Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP HEWAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA I Nyoman Adi Wiradana; Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mengambil judul tentang tindak pidana asusila terhadap hewan ditinjau dari perspektif hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana asusila terhadap hewan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode hukum normatif. Tindak asusila terhadap hewan merupakan penderitaan atau kekerasan yang dilakukan manusia terhadap hewan dalam bentuk melakukan hubungan seksual dengan hewan. Selain menunjukkan menyimpangnya norma oleh para pelaku, kejadian ini juga melanggar hukum positif. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak asusila terhadap hewan merupakan perbuatan melawan hukum dan setiap perbuatan melawan hukum dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana sehingga para pelaku tindak asusila terhadap hewan dapat dipidana karena sudah memenuhi unsur-unsur pada pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DALAM KEADAAN DIBAWAH SADAR (TRANCE) (STUDI KASUS PEMBUNUHAN DI SUBAGAN KARANGASEM) Gandi Utama Putra; A. A.Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paper ini mengambil judul tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan dibawah sadar. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti evektifitas hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dasar terjadinya pembunuhan dikarenakan adanya upacara ritual yang dilakukan oleh keluarga korban. menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dapat di jerat dalam pasal 338 KUHP bilamana dapat dibuktikan dengan unsur kesengajaan dan dilakukan dengan sadar oleh pelaku. Suatu perbuatan hanya dapat di pertanggung jawabkan perbuatanya apabila pelaku kejahatan mengakui akan perbuatan dan di perkuat oleh kesaksian-kesaksian dari saksi.
KEKUATAN PEMBUKTIAN SUMPAH POCONG DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA Pande Putu Ekayana Dharma Putra; Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini membahas tentang kekuatan pembuktian sumpah pocong dalam praktek peradilan perdata. Yang memiliki tujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian sumpah dengan menggunakan sumpah pocong di dalam Peradilan Perdata. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu pendekatan Peraturan Perundang-undangan. Jurnal ini menyimpulkan bahwa Sumpah pocong dalam peradilan perdata dapat dilakukan dan menjadi sumpah pemutus, kekuatan bukti sumpah ini adalah sebagai bukti yang mengikat. Kata Kunci: Pembuktian, Sumpah, Peradilan Perdata.
KAJIAN YURIDIS TERHADAPPASAL 31 MENGENAI INDIKASI LEGALNYA TINDAKAN ABORSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014, TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI I Gede Ary Saptadi Wisastra; A. A. Sagung Wiratni Darmadi; I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

borsi merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap nyawa cabang bayi. Adanya pengecualian mengenai legalnya tindakan tersebut, yang berdasarkan Pasal 31, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, yaitu apabila diakibatkan kedaruratan medis, dan kehamilan akibat perkosaan. Apakah yang dimaksud dengan aborsi?, dan bagaimanakah tindakan aborsi dapat legal apabila pada dasarnya menyebabkan hilangnya nyawa jabang bayi yang didalam kandungan?. Melalui pendekatan undang-undang dan konsep hukum ditemukan bahwa, Pasal 31-35, P.P. No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, terjadi konflik norma dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP Pasal 346-349. Tindakan aborsi didalam P.P. No 61 Tahun 2014, Pasal 31-35 terdapat rumusan secara bijak dalam melakukan tindakan medis yaitu dapat mengutamakan keselamatan dari nyawa ibu yang hamil karena terjadi sesuatu didalam rahimnya dan akibat dari kehamilan akibat diperkosa. Disamping itu bentuk dari aborsi yang dilarang oleh KUHP yaitu Elective abortion adalah menggugurkan yang dilakukan karena alasan lain, hal ini mengarah unsur tindakan pergaulan bebas (Sex bebas) dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan kehamilan, dapat dikenakan Pasal 346-349 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
HAK-HAK NORMATIF PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT I Made Wisnu Yoga Wijaya; A. A. Sagung Wiratni Darmadi; A. A. Gede Agung Dharma Kusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 08, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.02 KB)

