Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Acta Comitas
I Made Dwi Dimas Mahendrayana
Faculty Of Law, Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENGATURAN KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI MELALUI APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Sang Ayu Putu Dela Permatasari; I Made Dwi Dimas Mahendrayana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.264 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i05.p09

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana pengaturan secara hukum dari hak cipta hak cipta terhadap pembajakan karya sinematografi berbentuk film melalui aplikasi telegram dan perlindungan hukum bagi si pencipta terhadap pembajakan secara online yang dilakukan seseorang berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian hukum secara normatif digunakan dalam penelitian ini yang memfokuskan dengan pendekatan perundang-undang (statute approach). Hasil yang tertera pada penelitian ini menerangkan bahwa berlandaskan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta pada pasal 40 ayat (1) huruf m telah mengatur karya sinematografi sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi akan tetapi terdapat pelanggaran Hak Cipta pada karya sinematografi khusunya film sedang maraknya terjadi karena kemudahnya dalam mencari dan mendapatkan secara gratis. Pelaku yang melakukan tindak pembajakan serta menyebarluaskan karya ciptaan seseorang yang memiliki perlindungan hukum tertulis dan secara sah telah melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan yang tertera pada undang-undang hak cipta. Bagi pelaku pembajakan ini dapat dikenai sanski dan denda sesuai pada instrumen hukum berlaku. Para pencipta karya seni yang dirugikan dapat menghubungi menkominfo agar mengadakan pemblokiran pada aplikasi telegram yang berisi film bajakan sehingga tidak beredar semakin luas. This research aimed to analyze and find out how the legal arrangement of copyright to piracy of cinematographic works in the form of films through the telegram application and legal protection for the creator against online piracy committed by someone under the Copyright Act. This writing was normative legal research using statutory approach and conceptual approach. The study indicated that based on Law No. 28 of 2014 on Copyright in article 40 paragraph (1) letter m has regulated cinematographic works as one of the protected creations but there is a violation of the copyright in cinematography works especially films are rife because it is easy to find and get for free. Perpetrators who commit acts of piracy and disseminate the work of someone who has written legal protection and has lawfully committed unlawful acts based on the provisions stated in the copyright law. Perpetrators of this hijacking can be subject to Tanski and fines by applicable legal instruments. The creators of aggrieved artwork can contact the minister of information to hold a blocking on the telegram application containing pirated films so that it does not circulate more widely.
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI ARBITRASE I Made Dwi Dimas Mahendrayana
Acta Comitas Vol 5 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2020.v05.i01.p14

Abstract

A copyright violation occurs when someone makes an announcement or reproduction of a work without permission from the creator or copyright holder. If this happens, the creator or copyright holder can bring his dispute to be resolved through alternative dispute resolution or arbitration. However, the Law No. 28 of 2014 concerning Copyright does not regulate the mechanism for resolving copyright disputes through arbitration. The purpose of this study is to determine the mechanism for resolving disputes over copyright infringement through arbitration and the mechanism for canceling decisions on resolving disputes over copyright infringement through arbitration. This research uses normative legal research. From the results of the study, the initial stage of the mechanism of resolving disputes over copyright infringement through arbitration begins with the submission of the request for arbitration. Furthermore, the applicant makes a claim letter and proceed with the selection and appointment of the arbitrator. Then the arbitration examination. The final stage of the trial in arbitration is the submission of the award to the parties, and continued with the implementation of the arbitration award. An arbitration award can be requested to be canceled. The mechanism for cancellation of a national arbitration award begins by registering an arbitration award for cancellation at the Registrar's Office of the District Court. Then the court will examine the facts about whether or not the reasons stated by the applicant to cancel the arbitration award. If no, the application is rejected, but if the facts are found, the court is only authorized to cancel part of the arbitration award.
URGENSI TERHADAP PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN KOPERASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN BAGI NASABAH Efrath Mulya Julianus Sihombing; I Made Dwi Dimas Mahendrayana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.495 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i08.p11

