Ni Putu Tryana Tresna Dewi
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DALAM PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 14/KPPU-I/2014 Ni Putu Tryana Tresna Dewi; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.754 KB)

Abstract

Perjanjian harga atau price fixing agreement diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 tahun 1999, yang menyatakan melarang pelaku usaha untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya. Praktik perjanjian penetapan harga salah satunya dapat diketahui melalui kasus yang diputus oleh KPPU dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 terkait penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di wilayah Bandung dan Sumedang oleh Perusahaan Distributor LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas Wilayah Bandung dan Sumedang. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dapat dibahas yaitu: Pertama, Bagaimanakah pemenuhan unsur perjanjian penetapan harga oleh Perusahaan Distributor LPG Wilayah Bandung dan Sumedang dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999?; Kedua, Bagaimanakah penggunaan pendekatan yang digunakan KPPU dalam memutus perkara dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999?. Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini dimaksudkan untuk memahami tentang perjanjian yang dilarang khususnya mengenai perjanjian penetapan harga atau price fixing agreement yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu, Pertama, Perusahaan Distributor LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas Wilayah Bandung dan Sumedang telah memenuhi unsur-unsur perjanjian penetapan harga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1313 KUHPer dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Kedua, Pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian perkara pada Putusan KPPU Perkara Nomor Nomor 14/KPPU-I/2014 yaitu pendekatan per se illegal. KatanKunci: Persaingan Usaha, Perjanjian Penetapan Harga, Putusan KPPU.
Analysis of Sale and Purchase Deed Made before Land Deed Making Officials in Gianyar Regency Ni Putu Tryana Tresna Dewi; Ni Made Jaya Senastri; I Nyoman Alit Puspadma
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 4 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v4i1.12995

Abstract

In order to comply with the principle of freedom of contract, this study examines the content of sale and purchase deeds made before Land Deed Making Officials in Gianyar Regency as well as their form in relation to Article 1868 of the Civil Code. According to this study's findings, the sale and purchase agreement executed in front of Gianyar Regency's Land Deed Making Officer, in accordance with Article 1868 of the Civil Code, is a legitimate document. Although the form and content of the act are regulated by this Ministerial Regulation, its annexes may restrict flexibility and run the danger of breaching the law if the parties' agreement is not accommodated.