Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum YUSTHIMA
Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.135 KB)

Abstract

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya kepala daerah memiliki wewenang sesuai yang telah ditentukan pada peraturan perundang-undangan. Namun, ternyata tak jarang terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah yang dapat berupa tindak pidana kejahatan yang berpengaruh terhadap status jabatannya. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk lebih memahami mekanisme pemberhentian kepala daerah apabila melakukan tindak pidana yang mempengaruhi status jabatannya dan sistem pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Diubahnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk kedua kalinya telah menetapkan mekanisme pemberhentian kepala daerah yang telah terbukti atas putusan pengadilan melakukan tindak pidana kejahatan. Kata Kunci : Kepala Daerah, Tindak Pidana, Mekanisme Pemberhentian.
Optimalisasi Kekayaan Intelektual (KI) Sebagai Jaminan Utang Dalam PP No. 24 Tahun 2022 Ida Ayu Ratna Kumala; Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati
Jurnal Yusthima Vol. 4 No. 1 (2024): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v4i1.8969

Abstract

Diaturnya materi mengenai KI sebagai jaminan kredit perbankan secara tidak langsung menjadi landasan motivasi bagi para kreator, pencipta, inventor untuk lebih produktif dalam menciptakan karya-karya baru. Ini berarti juga menjadi dasar adanya pengakuan bahwa negara menghargai karya mereka. Namun dalam penerapannya beberapa regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai KI sebagai jaminan kredit dirasa belum optimal, karena masih adanya problematika yang belum terjawab dari peraturan-peraturan tersebut. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normatif. Pendekatan yang digunakan untuk memecah permasalahan pada penelitian ini yaitu Pendekatan perundang-undangan (The statue approach ) dan Pendekatan Konseptual (The Conceptual Approach). Sumber Data hukum yang akan digunakan menunjang pembahasan permasalahan diatas adalah bahan hukum primer, sekunder. Urgensi pembentukan PP No. 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif adalah untuk menciptakan dan mengembangkan perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pengaturan optimalisasi KI sebagai jaminan utang dalam PP No. 24 Tahun 2022 merupakan bentuk kemajuan negara untuk mewujudkan perlindungan hak-hak masyarakat melalui KI, hal ini tentu dilihat dari pengaturan materi pokok dalam PP.
Co-Authors Ida Ayu Ratna Kumala Ni Luh Gede Astariyani