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui urgensi dalam pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi mengenai kepastian hukum bagi nasabah yang memiliki simpanan pada koperasi yang dinyatakan bermasalah. Mengenai penulisan dalam artikel ini, penulis disini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta komparatif dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian meyimpulkan bahwa hingga saat ini masih belum terdapat pengaturan yang menjelaskan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan bagi koperasi. Sehingga perlu adanya pembentukan Lembaga baru beserta dengan pengaturannya. Jika di bandingkan dengan Lembaga Penjamin Simpanan pada Perbankan, LPS Perbankan disini merupakan badan hukum yang pembentukkannya berdasarkan pada UU no. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Simpan Pinjam, dan LPS disini memiliki fungsi untuk melakukan penyelesaian serta menangani bank gagal dan berfokus pada bidang perbankan saja. Pentingnya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pada koperasi ini adalah suatu bentuk perlindungan yang dapat dilakukan terhadap nasabah koperasi. Pemerintah dapat membandingkan dengan Lembaga Penjamin Simpanan Perbankan untuk segera membentuk Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam guna melindungi nasabah koperasi dari hal-hal yang tidak diinginkan. The purpose of writing this article is to find out the urgency in establishing the Cooperative Deposit Insurance Corporation regarding legal certainty for customers who have deposits in cooperatives that are declared problematic. Regarding the writing in this article, the author here uses a statutory and comparative approach to normative legal research methods. The results of the study concluded that until now there is still no regulation explaining the Deposit Insurance Corporation for cooperatives. So it is necessary to form a new institution along with its arrangements. When compared with the Deposit Insurance Corporation in Banking, the Banking LPS here is a legal entity whose formation is based on Law no. 24 of 2004 concerning Lembaga Simpan Pinjam, and the IDIC here has a function to settle and deal with failed banks and focuses on the banking sector only. The importance of establishing a Deposit Insurance Corporation in this cooperative is a form of protection that can be carried out against cooperative customers. The government can compare with the Banking Deposit Insurance Corporation to immediately establish a Deposit Insurance Corporation for Savings and Loan Cooperatives in order to protect cooperative customers from unwanted things.
URGENSI PENCATATAN HASIL KARYA CIPTA TARI SEKAR TUNJUNG SEBAGAI SALAH SATU JENIS TARI PENYAMBUTAN Ni Luh Putu Ngurah Bunga Dirgantari; I Made Dwi Dimas Mahendrayana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i02.p14

