Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2021 - 2026

1.084

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika Masalah-Masalah Hukum Kertha Widya : Jurnal Hukum

I Gusti Ketut Ariawan

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 232033

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

PEMBERLAKUAN UMK (UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA) TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH Michele Agustine; I Gusti Ketut Ariawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.829 KB)

Wages play an important role and it is typical that is a industrial relation. Thegovernment has participated in addressing the issue of wages through various policiesas outlined in the legislation, one of which is the minimum wage. In a private company,has set minimum wages Regencies / Cities (UMK) has been established by thegovernment for the workers / laborers. Therefore, this paper will describe theapplication of minimum wages Regencies / Cities on the welfare of workers / laborers.

STOLEN ASSET RECOVERY INITIATIVE, SUATU HARAPAN DALAM PENGEMBALIAN ASET NEGARA I GUSTI KETUT ARIAWAN
Kertha Patrika Vol 33 No 1 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2008.v33.i01.p02

Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang korupsi 2003 oleh pemerintah Indonesia, secarapolitis telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki komitmen pemberantasankorupsi melalui kerjasama Internasional.Dengan konvensi PBB tersebut telah terjadi perubahan paradigma dalam melihat fenomena serta multiaspek korupsi sebagai kejahatan transnasional. Makin disadari, bahwa pencegahan korupsi, tidaklah dapatdilakukan oleh suatu negara tanpa adanya kerjasama dengan negara lain yang mempunyai komitmen sama dalampemberantasan korupsi. Pengembalian aset negara yang dikorupsi di negara-negara sedang berkembang(termasuk Indonesia) yang umumnya disimpan di sentra-sentra finansial negara maju, merupakan agendakerjasama internasional dalam konvensi ini. Bagi Indonesia pengembalian aset negara sangatlah penting,mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik, sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan sertadapat merusak sendi-sendi kehidupan perekonomian suatu negara.

PENEROBOSAN TERHADAP BATAS-BATAS KEBEBASAN KEKUASAAN KEHAKIMAN I Gusti Ketut Ariawan
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Question of free Judicial Power are deemed completed when there is agreement (consensus) of the scientific principle of freedom of the judiciary, which is universal, because it has been accepted through the doctrine and constitution. Scientific consensus on the freedom of judiciary actually don't do discourse or legal discourse is stopped at one point, but in fact it triggers a new discourse that is abuse of the freedom of judicial power. Misuse ofpoweris manifested in the form of arbitrariness on the part of the Supreme Court in the form of creating "new law", which was born out of the office and the authority. In an effort to create the new law, sometimes the Supreme Court made a decision that really significant "contrary to Law". The abuse of judicial power appears in the Supreme Court decision No.275 K/Pmd/1983, that "smoking can be petitioned for an appeal by the prosecutor", and the decision of the Judicial Review No 55/Pid/1996 on the judicial review may be classified as a decision containing prescriptive-ratio (matter of law), that is the new law, recognizes the authority of the prosecutor to filed a judicial review. In its decision the Supreme Court has been remarkably free to abuse the freedom of the judiciary, which the Supreme Court had violated the criminal procedure code (KUHAP), on the creation of new legal regulations. Supreme Court actually has exceeded its competence by taking arbitrarily the competence of legislator, because in essence to the new law that created are publicly binding

METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF I Gusti Ketut Ariawan
Kertha Widya Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Penelitian hukum lebih banyak dikaitkan dangan penelitian lapangan (field research) atau penelitian sosiologis, sehingga penelitian hukum yang tidak melibatkan penelitian sosiologis, tidak dianggap sebagai suatu kegiatan ilmiah Pra-anggapan ini berlanjut pada adanya pandangan sinis bahwa penelitian hukum bukanlah kegiatan ilmiah dan tidak dilihat sebagai suatu ‘research’ atau penelitian. Orang-orang yang bergelut dalam bidang profesi hukum, baik teoretis maupun praktis tidak pernah terlepas dari ’legal research’. Metode penelitian hukum tidak dapat dilepaskan dengan sifat keilmuan ilmu hukum yang preskriptif dan karakter ilmu hukum yang sui-generis. Sifat sui-generis dicirikan dengan: sifat empiris analitis, yg membuat pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku; mensistimatisasi gejala-gejala yang dipaparkan dan dianalisis itu; hermeneutik/ menginterpretasi; memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku; memberikan model teoritis terhadap praktek hukum.

PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN YANG BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA PERBANKAN SERTA UPAYA PENGEMBALIAN KEPADA BANK/NASABAH KORBAN TINDAK PIDANA I Gusti Ketut Ariawan
Kertha Widya Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan, karena industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Harta kekayaan hasil tindak pidana perbankan bisa masuk ke dalam tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang (money laundering) merupakan salah satu aspek perbuatan kriminal, sifat kriminalitas money laundering inilah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut. Perlindungan dana nasabah perbankan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Tanggungjawab bank terhadap nasabah khususnya yang mengalami kehilangan dana juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah”; PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Penyelesaian Pengaduan Nasabah”; dan PBI No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang “Mediasi Perbankan”. Dilaksanakannya prosedur penanganan pengaduan nasabah diharapkan dapat menjamin terselenggaranya upaya penyelesaian pengaduan dari para nasabah kepada pihak bank secara efektif dalam waktu yang singkat, cepat dan tepat serta dapat mendukung kesetaraan hubungan antara pihak bank sebagai pelaku usaha dengan pihak nasabah selaku konsumen dan pengguna jasa perbankan.

Co-Authors Adinda Ari Wijayanti Agung Satria Palguna Agung Satriadi Putra Akrom, Akrom Anak Agung Ngurah Wirasila Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Ari Pramitha Suandi Ayu Mas Mega Jeni Baskara Dana, I Kadek Prajadwiva Bendesa Gede Mas Indriyanigraha Arjaya Desak Putu Dewi Kasih Gustav Satria Arief Bimantara I Gede Made Bima Oktafian I Gede Putra Arbawa I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti I Gusti Ayu Kade Sri Marlina I Gusti Ngurah Arya Sanjaya Putra I Gusti Ngurah Arya Wedanta I Gusti Ngurah Bima Prastama I Gusti Ngurah Parwata I Komang Sujanayasa I Made Krishna Gelda Martha I Made Rommy Gustara I Made Walesa Putra I Nyoman Hendri Saputra I Wayan Parsa Ibrahim R Ibrahim R Ida Ayu Mega Wangsa Putri Ida Bagus Paramaningrat Manuaba Idham Maula Tama Kadek Cintyadewi Permana Kadek Krisma Agus Trimitha Komang Andyana Prayoga Marwanto Marwanto, Marwanto Michele Agustine Ni Komang Dewi Mariani Ni Luh Ari Yusasrini Ni Made Mitarsih Sri Agustini Ni Putu Endrayani Ni Wayan Sari Wiradiani Nurcahyo, Edy Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana Putu Deneil Pradipta Intaran Sagung Putri M. E. Purwani Satya Haprabu Hasibuan Soma Dwipayana Sunarwan Sunarwan Therisya Karmila William Hambuwali Yosef Faizal Frans

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search