Abstract

The title of this legal research is employee normative rights of bankrupt company. Employee normative rights is a basic rights of employee in employment relationship that protected and guaranteed by the statute. There are several classifications of employee normative rights, such as economical rights; political rights; medical rights; and social rights. When a company was declared bankrupt, the company frequently does not fulfill the employee normative rights. The aim on this paper is to determine the employee normative rights at a bankrupt company. The research method used in this paper is the normative legal research using legal materials collection techniques of literature. The result obtained from this research show that employee normative rights is the precedence debt payment, because the employee normative rights is one of the basic human rights, which is the fulfillment can not be reduced under any circumstances.
KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI BILAMANA AHLI WARIS LEBIH DULU MENINGGAL DUNIA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Pande Putu Keke Surya Dewantari; A.A.Sagung Wiratni Darmadi; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.944 KB)

Abstract

Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga dan juga merupakan bagian dari lingkup Hukum Perdata Indonesia oleh karenanya mengatur tentang tatacara pembagian waris dan ketentuan-ketentuan yang dilarang dan diperbolehkan dalam proses suatu pewarisan dan tidak sedikit sengketa yang ditimbulkan akibat adanya suatu peristiwa pewarisan ini. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah pewarisan dengan ahli waris pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembagian harta waris kepada ahli waris pengganti. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Anilisis Konsep Hukum. Sumber hukum yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Konsep pergantian ahli waris ini telah di atur dalam Pasal 841-848 KUHPer. Selain itu KUHPer juga mengenal 3 (tiga) macam penggantian, pergantian dalam garis lurus kebawah, pergantian dalam garis ke samping, dan pergantian dalam garis menyimpang ke atas. Saran yang di berikan ialah sebaiknya dalam pembagian harta warisan terhadap ahli waris pengganti perlu memperhatikan dengan seksama ketentuan-ketentuan yang mengatur agar tidak terjadinya penyimpsngsn terhadap undang-undang yang berlaku. Kata Kunci: Hukum Waris Perdata, Pewaris, Ahli Waris Pengganti, Harta Warisan
KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA TERHADAP HAK ATAS TANAH WARIS DI DESA KESIMAN I Made Risky Putra Jaya Ardhana; Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi; Marwanto -
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (46.877 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Kedudukan Ahli Waris Berpindah Agama Terhadap Hak Atas Tanah Waris Di Desa Kesiman, di negara telah memberikan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing demikian juga dengan perkembangan hukum adatnya dimana adanya orang yang melakukan perpindahan agama. Hal ini merupakan permasalahan dalam hal adat dan berujung pada sistem kewarisan di Desa Kesiman maka dari itu perlu diketahui status ahli waris berpindah agama dan ahliwaris berpindah agama boleh atau tidak menerima pemberian berupa tanah dari orang tuanya. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan menghasilkan keputusan bahwa ahli waris berpindah agama tidak lagi berstatus sebagai ahli waris dikarenakan sudah tidak lagi melakukan kewajiban sebagai anak dan mengenai pemberian tanah itu adalah berupa hibah yang diperoleh dari orang tuanya yang merupakan wujud kasih sayang dari orang tuanya.
PENYELESAIAN SENGKETA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DI PT. TRI JAYA NASIONAL A. A. Wira Permata Sari; I Wayan Wiryawan; A. A. Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.558 KB)

Abstract

This research was entitled “Dispute Resolution Of Delay In Completion Work Construction of Contract” meanwhile the background of this research issue was that the rapid economic growth in Indonesia followed by the rapid development of infrastructure, so that the rapid construction activities in the communities in the implementation are usually made in writing or commonly called the construction contract. However, it is not uncommon in the implementation disputes arise between the parties one of which is the delay completion of the work by the contractor. Based on this background, the authors raised the formulation of the problem include: how the dispute settlement mechanism of the delay completion of the work in the implementation of construction work contacts. Legal research is empirical legal research study. Namely conceptualizing an empirical phenomenon that can be observed in real life. while to collect data from the field study used interviews and documents. Based on the discussion of this study, obtained results that the first dispute resolution adopted by the PT.TRI JAYA NATIONAL is the path that is non-litigation negotiations. However, if the non-litigation path then the path will be taken by non-litigation.
PENGATURAN PERLINDUNGAN KARYA CIPTA FOTOGRAFI YANG DI AMBIL TANPA IZIN MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Dewa Ayu Pringga Aristya Dewi; A.A Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.257 KB)