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengetahui bagaimana prosedur atau cara pengajuan permohonan karya cipta tari sekar tunjung guna memperoleh pencatatan ciptaan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta bagaimana urgensi perlindungan hak cipta tari sekar tunjung sebagai salah satu jenis tari penyambutan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berupa pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Adapun pendekatan konseptual yang dimaksud yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa tata cara pencatatan karya cipta di Kemenkumham dapat diajukan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, juga dapat diajukan melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI yang telah terdaftar, serta pemilik karya cipta dapat pula mengajukan karya cipta tari sekar tunjung tersebut ke Kanwil Kemenkumham RI di seluruh Indonesia dengan menyetorkan beberapa hal diantaranya yaitu surat atau formulir pendaftaran disertai dengan melampirkan fotokopi KTP, salinan resmi akta pendirian dari badan hukum yang telah dilegalkan oleh notaris, melampirkan surat kuasa jika diajukan dengan kuasa, serta wajib membayarkan biaya pendaftaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, mengenai pendaftaran karya cipta tari sekar tunjung penting dilakukan agar karya cipta tari sekar tunjung memperoleh perlindungan hukum dari adanya palgiarisme atau peniruan yang saat ini sedang marak terjadi. The purpose of this study is to find out the procedure or method for submitting an application for a copyrighted work for the Sekar Tunjung dance in order to obtain a recording of the creation at the Ministry of Law and Human Rights and how the urgency of copyright protection for the Sekar Tunjung dance as a kind of welcoming dance by using a normative legal research method in the form of an approach legislation as well as a conceptual approach. The conceptual approach in question is by examining the relevant laws and regulations. The results of the study show that the procedure for recording copyrighted works at the Ministry of Law and Human Rights can be submitted through the Directorate General of Intellectual Property Rights, can also be submitted through a registered IPR Consultant Legal Counsel, and the owner of the copyrighted work can also submit the copyrighted work of the Sekar Tunjung dance. to the Regional Offices of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia throughout Indonesia by depositing several things including a letter or registration form accompanied by a photocopy of ID card, an official copy of the deed of establishment from a legal entity that has been legalized by a notary, attaching a power of attorney if submitted by proxy, and must pay the registration fee in accordance with applicable regulations. In addition, regarding the registration of copyrighted works of Sekar Tunjung dance, it is important to do so that the copyrighted works of Sekar Tunjung dance obtain legal protection from plagiarism or imitation which is currently rife.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN ALAT RAPID TEST ANTIGEN BEKAS Sheren Gracia Simanjuntak; I Made Dwi Dimas Mahendrayana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Sekarang ini, pandemi Covid-19 sudah melanda hampir semua dunia. Tes SWAB (RT-Pcr) atau rapid test antigen merupakan usaha yang sangat berharga bagi para penyedia jasa pelayanan kesehatan. Maka dari itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui atau mengkaji perlindungan hukum kepada konsumen yang telah mengalami kerugian dan pertanggung jawaban pelaku usaha dalam menjual alat rapid test antigen bekas tersebut. Studi ini mempergunakan prosedur kajian hukum normatif berdasarkan kepada peraturan undang-undang maupun peraturan yang berhubungan dengan permasalahan hukum dan literatur-literatur yang terkait. Hasil dari penelitian ini ialah pelaku usaha yang menjual alat rapid test antigen bekas pakai yang telah melanggar hak-hak konsumen dapat dituntut oleh para konsumen berdasar pada “Undang-Undang Perlindungan konsumen”. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Alat Rapid Test Antigen ABSTRACT Currently, the Covid-19 pandemic has hit almost the entire world. The SWAB test (RT-Pcr) or business antigen rapid test is very valuable for health service providers. Therefore, this study aims to determine or examine the legal protection for consumers who have suffered losses and the responsibility of business actors in selling the used antigen rapid test kits. This study uses a normative legal research method based on laws and regulations related to legal issues and related literature. The result of this study is that business actors who sell used rapid test antigen kits that have violated consumer rights can be sued by consumers based on the “Consumer Protection Act”. Key Words: Legal Protection, Concumer, Used Antigen Rapid Test Tool
PERLINDUNGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN HEWAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA I Gede Sayoga Rama Satya; I Made Dwi Dimas Mahendrayana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i04.p07

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji perlindungan terhadap kesejahteraan hewan. Studi ini menggunakan pendekatan normatif digunakan sebagai langkah-langkah untuk meneliti permasalahan dengan metode yuridis normatif. Metode tersebut terdiri dari asas-asas hukum, penyesuaian hukum. Selain metode diatas, juga digunakan metode deskritif-analtis dalam penulisan artikel ini, yang mana metode ini sebagai prosedur dalam memecahkan masalah berdasarkan fakta-fakta yang ada sebagaimana mestinya yang terjadi dilapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan kesejahteraan hewan di Indonesia dan beberapa negara seperti Austria , Swiss, Britania Raya, dan Selandia baru memiliki aturan yang berisi sesua ketentuan konvensi internasional yang memuat lima kebebasan hewan dan dalam perlindungan kesejahteraan hewan di Indonesia dalam penegakan hukum bisa dinilai tidak kompeten karena masih banyak kasus-kasus tindak pidana penyiksaan terhadap hewan yang penegakannya tidak sesuai dengan KUHP maupun Undang-Undang Nomor Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the protection of animal welfare. This study uses a normative approach used as steps to examine problems with normative juridical methods. The method consists oflegal principles, legal adjustments. In addition to the above method, the descriptive-analytical method is also used in writing this article, which method is a procedure for solving problems based on existing facts as it should be what happened in the field. The results of the study show that animal welfare arrangements in Indonesia and several countries such as Austria, Switzerland, the United Kingdom and New Zealand have rules that contain all the provisions of international conventions which contain the five freedoms of animals and in the protection of animal welfare in Indonesia in law enforcement can be considered incompetent because there are still many cases of criminal acts of torture against animals whose enforcement is not in accordance with the Criminal Code and Law Number 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Health.
Co-Authors Efrath Mulya Julianus Sihombing I Gede Sayoga Rama Satya Ni Luh Putu Ngurah Bunga Dirgantari Sang Ayu Putu Dela Permatasari Sheren Gracia Simanjuntak