yang didalam kandungan?. Melalui pendekatan undang-undang dan konsep hukum ditemukan bahwa, Pasal 31-35, P.P. No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, terjadi konflik norma dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP Pasal 346-349. Tindakan aborsi didalam P.P. No 61 Tahun 2014, Pasal 31-35 terdapat rumusan secara bijak dalam melakukan tindakan medis yaitu dapat mengutamakan keselamatan dari nyawa ibu yang hamil karena terjadi sesuatu didalam rahimnya dan akibat dari kehamilan akibat diperkosa. Disamping itu bentuk dari aborsi yang dilarang oleh KUHP yaitu Elective abortion adalah menggugurkan yang dilakukan karena alasan lain, hal ini mengarah unsur tindakan pergaulan bebas (Sex bebas) dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan kehamilan, dapat dikenakan Pasal 346-349 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
PELANGGARAN HAK ATAS MEREK DI SERTAI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Galang Citra Resmi; I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penulisan ini membahas mengenai “Pelanggaran Hak Atas Merek Disertai Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui upaya hukum apa yang harus dilakukan pemegang hak merek jika terjadi suatu pelanggaran hak atas merek di sertai dengan persaingan usaha yang tidak sehat. Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang berdasarkan atas peraturan-peraturan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di angkat oleh penulis. Pendekatan secara normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan asas hukum, konsep hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum. Dari penulisan ini dapat simpulkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak merek kepada pelanggar merek disertai persaingan usaha tidak dapat dilakukan dengan dua upaya hukum yaitu upaya hukum litigasi dengan mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek serta upaya hukum non litigasi melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa serta melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan mengajukan laporan tertulis dan dapat dikenakan sanksi pidana dengan melaporkannya ke pihak Kepolisian.
YURISDIKSI INDONESIA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA Kadek Rina Purnamasari; I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.172 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan membahas Yurisdiksi Indonesia dalam upaya melindungi wilayah lautnya dari penangkapan ikan secara ilegal dengan melakukan penenggelaman terhadap Kapal Asing. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Tulisan ini akan menggambarkan kedaulatan negara Republik Indonesia dan hak negara pantai menurut United Nations Convention on the Law of the Sea. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan ini adalah Negara memiliki kekuatan hukum tetap, final dan mengikat sebagai wujud Kedaulatan Negara.
Co-Authors Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Galang Citra Resmi I Gede Ary Saptadi Wisastra I Gusti Ketut Ariawan Kadek Asprila Adi Surya Kadek Rina Purnamasari Priska Debora Samosir Putu Deneil Pradipta Intaran Putu Oka Bhismaning