Abstract

Judul dari skripsi ini adalah Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang Di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum yang berkaitan dengan karya cipta fotografi berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum bagi pelanggaran karya cipta foto yang diambil tanpa izin di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Permaslahan mengenai Hak Cipta terhadap fotografi di Indonesia semakin berkembang seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya, seperti kasus pelanggaran mengenai penyebarluasan karya cipta fotografi milik seorang di media sosial tanpa seizin sang pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pencipta seperti Hak Ekonomi yang dimiliki oleh sang pencipta karya cipta, serta Hak Moral sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Sanksi hokum bagi pelanggaran karya cipta fotografi yang diambil tanpa izin di media social diatur dalam beberapa Pasal pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi serta Transaksi Elektronik apabila terjadi suatu pelanggaran akan diatur sanksi hukumnya pada Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi serta Transaksi Elektronik. Untuk mengurangi pelanggaran terhadap kerya cipta fotografi di media sosial hendaknya pencipta mencantumkan nama pada hasil karya cipta mereka sebelum disebarluaskan di media sosial.. Kata Kunci :Fotografi, PelanggaranKaryaCipta, Sosial Media.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT JAMINAN PERORANGAN TERKAIT DEBITUR WANPRESTASI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT Anak Agung Intan Wulan Sari; Ida Bagus Putra Atmadja; Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (565.055 KB)

Abstract

Bank merupakan suatu lembaga usaha yang melakukan kegiatan usahanya dibidang jasa keuangan salah satunya yaitu perjanjian kredit bank dengan jaminan perorangan terkait debitur wanprestasi sering terjadi di karenakan debitur lalai dalam pembayaran kreditnya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi pemberian kredit dengan jaminan perorangan pada Bank Perkreditan Rakyat. Dan mengetahui Bagaimana penyelesaian dalam perjanjian kredit bank apabila debitur wanprestasi pada Bank Perkreditan Rakyat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan analisis dan pendekatan fakta, sumber data dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder, teknik analisis dan pengolaan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini diolah secara kualitatif berdasarkan fakta yang ada untuk memperoleh jawaban atas permasalahan kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.Kata Kunci : Jaminan Perorangan, Wanprestasi, Bank
Co-Authors A A Raka Ika Paramitha A. A. Dalem Jagat Krisno A. A. Gede Agung Dharma Kusuma A. A. Ngurah Gede Dirksen A. A. Wira Permata Sari A.A. Sri Indrawati Ade Surya Firdaus Agung Made Ayu Suastini Wibawa Aminuyati Anak Agung Intan Wulan Sari Anak Agung Ngurah Dharma Jaya Desak Putu Dewi Kasih Desak Putu Pradnyamitha Dewa Ayu Pringga Aristya Dewi Gandi Utama Putra Gusti Ketut Alfionita I G N Agung Widhya Sastra I Gede Ary Saptadi Wisastra I Gede Arya Badra Suta I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti I Gusti Ayu Santi Iswari I Gusti Lanang Ngurah Tri Wahyudi Putra I Made Risky Putra Jaya Ardhana I Made Sarjana I Made Surya Kartika I Made Udiana I Made Wisnu Yoga Wijaya I Made Yoga Dharma Susila I Nyoman Adi Wiradana I Nyoman Gede Gita Mahardika I Nyoman Trisna Yuanda I Putu Agus Tresna Rustiawan I Putu Ananta Wijaya I Putu Indra Mandhala Putra Icha Sharawaty Putri Ida Ayu Kade Winda Swari Ida Ayu Sukihana Ida Bagus Putra Atmadja Kadek Ngurah Wardiyana Ketut Surya Darma Komang Ayu Pradnyatiwi Mustika Nadya Karunia Normayunita Ni Desak Made Eri Susanti Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Putu Siska Sulistiawati Ni Nyoman Ajeng Tri Permatasari Ni Nyoman Ayu Anggarina Atmasari Ni Putu Utami Indah Damayanti Pande Nyoman Putra Widiantara Pande Putu Ekayana Dharma Putra Pande Putu Keke Surya Dewantari Putu Prasintia Dewi Rika Basa Sabatini Selvi Marcellia Suatra Putrawan